-
Nanggu, Sudak dan Kedis, Tiga Gili Nan Memesona di Sekotong Lombok Barat
Pemandangan alam di tiga gili di Sekotong yang begitu memesona.
-
Tiga Ribu Dulang Warnai Pesona Budaya Desa Pengadangan Lombok Timur
Sebanyak 3.000 dulang tengah diarak (betetulak) dari empat arah dalam Pesona Budaya II Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lotim, Rabu (30/10/2019)
-
Usaha Masker, Yang Untung Selama Pandemi Corona
Seorang penjahit di Rumah Produksi Sasambo Bumi Gora Lombok Barat sedang membuat masker berbahan baku kain).
-
Sabut Kelapa Desa Korleko Lombok Timur Diekspor ke Cina
Sabut kelapa dari Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur yang dijadikan coco fiber untuk bahan baku pembuatan jok mobil dan diekspor ke Cina .
-
Gubernur dan Wagub Serah Terima Jabatan dengan TGB dan H. Muh.Amin
Serah terima jabatan dari mantan Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (21/9/2018).
Sunday, 29 May 2022
Era Baru Menonton Televisi dengan TV Digital
Thursday, 26 May 2022
Penyelenggaraan F1 Belum Jelas, ITDC Fokus MotoGP dan Event Otomotif Nasional
Sirkuit Internasional Mandalika sempat diwacanakan bakal menggelar event balap bergengsi dunia lainnya, yakni Formula One (F1). Namun sampai saat ini rencana tersebut masih belum ada kejelasan. PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika tempat Sirkuit Internasional Mandalika, tampak masih fokus untuk menyelenggarakan event MotoGP sebagai core event. Ditambah event-event otomotif skala nasional lainya, sebagai pendukung.
“(Soal gelaran F1) Belum ada informasi yang bisa kami berikan sampai sejauh ini,” jawab Managing Director The Mandlika, Bram Subiandoro, Minggu (22/5/2022).
Ia mengaku, pihaknya sampai saat ini belum mendapat informasi terkait perkembangan rencana gelaran event dunia tersebut. Selain terkait event-event otomotif yang memang sudah masuk dalam agenda penyelenggaraan di sirkuit internasional Mandalika, seperti event MotoGP yang sudah berkontrak bakal diselenggarakan selama 10 tahun, ada juga event World Superbike (WSBK).
“Untuk tahun ini selaian MotoGP, ada juga FIM Motul WSBK yang akan digelar pada 11-13 November. Sebelumnya, juga ada Fanatec GT World Challenge Asia 2022, pada 11-13 Oktober mendatang,” terang Bram, sebelumnya.
Di luar itu ada event-event skala nasional. Salah satunya yang tengah digelar Mandalika Track Day, yang merupakan event untuk memperkenalkan sirkuit Mandalika kepada para komunitas dan penggemar balap. Di mana para penggemar dan komunitas balap tersebut diberikan kesempatan untuk bisa menjajal langsung sirkuit kebanggaan Indoensia itu.
Event yang diselenggarakan pada 21-22 Mei tersebut, nyatanya berlangsung sukses dan, mampu menyita perhatian masyarakat umum dan wisatawan yang datang. Terbuktinya dengan banyak masyarakat yang hadir langsung untuk menonton. Meski harus membayar tiket masuk. “Eventnya berlangsung sukses,” imbuhnya.
