Pantai Loko Piko di Lombok Utara dengan Sensasi Pasir Hitam dan Putih

Pantai Loko Piko di Lombok Utara (istimewa)

Pantai Loko Piko merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Berbeda dengan Pantai Sire, Pantai Loko Piko ini berpasir hitam. Meski begitu, pemandangan di sekitarnya sangat indah. Deretan pohon kelapa di sepanjang tepi pantai semakin menambah nuansa alami di pantai ini.

Air pantainya berwarna biru dan berombak kecil. Topografi pantainya sangat landai sehingga sangat aman bagi wisatawan untuk berenang atau hanya bermain-main dengan ombak pantai. Gulungan awan di langit biru semakin menyempurnakan keindahan alam pantai yang sudah ada. Suasana yang sepi karena memang tidak banyak pengunjung yang semakin membuat pantai ini seolah seperti milik pribadi.

“Tidak banyak yang datang, rasanya seperti pantai milik pribadi,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn Sintani, Selasa (19/12/2017).

Kabupaten Lombok Utara tidak hanya memiliki gili, namun juga banyak air terjun dan pantai yang indah. Salah satunya Loko Piko yang saat ini belum menjadi destinasi wisata prioritas di KLU. Sehingga wisatawan masih bisa menikmatinya dengan lebih leluasa, karena tidak banyak wisatawan yang datang berkunjung.

“Tempatnya asik, jadi kalau datang sama teman-teman  ini menjadi tempat yang asyik. Pemandangannya juga bagus,” ujarnya.

Ia menyarankan bagi wisatawan yang suka dengan wisata yang tenang dan tidak banyak orang agar berkunjung ke pantai ini. Selain tidak banyak orang, di pantai ini juga tidak banyak sampah. Sehingga wisatawan bisa menikmati waktunya sambil melihat pemandangan yang menakjubkan, bersih tanpa kotoran atau sampah.

Akses menuju pantai ini juga cukup mudah. Karena lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan utama. Wisatawan bisa dengan mudah menjangkau pantai ini. Selain itu, wisatawan juga bisa berkunjung ke banyak destinasi wisata lainnya di dekat pantai ini. Sehingga wisatawan bisa berkunjung ke banyak tempat sekaligus.

“Dekat juga dengan destinasi lain. Jadi satu kali perjalanan bisa berkunjung ke banyak tempat,” ujarnya. (Linggauni Suara NTB)

Read More

HUT NTB Ke 59, 13 Tokoh NTB Terima Gelar Putra NTB Utama

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dan Hj. Erica Majdi, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin dan pose bersama penerima dan perwakilan keluarga yang menerima nugerah Putra NTB Utama pada momen HUT NTB ke 59 di eks Bandara Selaparang, Minggu (17/12/2017) 

Pada upacara puncak peringatan HUT Ke 59 Provinsi NTB di eks Bandara Selaparang Rembiga Mataram, Minggu (17/12-2017) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyerahkan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI Joko Widodo kepada pejabat/ASN Pemprov NTB yang telah mengabdikan diri penuh kesetiaan selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun berturut-turut tanpa cela. Di antaranya diberikan kepada Kepala Biro Umum  Setda NTB, H. Fathul Gani, M.Si untuk masa pengabdian 20 tahun.

Usai upacara Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrabnya, juga secara khusus memberikan penghargaan Gelar “PUTRA NTB UTAMA” kepada 13 tokoh NTB, terdiri dari 9 tokoh yang telah berjasa besar dalam mengantarkan kemajuan pembangunan NTB, yakni para Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada periode-periode sebelumnya yang masing-masing menorehkan prestasi besar dan jasa yang tidak terukur nilainya dalam meletakkan pondasi kemajuan bagi seluruh rakyat NTB.

Serta 3 tokoh bangsa lainnya yang lahir di NTB dan berjasa dalam mengangkat citra NTB bahkan citra bangsa di kancah nasional dan internasional, karena prestasi, dedikasi dan award yang telah diterimanya, khususnya di bidang sains, kesehatan dan diplomasi.

