Garuda Indonesia - Askrindo Salurkan Santunan untuk Ahli Waris Jemaah Haji Asal NTB

Yansverio (dua dari kiri) dan para pihak, menyerahkan secara simbolis santunan kepada ahli waris jemaah haji yang meninggal dunia di Saudi Arabia.

PT. Garuda Indonesia (Persero) bekerjasama dengan PT. Askrindo menyalurkan santunan kepada ahli waris Almarhum  H. Muhammad,  jemaah haji asal NTB yang meninggal dunia di Arab Saudi saat akan diberangkatkan pulang ke Indonesia.

H. Muhammad dari kloter 7, ketahui meninggal dunia pada 1 Oktober 2017 di Madinah Arab Saudi, saat melakukan boarding. Jemaah haji asal Dusun Rhee Beru, Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit.

Santunan diberikan kepada ahli waris, diterima secara simbolis oleh ahli warisnya, Hj. Sitti Raodah  di Kantor Kemenag Wilayah NTB, Rabu (20/12) kemarin. Disaksikan oleh perwakilan Kemenag Kabupaten Sumbawa, Kakanwil Kemenag Wilayah NTB, H. Nasruddin, M. Pd.

Besaran santunan Rp 125 juta, secara simbolis diberikan oleh General Manager  Garuda Indonesia Mataram, M. Yansverio, didampingi perwakilan Askrindo, Abdul Rahman, dan Area Managing Director Askrindo Cabang Mataram, Pamuncak Ijul Samugi.

Yansverio dalam kesempatan kemarin menyampaikan, bahwasanya, santunan kepada ahli waris itu adalah bentuk komitmen maskapai penerbangan pelat merah ini dalam memberikan pelayanan terbaiknya.

Tidak hanya sekedar mengangkut dan mengantarkan penumpang udara sampai tujuannya, Garuda Indonesia juga memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada penumpang. Terutama para jemaah haji saat dalam proses pra pemberangkatan, pemberangkatan, hingga setelah dinyatakan lepas dari tanggung jawab maskapai.

“Kami berusaha memberikan pelayanan terbaik, apalagi kepada tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji. Semoga santunan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh ahli waris, dan dapat bermanfaat dengan meniatkannya kepada almarhum,” demikian Yansverio.

Saleh Nugraha, Manajer Umrah dan Haji Garuda Indonesia menambahkan, tahun 2017 ini jumlah jemaah haji yang diangkut oleh Garuda Indonesia dan Saudia Airline mencapai 215.000 jemaah.  Garuda Indonesia mendapatkan jatah pengangkutan 107.593 jemaah dari 9 embarkasi.

Dari total jemaah haji yang diangkut Garuda Indonesia pada musim haji 2017 ini, 8 diantaranya meninggal dunia yang tercatat dalam tanggungan maskapai ini, ditambah 3 yang asuransinya dalam tanggungan Saudi Airline.

“Delapan ahli waris ini diberikan santunan, besarannya sama. Sejak enam tahun terakhir kami (Garuda Indonesia) berkomitmen memberikan perlindungan kepada jemaah haji yang diangkut Garuda Indonesia,” demikian Saleh.

Abdul Rahman dari Askrindo juga menambahkan santunan tersebut sebagai bentuk sinergi BUMN, Garuda Indonesia-Askrindo, dalam rangka memberikan perlindungan. Proses sedang dilakukan untuk menyerahkan santunannya secara langsung (pencairan). (Bulkaini)

Read More

Korean Air Pertimbangkan Kembali Buka ‘’Carter Flight’’ ke Lombok

Maskapai Korean Air saat mendarat di LIA beberapa waktu lalu. Pihak maskapai asal Korea Selatan ini kembali berencana membuka carter flight ke LIA tahun 2018. 

Maskapai asal Korea Selatan, Korean Air mempertimbangkan rencana untuk membuka kembali carter flight dari dan menuju Lombok International Airport (LIA) mulai awal tahun depan. Setelah pada carter flight sebelumnya, penerbangan langsung Korea Selatan-Lombok disambut positif para wisatawan asal negeri Ginseng tersebut.

