Pertama di Dunia, Minta RT Diganti, Warga di Monjok Kota Mataram Gelar Referendum

Referendum mengganti Ketua RT di Lingkungan Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 21 Mei 2023. 

MERASA  tidak puas dengan kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga (RT), warga RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar referendum untuk menurunkan Ketua RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan Drs. Syahril, M.Pd. Referendum mengganti kepengurusan RT ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia.

Referendum difasilitasi Kelurahan Monjok digelar dua kali. Referendum pertama digelar tanggal 7 Mei 2023 di Masjid Mutiara Islam yang berada di kompleks perumahan Griya Panda Mutiara. Warga diberikan dua opsi, Lanjut atau Berhenti untuk kepengurusan RT di kompleks tersebut. Waktu itu, suaranya berimbang, yakni 29 suara.

Dalam menyalurkan suaranya, warga didatangi ke rumah masing-masing oleh petugas Linmas Kelurahan Monjok yang membawa potongan kertas, bolpoint dan kaleng kecil sebagai tempat menaruh kertas yang sudah ditulis. Warga yang sudah selesai menyalurkan hak pilihnya kemudian memasukkan kertas ke kaleng tersebut. 

Setelah melalui proses perhitungan di halaman Masjid Mutiara Islam dan disaksikan pengurus RT dan juga warga yang menghendaki perombakan kepengurusan RT, maka yang memilih RT tetap bertugas sampai akhir masa jabatannya sebanyak 29 suara. Begitu juga warga yang menghendaki pengurus RT berhenti mengumpulkan suara yang sama, yakni 29 suara.

Akhirnya, pihak kelurahan setelah menerima aspirasi dari warga yang menghendaki dilakukan kepengurusan RT meminta dilakukan referendum ulang. Pihak kelurahan pun menyetujui dilakukan referendum ulang dua minggu kemudian, yakni tanggal 21 Mei 2023. Pada kesempatan ini kedua belah pihak menyepakati apapun hasil pada referendum kedua akan diterima dengan lapang dada. Termasuk siap melakukan islah satu sama lain.

Dari hasil referendum ulang yang digelar Minggu, tanggal 21 Mei 2023, warga yang menyalurkan suara langsung menyalurkan aspirasinya di halaman Masjid Mutiara Islam. Beda dengan sebelumnya, warga didatangi petugas Linmas dan petugas dari Lingkungan dan Kelurahan. Dengan tetap difasilitasi pihak Lingkungan dan Kelurahan, warga menyalurkan hak suaranya sejak pukul 8.30 WITA hingga pukul 9.30 WITA atau setelah semua warga menggunakan hak pilihnya. Opsi pemilihan masih seperti sebelumnya, yakni RT Lanjut atau RT Berhenti. 

Warga yang belum menggunakan hak pilihnya didatangi petugas agar segera menggunakan hak pilihnya, sehingga proses penghitungan cepat dilakukan. Setelah melalui proses perhitungan yang transparan dan langsung di hadapan kedua kubu, diperoleh hasil yang memilih kepengurusan RT berlanjut sebanyak 36 orang, kepengurusan RT berhenti 24 orang dan abstain 1 orang dengan jumlah pemilih 61 warga. Itu artinya, kepengurusan RT 06 di bawah kepengurusan Drs. Syahril, MPd., masih akan tetap berlanjut sampai masa akhir jabatan. 

Kepala Lingkungan Monjok Perluasan H. Sanusi Rifaini, pada kesempatan tersebut, menegaskan, jika warga yang memilih kepengurusan RT Berlanjut lebih banyak dibandingkan dengan warga yang memilih kepengurusan RT Berhenti. Untuk itu, pihaknya mengingatkan pada warga melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Menurutnya, hasil ini merupakan kemenangan bersama, sehingga tidak perlu lagi kasus yang terjadi seperti sekarang ini. 

Diakuinya, sebagai kepala lingkungan banyak hal yang diurus. Untuk itu, dengan selesainya pelaksanaan referendum di RT 06 ini tidak ada lagi kasus-kasus serupa terulang kembali. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pada pengurus RT agar mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Termasuk menjalin kembali hubungan yang lebih baik dengan semua masyarakat. 

Begitu juga harapan semua warga yang meminta agar pihak RT rutin melakukan pertemuan dengan warga, sehingga rasa persaudaraan yang sebelumnya retak kembali terajut. 

