Gubernur NTB Dr. Zul Ajak PKK NTB Berpartisipasi Bangun NTB Gemilang

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 47 di Pendopo Gubernur NTB, Senin (8/4/2019)

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 sekaligus membuka Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Provinsi NTB Tahun 2019 di Pendopo Gubernur, Senin (8/4/2019).

Dalam sambutannya, Gubernur mengajak agar PKK NTB terus berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan demi menuju NTB Gemilang. "Terima kasih kepada PKK, tidak berlebihan saya mengatakan kalau suksesnya NTB kelak, tergantung pada PKK nya," ucap Dr. Zul.

Doktor Zul -- sapaan akrabnya yang juga sebagai pembina TP PKK Provinsi NTB berharap Rapat Konsultasi (Rakon) yang mengusung Tema ''Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Menuju NTB Gemilang"  ini dapat berjalan baik dan lancar.

Sementara Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati yang membacakan langsung sambutan dari Ketua Umum TP PKK Pusat, dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo berpesan agar Peringatan HKG PKK ke 47 dapat menumbuhkan semangat dan energi baru pada setiap gerak langkah dan krida gerakan PKK, sehingga tidak sebatas seremonial saja tapi berujung kegunaan.

Kegiatan ini dirangkaikan pula dengan Penandatangan Kerjasama Antara TP PKK Provinsi NTB dengan berbagai dinas dan lembaga terkait. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman para pemenang lomba pada peringatan HKG PKK ke 47. Pameran dan Bazar dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK) se Provinsi NTB juga ikut meramaikan kegiatan kali ini.

Turut pula hadir sejumlah Kepala OPD lingkup provinsi NTB, Perwakilan dari masing-masing PKK se Provinsi NTB, serta Organisasi-Organisasi Wanita lainnya yang ada di NTB. (Humas NTB)

Read More

Sabut Kelapa Desa Korleko Lombok Timur Diekspor ke Cina

Sabut kelapa dari Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur  yang dijadikan coco fiber untuk bahan baku pembuatan jok mobil dan diekspor ke Cina .

SABUT kelapa tampak menumpuk di gudang-gudang pengusaha kelapa di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. Sabut yang merupakan limbah dari kulit kelapa ini yang diolah menjadi Coco Fiber yang bernilai ekspor. Limbah ini bahkan diekspor hingga ke Cina.

Adalah Zaini, salah seorang pengusaha jual beli kelapa di Desa Korleko. Dalam sebulan terakhir ini, ia memulai kegiatan usaha jual sabut kelapa yang sudah diolahnya. Ditemui Sabtu (6/4/2019), ia menceritakan bahwa sabut kelapa hasil olahannya dikirim ke Cina untuk jadi bahan baku beberapa macam produk industri. ‘’Informasinya untuk bahan baku otomotif, seperti jok mobil, kanvas rem dan sofa,’’ katanya.

Zaini mengirim hasil olahannya itu ke Surabaya. Kemudian oleh  mitranya yang ada di Surabaya dikirim ke Cina. Pengiriman dari Lombok sejatinya bisa langsung dilakukan. Akan tetapi tidak ada kontainer, sehingga ekspor ke Cina ini dilakukan via Surabaya, Jawa Timur. Produk olahan sabut kelapa yang dihasilkan,  Zaini dikirim ke Surabaya sebanyak 10 ton. Ia menjual sabut kelapa ini Rp 3.500 per Kg.

Zaini mengaku, awal mula menggeluti usaha ini setelah beberapa kali ke Jawa. Ia melihat di Jawa katanya, banyak aktivitas usaha seperti itu. Sementara di Lombok Timur, sabut kelapa hanya menjadi limbah yang terbuang percuma.

Pengusaha pengolah sabut kelapa diakui bukan yang pertama. Kabarnya pernah ada pengusaha di Kayangan, Labuhan Lombok melakukan hal yang sama. Akan tetapi berhenti karena kebakaran.

Proses pengolahannya menurut Zaini, sabut kelapa untuk volume satu truk dibutuhkan waktu perontokan selama 4 jam. Kemudian dijemur beberapa hari hingga sisa kadar air 17 persen. Kemudian dikemas dengan mesin pres hidrolik.