“Melihat respons positif pada saat pembukaan carter flight bulan Agustus sampai Oktober kemarin, pihak Korean Air berpotensi kembali membuka carter flight di awal tahun 2018 mendatang,” ungkap General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, Selasa (19/12/2017).

Pada prinsipnya, pihaknya sangat berharap pihak Korean Air membuka flight reguler. Apalagi dari hasil evaluasi carter flight, ujarnya, pihak maskapai mengaku cukup puas dengan respons penumpang. Namun pihak maskapai tampaknya punya pertimbangan lain, sehingga belum memutuskan untuk membuka flight regular dan memilih untuk tetap dengan pola carter flight.

Hanya saja, tegasnya, semua kemungkinan masih bisa berubah. Bisa saja pihak maskapai memutuskan untuk membuka flight regular, mengingat komunikasi antara pihaknya dengan pihak maskapai sampai sejauh ini masih terus berlanjut.

Diakuinya, tren kunjungan wisatawan asal Korea Selatan ke Lombok khususnya, cukup bagus. Di mana jumlah kunjugan wisatawan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. “Kita sangat berkeyakinan rute penerbangan Korea Selatan-Lombok sangat menjanjikan. Jika melihat angka kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari negara tersebut,” tutupnya. (Munakir Suara NTB)

Read More

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi Jajal Reli Sepeda Bima-Mataram Berjarak 450 KM

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat ikut Reli Sepeda HUT NTB Tahun 2016 

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ikut bagian di Reli Sepeda Bima-Mataram yang akan digelar di Pulau Sumbawa, menuju Pulau Lombok, 23-24 Desember 2017. Event yang digelar dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke-59 itu akan melalui rute paling ekstrem di NTB, yakni sejauh 450 Kilometer (Km).

Selain Gubernur NTB, Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto juga memastikan ambil bagian di event yang akan mengambil start mulai Kantor Wali Kota Bima, melewati Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur (Lotim), Loteng dan finis di Kantor Gubernur NTB itu.

"Gubernur NTB juga dipastikan ikut. Dan saya juga sudah siap untuk ikut," ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Senin (18/12/2017).

Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) NTB itu mengatakan, Reli Sepeda Bima-Mataram akan menjadi yang kedua kalinya digelar di NTB. Andy dan Gubernur NTB  tak akan melewati event itu, maklum Andy bersama Gubernur NTB sudah pernah menaklukan rute sejauh kurang lebih 450 Kilometer itu.

Event bersepeda itu dipastikan berlangsung aman. Pasalnya, pihak panitia akan melibatkan dokter medis, dinas perhubungan dan pihak Polisi Daerah (Polda) NTB untuk mengawal pihak peserta Reli.

Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin ambil  bagian di event itu bisa mendaftar di Sekretariat KONI NTB di Jln. Bung Hatta nomor 3 Mataram. Ketentuan lomba adalah bergabung dalam satu  kelompok atau klub sepeda sebagai Indonesia. Setiap tim terdiri dari lima orang dan setiap klub  bisa mendaftar lebih dari lima tim dengan mengenakan Jersey klub sepeda masing-masing.

Akomodasi ditanggung panitia dengan catatan peserta harus mendaftar dengan biaya pendaftaran 500 ribu setiap tim. (Affandi Suara NTB)

Read More

Pantai Loko Piko di Lombok Utara dengan Sensasi Pasir Hitam dan Putih

Pantai Loko Piko di Lombok Utara (istimewa)

Pantai Loko Piko merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Berbeda dengan Pantai Sire, Pantai Loko Piko ini berpasir hitam. Meski begitu, pemandangan di sekitarnya sangat indah. Deretan pohon kelapa di sepanjang tepi pantai semakin menambah nuansa alami di pantai ini.

Air pantainya berwarna biru dan berombak kecil. Topografi pantainya sangat landai sehingga sangat aman bagi wisatawan untuk berenang atau hanya bermain-main dengan ombak pantai. Gulungan awan di langit biru semakin menyempurnakan keindahan alam pantai yang sudah ada. Suasana yang sepi karena memang tidak banyak pengunjung yang semakin membuat pantai ini seolah seperti milik pribadi.