Pada event Mandalika Track Day tersebut selain memberikan kesempatan bagi penggemar balap untuk menjajal lintasan sirkuit Mandalika, juga ada event drift show. Di mana ada delapan drifter profesional yang didatangkan unjuk kebolehan sekaligus juga akan memberikan pelatihan singkat. “Ke depan kami akan memperbanyak acara-acara semacam ini. Untuk dapat berpartisipasi mendukung dan mengembangkan olahraga otomotif di Indonesia,” tandas Bram. (Munakir/Suara NTB)
Penginapan bagi Penonton MXGP, Pemerintah Siapkan Homestay, Camping Ground hingga Kapal Perang
KRI Makassar dengan Nomor Lambung 590 yang akan dipersiapkan sebagai hotel terapung bagi penonton MXGP di Samota, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. |
Panitia lokal Motocross Grand Prix (MXGP) memperkirakan sekitar 50 ribu penonton yang hadir secara langsung menonton kejuaraan internasional MXGP di Sirkuit Samota, Kabupaten Sumbawa, tanggal 24 hingga 26 Juni 2022 mendatang. Melihat jumlah penonton yang cukup besar ini, Pemprov NTB dan Pemda di Pulau Sumbawa serta di Pulau Lombok mesti mempersiapkan penginapan bagi mereka. Tidak mendapat kamar hotel, rumah penduduk, camping ground hingga kapal perang menjadi alternatif penginapan bagi para penonton.
Pemprov NTB sudah memiliki pengalaman berharga dalam mempersiapkan penginapan berharga bagi penonton berskala internasional dalam jumlah besar. Pelaksanaan kejuaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada bulan Maret 2022 lalu berlangsung sukses dan tidak ada masalah dari sisi penginapan bagi penonton.
Meski sempat dihadapkan dengan harga kamar di sejumlah hotel yang sudah dipesan duluan tidak menjadi penghalang bagi daerah untuk mempersiapkan penginapan dalam berbagai kejuaraan olahraga berskala dunia. Begitu juga dalam menghadapi kejuaraan MXGP di Sirkuit Samota, Pulau Sumbawa, panitia daerah mengklaim akan mampu mengatasi masalah penginapan.
Pola-pola yang diterapkan saat event MotoGP bisa pula diterapkan dalam menghadapi MXGP di Pulau Sumbawa. Meski di satu sisi, jumlah penginapan atau kamar yang tersedia di Pulau Sumbawa tidak sebanyak jumlah penginapan di Pulau Lombok.
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam penjelasannya pada Podcast bersama Pemimpin Redaksi Harian Suara NTB, H. Agus Talino, Selasa, 17 Mei 2022 lalu, mengaku pelaksanaan MXGP pada awalnya dihadapkan dengan masalah penginapan bagi tamu MXGP. Apalagi kamar hotel yang tersedia kurang dari 200 kamar.
‘’Bagaimana kita mau menghelat international event dengan jumlah penonton 100 ribu, jika kamar yang tersedia kurang dari 200 kamar? Tapi saya selalu yakin, perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama,’’ ujarnya.
Menurutnya, keberanian pemerintah daerah untuk menetapkan tuan rumah MXGP di Samota adalah keberanian untuk meretas jalan baru dan tantangannya banyak. Untuk itu, ujarnya, sponsor harus dicari. Dengan ikut terjun langsung, gubernur mengaku mengenal pemain di internasional event ini sambil membimbing putra daerah mengenal tokoh-tokoh nasional yang mengenal event ini.
‘’Yang jadi masalah akomodasi. Tapi selalu ada jalan. Tiba-tiba kita ketemu PanglimaTNI, Kepala Staf Angkatan Laut. Mereka punya kapal yang fasilitasnya juga bagus dan juga nanti Kementerian BUMN, jika bisa dipinjamkan kapal sebagaimana Menteri Perhubungan kemarin bisa. Mungkin nanti ada floating hotel (hotel terapung),’’ terangnya.
Pantai Ai Lema Sumbawa yang dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan Camping Ground bagi penonton MXGP yang tidak bisa menginap di hotel. |
Meski demikian, ujarnya, dengan perhelatan MXGP di Samota akan ‘’memaksa‘’ investor untuk berinvestasi. Apalagi, kalau MXGP rutin digelar 4-10 tahun, maka demand (permintaan) terhadap hotel, homestay atau penginapan tumbuh akan membuat investor tertarik menanamkan investasi. ‘’Jadi MXGP jangan dilihat sebagai kegiatan olahraga semata, event semata. Tapi dia tidak terisolasi dari banyak aktivitas lain,’’ tambahnya.