Para tokoh Penerima Penghargaan :Putra NTB Utama tersebut terdiri dari :
1. AR. Mohammad Ruslan Tjakraningrat
2. H.R. Wasita Kusuma
3. H. Gatot Suherman.
4. Drs. H. Warsito, SH
5. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
6. Drs. H. Lalu Serinata.
7. Drs.H.Lalu Srigede.
8. H. Lalu Azhar
9. Drs, H.B. Thamrin Rayes
10. Ir. H. Badrul Munir, MM
11. Prof. Dr. dr. Mulyanto.
12. Prof. Dr. Eng. Mikrajuddin Abdullah, ahli Sains bidang fisika material elektronik, yang telah menghasilkan ratusan karya ilmiah internasional.
13. Dr. Makarim Wibisono, Diplomat

Penghargaan tersebut diberikan, karena disadarinya bahwa capaian prestasi dan kemajuan NTB yang diraih saat ini tidaklah datang begitu saja, tidak diperoleh secara instan dan cuma-cuma.  Keberhasilan itu, menurut TGB lahir dari perjuangan kolektif, tergapai karena ikhtiar-ihktiar tulus, dari kerja tangan-tangan kreatif dan olah pikir dari gagasan gagasan inovatif dari seluruh anak bangsa yang ada di  Bumi NTB, baik yang berposisi sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, Pengusaha, Politisi, TNI/Polri dan Penegak Hukum lainnya, Akademisi, Petani, Pedagang, Nelayan, Ulama, Tokoh Agama, Adat, Guru, Mahasiswa dan pelajar, wartawan serta masyarakat NTB yang kini bertempat tinggal di NTB maupun yang sedang meniti karier di luar NTB. (Humas Setda NTB)

Read More

Gubernur NTB Terima Anugerah Penghargaan Nasional Kepatuhan LHKPN Terbaik dari KPK

Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Drs. Fathurahman menunjukkan penghargaan dari KPK untuk Gubernur NTB yang meraih penghargaan nasional kepatuhan LHKPN Terbaik 2017

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyematkan anugerah penghargaan  Nasional Kepatuhan LHKPN terbaik tahun 2017 kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atas komitmen dan ikhtiarnya melakukan berbagai upaya untuk menutup dan mempersempit ruang  korupsi di lingkungan Pemprov  NTB.

Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB dua periode tersebut, dinilai oleh KPK sebagai pemimpin daerah yang memiliki komitmen kuat dan menginisiasi berbagai program pencegahan tindak pidana korupsi. Seperti adanya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 27 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, dengan ruang lingkup wajib lapor.

Pemprov NTB juga menginisiasi adanya pakta integritas  dan ketentuan bahwa salah satu persyaratan menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup Pemerintah Provinsi NTB, adalah menyerahkan bukti LHKPN. Untuk kegiatan berkala, Pemprov NTB juga melaksanakan sosialisasi/workshop/asistensi pengisian e-LHKPN pada seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, dalam hal pembinaan dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan, yakni melalui pembentukan tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Provinsi NTB.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief kepada Gubernur TGB diwakili Assisten Administrasi dan umum Setda Provinsi  NTB, Drs. H. M. Imhal bersama Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. H. Faturrahman, M.Si pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2017 di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selasa (12/12/2017).

Pada acara yang ditutup Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla tersebut, selain menganugerahkan penghargaan nasional “Kepatuhan LHKPN terbaik tahun 2017 dengan tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN mencapai lebih dari angka 99 persen kepada TGB,  KPK juga memberikan penghargaan  kepada Pemerintah NTB karena dinilai memiliki tingkat keaktifan pengelola/koordinator LHKPN yang tinggi dan adanya penerapan peraturan internal, seperti Peraturan Gubernur.

Wapres Jusuf Kalla, dalam arahannya menegaskan bahwa memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama. Hal ini berarti komitmen dari pemerintah, DPR, Yudikatif, dan lembaga negara lain serta masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi.

“Hal yang paling mendasar yang harus dipahami bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan, harus bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Wapres di hadapan ratusan kepala daerah.

Wapres juga menegaskan kepastian hukum dan tindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi, hingga upaya untuk tidak memberikan ruang gerak bagi pelaku atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi, adalah menjadi keniscayaan. Karena tindakan korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya kehancuran suatu negara.

Kepala BKD Provinsi NTB H. Fathurrahman usai penerimaan penghargaan tersebut mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan salah satu wujud keberhasilan pencapaian indikator RPJMD NTB, khususnya pada  misi ketiga pemerintahan TGB-Amin, yakni mewujudkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Wujud dari tingginya komitmen Gubernur TGB tersebut adalah ditetapkannya kebijakan wajib bagi semua pejabat eselon I hingga IV melakukan pelaporan LHKPN.