Ditanya terkait penggunaan kata referendum, Sanusi menegaskan, itu adalah tidak masalah. Menurutnya, referendum adalah warga menyalurkan hak suaranya dalam memilih sesuai dengan pilihannya. Sementara kalau penggunaan kata pemilihan, dinilainya sekarang ini bukan pemilihan, tapi warga memilih apakah kepengurusan RT tetap berlanjut atau berhenti. 

Menanggapi hal ini, Ketua RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan Syahril siap mengevaluasi diri dalam melanjutkan masa tugasnya. Termasuk siap terbuka dalam berbagai hal yang dipersoalkan, baik dari sisi penggunaan anggaran RT dan lainnya. (HAM)

Read More

Kementerian Kelautan dan Perikanan Batal Bangun Kawasan Terintegrasi Budidaya Udang di Sumbawa

 

Potensi udang Sumbawa. 

Sumbawa Besar (Lombok Atraktif) -

Rencana Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk membangun kawasan terintegrasi budidaya udang (shrimp estate) di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa bernilai triliunan rupiah terindikasi batal.  Padahal, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa sudah progresif mempersiapkan lahannya.  Disayangkan, proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ini tak terlaksana.

Jumat, (18/3/2022) lalu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengunjungi lokasi pembangunan percontohan kawasan budidaya udang terintegrasi atau dikenal dengan shrimp estate di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Kunjungan Menteri KKP ini didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan jajaran pimpinan daerah di Kabupaten Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut telah dilakukan kesepakatan bersama masyarakat untuk pemanfaatan lahannya sebagai lokasi pembangunan tambak udang terintegasi seluas 528 hektar. Saat itu, pembangunan konstruksi dijanjikan dimulai pada pertengahan tahun 2022 dengan biaya mencapai Rp2,25 triliun.

Pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi ini sebagai upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budidaya udang vaname serta untuk mendukung tercapainya target produksi udang nasional.

Waktu itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menjamin dalam proses pembangunannya tidak akan menggunakan cara-cara yang merusak lingkungan. Pembangunan kawasan tambak akan dilengkapi dengan IPAL dan tandon, serta tidak ada mangrove yang ditebang.

 Adanya dukungan semua pihak mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha hingga kementerian/lembaga lain sangat penting untuk terlaksananya pembangunan percontohan tambak udang terintegrasi di Sumbawa. Namun, kini janji Menteri KKP merealisasikan pembangunan kawasan terintegrasi budidaya udang hanya tinggal janji. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si, mengatakan, kemungkinan karena faktor ada syarat yang dinilai tidak terpenuhi, sehingga realisasi kawasan terintegrasi budidaya udang ini tidak jadi dibangun.

Sementara di satu sisi, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa sudah  mempersiapkan lahannya. Demikian juga masyarakat sekitar kawasan yang akan dijadikan lokasi kawasan  juga sudah mendukung secara maksimal.

Dari 1.000 hektar lahan yang dipersiapkan, 500 hektar menurutnya, sudah clear and clean. Lahan ini terdiri dari lahan aset pemerintah. Dan lahan masyarakat. Muslim menyayangkan proyek strategis nasional yang sepenuhnya di bawah kendali Bappenas ini tidak terlaksana. Karena informasi yang diterima pusat terkait kesiapan pemerintah daerah.

“Seharusnya sumber informasi yang digunakan sebagai rujukan tidak saja dari funding-nya. Harus dilihat dulu kesiapan di bawah seperti apa. Tapi karena ini menggunakan dana pinjaman dari luar negeri, dia punya syarat kualifikasi tersendiri,” ujarnya.

PILAH UDANG - Sejumlah pekerja sedang memilah udang yang baru dipanen di kawasan terintegrasi budidaya udang (shrimp estate) di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.  

Sebagaimana diketahui, KKP rencananya akan membangun kawasan budidaya udang terintegrasi. Dari budidaya, hingga pengolahan hasil dalam satu kawasan. Untuk tahap awal membangun kawasan ini, anggarannya mencapai Rp2,2 triliun. Jika shrimp estate ini direalisasikan, NTB akan menjadi salah satu kawasan budidaya dan produksi udang terbesar di Indonesia. Bahkan hasil produksinya bisa diekspor.