“Tidak banyak yang datang, rasanya seperti pantai milik pribadi,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn Sintani, Selasa (19/12/2017).

Kabupaten Lombok Utara tidak hanya memiliki gili, namun juga banyak air terjun dan pantai yang indah. Salah satunya Loko Piko yang saat ini belum menjadi destinasi wisata prioritas di KLU. Sehingga wisatawan masih bisa menikmatinya dengan lebih leluasa, karena tidak banyak wisatawan yang datang berkunjung.

“Tempatnya asik, jadi kalau datang sama teman-teman  ini menjadi tempat yang asyik. Pemandangannya juga bagus,” ujarnya.

Ia menyarankan bagi wisatawan yang suka dengan wisata yang tenang dan tidak banyak orang agar berkunjung ke pantai ini. Selain tidak banyak orang, di pantai ini juga tidak banyak sampah. Sehingga wisatawan bisa menikmati waktunya sambil melihat pemandangan yang menakjubkan, bersih tanpa kotoran atau sampah.

Akses menuju pantai ini juga cukup mudah. Karena lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan utama. Wisatawan bisa dengan mudah menjangkau pantai ini. Selain itu, wisatawan juga bisa berkunjung ke banyak destinasi wisata lainnya di dekat pantai ini. Sehingga wisatawan bisa berkunjung ke banyak tempat sekaligus.

“Dekat juga dengan destinasi lain. Jadi satu kali perjalanan bisa berkunjung ke banyak tempat,” ujarnya. (Linggauni Suara NTB)

Read More

HUT NTB Ke 59, 13 Tokoh NTB Terima Gelar Putra NTB Utama

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dan Hj. Erica Majdi, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin dan pose bersama penerima dan perwakilan keluarga yang menerima nugerah Putra NTB Utama pada momen HUT NTB ke 59 di eks Bandara Selaparang, Minggu (17/12/2017) 

Pada upacara puncak peringatan HUT Ke 59 Provinsi NTB di eks Bandara Selaparang Rembiga Mataram, Minggu (17/12-2017) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyerahkan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI Joko Widodo kepada pejabat/ASN Pemprov NTB yang telah mengabdikan diri penuh kesetiaan selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun berturut-turut tanpa cela. Di antaranya diberikan kepada Kepala Biro Umum  Setda NTB, H. Fathul Gani, M.Si untuk masa pengabdian 20 tahun.

Usai upacara Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrabnya, juga secara khusus memberikan penghargaan Gelar “PUTRA NTB UTAMA” kepada 13 tokoh NTB, terdiri dari 9 tokoh yang telah berjasa besar dalam mengantarkan kemajuan pembangunan NTB, yakni para Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada periode-periode sebelumnya yang masing-masing menorehkan prestasi besar dan jasa yang tidak terukur nilainya dalam meletakkan pondasi kemajuan bagi seluruh rakyat NTB.

Serta 3 tokoh bangsa lainnya yang lahir di NTB dan berjasa dalam mengangkat citra NTB bahkan citra bangsa di kancah nasional dan internasional, karena prestasi, dedikasi dan award yang telah diterimanya, khususnya di bidang sains, kesehatan dan diplomasi.

Para tokoh Penerima Penghargaan :Putra NTB Utama tersebut terdiri dari :
1. AR. Mohammad Ruslan Tjakraningrat
2. H.R. Wasita Kusuma
3. H. Gatot Suherman.
4. Drs. H. Warsito, SH
5. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
6. Drs. H. Lalu Serinata.
7. Drs.H.Lalu Srigede.
8. H. Lalu Azhar
9. Drs, H.B. Thamrin Rayes
10. Ir. H. Badrul Munir, MM
11. Prof. Dr. dr. Mulyanto.
12. Prof. Dr. Eng. Mikrajuddin Abdullah, ahli Sains bidang fisika material elektronik, yang telah menghasilkan ratusan karya ilmiah internasional.
13. Dr. Makarim Wibisono, Diplomat