Menurut Faturrahman melalui pola e-lhkpn saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan disemua OPD lingkup pemrov NTB. Dengan kebijakan ini, kata Faturrahman INsya Allah seluruh pejabat dan ASN di NTB, tidak saja taat untuk melapokan harta kekayaannya tetapi juga benar-benar menghindari diri dari praktek-praktek korupsi, ujarnya. (Humas NTB)

Read More

Alfamart dan Aprindo Siapkan Tempat bagi Produk UMKM Lokal

Corporate Communication Alfamart Lombok, Ame Dwi Pramesti

JARINGAN minimarket Alfamart mengkalim terus menambah jumlah item produk UMKM lokal yang dijual di toko sebagai bukti komitmen terhadap pelaku usaha kecil. Sejumlah produk lokal yang dijual antara lain beras 69, kopi 555, air mineral produk Lombok, telur, minyak oles bokashi, madu hutan Sumbawa, hingga permen susu kerbau.

Corporate Communication Alfamart Lombok, Ame Dwi Pramesti kepada Ekbis NTB mengatakan, kerja sama dengan UMKM ini sesuai dengan visi perusahaan yakni berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil.

Menurut Ame – sapaan akrabnya, akan ada lagi 10 item produk UMKM wilayah NTB yang dijual di toko Alfamart. Jenisnya makanan ringan (snack) tradisional dan sembako. "Kami jualnya per wilayah, misalnya produk dari UMKM Sumbawa dijualnya di toko-toko Alfamart Sumbawa. Kalau produk UMKM Lombok Barat maka dijualnya di toko-toko wilayah Lobar," jelasnya.

Namun, jika setelah dievaluasi penjualannya bagus, maka tidak menutup kemungkinan produk tersebut akan dijual di seluruh jaringan toko Alfamart NTB. Ame melanjutkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin menjadi bagian suplier produk yang dijual di jaringan toko Alfamart.

Pertama, UMKM tersebut merupakan produsen yakni bukan penyalur. Kedua, tempat produksinya bersih dan sesuai standar dari pemerintah mengenai kebersihan dan kesehatan tempat produksi industri rumah tangga.

Ketiga, skala produksi dapat mencukupi kebutuhan toko, sehingga tidak akan terjadi out of stock (kekosongan produk). Ke empat, ragam barang yang ditawarkan sesuai dengan segmentasi pasar.

Selanjutnya, pelaku UMKM itu memiliki izin legalitas usaha dan produk, memiliki jaringan distribusi yang baik, memiliki komitmen kuat terhadap kualitas produk, memberikan harga terbaik agar bisa bersaing dengan produk lain, diutamakan menetapkan harga yang lebih murah dari pada item reguler sejenis.

Selain itu, produk yang ditawarkan lolos uji laboratorium secara berkala, produk akan selalu dievaluasi dari sisi penjualan, tingkat pemenuhan permintaan dan akan diskontinyu jika tidak sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan.

"Kami membuka peluang kerja sama terhadap UMKM lokal, namun bukan berarti tak ada kendala. Kendala yang paling sering dijumpai antara lain, packaging dan produk yang tidak standar, tanpa dilengkapi izin PIRT, tanpa keterangan produk yang jelas, baik itu tanggal kedaluwarsa, gramasi, hingga keterbatasan skala produksi atau suplai tiap harinya," jelasnya.

Dukungan Alfamart terhadap para pelaku UMKM ini, lanjut Ame, juga diwujudkan dalam bentuk kerja sama tenan di halaman toko. Mereka diajak untuk berjualan di halaman toko. Tarifnya sangat terjangkau sebab hanya digunakan untuk membayar biaya listrik dan air. Upaya ini dilakukan untuk mendorong para pelaku UMKM lokal pemula yang ingin berwirausaha.

"Khusus untuk pelaku UMKM yang memiliki warung atau toko kelontong yang letaknya di sekitar toko kami, dirangkul untuk menjadi member dan diberikan pelatihan manajemen ritel modern," tambahnya.

Ia mengatakan, keuntungan menjadi member atau pedagang binaan Alfamart ini, mereka bisa memesan barang dengan fasilitas antar gratis oleh tim Member Relations Officer (MRO). Selain itu, mereka juga mendapatkan potongan harga spesial. Tujuan pemberian harga khusus ini agar pedagang bisa menjual kembali barang itu dengan harga yang kompetitif.

Selain itu, bagi member pemilik warung yang beruntung bisa mendapatkan dress up warung cuma-cuma setiap bulan melalui program Outlet Binaan Alfamart (OBA). Per akhir Maret 2017 tercatat 850 orang member atau pedagang binaan di wilayah NTB.

“Kami ingin bersinergi dengan para pelaku UMKM, jadi teman-teman UMKM tidak perlu merasa khawatir kehadiran Alfamart akan berdampak negatif terhadap keberadaan warung-warung yang sudah ada lebih dulu. Sebab kami selalu membuka kesempatan untuk bersinergi," jelasnya.