Gubernur mencontohkan, MXGP tidak hanya akan menarik pengunjung ke Samota, tapi juga akan menumbuhkan daerah-daerah sekelilingnya, sehingga ada kepastian terhadap investasi. Jadi kalau nanti ada orang mau bangun hotel, kendaraan, kuliner dan sebagainya, gubernur yakin jika sekarang di Samota tidak ada hotel, maka ke depan pasti akan banyak hotel bermunculan.
Selain itu, potensi bisnis juga bisa tumbuh. Seperti kemungkinan kapal cepat yang beroperasi dari Lombok Timur menuju Samota dengan durasi penyeberangan 1 sampai 1,5 jam, maka hotel di Lombok Timur pun akan hidup. ‘’Nanti akan ada kapal cepat dari Kuta ke Samota, berarti ndak harus nginap di Samota, tapi menginap di Kuta. Dari Senggigi langsung ke Samota dan Senggigi bisa hidup. Ini paket yang coba diramu sama teman-teman pariwisata dan lain-lain,’’ terangnya. (Marham)
Ubah Peradaban di Eropa, Gubernur Minta Bangun Museum Khusus Tambora
Lokasi Gunung Tambora yang ada di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Letusan gunung ini tahun 1815 cukup besar dan mengubah peradaban dunia, khususnya di Benua Eropa. |
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengingatkan jika NTB memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, baik di bidang ekonomi, sport tourism, hingga sejarah masa lalu. NTB juga menjadi tuan rumah dari pagelaran event berskala internasional, seperti World Superbike (WSBK) tahun 2021, MotoGP pada bulan Maret 2022, MXGP bulan Juni ini, hingga GT Challenge Asia dan WSBK akhir tahun ini.
‘’Dengan banyak event ini tentu banyak akan datang menonton ke NTB. Namun, mereka ke NTB tidak hanya datang menonton balap saja, tapi ingin berziarah ke masa lalu melihat kekayaan budaya yang dimiliki NTB. Seperti datangnya tamu dari seluruh daerah di Indonesia yang hadir pada Gebyar Budaya 2022 di Taman Mayura,’’ ujarnya saat membuka Gebyar Budaya 2022 di Taman Mayura, Kota Mataram, Sabtu, tanggal 21 Mei 2022.
Terkait dengan ziarah ke masa lalu, Gubernur mengungkapkan, jika ada pihak yang mengusulkan ke Pemprov NTB untuk belajar ke daerah lain. Yakni, NTB mesti memiliki museum yang khusus menghidangkan sejarah dan dampak dari letusan Gunung Tambora dan Gunung Rinjani kepada perubahan peradaban dunia.
Untuk itu, Gubernur menugaskan pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan Kepala Bidang Kebudayaan membuat tim kecil pembentukan museum khusus Tambora dan Rinjani. Gubernur memberi batas waktu sebelum WSBK 2022 di Sirkuit Mandalika sudah ada 2 museum sederhana ini bisa dihadirkan pada publik.
Diakuinya, ada satu alasan kenapa dirinya ingin ada museum khusus yang menyajikan sejarah dan dampak letusan Gunung Tambora dan Gunung Rinjani. Saat dirinya bersama Ketua TP PKK Hj. Niken Widyawati Saptarini Zulkieflimansyah berada di Desa Five di Skotlandia melihat stan kecil yang memajang tentang sejarah dan dampak letusan Gunung Tambora yang mengubah peradaban dunia.
‘’Mereka mengatakan, ‘’The year without summer, because the erruption of Tambora. Oleh karena itu saya membayangkan nanti di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, terutama penonton MotoGP dan WSBK bisa menceritakan tentang Tambora itu di mana, ke mana letusannya, impact-nya terhadap peradaban di seluruh dunia. Begitu juga dengan Rinjani,’’ ujarnya.