Usaha Zaini ini makin membuktikan tidak ada bagian yang terbuang dari kelapa. Tidak ada bagian dari kelapa yang menjadi limbah. Semua bernilai, tinggal dibutuhkan kreativitas untuk mengolahnya. Serbuk hasil ayakan itu menjadi media tumbuh tanaman pada proses pembibitan. Bisa juga dijadikan bahan pembuatan batu bata atau tambahan bahan baku pupuk organik.

Kapasitas mesin yang digunakan Zaini sehari hanya 1 ton. Atau dengan omset harian sekitar Rp3 juta. Di luar sana, sebutnya seperti di Sulawesi sebenarnya bisa 6 ton. Zaini pun berharap bisa melakukan pengolahan 6 ton perhari. Pasalnya, jika kemampuan mesin hanya 1 ton perhari, Zaini mengaku masih belum untung. Karena harus membayar karyawan dan biaya operasional mesin perontok dan mesin pres hidrolik.

Ditambahkan, pengolahan sabut kelapa di NTB katanya belum ada industrinya. Diketahui ada olahan pembuatan sapu di Dusun Benyer, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya. Pembuatan produk lain belum bisa dilakukan karena keterbatasan tenaga dan permodalan. 

Banyaknya limbah sabut kelapa di Desa Korleko ini membuat Zaini sama sekali tidak kewalahan soal bahan baku. Bahkan yang diolah itupun hasil dari sabut kelapa usahanya sendiri. Belum ada yang dibeli dari warga lain.

Permintaan sabut kelapa dalam sebulan terakhir ini katanya cukup tinggi. Sebulan pembeli meminta 500 ton coco fiber. Yakni yang masih berupa serat. Ampasnya sendiri yang disebut koko peat juga sangat bernilai. Belanja online saja harganya Rp2.000 per Kg. Coco peat ini sejauh ini dijual di pasar lokal saja. Belum ada permintaan ekspor.

Permintaan coco fiber yang tinggi ini tidak bisa dipenuhi Zaini. Eksportir coco fiber dari Indonesia terbilang masih sangat terbatas. Kabarnya yang banyak mengirim ke Cina itu adalah dari India sampai 50 persen. Ada juga dari Srilanka dan Bangladesh.

Kepala Desa Korleko, Wildan yang dikonfirmasi mengatakan sabut kelapa ini memang menjadi limbah yang cukup besar di Desa Korleko. Bahkan dianggap lebih banyak dibandingkan sampah plastik. Di mana, gudang-gudang pengusaha kelapa di Desa Korleko ini menggunung serabut kelapanya.

Wildan menuturkan, ia sudah berkomunikasi dengan Menteri  Tenaga Kerja. Oleh menteri, Desa Korleko ditetapkan menjadi Desa Migran Produktif. Para eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilatih untuk bisa memiliki kegiatan usaha sendiri di rumahnya. Salah satunya mengolah sabut kelapa. 

Upaya pengolahan sudah beberapa kali dilakukan. Akan tetapi, tidak ada pembeli. Selain persoalan modal, persoalan pasar menjadi kendala besar bagi warga yang menggeluti usaha pengolahan sabut kelapa ini.

Diakui, sabut kelapa ini konon bisa jadi bahan baku jok mobil kualitas terbaik. Namun ketika bicara pasar menuju produsen itu, belum ada jawaban. Sehingga sampai saat ini persoalan limbah sabut kelapa menjadi persoalan di Desa Korleko. ‘’Pemikiran sekarang ini ada tidak  pasarnya. Kalau ada pasarnya banyak yang akan mengusahakannya,’’ katanya. (Rusliadi/Lombok Timur)

Read More

Muazzin, Caleg PKPI Dapil Ampenan, Maju sebagai Caleg Atas Desakan Masyarakat

Calon Anggota DPRD Kota Mataram Daerah Pemilihan Ampenan dari PKPI Muazzin 

Tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Daerah Pemilihan Kota Mataram. Selama ini dirinya tidak terlalu peduli dengan hiruk pikuk politik, baik di tingkat daerah dan nasional. Apalagi ada anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang tertangkap aparat penegak hukum, karena terlibat korupsi atau tertangkap saat Operasi Tangkap Tangan(OTT) oleh KPK.

