Penanganan Gizi Buruk di NTB Butuh Perhatian Maksimal

Pelatihan pengelolaan gizi buruk terintegrasi bagi tenaga kesehatan di NTB

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr. Eka Nurhandini Dewi mengakui penanganan gizi buruk di NTB masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, dalam penanganan gizi buruk ini Dikes NTB menemukan masih ada mata rantai yang tidak nyambung di lapangan.

Dalam menangani mata rantai yang tidak nyambung ini, pihaknya melatih tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas dan dokter spesialis anak agar penanganan gizi buruk sesuai dengan pedoman dan standar yang sudah ditentukan.

‘’Kita melatih tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas dan dokter spesialis anak untuk menjadi leader untuk percepatan penanganan gizi buruk di kabupaten/kota masing-masing,’’ ujarnya pada Suara NTB usai membuka Pelatihan Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi bagi Tenaga Kesehatan di salah satu hotel berbintang di Mataram, Senin (6/1).

Dalam menangani gizi buruk terintegrasi, ujarnya, WHO sudah memberikan standar. Untuk itu, rata-rata secara individual tenaga kesehatan di NTB sudah dilatih bagaimana mengelola gizi buruk yang benar. Selain itu, tambahnya, dalam menangani gizi buruk dilakukan secara spesifik dan sensitif.

Di mana, penanganan secara sensitif dikerjakan oleh beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta OPD lainnya. Sementara penanganan spesifik dikerjakan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya ke bawah. Untuk itu, pihaknya berusaha secara optimal menangani masalah gizi buruk di NTB, sehingga penanganan gizi buruk tetap berlanjut.

Sementara perwakilan UNICEF Kupang Blandina Rosalina Bait, menambahkan, stunting dan gizi buruk punya hubungan yang sangat erat. Anak yang stunting beberapa kali mengalami gizi akut. Untuk itu, pascagempa, UNICEF mendukung pemda dalam hal gizi ada pelatihan penanganan gizi buruk di fasilitas rawat inap dan fokus pada rawat jalan.

‘’Jadi anak yang menderita gizi buruk tanpa komplikasi sesuai dengan rekomendasi WHO dan pedoman Kementerian Kesehatan bisa dirawat jalan. Jadi seminggu sekali mereka ke puskesmas, diperiksa kesehatan dan diberikan gizi. Pendekatan ini sebenarnya meningkatkan cakupan. Karena sebenarnya kalau ditunggu anaknya sampai dengan komplikasi itu sudah agak terlambat dan butuh rawat inap,’’ terangnya.

Diakuinya, tidak semua orang tua punya kesempatan dan waktu menemani anaknya yang dirawat di rumah sakit, sehingga penanganannya menjadi terputus. Di mana, saat penderita gizi buruk berat badannya mulai sedikit naik, orang tua memutuskan perawatan anaknya dan pulang ke rumah dan mengakibatkan penanganan tidak tuntas.

‘’Kenapa bisa seperti itu? Pertama, orang tua berpikir siapa yang akan mengurus keluarga yang lain, mengurus kebun/sawah atau kerja. Persoalan-persoalan itulah yang membuat orang tua tidak betah menunggu lama. Kemudian kalau semua penderita gizi buruk dirawat inap, fasilitas kesehatan tidak mampu menampungnya,’’ tambahnya.

Dari data riset kesehatan dasar 2018 untuk kekurangan gizi akut,  ada 14,4 persen. Dari 14,4 persen ini  4,4 persen ini gizi buruk atau sekitar 76 ribu anak yang alami gizi buruk. Dari hasil laporan Dinas Kesehatan tahun 2019 baru 300 anak penderita gizi buruk yang ditangani. Itu artinya ada gap yang tinggi antara beban dan kasus yang ditangani. Tapi tren ini hampir terjadi secara global. Di tingkat nasional saja sama, karena penemuan di masyarakat itu tidak terjadi secara maksimal.

Untuk itu dalam menangani ini butuh peran semua pihak. Termasuk peran tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan. Begitu juga peranan PKK dan kader harus diaktifkan kembali. (Marham)