Menanggapi permintaan gubernur ini, Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengaku sudah mendiskusikan hal ini dengan Kepala Bidang Kebudayaan Achmad Fairuzzabadi. Tidak hanya itu, gubernur sudah memrintahkan agar nanti NTB juga memiliki mini NTB di salah satu negara yang sudah ditunjuk. Bahkan, pihaknya sudah bertemu dengan atase kebudayaan di negara yang menjadi lokasi pembangunan mini NTB.
‘’Ikon NTB yang utama, adalah Tambora dan Rinjani . detailnya seperti apa, dua gunung yang mengubah peradaban kita harus sajikan deskripsi sejarahnya dan harus didukung dengan replikasi dari dua gunung ini, kearifan lokal tradisi dua pulau ini. Kebetulan juga dua pulau ini ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,’’ ujarnya. (Marham)Thursday, 19 May 2022
Antisipasi Terhindar dari PMK, Kebersihan Ternak dan Kandang di Lombok Barat Jadi Prioritas
Mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim) serta beberapa daerah di Indonesia membuat peternak di Lombok Barat (Lobar) khawatir. Mereka berusaha melindungi ternaknya agar terhindar dari PMK.
TIGA peternak sapi di Dusun Bagek Nunggal Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Lobar sedang istirahat di dipan yang berada di antara kandang sapi. Mereka baru saja pulang mencari rumput atau pakan ternak di sawah dan kebun.
Kandang yang terletak di pinggir jalan dan dekat dengan sungai dipenuhi sapi-sapi Bali dan Simental yang siap jual. Beberapa ekor sapi yang dipelihara di kandang ini sudah laku terjual dan dibawa pembeli yang sebagian besar adalah jagal di beberapa rumah potong hewan (RPH) di Lobar dan Kota Mataram.
Belum adanya kasus PMK di Lobar dan Kota Mataram membuat peternak di tempat ini masih bisa bernafas lega, karena ternak mereka masih dalam kondisi sehat dan layak jual.
Suheri, salah satu peternak, menuturkan, jika dirinya bersama peternak sapi yang ada di Dusun Bagek Nunggal sudah mendengar banyak penularan PMK pada sapi di Loteng dan Lotim. Sebagai peternak yang memiliki 2 ekor sapi dan siap dijual saat Hari Raya Idul Adha ini, dirinya khawatir PMK menular di Lobar.
Untuk itu, dirinya bersama peternak sapi lainnya yang berada di kandang kolektif milik Masjid Al Ikhlas Dusun Bagek Nunggal berusaha mencegah penyebaran PMK di dusunnya.
“Setiap saat kandang kita bersihkan. Sapi kita mandikan, kotoran sapi kita siram menggunakan air ke saluran air yang ada di dalam kandang,” tuturnya, Rabu 18 Mei 2022.
Selain memperhatikan kebersihan kandang, tambahnya, pemilik sapi juga memperhatikan makanan yang diberikan pada sapi. Peternak di desanya lebih memilih memberikan rumputgajah atau rumput liar. Mereka menghindari menggunakan pakan ternak berupa pelet-pelet yang banyak ditawarkan oleh pemasarandari perusahaan pakan ternak.
“Kita di sini memberikan makan ternak secara alami. Kita tidak mau memberikan pelet atau ampas tahu yang katanya bisa menggemukkan sapi,” tambahnya.
Menurutnya, jagal mengetahui ternak sapi yang diberikan pakan menggunakan pakan alami atau dari pabrik. Hal itu bisa diketahui setelah jagal menekan bagian tubuh dari sapi dan reaksi dari ternak setelah itu.