Penghargaan tersebut diberikan, karena disadarinya bahwa capaian prestasi dan kemajuan NTB yang diraih saat ini tidaklah datang begitu saja, tidak diperoleh secara instan dan cuma-cuma.  Keberhasilan itu, menurut TGB lahir dari perjuangan kolektif, tergapai karena ikhtiar-ihktiar tulus, dari kerja tangan-tangan kreatif dan olah pikir dari gagasan gagasan inovatif dari seluruh anak bangsa yang ada di  Bumi NTB, baik yang berposisi sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, Pengusaha, Politisi, TNI/Polri dan Penegak Hukum lainnya, Akademisi, Petani, Pedagang, Nelayan, Ulama, Tokoh Agama, Adat, Guru, Mahasiswa dan pelajar, wartawan serta masyarakat NTB yang kini bertempat tinggal di NTB maupun yang sedang meniti karier di luar NTB. (Humas Setda NTB)

Read More

Gubernur NTB Terima Anugerah Penghargaan Nasional Kepatuhan LHKPN Terbaik dari KPK

Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Drs. Fathurahman menunjukkan penghargaan dari KPK untuk Gubernur NTB yang meraih penghargaan nasional kepatuhan LHKPN Terbaik 2017

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyematkan anugerah penghargaan  Nasional Kepatuhan LHKPN terbaik tahun 2017 kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atas komitmen dan ikhtiarnya melakukan berbagai upaya untuk menutup dan mempersempit ruang  korupsi di lingkungan Pemprov  NTB.

Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB dua periode tersebut, dinilai oleh KPK sebagai pemimpin daerah yang memiliki komitmen kuat dan menginisiasi berbagai program pencegahan tindak pidana korupsi. Seperti adanya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 27 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, dengan ruang lingkup wajib lapor.

Pemprov NTB juga menginisiasi adanya pakta integritas  dan ketentuan bahwa salah satu persyaratan menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup Pemerintah Provinsi NTB, adalah menyerahkan bukti LHKPN. Untuk kegiatan berkala, Pemprov NTB juga melaksanakan sosialisasi/workshop/asistensi pengisian e-LHKPN pada seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, dalam hal pembinaan dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan, yakni melalui pembentukan tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Provinsi NTB.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief kepada Gubernur TGB diwakili Assisten Administrasi dan umum Setda Provinsi  NTB, Drs. H. M. Imhal bersama Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. H. Faturrahman, M.Si pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2017 di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selasa (12/12/2017).

Pada acara yang ditutup Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla tersebut, selain menganugerahkan penghargaan nasional “Kepatuhan LHKPN terbaik tahun 2017 dengan tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN mencapai lebih dari angka 99 persen kepada TGB,  KPK juga memberikan penghargaan  kepada Pemerintah NTB karena dinilai memiliki tingkat keaktifan pengelola/koordinator LHKPN yang tinggi dan adanya penerapan peraturan internal, seperti Peraturan Gubernur.

Wapres Jusuf Kalla, dalam arahannya menegaskan bahwa memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama. Hal ini berarti komitmen dari pemerintah, DPR, Yudikatif, dan lembaga negara lain serta masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi.

“Hal yang paling mendasar yang harus dipahami bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan, harus bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Wapres di hadapan ratusan kepala daerah.

Wapres juga menegaskan kepastian hukum dan tindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi, hingga upaya untuk tidak memberikan ruang gerak bagi pelaku atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi, adalah menjadi keniscayaan. Karena tindakan korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya kehancuran suatu negara.

Kepala BKD Provinsi NTB H. Fathurrahman usai penerimaan penghargaan tersebut mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan salah satu wujud keberhasilan pencapaian indikator RPJMD NTB, khususnya pada  misi ketiga pemerintahan TGB-Amin, yakni mewujudkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Wujud dari tingginya komitmen Gubernur TGB tersebut adalah ditetapkannya kebijakan wajib bagi semua pejabat eselon I hingga IV melakukan pelaporan LHKPN.