"Saya tidak terlalu berambisi menjadi anggota DPRD. Saya mau sekarang ini karena desakan masyarakat. Bahkan, saya disiapkan tempat khusus untuk maju di pemilihan ini dan tidak harus membayar partai," ujar calon anggota DPRD Kota Mataram Daerah Pemilihan Ampenan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Muazzin.

Menurutnya, dirinya pada Pemilu 2014 banyak menerima tawaran maju sebagai calon anggota legislatif dari beberapa partai. Namun, semua ditolak dengan halus. Alasan belum mau berpolitik dan konsentrasi pada pekerjaan membuat dirinya harus menolak tawaran untuk berpolitik dulu.

Meski demikian, pada Pemilihan Umum tahun 2019 ini, dirinya menerima tawaran untuk maju sebagai calon anggota DPRD. Maju sebagai calon anggota DPRD pun tidak diputuskannya sendiri, tapi berdasarkan pertimbangan dari keluarga dan warga di lingkungan tempat tinggalnya. Setelah mendapat persetujuan, barulah dirinya berani memutuskan untuk maju dan mengurus persyaratan maju sebagai caleg ke KPU Kota Mataram. Termasuk melengkapi sejumlah persyaratan lain, seperti surat keterangan bebas narkoba dan lainnya.

Sebagai mantan kepala lingkungan, dirinya memahami apa yang menjadi persoalan dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, ketika dirinya nanti diamanahkan lolos sebagai anggota DPRD, kebutuhan masyarakat harus diprioritaskan. Apalagi apa yang disampaikan di hadapan masyarakat terutama visi dan misi menjadi anggota DPRD merupakan sebuah amanah atau janji yang harus dipenuhi.

Menurutnya, amanah dan janji yang disampaikan saat bertemu dengan masyarakat harus dipenuhi. Jika tidak, amanah dan janji-janji ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di hari kemudian. Untuk itu, sebagai calon anggota DPRD Kota Mataram, melalui visinya bertekad menjadikan Kota Mataram ke arah yang agamis, adil dan bersatu melalui transformasi mental.

Dalam menggapai visi ini, ujarnya, ada beberapa misi yang harus dilakukan. Pertama, bagaimana menjalin silaturahim yang berkelanjutan kepada seluruh masyarakat, bersama-sama melakukan pembinaan mental masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, ikut menjembatani pembinaan Usaha Kecil dan Menengah, baik dalam pemberian modal maupun pengelolaan manajemen.

Meski demikian, jika terpilih sebagai anggota DPRD Kota Mataram, membantu dan ikut merasakan situasi yang terjadi di masyarakat (suka dan duka) mesti dilakukan. Dalam arti, saat turun ke masyarakat tidak hanya saat kampanye semata, namun ketika terpilih tidak pernah turun. Hal inilah yang coba dihindari. 

Selain itu, dirinya juga berupaya membantu pemerintah mengantisipasi dan mengurangi angka kenakalan remaja yang cukup memprihatinkan. Dicontohkannya, masalah remaja yang banyak mengonsumsi minuman keras, pecandu narkoba, perjudian, LGBT  dan lainnya perlu didekati agar tidak mengulangi kegiatan berbau negatif. 

‘’Selain itu, Insya Allah kalau terpilih, perhatian pada pelatih qori dan qoriah, guru ngaji, anak berprestasi di bidang pendidikan dan olahraga juga akan kami perhatikan. Termasuk, memberikan bimbingan dan monitoring berkelanjutan pada pelaku UKM ke arah yang lebih maju,’’ ujarnya. (Marham)

Read More

Objek Wisata Baru Telaga Biru Montong Gading yang Mulai Diminati Wisatawan

 Objek wisata Telaga Biru TNGR Desa Perian Kecamatan Montong Gading tawarkan konsep wisata alam.