Muslim mengatakan, hasil koordinasi terakhir dengan KKP, sebagai kompensasi tidak dibangunnya kawasan tambak udang terintegrasi ini, pemerintah pusat akan membangun jaringan irigasi yang modern untuk kawasan tambak di Moyo Hilir. ‘’BWS (Balai Wilayah Sungai) yang akan membangun jaringan irigasi tambak ini. Tahun ini sudah dilaksanakan,’’ jelasnya.

Dengan pembangunan jaringan irigasi tambak ini, diharapkan akan mendukung tata kelola budidaya tambak udang yang lebih baik di Moyo Utara, sehingga produksi udang juga bisa dioptimalkan.

Kendati demikian, pemerintah daerah masih terus mengupayakan kawasan ini bisa diwujudkan, karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian daerah, serapan tenaga kerja, dan perputaran uang.

‘’Tapi kita juga mengapresiasi pemerintah pusat. Setidaknya ada kompensasi dalam bentuk pembangunan jaringan irigasi tambak bagi masyarakat di wilayah yang rencananya akan digunakan sebagai kawasan shrimp estate,’’  ungkapnya.

Tiga Besar Daerah Pengekspor Udang

Sebelumnya, Kepala Dislutkan NTB Muslim menyebut produktivitas udang NTB masih sangat bagus dan kualitas yang terjaga. Bahkan jika bicara ekspor, daerah ini masuk dalam tiga besar daerah pengekspor udang di Indonesia.

Potensi ekspor udang di NTB mencapai 180 ribu ton seperti yang terlihat di data ekspor tahun 2022 kemarin. Udang NTB dikirim ke sejumlah negara dengan konsumsi ikan dan udang yang tinggi seperti Amerika Serikat, Puerto Rico dan sejumlah negara lainnya.

“Kita ini masih masuk tiga besar ekspor udang di Indonesia. Potensinya 180 ribu ton lebih yang sudah jalan ekspornya di tahun 2022. Apalagi di 2023 ini lebih banyak lagi. Ekspor ada yang lewat Surabaya, Denpasar dan lainnya karena kita belum bisa ekspor mandiri,” katanya.

Muslim mengatakan, meski rencana program kawasan terintegrasi budidaya udang ini di NTB belum ada tindaklanjut dari pemerintah pusat, sesungguhnya kegiatan investasi budidaya udang di NTB dari kalangan swasta cukup besar. Usaha budidaya yang dilakukan pelaku usaha ini sifatnya padat modal dan telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian.

Muslim menjelaskan, yang penting dipenuhi oleh pelaku usaha itu adalah penguatan sertifikasi CBIB atau cara budi daya ikan yang baik. Karena syarat dalam ketentuan yang baru untuk kelayakan berusaha itu adalah sertifikat cara budidaya ikan yang baik yang keluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah ekspor komoditas ikan dan udang yang dihasilkan NTB pada Bulan Januari 2023 sebesar 785.310 dolar Amerika dan Bulan Februari sebesar 233.175 dolar Amerika. Setiap bulan, jumlah ekspor komoditas ini memang fluktuatif, namun angkanya cukup besar.

Secara umum, kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Februari 2023 adalah barang galian/tambang non migas sebesar US$ 165.832.056 (98,99 persen). Kemudian perhiasan / permata sebesar US$ 403.621 (0,24 persen), buah-buahan sebesar US$ 369.007 (0,22 persen), garam, belerang, kapur sebesar US$ 326.456 (0,19 persen), ikan dan udang sebesar US$ 233.175 (0,14 persen), serta kopi, teh, rempah-rempah sebesar US$ 197.336 (0,12 persen).

Negara tujuan ekspor kelompok komoditas Barang Galian/Tambang Non Migas pada Bulan Februari 2023 adalah Jepang, India, dan lain-lain. Untuk ekspor kelompok komoditas Perhiasan/ Permata ditujukan ke Jepang, Hongkong, dan lain-lain. Sedangkan ekspor Kelompok Buahbuahan ditujukan ke Vietnam dan Uni Emirat Arab. Kelompok komoditas Garam, Belerang,Kapur ditujukan ke China, Vietnam, Thailand, dan Korea Selatan. Sementara kelompok komoditas Ikan dan Udang ditujukan ke Amerika Serikat, Puerto Rico, dan lain-lain. (Ekbis NTB)

Read More

Museum Berperan Pecahkan Persoalan Bangsa melalui Jalur Kebudayaan

 

Aries Zulkarnain 

KEPALA Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam, S.H. M.H., melakukan lawatan ke tokoh budaya Sumbawa, Aries Zulkarnain, pekan kemarin. Dalam kesempatan itu, Aries mengaku prihatin melihat berbagai persoalan pelik yang dihadapi bangsa. “Kualitas hidup bangsa ini terdegradasi seiring lemahnya penghargaan kita pada nilai-nilai budaya luhur,”  ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima.