Menurut Faturrahman melalui pola e-lhkpn saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan disemua OPD lingkup pemrov NTB. Dengan kebijakan ini, kata Faturrahman INsya Allah seluruh pejabat dan ASN di NTB, tidak saja taat untuk melapokan harta kekayaannya tetapi juga benar-benar menghindari diri dari praktek-praktek korupsi, ujarnya. (Humas NTB)

Read More

Alfamart dan Aprindo Siapkan Tempat bagi Produk UMKM Lokal

Corporate Communication Alfamart Lombok, Ame Dwi Pramesti

JARINGAN minimarket Alfamart mengkalim terus menambah jumlah item produk UMKM lokal yang dijual di toko sebagai bukti komitmen terhadap pelaku usaha kecil. Sejumlah produk lokal yang dijual antara lain beras 69, kopi 555, air mineral produk Lombok, telur, minyak oles bokashi, madu hutan Sumbawa, hingga permen susu kerbau.

Corporate Communication Alfamart Lombok, Ame Dwi Pramesti kepada Ekbis NTB mengatakan, kerja sama dengan UMKM ini sesuai dengan visi perusahaan yakni berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil.

Menurut Ame – sapaan akrabnya, akan ada lagi 10 item produk UMKM wilayah NTB yang dijual di toko Alfamart. Jenisnya makanan ringan (snack) tradisional dan sembako. "Kami jualnya per wilayah, misalnya produk dari UMKM Sumbawa dijualnya di toko-toko Alfamart Sumbawa. Kalau produk UMKM Lombok Barat maka dijualnya di toko-toko wilayah Lobar," jelasnya.

Namun, jika setelah dievaluasi penjualannya bagus, maka tidak menutup kemungkinan produk tersebut akan dijual di seluruh jaringan toko Alfamart NTB. Ame melanjutkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin menjadi bagian suplier produk yang dijual di jaringan toko Alfamart.

Pertama, UMKM tersebut merupakan produsen yakni bukan penyalur. Kedua, tempat produksinya bersih dan sesuai standar dari pemerintah mengenai kebersihan dan kesehatan tempat produksi industri rumah tangga.

Ketiga, skala produksi dapat mencukupi kebutuhan toko, sehingga tidak akan terjadi out of stock (kekosongan produk). Ke empat, ragam barang yang ditawarkan sesuai dengan segmentasi pasar.

Selanjutnya, pelaku UMKM itu memiliki izin legalitas usaha dan produk, memiliki jaringan distribusi yang baik, memiliki komitmen kuat terhadap kualitas produk, memberikan harga terbaik agar bisa bersaing dengan produk lain, diutamakan menetapkan harga yang lebih murah dari pada item reguler sejenis.

Selain itu, produk yang ditawarkan lolos uji laboratorium secara berkala, produk akan selalu dievaluasi dari sisi penjualan, tingkat pemenuhan permintaan dan akan diskontinyu jika tidak sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan.

"Kami membuka peluang kerja sama terhadap UMKM lokal, namun bukan berarti tak ada kendala. Kendala yang paling sering dijumpai antara lain, packaging dan produk yang tidak standar, tanpa dilengkapi izin PIRT, tanpa keterangan produk yang jelas, baik itu tanggal kedaluwarsa, gramasi, hingga keterbatasan skala produksi atau suplai tiap harinya," jelasnya.

Dukungan Alfamart terhadap para pelaku UMKM ini, lanjut Ame, juga diwujudkan dalam bentuk kerja sama tenan di halaman toko. Mereka diajak untuk berjualan di halaman toko. Tarifnya sangat terjangkau sebab hanya digunakan untuk membayar biaya listrik dan air. Upaya ini dilakukan untuk mendorong para pelaku UMKM lokal pemula yang ingin berwirausaha.

"Khusus untuk pelaku UMKM yang memiliki warung atau toko kelontong yang letaknya di sekitar toko kami, dirangkul untuk menjadi member dan diberikan pelatihan manajemen ritel modern," tambahnya.