Kolam Biru di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di dekat Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Warga setempat pun menyebutnya Telaga Biru. Telaga alami yang dulu seperti tidak digubris keberadaannya ini kini menjadi ramai dikunjungi.

Lokasi Telaga Biru ini tepatnya di Dusun Gunung Paok Desa Perian. Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGR. Dari perbatasan hutan TNGR, pengunjung harus berjalan kaki melintasi rimbuan pohon kayu hutan yang lebat. Setelah berjalan sekitar 250 meter, telaga biru ini terlihat dari ketinggian.

Sepintas telaga ini terlihat dari kejauhan warna biru kehijau-hijauan memancar dari dasarnya. Pemandangan itu pun menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung yang ingin sekadar berswafoto di atas kolam.

Oleh para pemuda pecinta wisata Desa Perian sudah menyulap kawasan tersebut menjadi lebih menarik. Adalah Hasbi dan kawan-kawannya membuat beberapa wahana tempat berswafoto dari bambu dan kayu-kayu hutan.

Dituturkan Telaga Biru ini mulai ramai dikunjungi setelah setahun terakhir. Bermula dari upload video pendek lucu-lucuan tentang Telaga Biru yang dibuat oleh para pemuda. Belakangan, setiap liburan Telaga Biru ini tidak pernah sepi dari pengunjung, termasuk wisatawan asing.

Bagi pengelola, kata Hasbi sejauh ini hanya mengambil uang parkir Rp 2 ribu untuk sepeda motor dan Rp 5 ribu untuk kendaraan roda empat. Belum ada diberlakukan karcis atau sejenisnya untuk setiap pengunjung. Pemuda Perian mengaku belum berani terlalu jauh mengambil jasa dari objek wisata Telaga Biru itu.

Harapannya, ada sentuhan penataan dari pemerintah. Bersama dengan pihak Balai TNGR sendiri klaimnya  sudah ada izin.  Dulunya, kendaraan bisa masuk sampai ke atas dekat langsung dengan telaga. Akan tetapi belakangan sudah tidak diperbolehkan karena dikhawatirkana kan merusak kawasan hutan, sehingga areal parkir pun ditaruh di luar kawasan TNGR.

Sebagai objek wisata baru dikenal, diperlukan penataan lebih jauh. Lebih lengkap lagi sarana dan prasarana penunjangnya agar pengunjung bisa lebih nyaman datang. Objek wisata Telaga Biru sejauh ini hanya menawarkan konsep wisata alam. Oleh pengelola ada wahana bebek renang yang dipajang di atas Telaga yang disediakan khusus bagi pengunjung. Namun diakui hal itu masih sangat terbatas.

Hal lainnya yang menjadi catatan, kondisi infrastruktur menujju kawasan objek wisata Telaga Biru ini terlihat sangat jelek. Saat hujan mengguyur, sudah tidak memungkinkan jalan satu-satunya ke lokasi ini bisa dikunjungi menggunakan kendaraan, karena jalan becek dan berlubang.

Bagi pecinta suasana wisata di dalam kawasan hutan, Telaga Biru bisa menjadi salah satu alternatif wisata. Seperti pengakuan Guru Ani dari Terara saat berkunjung ke Telaga Biru Sabtu (30/3) lalu bersama dengan keluarganya, Telaga Biru ini menawarkan konsep wisata alam yang menenangkan. (Rusliadi/Suara NTB Lombok Timur) 

Read More

General Manager Golden Palace Hotel Lombok Ernanda Agung Terpilih sebagai Ketua IHGMA

Ketua IHGMA Terpilih Ernanda Agung D (GM Golden Palace Hotel Lombok) dan Wakil Ketua IHGMA Terpilih Irfan Oktavian (GM Grand Madani Hotel Mataram) pose bersama usai musda. 

IHGMA (Indonesia Hotel General Manager Association) menggelar Musda (Musyawarah Daerah) di Golden Palace Hotel Lombok, Sabtu (30/3/2019). Dalam musda ini, General Manager (GM) Golden Palace Hotel Lombok Ernanda Agung D terpilih sebagai Ketua IHGMA setelah memperoleh 23 suara dari 39 orang yang hadir.