 Ia menambahkan krisis moral dan disintegrasi merupakan contoh persoalan dimaksud. Praktik amoral seperti korupsi makin kerap menghiasi ruang publik. Padahal dalam sudut pandang budaya itu adalah aib besar.

 Aries juga menjelaskan berbagai konflik antar golongan dapat diredam melalui kesepahaman jika memiliki akar budaya dan ikatan yang sama. “Sejak dulu, masyarakat kita sudah terbiasa hidup rukun berdampingan dalam keberagaman,”  ujarnya.

 Dalam ha ini, pihaknya menegaskan, museum bisa menjadi salah satu episentrum pendidikan budaya. “Koleksi museum bukan sekedar pajangan, ia sarat akan pesan moral. Banyak cerita masa lalu yang secara esensial masih relevan hingga saat ini,” katanya. “Perlu upaya serius memperhatikan keberadaan museum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota” tambahnya.

 Tantangan yang dihadapi, bagaimana membuat koleksi museum lebih menarik sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, menurut Aries, transformasi digital merupakan keniscayaan. “Intinya, buatlah pameran koleksi jadi lebih menarik dan relevan,” tutupnya.

 Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam mengamini pandangan Aries, dengan menyatakan “Visi museum kali ini memang terkait transformasi digital, sehingga diharapkan selain informatif, juga bisa lebih menyenangkan,” ujarnya.

 Pihaknya sekarang ini sedang melakukan berbagai upaya dalam membangun jejaring museum se-NTB. “Kita sedang mendorong pembentukan museum di seluruh kabupaten/kota se-NTB, juga museum komunitas di tingkat desa,” tegasnya.

 Kegiatan tersebut dibingkai dalam tema gerakan ‘Kotaku Museumku, Kampungku Museumku’.

 Selain meningkatkan jumlah museum yang ada, inisiatif ini juga berupaya meningkatkan peranan komunitas dalam membangun serta menghidupkan museum. “Dengan begitu, keberlanjutan dan peran museum bisa lebih terjaga,”  terangnya. (Marham)

Read More

Inspektorat Ingatkan ASN dan Penyelenggara Negara Tidak Terima Parsel

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si

 Mataram (Lombok Atraktif) -

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., mengingatkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara di lingkup Pemprov NTB tidak menerima gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Menurutnya, jika ada yang menerima gratifikasi berupa parsel atau hadiah lainnya, maka wajib dilaporkan pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang sudah ada.

‘’Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 6 tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya tertanggal 30 Maret 2023,’’ ujarnya, Senin 10 April 2023

Diakuinya, hari besar keagamaan atau hari besar lainnya, seperti Lebaran atau Idul Fitri merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Namun, perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Dalam hal ini, pihaknya mengimbau agar ASN atau penyelenggara negara peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Selain itu, tambahnya, pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Termasuk tidak memanfaatkan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. ‘’Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan,bertentangan dengan peraturan atau kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana,’’ tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, berdasarkan pasal 12 b dan pasal 12 c UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jika ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Pihaknya juga mengingatkan, permintaan dana dan atau hadiah sebagai THR mengatasnamakan institusi negara, daerah, organisasi masyarakat, perusahaan dan atau pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Meski demikian, ujarnya, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dan atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan. ‘’Dan melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumen penyerahannya. Selanjutnya unit pengendalian gratifikasi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,’’ terangnya. (Marham)

Read More

Melihat Koleksi Deposit di Perpustakaan, Pusat Referensi Sejarah NTB hingga Terbitan Perdana Koran

Kepala Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Dwi Murtiningrum menunjukkan koleksi koran Suara NTB yang sudah dijilid di Ruang Koleksi Deposit, Senin (26/9/2022) 

Ingin tahu tentang NTB dari dulu hingga sekarang. Ruang Koleksi Deposit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB adalah tempatnya. Di tempat ini para pembaca bisa mengetahui sejarah NTB dan juga budayanya dari dulu hingga sekarang. Bahkan terbitan perdana surat kabar, khususnya Harian Suara NTB ada di tempat ini.