Ia mengatakan, keuntungan menjadi member atau pedagang binaan Alfamart ini, mereka bisa memesan barang dengan fasilitas antar gratis oleh tim Member Relations Officer (MRO). Selain itu, mereka juga mendapatkan potongan harga spesial. Tujuan pemberian harga khusus ini agar pedagang bisa menjual kembali barang itu dengan harga yang kompetitif.

Selain itu, bagi member pemilik warung yang beruntung bisa mendapatkan dress up warung cuma-cuma setiap bulan melalui program Outlet Binaan Alfamart (OBA). Per akhir Maret 2017 tercatat 850 orang member atau pedagang binaan di wilayah NTB.

“Kami ingin bersinergi dengan para pelaku UMKM, jadi teman-teman UMKM tidak perlu merasa khawatir kehadiran Alfamart akan berdampak negatif terhadap keberadaan warung-warung yang sudah ada lebih dulu. Sebab kami selalu membuka kesempatan untuk bersinergi," jelasnya.

Ame menambahkan, hadirnya minimarket berskala nasional yakni Alfamart di wilayah ini juga menunjukkan adanya peluang pasar yang siap untuk dikembangkan. Sampai dengan akhir November 2017, Alfamart di wilayah  NTB telah menyerap tak kurang dari 2.322 orang tenaga kerja di mana 96 persennya adalah warga lokal.

Sementara pengamat ekonomi Universitas Mataram, Dr. Abdul Aziz Bagis, mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kendala masuknya produk UMKM ke ritel modern. “Persyaratan dari ritel modern terutama ritel yang berjaringan nasional termasuk ketat, seperti pola pembayaran yang bisa sampai 2-4 minggu,” terang Abdul Aziz Bagis yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) NTB ini.

Abdul Aziz Bagis

Selain itu, ujarnya, dari segi kualitas terutama masalah kemasan dan juga berkaitan dengan risiko. “Biasanya pola yang diterapkan adalah barang titipan, bilamana barang tidak laku sampai batas kedaluwarsa meski barang itu harus dibayar maka akan dikembalikan,” kata Aziz.

Dari segi pola pembayaran ini, imbuhnya, jika pengusaha UKM harus tiap hari mengirim barang misalnya nilainya Rp 1 juta, kalau dibayar setiap 2 minggu, berarti pengusaha harus menanam modal sebesar Rp 14 juta. “Ini kan memberatkan sekali, oleh karena itu kita minta pemerintah harus menguatkan hal itu dengan berbagai cara,” terangnya.

Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dapat mengimbau ritel berjaringan nasional untuk mempermudah produk UKM lokal masuk sana. “Kalau ritel lokal di sini tidak ada masalah, karena siapapun bisa masuk,” kata Aziz.

Ia mencontohkan, di ritel lokal produk UKM dibayar setelah 1 minggu barangnya masuk, berapapun yang terjual. Memang di ritel modern berjaringan nasional persyaratannya agak berat, sehingga membutuhkan pihak ketiga yaitu pemerintah untuk melakukan pendekatan.

“Karena pemerintah daerah selama ini berperan sebagai pemberdaya UKM, salah satunya adalah dengan mengatasi permasalahan ini melalui pemberdayaan secara operasional,” kata Aziz.

Pemberdayaan bukan hanya dilakukan dengan melakukan pelatihan atau pembinaan, tetapi membantu mengatasi permasalahan pelaku UKM di lapangan. Apalagi produk-produk UKM di NTB bisa dibilang mampu bersaing di pasaran karena banyak produk yang berkualitas. “Karena kita bisa melihat Ukm membuat produk dan kemasan yang bagus, kalau ini bisa diberdayakan dan masalah dengan ritel modern bisa diatasi, maka akan muncul banyak pelaku UKM baru,” kata Aziz.

Oleh karena itu, jangan melihat jumlahnya dulu tetapi lihat produk yang sudah ada dan dimaksimalkan maka akan timbul kreasi baru. “Memang kendala terbesar UKM kita adalah pemasaran, makanya sekarang sarananya adalah ritel modern berjaringan nasional ini,” jelasnya. Tetapi ritel modern ini menerapkan syarat, tetapi diringankan, mungkin pelaku UKM diberi kekhususan.