Dia mencontohkan seekor sapi yang dibeli dari Loteng dan kelihatan gemuk. Namun, ujarnya, begitu 2 hari di kandang kondisi tubuh sapi berubah dan mempengaruhi berat sapi. “Kalau seperti ini jagal tidak mau beli. Kalau dibeli, pasti dengan harga murah,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan penyakit sapi di Loteng dan Lotim tidak menjangkiti sapi yang ada di Lobar. Apalagi sebentar lagi Hari Raya Idul Adha yang diikuti dengan permintaan ternak sapi dalam jumlah besar.
“Biasanya kalau Hari Raya Idul Adha, kandang kita ini boleh dikata kosong. Sapi banyak dipesan untuk hewan kurban,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Bedi, peternak lainnya. Mereka berusaha agar sapi yang ada di kandang tetap terjaga kebersihan dan pakannya.
Peternak yang ada di Lingsar tidak ingin merugi, karena ternaknya terjangkit PMK. “Kita sudah mendengar penyakit ini. Kalau ini terjadi di sini, kami akan rugi besar,” ujarnya.
Diakuinya, sapi yang dipelihara di kandang ini rata-rata untuk dijual. Peternak membeli sapi dengan harga murah, kemudian dipelihara sampai ada jagal yang datang membeli. (Marham)
Pembangunan Bendungan di NTB Banyak, Harus Berkorelasi Positif dalam Peningkatan Kesejahteran Masyarakat
Kepala BPKP Perwakilan NTB Dr. Ilham Nurhidayat
NTB merupakan provinsi dengan jumlah bendungan
terbanyak di Indonesia yang terdiri dari 72 bendungan, 981 embung. Tiga bendungan baru dalam daftar proyek strategis nasional sedang dalam proses pembangunan, ditambah Bendungan Bintang Bano di
Sumbawa Barat yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 14 Januari 2022.
Hal ini mendapat
sorotan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi NTB. Kepala BPKP Perwakilan NTB Dr. Ilham Nurhidayat mengingatkan, banyaknya pembangunan bendungan di NTB memakan biaya
hingga puluhan triliun.
‘’Sumber daya yang besar tersebut seharusnya
berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. Untuk itu,
diperlukan komitmen dan koordinasi multi stakeholder, manajemen data, dukungan
alokasi biaya perawatan dan pemeliharaan rutin, infrastruktur pendukung , dan
faktor-faktor pendukung lainnya,’’ ujarnya, Rabu 18 Mei 2022.
Terkait hal ini,
ujarnya, BPKP melakukan pengawasan terhadap berbagai program pembangunan yang
menggunakan dana negara. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden
Ir. H. Joko Widodo saat pelantikan yang menyatakan akan meminta dan memaksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered, yakni menjamin
manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat. ‘’Untuk itu, Satu Data untuk "Kuta Mandalika". Strategi
Penyatuan Data Akuntabilitas Pemanfaatan Bendungan di Provinsi NTB,’’ tegasnya.
Ditegaskannya, salah satu isu strategis di NTB adalah kebutuhan infrastruktur bendungan dalam rangka menampung air untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian. Untuk itu, luas lahan irigasi di NTB sangat berperan penting bagi penyokong stok pangan nasional. Presiden Jokowi, tambahnya, pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 27 Mei 2021 menyampaikan kegundahannya atas pemanfaatan bendungan yang belum optimal.
Dari hasil pantauan Presiden, di lapangan ada waduk, namun tidak memiliki irigasi, seperti irigasi primer, irigasi sekunder, irigasi tersier. Temuan Presiden ini menjadikan BPKP Perwakilan NTB fokus untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan bendungan yang ada dan sedang dibangun di NTB.
Dijelaskannya, pemanfaatan bendungan berkaitan erat dengan alur
teknis siklur air di daratan, yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai infrastruktur input. Kemudian, infrastruktur bendungan yang menampung dan memproses aliran. ‘’Output bendungan (irigasi, air baku, dan sebagainya), serta pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai outcome,’’ terangnya.