MEMASUKI ruang koleksi deposit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB cukup adem. Suasana hening dan tempat koleksi yang bagus membuat para pengunjung yang pertama kali datang ke tempat ini merasa betah. Meski hanya menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan para pengunjung masih bisa berlama-lama di tempat ini.

Yang namanya ruang koleksi deposit tentunya berisi buku-buku tentang NTB, baik dari sisi sejarahnya, budayanya, tokoh-tokohnya hingga struktur bangunan khas NTB. Tidak heran tempat ini menjadi lokasi favorit bagi mahasiswa tingkat akhir untuk mencari referensi tentang NTB dan sejarahnya. Tidak hanya itu para peneliti baik dari dalam maupun luar NTB juga memanfaatkan ruang koleksi deposit untuk mencari tentang sejarah NTB di masa silam.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., melalui Kepala Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dwi Murtiningrum, S.H., mengakui koleksi yang ada di lokasi ini masih belum lengkap. Namun keberadaan koleksi ini bisa membantu para mahasiswa maupun peneliti yang ingin mempelajari tentang NTB maupun peninggalan yang ada.

“Biasanya setiap hari ada mahasiswa atau peneliti yang datang. Sebelumnya, ada dari mahasiswa Fakultas Teknik Unram yang ingin tahu bagaimana latarbelakang pendirian rumah adat Mbojo. Filosofisnya juga dan semuanya,” ungkapnya menjawab Suara NTB, Senin (26/9/2022).

Tidak hanya itu, banyak peneliti yang datang dari berbagai instansi yang ingin melihat budaya dan tradisi yang ada di NTB. Seperti peresean maupun dokumen terkait merarik kodek atau nikah dini, masakan khas NTB dan lainnya. Termasuk tokoh-tokoh NTB yang berjasa dalam membangun dan NTB di masa lampau.

Meski demikian pihaknya mengakui banyak koleksi yang mesti harus dilengkapi. Terkadang materi bacaan yang dicari oleh para peneliti ataupun mahasiswa tidak menemukan koleksi yang ada di ruang koleksi deposit. Hal ini menjadi mengevaluasi di masa yang akan datang. Termasuk akan melengkapi bahan-bahan sesuai dengan sejarah maupun perkembangan pembangunan di NTB.

Dwi Murtiningrum juga mengakui pihaknya menjilid terbitan terbitan media lokal yang terbit di NTB. Bahkan terbitan harian Suara NTB sejak Maret 2004 hingga sekarang ini masih bisa ditemukan di ruang koleksi deposit.

“Kami menjilid koran -koran yang terbit di NTB. Bahkan, kami terbitkan buku referensi untuk mencari koran-koran yang sudah dijilid,” tambah Mohammad Nor, salah satu pustakawan  yang mendampingi.

Pihaknya selalu melakukan perawatan terhadap koleksi yang ada di ruang deposit. Bagi mereka kebahagiaan yang paling penting adalah ketika pengunjung bisa menemukan koleksi ataupun buku yang tidak ditemukan di tempat lain.

BACA JUGA : Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Gelar Bimtek Pengukuran IPLM dan TGM

Sediakan Informasi pada Anak

Pada bagian lain, Pustakawan pada Perpustakaan dan Kearsipan NTB Hermin Riu menambahkan, pihaknya berusaha memberikan layanan maksimal pada anak-anak.

Dengan menjadikan perpustakaan sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), pihaknya telah menyediakan koleksi sesuai dengan bahan bacaan pada anak.

Dua pustakawan di Ruang Koleksi Deposit sedang melihat koleksi judul buku. 

Bahkan pada Pojok Baca Digital (Pocadi) di Kompleks Islamic Center, pihaknya sudah melengkapinya dengan berbagai macam jenis bahan permainan dan fasilitas yang bisa menggugah semangat anak berkunjung dan betah membaca.  “Kita lengkapi dengan alat permainan edukatif, seperti lego, puzzle, rubiks dan alat edukatif lainnya,” tambahnya.