Untuk itu, ujarnya, pelaku UMKM harus meningkatkan kualitas produknya. Termasuk harus memilih  lokasi ritel yang cocok untuk pemasaran produknya, misalnya di tempat wisata. Sebagai ketua Aprindo juga, ia menginginkan adanya diskusi bersama antara Aprindo dan pemerintah daerah. “Selama ini kami dari Aprindo juga menunggu kapan kesempatan yang baik dari pemda untuk sama-sama memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap masalah ini,” jelasnya. Apalagi peran pemda sangat penting untuk masalah perizinan terutama saat pembangunan.

Selain itu, ujarnya, saat mengeluarkan izin, pemda mengeluarkan persyaratan. Di mana, izin bisa diberikan bila ada rekomendasi dari Aprindo. ‘’Tapi sampai sekarang belum ada,” kata Aziz.

Kalau ada permintaan ini, Aprindo tidak bisa juga bekerja, sehingga membutuhkan pemerintah sebagai mediator. “Mestinya pemda menggandeng Aprindo mencari solusi untuk sama-sama mencari jalan keluar untuk permasalahan UKM ini,” terangnya. (Faris/Uul Ekbis NTB)

Read More

Ritel Modern dan Produk Lokal NTB yang Kesulitan Tempat

Belanja di ritel modern

Jumlah ritel modern semacam Indomaret dan Alfamart di NTB kian tak terbendung. Keberadaannya bahkan menembus lokasi yang seharusnya tidak mereka tempati. Keberadaan ritel ini tidak hanya menjual produk dari luar, tapi dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tempat mereka beroperasi. Sayangnya, janji untuk mengakomodir produk lokal seperti menjadi macan kertas. Terbukti hingga saat ini para pelaku UMKM mengaku sangat kesulitan masuk di ritel modern. Kenapa?

SEKDA NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD, dalam sebuah forum UMKM beberapa waktu lalu mengkritik ketatnya persyaratan dari produk UMKM agar bisa masuk ke ritel modern. Pengelola UMKM harus dihadapkan dengan syarat standarisasi produk yang begitu ketat. Selain itu, produk yang diterima ritel modern, pengusaha UMKM harus menerima pembayaran dalam jangka waktu yang cukup lama.

Sekda menceritakan pengalamannya langsung bagaimana sulitnya produk lokal masuk ritel modern. Bahkan kesan yang muncul pada sekda, masuknya produk ke ritel modern sengaja dipersulit. Inilah menjadi PR besar pemerintah daerah mengawal komitmen kerjasama dengan ritel modern.

Konsumen pilih produk di ritel modern

Pemprov NTB kerap menerima laporan mengenai ketidakberpihakan ritel modern dengan para pelaku UMKM. Misalnya, memberikan tempat yang tidak strategis bagi produk lokal, harga produk lokal di naikkan. Sepertinya “seolah-olah” produk lokal memang tak diberi ruang untuk bersaing mendapat simpati pasar. Dua bulan barang tidak laku, dikembalikan kepada produsennya, dengan biaya pengembalian ditanggung sendiri oleh produsen.

Apa yang disampaikan Sekda NTB ini sejalan dengan pengakuan sejumlah pengusaha UMKM di NTB. Hj. Zaenab, misalnya. Pemilik produk sambel cengeh yang dijual di salah satu ritel berjaringan nasional mengakui bagaimana sulitnya memasukkan produknya di ritel modern. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi, termasuk lamanya waktunya pembayaran produk.

Menurutnya, jika pengelola UMKM ingin memasukkan produknya harus memperhatikan beberapa hal. “Yang paling diperhatikan adalah standarisasi produknya, seperti kemarin saat mereka meminta untuk segel, langsung saya penuhi,” terangnya.

Selain itu, produk UKM yang masuk ke ritel modern harus dibekali dengan modal yang besar karena menurut pengalamannya, selama 3 bulan pertama pengusaha tidak dibayar oleh ritel. “Bisa dibilang, itu kita seperti menabung di sana karena mereka pesannya sampai ribuan botol, jadi benar-benar harus kuat di modal,” kata Zaenab, Sabtu (9/12).