Ame menambahkan, hadirnya minimarket berskala nasional yakni Alfamart di wilayah ini juga menunjukkan adanya peluang pasar yang siap untuk dikembangkan. Sampai dengan akhir November 2017, Alfamart di wilayah  NTB telah menyerap tak kurang dari 2.322 orang tenaga kerja di mana 96 persennya adalah warga lokal.

Sementara pengamat ekonomi Universitas Mataram, Dr. Abdul Aziz Bagis, mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kendala masuknya produk UMKM ke ritel modern. “Persyaratan dari ritel modern terutama ritel yang berjaringan nasional termasuk ketat, seperti pola pembayaran yang bisa sampai 2-4 minggu,” terang Abdul Aziz Bagis yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) NTB ini.

Abdul Aziz Bagis

Selain itu, ujarnya, dari segi kualitas terutama masalah kemasan dan juga berkaitan dengan risiko. “Biasanya pola yang diterapkan adalah barang titipan, bilamana barang tidak laku sampai batas kedaluwarsa meski barang itu harus dibayar maka akan dikembalikan,” kata Aziz.

Dari segi pola pembayaran ini, imbuhnya, jika pengusaha UKM harus tiap hari mengirim barang misalnya nilainya Rp 1 juta, kalau dibayar setiap 2 minggu, berarti pengusaha harus menanam modal sebesar Rp 14 juta. “Ini kan memberatkan sekali, oleh karena itu kita minta pemerintah harus menguatkan hal itu dengan berbagai cara,” terangnya.

Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dapat mengimbau ritel berjaringan nasional untuk mempermudah produk UKM lokal masuk sana. “Kalau ritel lokal di sini tidak ada masalah, karena siapapun bisa masuk,” kata Aziz.

Ia mencontohkan, di ritel lokal produk UKM dibayar setelah 1 minggu barangnya masuk, berapapun yang terjual. Memang di ritel modern berjaringan nasional persyaratannya agak berat, sehingga membutuhkan pihak ketiga yaitu pemerintah untuk melakukan pendekatan.

“Karena pemerintah daerah selama ini berperan sebagai pemberdaya UKM, salah satunya adalah dengan mengatasi permasalahan ini melalui pemberdayaan secara operasional,” kata Aziz.

Pemberdayaan bukan hanya dilakukan dengan melakukan pelatihan atau pembinaan, tetapi membantu mengatasi permasalahan pelaku UKM di lapangan. Apalagi produk-produk UKM di NTB bisa dibilang mampu bersaing di pasaran karena banyak produk yang berkualitas. “Karena kita bisa melihat Ukm membuat produk dan kemasan yang bagus, kalau ini bisa diberdayakan dan masalah dengan ritel modern bisa diatasi, maka akan muncul banyak pelaku UKM baru,” kata Aziz.

Oleh karena itu, jangan melihat jumlahnya dulu tetapi lihat produk yang sudah ada dan dimaksimalkan maka akan timbul kreasi baru. “Memang kendala terbesar UKM kita adalah pemasaran, makanya sekarang sarananya adalah ritel modern berjaringan nasional ini,” jelasnya. Tetapi ritel modern ini menerapkan syarat, tetapi diringankan, mungkin pelaku UKM diberi kekhususan.

Untuk itu, ujarnya, pelaku UMKM harus meningkatkan kualitas produknya. Termasuk harus memilih  lokasi ritel yang cocok untuk pemasaran produknya, misalnya di tempat wisata. Sebagai ketua Aprindo juga, ia menginginkan adanya diskusi bersama antara Aprindo dan pemerintah daerah. “Selama ini kami dari Aprindo juga menunggu kapan kesempatan yang baik dari pemda untuk sama-sama memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap masalah ini,” jelasnya. Apalagi peran pemda sangat penting untuk masalah perizinan terutama saat pembangunan.

Selain itu, ujarnya, saat mengeluarkan izin, pemda mengeluarkan persyaratan. Di mana, izin bisa diberikan bila ada rekomendasi dari Aprindo. ‘’Tapi sampai sekarang belum ada,” kata Aziz.

Kalau ada permintaan ini, Aprindo tidak bisa juga bekerja, sehingga membutuhkan pemerintah sebagai mediator. “Mestinya pemda menggandeng Aprindo mencari solusi untuk sama-sama mencari jalan keluar untuk permasalahan UKM ini,” terangnya. (Faris/Uul Ekbis NTB)

Read More

Ritel Modern dan Produk Lokal NTB yang Kesulitan Tempat

Belanja di ritel modern

Jumlah ritel modern semacam Indomaret dan Alfamart di NTB kian tak terbendung. Keberadaannya bahkan menembus lokasi yang seharusnya tidak mereka tempati. Keberadaan ritel ini tidak hanya menjual produk dari luar, tapi dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tempat mereka beroperasi. Sayangnya, janji untuk mengakomodir produk lokal seperti menjadi macan kertas. Terbukti hingga saat ini para pelaku UMKM mengaku sangat kesulitan masuk di ritel modern. Kenapa?