"Musda ini agenda besarnya adalah memilih Ketua dan Wakil Ketua IHGMA untuk masa kerja 2019-2022. Dan saya terpilih menjadi Ketua IHGMA yang baru dengan perolehan 23 suara dari 39 orang yang  hadir pada musda. Setelah ini akan ada  pelantikan kepengurusan IHGMA yang akan dilaksanakan kurang lebih sebulan dari sekarang,selain pelantikan ketua dan wakil ketua tentu saja sebelumnya kami akan memilih pengurus yang lain seperti bendahara dan sekretaris,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Minggu (31/3/2019).

Ernanda mengaku, terpilihnya dirinya menjadi ketua IHGMA yang baru merupakan tanggung jawab yang berat yang harus diemban. Sebagai ketua, ujarnya,  tentu saja dirinya harus bekerja seperti tema acara, yakni bersama IHGMA meningkatkan SDM menuju Lombok Bangkit. ‘’Jadi IHGMA ini kan merupakan asosiasi profesi GM jadi fokus kami nantinya adalah peningkatan profesionalisme GM khususnya di Nusa Tenggara Barat ini,’’ terangnya.

Setelah ini, tambahnya, pihaknya akan melaksanakan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kualitas GM. Seperti tahun-tahun sebelumnya, workshop mengenai peningkatkan SDM GM tetap menjadi program tahunan.

Ke depan, Ernanda menambahkan akan ada sertifikasi GM Level 8 yaitu di mana sertifikasi ini setara dengan pendidikan S2. Pihaknya akan berusaha semua GM  tersertifikasi Level 8 dan dapat mengajar sebagai dosen pada kampus-kampus di bawah Kementerian Pariwisata. Diakuinya, dari seluruh GM yang ada di NTB yang sudah tersertifikasi Level 8 ada 21 orang dan berharap ada penambahan.

‘’Dan tentu harapan saya dengan adanya sertifikasi ini IHGMA punya kontribusi untuk meningkatkan kualitas SDMnya, tentu saja dengan kualitas SDM yang bagus akan meningkatkan kualitas pelayanan kita di hotel masing-masing yang tentunya harapan kami ending-nya akan bermanfaat dan berguna untuk pariwisata di NTB," harapnya. (*)

Read More

Masih Berbahaya, Jalur Pendakian Rinjani Batal Dibuka April 2019

Tim survei gabungan di jalur pendakian Sembalun menuju Pelawangan Rinjani, Sabtu (16/3/2019) yang menemukan longsor dan kerusakan jalur di 14 titik. (Dokumen Istimewa TNGR)

Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) memutuskan membatalkan pembukaan jalur pendakian Gunung Rinjani April mendatang. Kesimpulan tersebut, berdasarkan hasil rapat gabungan Rabu (27/3/2019).  Sebab survei , jalur Senaru dan Sembalun berbahaya bagi aktivitas pendakian karena kerusakan akibat gempa dan potensi bahaya longsor susulan. 

Kepastian itu disampaikan Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani  (TNGR) Sudiyono, Kamis (28/3/2019). Sehari sebelumnya ia menggelar rapat bersama sejumlah pihak, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata, Basarnas, TNI dan Polri, juga Trakking Orgnizer (TO). Rapat isinya mengevaluasi hasil survei jalur pada Sabtu (16/3/2019)  yang juga melibatkan semua pihak yang hadir dalam rapat. 

‘’Kesimpulannya, kami belum bisa buka April ini. Jalurnya masih berbahaya. Kami belum bisa putuskan kapan dibuka sampai dilakukan survei berikutnya,’’ kata Sudiyono. 

Sebelumnya TNGR sempat memastikan akan membuka jalur Rinjani pada April mendatang, sembari melakukan penataan. Empat jalur yang siap dibuka di Senaru, Sembalun, Timbanuh dan Aik Berik. Namun dari hasil survei, kondisi jalur belum memungkinkan dibuka. Terlebih saat tim gabungan turun, tiba tiba gempa terjadi, sehingga perjalanan peninjauan jalur dihentikan.    

