Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur H. Muh. Amin, Sekda NTB saat refleksi setahun kepemimpinan TGB-Amin, Rabu (17/9/2014) malam. |
Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul mengaku kecewa sekaligus
malu kepada masyarakat dengan berhentinya operasional Unit Penyangga Pemasaran
(UPP) Pijar (sapi, jagung dan rumput laut) yang diresmikan
tahun lalu. Untuk itu, ia sedang meminta pertanggungjawaban dari SKPD pengelola UPP Pijar.
‘’Terus sedang
meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang paling bertanggungjawab. Saya
terus terang merasa kecewa dan bahkan malu kepada masyarakat. Karena ternyata
ada satu unit embrio (industri pengolahan) untuk menciptakan
nilai tambah yang lebih besar itu,
ternyata belum berjalan dengan baik,’’ tandas gubernur pada refleksi satu tahun kepemimpinan TGB-Amin di Pendopo
Gubernur, Rabu (17/9) malam.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur NTB, H. Muh.
Amin, SH, M.Si, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH,
para asisten, staf ahli gubernur, pimpinan SKPD lingkup Pemprov
NTB dan para awak media.
Gubernur menegaskan, dengan berhentinya operional UPP
Pijar sejak beberapa bulan terakhir, maka sudah
tentu ia akan meminta laporan dari SKPD
terkait. Jika sudah jelas letak masalahnya maka gubernur akan mengambil
tindakan.
“Karena terus terang tidak beroperasinya UPP Pijar ini, kan UPP Pijar ini lokasinya di jalan
protokol, itupun citra provinsi juga. Kemudian itu sebenarnya satu unit
pengolahan yang pertama sebagai bentuk dimulainya kita mengarah kepada industri
pengolahan. Baru begitu saja kok
tidak dijaga, tidak dioperasionalkan dengan baik,’’
katanya dengan nada
kecewa.
Ditegaskan,
dengan kenyataan ini, tentu harus ada yang bertanggungjawab mengenai keberadaan opersional UPP
Pijar itu. Sehingga, UPP Pijar terus
berkembang. Ia mengatakan sudah memberikan ruang yang cukup untuk SKPD melakukan inovasi dalam program, asalkan tak
melakukan inovasi dalam keuangan.
SKPD terkait katanya,
bisa saja
bekerjasama dengan pihak swasta atau pihak lainnya supaya UPP Pijar terus
berkembang. ‘’Kalau di pemerintah pusat istilahnya public private partnership, kerjasama
antara publik dengan private, antara
pemerintah dan badan usaha. Dan saya
melihat memang inisiatif untuk itu memang masih sangat kurang dan ini terus kita benahi,’’ imbuhnya.
Meskipun mengaku sangat kecewa dan malu akibat berhentinya operasional UPP Pijar, namun gubernur tak akan berhenti sampai di situ. Pemporv, katanya, akan bertekad
untuk memperbaiki dan memastikan UPP Pijar agar dioperasionalkan kembali dan
menjadi berkembang.
Karena
menurut gubernur, tak terlalu banyak artinya pemprov terus berupaya meningkatkan
produksi sapi, jagung dan rumput laut (Pijar) jika pengolahannya masih di luar
daerah. ‘’Itu masyarakat kita hanya menjadi
pembudidaya dan hanya menjadi buruh.
Tetapi tidak
bisa menikmati nilai tambah yang besar,’’
pungkasnya.
UPP Pijar merupakan
tempat pemasaran produk olahan Pijar yang dihasilkan oleh para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dilatih dan dibina
oleh Dinas Koperasi dan UMKM NTB. UPP tersebut berfungsi sebagai tempat pengemasan dan pengepakan hasil olahan produk
Pijar yang selanjutnya dikirim ke outlet-outlet
toko modern yang ada di Bali dan Nusa
Tenggara. Selain itu, hasil olahan produk Pijar juga menyasar pasar retail
(toko modern) di Pulau Jawa dan Jabodetabek.
Sebanyak 730 UMKM di NTB sudah dilatih mengolah produk
Pijar di Pusat pelatihan Industri Olahan
Produk Unggulan di Malindo Sulawesi Tenggara. Para UMKM yang telah dilatih
tersebut selanjutnya diminta terus
berproduksi dan dapat menularkan ilmu yang pernah didapat kepada 10-20 orang.
Untuk pengemasan dan pengepakan produk olahan Pijar yang dihasilkan oleh Industri Kecil Menangah
(IKM) di NTB tersebut, pada tahun 2013
diadakan mesin finishing
senilai Rp 1,5 miliar dengan kapasitas 3 ton bahan baku perhari. Artinya
dibutuhkan ratusan IKM yang menghasilkan bahan olahan Pijar dalam bentuk setengah jadi yang selanjutnya diolah finishingnya di UPP Pijar
NTB. (Suara NTB)
No comments:
Post a Comment