SEKDA NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD, dalam sebuah forum UMKM beberapa waktu lalu mengkritik ketatnya persyaratan dari produk UMKM agar bisa masuk ke ritel modern. Pengelola UMKM harus dihadapkan dengan syarat standarisasi produk yang begitu ketat. Selain itu, produk yang diterima ritel modern, pengusaha UMKM harus menerima pembayaran dalam jangka waktu yang cukup lama.

Sekda menceritakan pengalamannya langsung bagaimana sulitnya produk lokal masuk ritel modern. Bahkan kesan yang muncul pada sekda, masuknya produk ke ritel modern sengaja dipersulit. Inilah menjadi PR besar pemerintah daerah mengawal komitmen kerjasama dengan ritel modern.

Konsumen pilih produk di ritel modern

Pemprov NTB kerap menerima laporan mengenai ketidakberpihakan ritel modern dengan para pelaku UMKM. Misalnya, memberikan tempat yang tidak strategis bagi produk lokal, harga produk lokal di naikkan. Sepertinya “seolah-olah” produk lokal memang tak diberi ruang untuk bersaing mendapat simpati pasar. Dua bulan barang tidak laku, dikembalikan kepada produsennya, dengan biaya pengembalian ditanggung sendiri oleh produsen.

Apa yang disampaikan Sekda NTB ini sejalan dengan pengakuan sejumlah pengusaha UMKM di NTB. Hj. Zaenab, misalnya. Pemilik produk sambel cengeh yang dijual di salah satu ritel berjaringan nasional mengakui bagaimana sulitnya memasukkan produknya di ritel modern. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi, termasuk lamanya waktunya pembayaran produk.

Menurutnya, jika pengelola UMKM ingin memasukkan produknya harus memperhatikan beberapa hal. “Yang paling diperhatikan adalah standarisasi produknya, seperti kemarin saat mereka meminta untuk segel, langsung saya penuhi,” terangnya.

Selain itu, produk UKM yang masuk ke ritel modern harus dibekali dengan modal yang besar karena menurut pengalamannya, selama 3 bulan pertama pengusaha tidak dibayar oleh ritel. “Bisa dibilang, itu kita seperti menabung di sana karena mereka pesannya sampai ribuan botol, jadi benar-benar harus kuat di modal,” kata Zaenab, Sabtu (9/12).

Tetapi, setelah 3 bulan dilewati, barulah dirinya mendapatkan hasil dari produk yang dititipkan di ritel tersebut. “Sekarang tiap bulan mereka pesannya sampai 1-2 dus sambal dan pembayarannya lancar, masih ada uang saya di sana yang dari 3 bulan sebelumnya itu sebesar Rp 28 juta,” terangnya.

Produk Zaenab yang sudah hampir setengah tahun di ritel modern itu diterima dengan baik oleh konsumen. “Saya sendiri yang langsung datang ke kantornya dengan membawa sampel produk saya, baru kemudian mereka mengecek langsung ke tempat saya dan deal,” jelasnya.

Produk lokal NTB di ritel modern

Para pelaku UKM yang ingin produknya masuk ritel meodern, imbuhnya, benar-benar harus memperhatikan kemasan dan masa kedaluwarsa. “Kalau produk olahan seperti makanan itu karena kalau masa kwdaluarsanya kurang dari 8 bulan agak sulit, karena kalau di-return, kita juga yang rugi,” jelasnya.

Untuk menghindari itu, ia biasanya menarik produknya 1-2 bulan sebelum masa kedaluwarsa dan dijual kembali. “Masa kedaluwarsa produk saya 10 bulan, jadi 2 bulan sebelumnya saya jual kembali biar cepat habis,” kata Zaenab.

Hal senada disampaikan Ahmad Ritaudin, pemilik produk kopi Awet Muda, Narmada. Ia mengaku produknya sempat masuk ke ritel modern seperti Transmart, tetapi sekarang dirinya mengaku tidak fokus ke sana lagi. “Produk saya bisa masuk ke sana kemarin lewat koperasi, tetapi sekarang saya lebih fokus untuk mencari pasar sendiri, baik melalui sosial media atau promosi,” terangnya.