 Tidak hanya itu, pihaknya juga mempersiapkan wi fi gratis bagi para pengunjung, sehingga mereka selain mendapatkan informasi dari buku koleksi, juga melalui layanan digital. “Namun, kita bimbing anak untuk menggunakan internet sehat. Malahan, banyak anak-anak yang dekat rumahnya dengan Pocadi Islamic Center mengerjakan pekerjaan rumah di Pocadi,” terangnya. (Marham)

Read More

‘’Asinkan’’ NTB, BPKP Dukung Industrialisasi Garam di NTB

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat

Selain melakukan pengawalan terhadap sejumlah program pembangunan strategis yang ada di NTB, seperti pembangunan bendungan, RSUD Provinsi NTB dan juga pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB juga siap mengawal industrialisasi garam di NTB.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat mengakui , jika swasembada garam untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri masih menjadi permasalahan yang belum teratasi. Menurutnya, garam impor masih mendominasi pemenuhan garam nasional, khususnya di sektor industri. 

‘’Perlu upaya masif dan kolaboratif dalam rangka mengatasi permasalahan ini, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha. Provinsi NTB sebagai salah satu produsen garam di Indonesia, memiliki andil besar dalam mendukung upaya tersebut,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa (27/9/2022).

Diakuinya, program industrialisasi garam yang telah diinisiasi oleh Pemprov  NTB sejak tahun 2019 telah menargetkan tercapainya produksi 120.000 ton garam kualitas K1 di tahun 2024. Namun, program industrialisasi garam ini belum berprogres secara signifikan hingga tahun 2022. Dalam hal ini, pihaknya memberikan masukan agar industrialisasi garam ini berjalan secara maksimal. Seperti perlunya penguatan dari berbagai sisi, yakni,  kebijakan, dukungan kelembagaan, dukungan program/kegiatan dan anggaran.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan perbaikan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, penerapan inovasi,  kemitraan,  dukungan permodalan dan monitoring secara periodik.

Adanya upaya masif dan kolaboratif tersebut diharapkan dapat mengakselerasi program industrialisasi garam ini mampu memenuhi kebutuhan garam berkualitas di tingkat regional NTB maupun di tingkat nasional,  sehingga mengurangi ketergantungan akan garam impor.

Dijelaskannya, industri garam merupakan industri yang strategis dan terus berkembang, sehingga permintaan, baik jenis dan penggunaan garam terus meningkat. Khususnya, garam konsumsi dan garam industri. ‘’Garam sebagai bahan pangan merupakan bahan pelengkap dan salah satu sumber gizi yang tidak dapat digantikan oleh produk lainnya, sedangkan sektor industri memanfaatkan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri,’’ terangnya.

Namun pada perkembangannya, tambahnya, produksi garam Provinsi NTB belum mampu memenuhi kebutuhan regional Provinsi NTB dan nasional, utamanya kebutuhan di sektor industri. Hal ini disebabkan garam yang mayoritas masih diproduksi oleh masyarakat (garam rakyat) memiliki kualitas yang rendah.

Dicontohkannya, produksi garam Kabupaten Bima, hanya mampu diserap pasar industri dan konsumsi sebesar 10% saja. Garam yang dibutuhkan pasar industri dan konsumsi adalah garam dengan kualitas 1 (K1) dengan tingkat NaCl antara 95% - 98%. Sedangkan garam NTB lebih dominan memiliki kadar NaCl di bawah 90% atau masuk dalam kategori kualitas dua dan tiga (K2/K3).

Lokasi tambak garam di Kabupaten Bima yang mesti mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah. Jika tambak garam di NTB dikelola secara serius, bisa menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional

Menurutnya, dari hasil peninjauan lapangan, ada beberapa kendala yang terjadi dalam industrialisasi garam di  NTB. Pertama, pemda belum memiliki kebijakan yang jelas dan lengkap mengatur program industrialisasi garam. Selain itu, program/kegiatan perangkat daerah belum mendukung pengembangan Industrialisasi garam. Termasuk adanya ekonomi biaya tinggi dalam rantai distribusi dan pemasaran produk garam.

Kendala lain, kualitas garam, terutama di Kabupaten Bima belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Akibat pemerintah Ddaerah belum optimal dalam memasarkan produk garam. Pemerintah daerah, tambahnya, perlu memperhatikan penerapan inovasi teknologi peningkatan kualitas produksi garam, karena penerapan inovasi ini berjalan lambat. Selain itu, kerjasama kemitraan antara kelompok usaha garam rakyat dengan BUMD belum terjalin optimal dan dukungan sarana dan prasarana.