Meski demikian, tambahnya, dari hasil temuan BPKP
di lapangan, salah satu kendala pengelolaan Sumber Daya Air dan pemanfaatan
bendungan adalah belum adanya dukungan penyatuan data secara sektoral maupun
lintas sektoral.
Hal ini, ungkapnya, tercermin dari beberapa kondisi, seperti perbedaan data DAS antara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR). Selain itu, Kementerian PUPR belum dapat mengakses data DAS secara detail menurut
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan data Geospasial
dari Badan Informasi Geospasial.
Hal lain yang menjadi persoalan, ujarnya, belum dilakukan pemberian kode
referensi data DAS, data bendungan, dan infrastruktur
sumber daya air lainnya pada Kementerian PUPR.
Termasuk perbedaan
data luas lahan irigasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR serta perbedaan basis penentuan luas tanam padi menurut Kementerian Pertanian
yang berbasis kecamatan dengan luas tanam padi menurut Kementerian PUPR yang
berbasis daerah irigasi.
Dijelaskannya dalam UU 17/2019 Pasal 54 Ayat (6) Huruf a
tentang Sumber Daya Air (SDA) menyebutkan, guna meningkatkan
efisiensi dan efektivitas sistem informasi SDA, tiap-tiap institusi sesuai
dengan kewenangannya melakukan optimalisasi pemanfaatan data dan informasi
terkait SDA. Termasuk Sistem
Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi, pengelolaan yang terintegrasi, pembagian peran yang jelas dan proporsional antar
institusi, pengaturan akses data, pengaturan alur data dan pengaturan pemanfaatan data.
Merujuk pada PP
37/2010 tentang Bendungan, lanjutnya, pada Pasal 154
dinyatakan pengelola bendungan harus menyelenggarakan
sistem informasi bendungan beserta waduknya yang dapat diakses oleh masyarakat.
Pengelola bendungan melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan
informasi bendungan beserta waduknya dan pemutakhiran informasi bendungan beserta
waduknya secara berkala.
Terkait hal ini, Pemprov NTB telah
melakukan upaya untuk mewujudkan Satu Data NTB melalui penerbitan Peraturan
Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data merujuk pada beberapa
regulasi, meliputi Perpres 39/2019 tentang Satu Data,
Pasal 23 Ayat (8) Forum Satu Data Tingkat Daerah
berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait
penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Selain itu, ada Peraturan Gubernur NTB Nomor
45/2021, Pasal 5 dijelaskan, di antara
penyelenggara NTB Satu Data adalah Forum NTB Satu Data.
Dalam hal ini, BPKP Perwakilan NTB memberikan rekomendasi
pada Kepala
Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara (BWS NT) I melakukan identifikasi dan standarisasi satu data terhadap
data terkait pemanfaatan bendungan yang dikeluarkan oleh BWS NT I. Dalam melakukan identifikasi ini, BWS NT I berkoordinasi dengan BPS, Bappeda NTB dan
pemangku kepentingan lainnya.
Sementara rekomendasi jangka menengah, ujarnya, Gubernur NTB memasukkan agenda penyatuan data pemanfaatan bendungan ke dalam Forum NTB Satu
Data. Dan jangka panjang
Gubernur NTB mengusulkan kepada Kepala Bappenas selaku Dewan Pengarah Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Nasional, untuk menetapkan satu data pemanfaatan bendungan sebagai Daftar Data dan Data Prioritas Satu Data Indonesia tingkat pusat dan daerah. (Marham)
Wednesday, 18 May 2022
Pembukaan Latsitarda Ke-42 di NTB, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Minta Bupati dan Forkopimda Berbaur dengan Peserta
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa resmi membuka Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke 42 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Sabtu (14/5/2022). Pada pembukaan kali ini, ada yang sesuatu yang lain dengan pembukaan Latsitarda seperti tahun-tahun sebelumnya.
