Gubernur
NTB, TGH.M.Zainul Majdi memimpin rapat koordinasi percepatan penurunan kemiskinan |
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2013-2018
ditargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen pertahun. Target
penurunan angka kemiskinan sebesar satu
persen itu dinilai kurang progresif
sesuai dengan masukan dari para staf ahli gubernur. Untuk itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M.
Zainul Majdi meminta dilakukan koreksi terhadap target tersebut. Ia meminta
dilakukan review terhadap RPJMD supaya target penurunan kemiskinan sebesar 2
persen per tahun seperti periode sebelumnya.
‘’Kita tahu ada target di RPJMD yang perlu dikoreksi. Jadi saya mengarahkan
untuk target penurunan kemiskinan ini bukan satu persen pertahun tetapi taruh dua
persen ndak masalah. Untuk menjadi
pemacu kita. Dalam masalah
ini kalau kita betul-betul melaksanakan dengan baik maka dengan hitungan yang
ada sebenarnya bisa. Jadi revisi target penurunan kemiskinan itu,’’
ujarnya saat memimpin rapat
koordinasi (Rakor) percepatan
penurunan kemiskinan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (10/9/2014).
Sesuai dengan
rilis terakhir BPS, jumlah penduduk
miskin di NTB pada Maret 2014 mencapai
820.818 orang atau 17,24 persen. Atau berkurang
22.846 orang
atau 2,71 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret
2013 yang sebesar 843.664 ribu
orang atau 17,97 persen.
Berbicara masalah kemiskinan menurut gubernur, sebenarnya tidak ada hal yang baru. Menurutnya, semua sudah tahu
faktor-faktor dan langkah-langkah penanggulangannya. Hanya saja, katanya, harus
dipikirkan langkah yang lebih cepat untuk mempercepat penurunan kemiskinan itu.
Untuk itu, paparan dari para staf ahli gubernur yang menawarkan langkah-langkah untuk mempercepat penurunan angka kemuskinan
dalam rangka mengangkat derajat masyarakat yang masih miskin sangat bagus dan
diberikan apresiasi. Dimana staf ahli yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang
Pemerintahan, Ir. H. Ridwan Syah, M.TP pada kesempatan tersebut memberikan
masukan supaya ada gerakan bedah rumah yang dilakukan di daerah.
Zainul Majdi mengatakan, program bedah rumah merupakan salah satu program
dari sekian banyak program yang dilakukan Pemprov NTB dalam rangka meningkatkan
taraf hidup masyarakat. ‘’Paparan
staf ahli menawarkan ini tidak hanya menjadi program tetapi juga gerakan.
Artinya, ada mobilisasi yang lebih banyak, baik menyangkut sumber daya keuangan
maupun para pihak yang dilibatkan,’’ katanya.
Ia sependapat dengan gerakan bedah rumah itu dalam rangka mempercepat
penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, jika rumah yang tak layak huni
diperbaiki maka akan meningkatkan semangat masyarakat miskin untuk hidup dan
lebih bersemangat lagi menjalani hidup.
‘’Masyarakat merasa lebih terhormat dan percaya diri yang akan berpengaruh
terhadap produktivitasnya. Kita ingin menciptakan suasana hati, kebatinan, suasana mental yang lebih positif yang pada akhirnya
benih meningkatkan kualitas manusia di NTB,”imbuhnya.
Dalam masalah penurunan angka kemiskinan ia mengajak semua pihak untuk
beralih kepada pemikiran yang lebih hakiki. Bahwa masalah kemiskinan tidak
hanya sekadar statistik namun
juga masalah manusia dan
kemanusiaan. Untuk itu, setiap tahun harus bisa dipastikan seberapa banyak
masyarakat miskin yang bisa diangkat
dari garis kemiskinan.
‘’Ini adalah dua hal yang sungguh-sungguh berbeda. Antara bagaimana kita
mencoba memperlakukan manusia
sebagai angka statistik atau
kita berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau pendekatan memenuhi kebutuhan
dasarnya ini yang kita ambil, maka insya Allah kebijakan kita akan menjadi
kebijakan yang lebih substantif dan nanti statistik akan mengikuti di dalam
perkembangannya,’’katanya.
Selain itu, dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan, gubernur yang memimpin NTB pada periode
kedua ini meminta kepada jajarannya agar keseluruhan data yang digunanakan mengacu kepada data BPS dan TNP2K.
Terkait dengan data ini, ia meminta Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH untuk
mengkoordinasikannya dengan
BPS dan TNP2K.
Kemudian, ia juga meminta agar dalam percepatan penurunan kemiskinan itu
dipenuhi komitmen anggarannya. Dimana sesuai kajian dan studi banding para staf
ahli, untuk program bedah rumah itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 7,5 juta per
unit. Gubernur meminta supaya angka minimal yang dibutuhkan untuk bedah rumah
itu dipastikan angka minimalnya. Sehingga indikator kemiskinan yang terkait
dengan perumahan bisa hilang dengan program bedah rumah tersebut.
Untuk program bedah rumah ini, pada tahun 2014 ini Pemprov NTB
mengalokasikan sebesar Pp 20
miliar untuk perbaikan 1.000 unit rumah tak layak huni. Program tersebut
merupakan pembangunan baru yang dilaksanakan oleh Dinas PU NTB. Masing-masing
unit rumah tak layak huni dialokasikan
anggaran Rp 20 juta. Pengerjaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui
proses pelelangan.
Terkait dengan program bedah rumah ini, ke depan ia mengharapkan sistem yang
digunakan dengan melibatkan masyarakat. Sistem yang dijalankan saat ini melalui
pihak ketiga dinilai membuat pemilik rumah dan masyarakat sekitar hanya menjadi
penonton.
“Menurut saya, kalau ingin masyarakat menyadari bahwa bantuan pemerintah
adalah dorongan bagi mereka. Kita ingin menghidupkan kohesivitas sosial maka
pola stimulan, pola pelibatan masyarakat yang harus dilakukan. Kecuali ada
keadaan yang memang tak bisa kecuali pemerintah. Mungkin stimulan itu 80 persen, 20 persen dibangunkan
baru. Yang penting semua
perencanaan baik dan kita monitor hasilnya pun nyata, tidak ada mark up dan segala macam,”ujarnya.
Selanjutnya,
dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan, ia meminta Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pemda kabupaten/kota
terkait dengan target
penurunan kemiskinan setiap tahun segera diperbaharui. Terkait dengan hal ini, gubernur menugaskan Wakil Gubernur NTB, H.
Muh. Amin, SH, M.Si untuk melaksanakannya. Dalam pengentasan kemiskinan,
pemprov menawarkan sharing anggaran dengan kabupaten/kota masing-masing 50
persen. (Suara NTB)
No comments:
Post a Comment