Hal ini dilakukannya, karena menurutnya, jika produknya sudah masuk ritel modern sudah tidak terkesan sebagai produk oleh-oleh, tetapi sudah komersial. “Saya mengejar untuk oleh-olehnya itu, karena ingin menonjolkan kekhasan produknya,” kata Itok – sapaan akrabnya. Makanya, ia memutuskan hanya sekali saja memasukkan produk miliknya ke ritel modern.

Selain itu, pihaknya mengaku jika pembayaran produk yang dimasukkan ke ritel modern belum dibayar, tapi dirinya sudah saya mengikhlaskan. Ia menambahkan, pelaku UKM lainnya yang memasukkan ke ritel modern itu juga banyak yang belum dibayar. “Ribet proses administrasinya, jadi biarkan saja sudah,” tukasnya.

Berbeda dengan Itok, Hj. Nurwadaini, pemilik produk Rinjani Kopi, mengaku produknya yang dipasarkan ke salah satu ritel modern, pasarannya cukup bagus. “Saya juga memasukkan produk saya ke sana lewat koperasi, saat pertama mungkin ada puluhan bungkus yang saya taruh, pembayarannya juga lancar tetapi melalui koperasi juga,” terangnya.

Dirinya tidak terlalu mengetahui kriteria yang diterapkan oleh ritel saat meminta produknya, karena semuanya melalui koperasi. “Tetapi mereka minta sampel terlebih dahulu, kalau sudah cocok baru deal,” jelasnya. Saat ini, produknya sudah dipesan kembali oleh ritel tersebut, karena sudah cukup banyak produknya yang laku.

“Ada juga pesanan dari ritel modern lainnya, tetapi produknya beda, mereka mintanya nasi jinggo,” kata Daini.

Untuk produk makanan siap santap seperti itu, ada  beberapa hal yang perlu diperhatikannya. “Buatnya tergantung dari berapa permintaan mereka dan kemasannya juga pakai daun pisang agar lebih cantik,” jelasnya. Selain itu, produk nantinya akan diambil langsung oleh pihak ritel di tempat produksinya langsung untuk dibawa ke toko. (Bulkaini /Uul Efriyanti Prayoba Ekbis NTB)

Read More

Beda Rasa dengan Blender Modern, Cobek Batu Masih Jadi Pilihan

Cobek batu yang banyak dicari, meski teknologi blender makin modern, karena sensasi rasanya beda

SEMAKIN modernnya teknologi membuat pekerjaan masyarakat menjadi lebih praktis, seperti pekerjaan di dapur. Salah satunya dengan adanya blender yang berguna untuk menghaluskan bumbu, yang dulunya dilakukan dengan menggunakan cobek. Tetapi walau begitu, keberadaan cobek terutama yang terbuat dari batu masih banyak dicari oleh masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh M. Hatib Sarbini, salah satu pengepul cobek batu di Mispalah, Praya, yang mengatakan bahwa permintaan cobek batu tetap tinggi. “Banyak yang berebut beli karena sekarang sudah termasuk langka,” terangnya.

Ia yang baru 3 bulan ini menjadi penjual menambahkan permintaan masyarakat yang tinggi, karena rasa bumbu yang dihasilkan blender dan cobek berbeda. “Banyak yang bilang hasil dan rasanya beda, lebih enak yang pakai cobek batu,” terangnya.

Cobek batu biasanya terbuat dari batu kali, batu bukit, atau batu gunung yang memiliki karakteristik yang berbeda. “Kalau cobek dari batu kali lebih kuat dia, sedangkan kalau pakai batu bukit lebih tipisan,” jelas Atib.

Pembuat cobek di Pusuk Lombok Barat

Proses pembuatan cobek pun cukup panjang hingga sampai ke tangan konsumen. “Tempat pembuatannya di Pusuk sana, yang hanya tinggal 2 perajin yang masih bertahan,” terangnya.

Pembuatan cobek batu dimulai dari pemotongan batu menjadi lempengan-lempengan kecil baru kemudian dibentuk. “Ukir batunya masih dilakukan secara manual, karena keterbatasan modal, makanya belum pakai mesin,” kata Atib. 

Dalam sehari, perajin cobek bisa membuat sampai 4 cobek/hari. “Tapi tergantung pada kondisi si perajinnya, kalau ada halangan bisa sampai semingguan jadi pesanan yang kita buat, soalnya kita juga rebutan dengan yang lain,” terangnya.

Atib mengatakan prospek pasar cobek batu masih terbuka lebar. Selain untuk penggunaan pribadi, juga banyak untuk kebutuhan rumah makan atau restoran, karena terkesan tradisionalnya. Meski permintaan banyak, ia mengaku sering menolak permintaan pembeli karena stok barang dari perajin kurang. “Kita pesannya juga lama, karena masih dikerjakan secara manual, mungkin kalau pakai mesin baru bisa stok banyak,” tukasnya.