Setidaknya dua garis besar kesimpulan dalam rapat itu. Pertama, kondisi jalur dari Sembalun hingga Pelawangan terjadi kerusakan 14 titik, tiga titik diantaranya rusak berat. Hasil survei itu sudah dapat gambaran bahwa untuk diputuskan dibuka, diperlukan survei ulang.  

Sementara hasil pengecekan sebelumnya, didapat kesimpulan, jalur Sembalun sebelum menuju Pelawangan 200 meter rusak parah.  kerusakan ditemukan di jalur menuju Pos 3 dan Pos 4 dan dianggap masih berbahaya. ‘’Kita ingin tutup jalurnya yang berbahaya ini. Kemudian dalam survei berikutnya kita akan buka jalur lain,’’ terangnya. 

Dalam pengecekan jalur berikutnya, akan dilakukan survei potensi jalur sekaligus akan memasang rambu- rambu untuk para pendaki agar tidak melalui jalur berbahaya. Kesimpulan lain, jalur menuju danau tidak layak untuk dilalui karena terjal dan berbahaya pascalongsor. ‘’Sudah sangat tidak memungkinkan menuju danau, ada retakan-retakan dan sangat berisiko,’’ jelasnya. 

Pendakian belum bisa dibuka juga karena pertimbangan belum ditemukan mata air di dua jalur tersebut.  Demikian juga jalur Senaru  menuju Danau Segara Anak, masih terjal dan berisiko. Jalur ini harus dilakukan survei ulang karena belum tuntas sampai ke danau. ‘’Kemarin saat pengecekan jalur, PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi) belum dilibatkan. Nanti pada saat survei berikutnya, akan kami ajak juga supaya hasilnya lebih maksimal,’’ ujarnya.  

Sementara survei ulang untuk jalur Sembalun ke Pelawangan juga akan dilakukan pengecekan ulang bersama tim yang sama, sembari memastikan cuaca berdasarkan informasi dari BMKG. 

Sementara rekomendasi yang disampaikan sesuai kesepakatan rapat, harus ada jembatan antara Pos 2 dan Pos 3 karena jalurnya putus akibat longsor. Butuh solusi untuk suplai air bersih ke Sembalun, papan informasi di arah tiga titik jalur alternatif dan papan informasi untuk jalur berbahaya atau rawan longsor sepanjang jalur. 

Kemudian perbaikan jalur pendakian 150 meter sebelum pelawangan, penanaman pohon berakar di sepanjang jalur, semua guide harus memiliki Handtalky (HT) yang bisa terhubung ke pusat informasi. Terakhir, membatasi  jumlah pendaki karena semakin berkurannya kawasan aman. (Haris Mahtul/Suara NTB) 

Read More

Gubernur Kembali Rombak Komposisi Pejabat

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melantik dan mengambil sumpah pejabat yang dilantik di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jumat (29/3/2019).

Sebanyak 59 pejabat Lingkup Pemerintah Provinsi NTB,  dilantik Gubernur,  Dr. H. Zulkieflimansyah,  Jum'at (29/03/2019) malam. Pejabat yang dilantik di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB itu terdiri dari 5 pejabat Tinggi Pratama,  31 Pejabat Administrator dan 23  Pejabat Pengawas.

Salah satu pejabat Tinggi Pratama yang dilantik Gubernur Doktor Zul adalah Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi NTB,  Najamuddin,  S. Sos., M. M.

Selain Kepala Biro Humas Protokol, Pejabat Tinggi Pertama yang dilantik Gubernur antara lain, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Wedha Magma Ardi, MT, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang. Sedangkan Kepala Dinas PUPR yang dilantik adalah Ir. H.  Azhar,  MM. Selanjutnya, Sadimi,  ST.,  MT menduduki Jabatan sebagai Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.  Staf Ahli Bidang Ekonomi,  Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan ditempati Chairul Mahsul, SH., MH yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Pada pelantikan yang diawali pengambilan sumpah Jabatan itu,  Gubernur menjelaskan sebenarnya belum akan melakukan rotasi dan pengisian jabatan hingga selesai Pemilu, 17 April 2019 mendatang.  Namun, berdasarkan diskusi dan masukan, bahwa ada tugas dan kerja-kerja besar yang mendesak dilakukan,  maka pelantikan tersebut harus segara dilaksanakan.