‘’Begitu juga, kelompok usaha garam belum mampu mengakses pembiayaan perbankan/non perbankan. Termasuk monitoring capaian kinerja industrialisasi garam di Provinsi NTB belum dilakukan,’’ ungkapnya.

Terkait hal ini, ada beberapa rekomendasi yang diberikan pihaknya agar NTB menjadi daerah penyangga garam nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang jelas dan lengkap. Selain itu, kebijakan ini harus mendapat dukungan dari perangkat daerah dan juga memangkas rantai distribusi dan membangun sistem pemasaran.

‘’Pemerintah daerah juga mesti melakukan peningkatan kualitas garam produksi. Dan juga menerapkan inovasi dan dukungan sarana prasarana. Hal yang paling penting adalah menjalin kerjasama kemitraan dan membuka arus serta monitoring kinerja program industrialisasi garam,’’ sarannya.

Selain itu, peran pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait sangat penting dalam mendukung keberhasilan industrialisasi garam di Provinsi NTB. Dalam hal ini, tata niaga garam yang baik melalui penurunan kuota impor garam yang disesuaikan dengan jumlah produksi garam nasional, dukungan konektivitas dan aksesibilitas bagi produk garam NTB untuk pasar nasional. Termasuk, pembangunan industri-industri yang membutuhkan bahan baku garam di Provinsi NTB akan meningkatkan daya saing produk garam NTB.

‘’Selain itu, dukungan anggaran dari Kementerian terkait bagi terwujudnya Kawasan Ekonomi (KE) Garam yang terintegrasi di Provinsi NTB menjadi salah satu kunci terwujudnya industrialisasi Ggaram di Provinsi NTB dan menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional,’’ harapnya. (Marham)

Read More

Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Gelar Bimtek Pengukuran IPLM dan TGM

Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Dr. Upriyadi, S.S., M.Hum

PERPUSTAKAAN Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengukuran TGM dan IPLM Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, dari hari Kamis 22 September sampai hari Jumat, 23 September 2022.

Bimtek ini diikuti perwakilan perpustakaan kabupaten/kota se NTB dan beberapa peserta dari luar daerah di Indonesia, yakni dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo. Hadir juga perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.

Bimtek ini dibuka langsung Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si, juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Dr. Upriyadi, S.S., M.Hum., mewakili Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Dr. Adin Bondar, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Dr. Upriyadi, Adin Bondar menegaskan, jika pemerintah terus berupaya untuk membangun kegemaran membaca dan budaya literasi masyarakat. Hal ini sejalan  dengan Agenda Pembangunan Nasional, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan kegiatan prioritas yakni Revolusi Mental dan Kebudayaan, yang salah satu kegiatannya adalah Penguatan Budaya Literasi.

Menurutnya, budaya literasi menjadi hal yang fundamental, melalui literasi akan terwujud masyarakat berpengetahuan yang inovatif, kreatif dan berkarakter. Untuk itu, literasi perlu terus didorong agar masyarakat Indonesia berkualitas dalam hidupnya dan berakhir dengan kesejahteraan. Penguasaan literasi yang mumpuni akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual yang semakin hari semakin smart dan inter-connectivity.

Selain itu, ujarnya, penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat dengan sasaran strategis pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).

Upriyadi mengakui budaya literasi menjadi hal yang fundamental.  Alasannya, melalui literasi akan terwujud masyarakat berpengetahuan yang inovatif, kreatif, dan berkarakter. Untuk itu literasi perlu terus didorong agar masyarakat berkualitas dalam hidupnya dan berakhir dengan kesejahteraan.

Pihaknya juga mengingatkan agar perpustakaan itu tidak hanya fokus untuk mencerdaskan tetapi bagaimana memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Artinya melalui perpustakaan masyarakat bisa mendapatkan referensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik.

Namun kesejahteraan masyarakat itu, tambahnya, tidak melulu pada masalah ekonomi tetapi bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan pelajaran untuk hidup sehat atau sembuh dari penyakit yang dideritanya. Hal ini tentu saja diperoleh oleh masyarakat melalui bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan.

Untuk itu pihak yang mengharapkan melalui bimtek pengukuran TGM dan IPLM Provinsi NTB, tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang bisa membuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan bidang perpustakaan menjadi lebih akurat hasilnya maupun dalam penyajian data.