Cobek batu juga lebih diminati konsumen karena lebih tahan lama dan perawatannya mudah. Harganya pun bervariasi tergantung ukuran, mulai dari Rp 50 – 85 ribu. “Di pasaran kan banyak yang cobek dari semen, untuk membedakannya dengan cobek batu rendam saja semalaman pasti beda warnanya,” kata Atib.

Selain direndam, juga bisa dengan mencoba menggiling beras di cobek, jika warnanya berubah berarti itu cobek semen. “Pasaran cobek batu ini sudah sampai pulau Sumbawa sana, di sekitaran Lombok masih banyak yang berminat,” jelasnya. (Uul Efriyanti Prayoba)

Read More

Semaraknya Lomba Cipta Menu Lokal NTB di Inspiratif Expo 2017

Wagub NTB H. Muh. Amin bersama pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB meninjau salah satu stan Lomba Cipta Menu dengan Kreasi dan Inovasi Tim Penggerak PKK 10 kabupaten/kota di NTB, Minggu (10/12/2017). 

KEGIATAN Inspiratif Expo, Minggu (10/12/2017) semakin semarak dengan adanya Lomba Cipta Menu dengan Kreasi dan Inovasi Tim Penggerak PKK 10 kabupaten/kota di NTB. Mengusung tema menggerakkan generasi muda dalam membangun pertanian menuju Indonesia lumbung pangan dunia, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB menyelenggarakan lomba cipta menu dan menghadirkan penganan lokal dalam memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke 37.

Penganan  lokal dalam lomba cipta menu ini dikreasikan dengan apik dan tentunya panitia pelaksana mematok standar pangan dengan komposisi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Penganan yang disajikan ini memiliki komposisi seimbang dan dapat  dikonsumsi oleh berbagai kalangan. "Standar penilaian panganan lokal yang disajikan haruslah sesuai dengan B2SA dan dapat dikonsumsi oleh anak-anak, dewasa dan lansia," ungkap Kepala DKP NTB Ir. Hj. Budi Septiani

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Hj. Budi Septiani memberikan sambutan pada Hari Pangan Sedunia Tahun 2017 di Panggung Inspiratif Expo, Minggu (10/12/2017)

Menurutnya, mempertahankan eksistensi penganan lokal dalam dunia kuliner dengan standar B2SA merupakan kiat dari DKP NTB membawa penganan lokal semakin dikenal publik. Menggerakkan generasi muda dalam memviralkan pertanian dan panganan lokal penting dilakukan. Oleh karenanya pada Hari Pangan Sedunia, generasi muda dilibatkan sebagai penggerak pertanian dan pangan Indonesia dan NTB khususnya.

"Penting halnya generasi muda kita dapat berperan aktif dalam kaitannya dengan pangan ini, dengan slogan B2SA. generasi muda dapat mengkonsumi makanan yang beragam, yang tentunya memiliki gizi yang seimbang dan aman dari kandungan zat kimia berbahaya," imbuhnya.

Setiap peserta lomba cipta menu menyediakan berbagai pangan yang dapat dikonsumsi berbagai kalangan dalam hidangan untuk sarapan, makan siang dan makan malam.

Dari 10 tim penggerak PKK dalam lomba cipta menu, Kabupaten Sumbawa berhasil meraih juara pertama dengan panganan khas Sumbawa yang berdasarkan pada standar B2SA. Disusul oleh  Kabupaten Bima sebagai runner up dan Kabupaten Lombok Barat di urutan ketiga. Pada event ini setiap kabupaten/kota memperkenalkan makanan khas masing-masing daerah.

Kehadiran penganan lokal di Inspiratif Expo selain dalam lomba cipta menu , panganan lokal juga turut dikenalkan kepada publik melalui stand yang disediakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB dalam even inspiratif Expo.

Stan inspiratif Expo menyediakan meja kuliner. pekan ke 16 Inspiratif Expo kali ini penganan lokal merajalela. Dari setiap penjuru daerah NTB menawarkan makanan lokal yang dikemas dengan kemasan yang menarik. Jenis makanan pun beragam dari camilan, lauk dan berbagai minuman. (Diskominfotik NTB)

Read More

Wagub NTB H. Muh. Amin Hadiri Peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2017

Wagub NTB H. Muh. Amin bersama kepala OPD lingkup Pemprov NTB melepas merpati pada acara peringatan Hari Aids Sedunia dirangkai dengan Hari Pangan Sedunia di event Inspiratif Expo, Minggu (10/12/2017).