"Selamat kepada pejabat yang menempati posisi yang baru. Semoga amanah in dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucap Doktor Zul.

Doktor Zul menjelaskan, kalau pada pelantikan sebelumnya, pejabat yang dilantik sebagian besarnya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kali ini yang kita akomodasi adalah yang dari Bappenda. Kalau ada dinas lain yang masih kosong dan belum terisi saat ini,  pada kesempatan lain akan diberikan prioritas sebagaimana Bappenda pada hari ini," ungkapnya.

Untuk pergantian dan pengisian jabatan kata Gubernur membutuhkan waktu yang lama. Sebab,  untuk menggantikan pejabat yang dirotasi ke posisi lain membutuhkan kajian. Sehingga, penempatan posisi yang ada, benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang, alias tidak sembarangan.

"Semoga dengan RPJMD yang baru, target yang baru, saya kira akan ada dinamika. Mudah-mudahan NTB Gemilang bisa direalisasikan dengan SDM-SDM di NTB ini yang luar biasa," harap Gubernur di hadapan pejabat yang dilantik dan kepala OPD yang menyaksikan pelantikan tersebut.

Pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. (Marham/Humas NTB)

Read More

ITDC dan Dorna Sport Matangkan Desain Sirkuit MotoGP di KEK Mandalika

Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer

Persiapan pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika saat ini terus dimatangkan. Terutama terkait desain sirkuit yang akan dibangun tersebut. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersama Dorna Sport, selaku pemegang hak penyelenggaraan MotoGP tengah memulai proses homologasi sirkuit. Supaya benar-benar memenuhi standar yang ada.

‘’Homologasi ini merupakan proses akhir dari persiapan pembangunan sirkuit. Sebelum sirkuit tersebut mulai dibangun,’’ ungkap Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, kepada wartawan, di Praya, Kamis (21/3/2019).

Homologasi dilakukan supaya desain sirkuit yang dibangun di kawasan The Mandalika itu nantinya memenuhi standar. Tapi bukan berarti desain sirkuit yang sudah dibuat belum memenuhi standar. Tetapi lebih pada bagaimana menyesuaikan desain yang ada dengan kondisi riil lapangan.

Karena pihak Dorna Sport sendiri sejauh ini belum begitu mengetahui kondisi di lapangan, baru melihat desain saja, sehingga pihak Dorna Sport juga ingin mengetahui secara detail kondisi lapangan apakah sudah sesuai dengan desainnya.  

Proses homologasi sendiri diperkirakan butuh waktu sekitar 4 sampai 5 bulan. Begitu proses homologasi selesai dilakukan, sekitar bulan Agustus mendatang barulah keluar Detail Engineering Detail (DED) dari sirkuit MotoGP tersebut. Baru setelah itu, pada bulan September proses pembangunan sirkuit sudah bisa dimulai.    

  

Ia menegaskan, kalau yang dibangun ini nantinya adalah trek (jalan) balapan. Bukan kawasan secara menyeluruh. Jalan yang dibangun itu juga khusus. Yang hanya dalam jangka waktu tiga jam saja sudah kering dengan panjang 4,3 km dan akan memiliki sekitar 18 tikungan.

Soal tanggal penyelenggaraan balap MotoGP sendiri, Abdulbar menegaskan sampai saat ini belum ada. Jadwal pelaksanaan balapan sendiri akan diberikan setahun sebelum balapan digelar atau tahun 2020 mendatang. Tapi kalau soal penyelenggaraan sudah pasti di kawasan The Mandalika.

‘’Waktu (balapan) apakah setelah (MotoGP) Sepang Malaysia ataukah sebelum Australia. Itu nanti akan diberikan pada tahun 2020 mendatang. Namun kalau soal hak penyelenggaran itu sudah pasti,’’ tandasnya. (Munakir/Lombok Tengah)

Read More