Tetapi, setelah 3 bulan dilewati, barulah dirinya mendapatkan hasil dari produk yang dititipkan di ritel tersebut. “Sekarang tiap bulan mereka pesannya sampai 1-2 dus sambal dan pembayarannya lancar, masih ada uang saya di sana yang dari 3 bulan sebelumnya itu sebesar Rp 28 juta,” terangnya.

Produk Zaenab yang sudah hampir setengah tahun di ritel modern itu diterima dengan baik oleh konsumen. “Saya sendiri yang langsung datang ke kantornya dengan membawa sampel produk saya, baru kemudian mereka mengecek langsung ke tempat saya dan deal,” jelasnya.

Produk lokal NTB di ritel modern

Para pelaku UKM yang ingin produknya masuk ritel meodern, imbuhnya, benar-benar harus memperhatikan kemasan dan masa kedaluwarsa. “Kalau produk olahan seperti makanan itu karena kalau masa kwdaluarsanya kurang dari 8 bulan agak sulit, karena kalau di-return, kita juga yang rugi,” jelasnya.

Untuk menghindari itu, ia biasanya menarik produknya 1-2 bulan sebelum masa kedaluwarsa dan dijual kembali. “Masa kedaluwarsa produk saya 10 bulan, jadi 2 bulan sebelumnya saya jual kembali biar cepat habis,” kata Zaenab.

Hal senada disampaikan Ahmad Ritaudin, pemilik produk kopi Awet Muda, Narmada. Ia mengaku produknya sempat masuk ke ritel modern seperti Transmart, tetapi sekarang dirinya mengaku tidak fokus ke sana lagi. “Produk saya bisa masuk ke sana kemarin lewat koperasi, tetapi sekarang saya lebih fokus untuk mencari pasar sendiri, baik melalui sosial media atau promosi,” terangnya.

Hal ini dilakukannya, karena menurutnya, jika produknya sudah masuk ritel modern sudah tidak terkesan sebagai produk oleh-oleh, tetapi sudah komersial. “Saya mengejar untuk oleh-olehnya itu, karena ingin menonjolkan kekhasan produknya,” kata Itok – sapaan akrabnya. Makanya, ia memutuskan hanya sekali saja memasukkan produk miliknya ke ritel modern.

Selain itu, pihaknya mengaku jika pembayaran produk yang dimasukkan ke ritel modern belum dibayar, tapi dirinya sudah saya mengikhlaskan. Ia menambahkan, pelaku UKM lainnya yang memasukkan ke ritel modern itu juga banyak yang belum dibayar. “Ribet proses administrasinya, jadi biarkan saja sudah,” tukasnya.

Berbeda dengan Itok, Hj. Nurwadaini, pemilik produk Rinjani Kopi, mengaku produknya yang dipasarkan ke salah satu ritel modern, pasarannya cukup bagus. “Saya juga memasukkan produk saya ke sana lewat koperasi, saat pertama mungkin ada puluhan bungkus yang saya taruh, pembayarannya juga lancar tetapi melalui koperasi juga,” terangnya.

Dirinya tidak terlalu mengetahui kriteria yang diterapkan oleh ritel saat meminta produknya, karena semuanya melalui koperasi. “Tetapi mereka minta sampel terlebih dahulu, kalau sudah cocok baru deal,” jelasnya. Saat ini, produknya sudah dipesan kembali oleh ritel tersebut, karena sudah cukup banyak produknya yang laku.

“Ada juga pesanan dari ritel modern lainnya, tetapi produknya beda, mereka mintanya nasi jinggo,” kata Daini.

Untuk produk makanan siap santap seperti itu, ada  beberapa hal yang perlu diperhatikannya. “Buatnya tergantung dari berapa permintaan mereka dan kemasannya juga pakai daun pisang agar lebih cantik,” jelasnya. Selain itu, produk nantinya akan diambil langsung oleh pihak ritel di tempat produksinya langsung untuk dibawa ke toko. (Bulkaini /Uul Efriyanti Prayoba Ekbis NTB)

Read More