Salah satunya adalah Panglima TNI Andika Perkasa yang menjadi Inspektur Upacara meminta bupati dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota berbaur dengan taruna/praja/mahasiswa yang tergabung dalam satuan pelaksana (satlak) yang akan ditempatkan di daerahnya masing-masing. Misalnya, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy, bersama Dandim/Kapolres berbaur dengan barisan Satlak-2 Hiu yang beranggotakan Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU), Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL), Taruna Akademi Kepolisian (Akpol, Praja IPDN dan mahasiswa perguruan tinggi di NTB.
Begitu juga, Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H. M. Nursiah bersama Dandim, Wakapolres berbaur bersama dengan Satlak-3 Elang, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, Kapolres dan perwakilan Dandim Lobar berbaur bersama anggota Satlak-1 Macan, dan Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan, Dandim dan Kapolres berbaur bersama anggota Satlak-4 Kijang.
Setelah itu, taruna dan praja yang sebelumnya dalam kondisi siap diminta duduk sama Panglima TNI tanpa harus melalui komando dari komandan kompi (danki). Mahasiswa dari 10 perguruan tinggi di NTB yang berbaris dalam satu barisan diminta berbaur dengan sesuai satlak yang sudah ditentukan panitia.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini
pun memanggil Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala Staf Angkatan Laut
Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar
Prasetyo, Wakapolri Komjen Gatot Edy, Danjem Akademi TNI Letjen TNI Bakti Agus
Fadjari, Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol. Rycko Amelza
Dahniel, Gubernur Akmil, Gubernur AAU, Gubernur AAL, Gubernur Akpol dan Rektor
IPDN. Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah., Ketua DPRD NTB Hj.
Isvie Rupaeda juga diminta ikut bergabung dalam barisan di belakang Panglima
TNI.
Panglima TNI kemudian
meminta pimpinan daerah di masing-masing Satlak untuk
memperkenalkan diri dan asal pendidikannya. Setelah itu, Panglima TNI meminta
kepada peserta Latsitarda, baik yang berasal dari taruna, praja dan mahasiswa
mencontoh prestasi yang diraih oleh para pimpinan daerah sekarang ini.
Menurutnya, sebagai generasi muda harapan bangsa, para peserta harus terus
menjalin komunikasi dan integrasi satu sama lain.
Baginya, tidak hanya pekerjaan, program atau kegiatan yang mesti jadi fokus. Tapi bagaimana integrasi ini baik untuk masa depan para peserta satu sama lain. Selain itu, momentum Latsitarda ini mesti dimanfaatkan taruna dan mahasiswa untuk saling menjaga kebersmaan dan menjalin hubungan yang baik satu sama lain.
Pembukaan Latsitarda NTB ke 42 Momen Perkenalkan Budaya NTB
''Hasil Larsitrada menjadi nomor sekian, yang utama haruslah komunikasi dan jalin hubungan antar sesama. Hal ini merupakan bentuk awal integrasi kita dengan rekan-rekan di institusi maupun yang non pemerintahan di masa depan,” harapnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan, jika NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak keberagaman. Tidak hanya agama, suku dan budaya di NTB sangat beragam, sehingga menjadi bekal bagi taruna dan mahasiswa yang melaksanakan Latsitarda untuk mengenal NTB lebih dekat.
Jika sudah mengenal NTB dengan keberagaman yang dimiliki akan menjadi bekal para peserta Latsitarda yang merupakan generasi penerus harapan bangsa di masa mendatang.
Defile
Drumband
Pembukaan Latsitarda ke 42 di NTB juga diwarnai dengan defile atau parade drumband yang dipersembahkan para taruna. Defile yang dimulai dengan tarian gendang beleq ini dimulai dari depan Kantor Gubernur NTB menyusuri Jalan Pejanggik menuju depan Taman Mayura Cakranegara. Setelah itu, mereka langsung diberangkatkan menuju lokasi penempatan masing-masing yang dijemput kepala daerah dan forkopimda masing-masing. (Marham)