Masyarakat dan keluarga sebagai pranata sosial terkecil memiliki peran strategis dalam  penanggulangan HIV/AIDS. Keluarga dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus bersinergi dan berkolaborasi dalam  membebaskan diri  dan menihilkan bahaya HIV/AIDS dan narkoba dari kehidupan.

Demikian pesan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muh. Amin, S.H., MSi., saat menghadiri Peringatan Hari AIDS Sedunia Tingkat Provinsi NTB di area Car Free Day (CFD) dalam acara Inspiratif Expo Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Jalan Udayana Mataram, Minggu (10/12/2017).

Wagub menyebut HIV AIDS sebagai penyakit yang sampai hari ini sulit dicarikan obatnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar tidak tertular penyakit ini adalah dengan menghindari perilaku yang dapat memicu tertular ataupun tersebarnya penyakit ini, yakni dengan menghindari pergaulan bebas dan penggunaan narkoba.

Wagub NTB H. Muh. Amin  memberikan sambutan pada peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2017

Ia berharap momentum  Hari AIDS Sedunia, dapat dijadikan ajang menumbuhkan sikap kritis untuk anti pergaulan bebas dan keteguhan komitmen untuk pemberantasan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkoba. “Kita harus terus melakukan upaya pencegahan bersama dan konsisten dalam melakukan upaya-upaya penanggulangannya," ujar wagub.

Peringatan Hari Anti AIDS Sedunia ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama Hari AIDS Sedunia dan pelepasan burung merpati. Wagub didampingi kepala OPD lingkup Provinsi NTB yang hadir kemudian melepaskan beberapa ekor burung merpati.

Sebelumnya, Ketua Panitia Acara dari Komisi Penanggulangan AIDS NTB, Marjito, melaporkan, obat bagi penderita HIV telah ditemukan. Anti retrovirus, ungkapnya, dapat menjaga penderita HIV AIDS agar dapat tetap sehat, produktif, mencegah penularan baru dan juga dapat memperpanjang umur harapan hidup penderitanya.

Untuk kasus HIV AIDS di NTB sendiri, hingga bulan Oktober 2017, secara akumulatif berjumlah 1.448 kasus, terdiri dari 632 kasus HIV dan 816 kasus AIDS. Jika dibandingkan dengan estimasi nasional sebanyak 3.900 kasus, artinya  capaian NTB baru 46%.  Diharapkannya ke depan NTB mampu mencukupi 54 % lagi, guna mendukung target Indonesia bebas HIV AIDS tahun 2030.

Hari AIDS Sedunia (HAS) mengangkat tema “Saya Berani Saya Sehat” tahun ini peringatannya  dikolaborasikan dengan Hari Kesehatan Nasional, Hari Bakti Pekerjaan Umum dan HUT NTB Ke – 59. Acara berlangsung meriah, dihadiri pejabat dan staf OPD lingkup Provinsi NTB dan masyarakat Kota Mataram.

Wagub NTB H. Muh. Amin dan pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB pada menandatangani kepedulian pada penderita HIV/AIDS pada  peringatan Hari Aids Sedunia Tahun 2017.

DI HAS berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperingati HAS dan dirangkai dengan HUT NTB ke 59 antara lain misalnya, Advokasi kepada Pemda Kabupaten /Kota se NTB, Sosialisasi dilanjutkan dengan TES HIV dan IVA bagi ibu-ibu anggota Bhayangkara Polda NTB.

Kemudian Sosialisasi dilanjutkan dengan TES HIV  Mahasiswa dan siswa SMA/SMK maupun Madsarah Aliyah di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri. Talk show penyalagunaan obat, Narkoba, dan HIV-AIDS bagi siswa di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB. Kegiatan bersama populasi kunci dan komunitas dalam malam renungan AIDS di BKKBN pada 3 Desember 2017.

Di sela acara Inspiratif expo panitia membagikan doorprize dan berbagai hadiah seperti sepeda dan hadiah menarik lainnya. Acara ini juga dimeriahkan penampilan perkusi dan gendang Beleq serta Tari dari siswa-siswi SMA 6 Kota Mataram menambah semarak Udayana di pagi hari.

Wakil Gubernur NTB, Kadis Kominfotik, Kadis Ketahanan Pangan dan Ketua Panitia HAS melakukan pembubuhan tanda tangan di atas baliho dan secara simbolis melepas burung merpati sebagai tanda pencanangan Hari Aids Sedunia sebagai rangkaian dari peringatan HUT NTB ke 59.  (Diskominfotik NTB)

Read More