Upriyadi menambahkan IPLM adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara variabel komponen pembentuk indeks dari unsur pembangun literasi masyarakat dengan jumlah penduduk atau lokus setempat. Adapun variabel komponen pembentuk indeks dari unsur pembentuk literasi masyarakat terdiri dari 7 komponen. Pertama, Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi,  Ketercukupan Tenaga Perpustakaan,  Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP,  Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan.

Sementara TGM adalah sikap ketertarikan seseorang pada kegiatan membaca dari berbagai media yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu.  Tingkat Kegemaran Membaca memiliki 5  dimensi yang dapat diukur. Lima dimensi tersebut, yakni frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet.

Untuk itu, ujarnya, bimtek ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari pembinaan dan koordinasi dengan semua jenis perpustakaan Indonesia. Dengan terciptanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan menjadi lebih akurat hasilnya maupun dalam penyajian data.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., mengharapkan bimtek IPLM dan TGM ini bisa tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan melalui pengukuran IKK bidang perpustakaan lebih akurat. Harapannya nanti dapat menjadi bagian dalam memberikan formulasi kebijakan dan strategis dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Indonesia.

Yiyit—sapaan akrabnya, menyebut, IPLM NTB tahun 2019 berada pada peringkat 14 dengan indeks 13,89. Hasil IPLM tahun 2021 , provinsi NTB berada di urutan 10 dengan indeks  17,66. Sementara untuk TGM, tahun 2021, Provinsi NTB meraih nilai 56,41 atau berada di peringkat 28. Pihaknya juga mengharapkan ada TGM untuk kabupaten kota. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat yang ada di Kabupaten atau kota yang ada di NTB. (MARHAM - ANGGOTA TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN PROVINSI NTB)

 

 

Read More

Layani Rute Lombok -Singapura, Pemprov NTB akan Surati Kemenhub dan Kemenparekraf Keluarkan Izin Scoot Air

 

SEBAGAI salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, keberadaan objek wisata andalan di NTB, khususnya Pulau Lombok belum didukung sepenuhnya oleh banyak penerbangan langsung. Apalagi mahalnya harga tiket pesawat sekarang ini membuat orang untuk berpikir bepergian ke satu daerah.

Begitu juga ke NTB, semenjak Covid-19 mewabah banyak maskapai menghentikan rute penerbangan langsung, baik dalam dan luar negeri ke Lombok. Bahkan, banyak juga di antara maskapai ini yang memangkas rute penerbangan akibat biaya yang membengkak. Salah satu rute penerbangan yang selama ini memiliki potensi besar adalah Singapura -Lombok. Sayangnya, untuk sementara rute ini masih belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk dibuka.

Untuk itu, Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., pihaknya sudah menyiapkan surat ke pemerintah pusat agar rute Lombok -Singapura bisa dibuka lagi.

“Sekarang ini kami akan mengajukan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar rute Lombok -Singapura bisa mendapatkan izin. Salah satu maskapai yang sudah bicara dengan kami adalah Scoot Air,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (8 September 2022).

Mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini menyadari sekarang ini, merupakan saat yang sulit bagi maskapai penerbangan nasional. Terlebih dengan kondisi belum pulihnya perekonomian secara nasional yang ditambah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi juga berpengaruh pada minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat.

Selain itu, ungkapnya, dari informasi yang diperolehnya, jika kebijakan pemerintah pusat yang belum mengizinkan maskapai dari luar melayani rute penerbangan ke beberapa bandara di Indonesia, termasuk ke NTB, karena ingin memberikan kesempatan kepada maskapai nasional untuk bangkit. Meski di satu sisi, dampak dari kebijakan ini harga tiket pesawat mahal dan berpengaruh terhadap pengguna jasa transportasi udara.

“Sekarang pemerintah membatasi bendera luar masuk Indonesia. Aturan ini dari Kementerian Perhubungan, karena maskapai Indonesia yang bendera merah putih perlu diselamatkan,” ungkapnya.

Sementara Scoot Air ini, ujarnya, adalah maskapai yang berbendera Singapura, sehingga pihaknya sangat mengharapkan Kementerian Perhubungan bisa memberikan izin maskapai ini melayani rute Lombok -Singapura.

Untuk itu, tambahnya, Pemprov NTB sudah menyiapkan surat yang akan dikirim langsung ke Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar permintaan dari NTB ini bisa disetujui. “Suratnya sudah kita siapkan dan kita kirim ke Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya. (Marham)

Read More