Gubernur NTB Dr. Zul Lantik Iswandi sebagai Penjabat Sekda NTB

Gubernur Dr. Zul Lantik Iswandi sebagai Penjabat Sekda NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/6/2019)

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., melantik Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB Ir. H. Iswandi, MSi., sebagai Penjabat Sekda NTB. Pelantikan dilakukan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/6/2019). Pelantikan ini dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Dihubungi usai dilantik, Penjabat Sekda NTB Ir. H. Iswandi, MSi., bertekad mensukseskan apa yang menjadi kebijakan pimpinan, dalam hal ini Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Rohmi Djalilah, MPd. Apalagi tugas seorang sekda NTB melaksanakan apa yang sudah ditetapkan pimpinan.

‘’Saya harus fokus membawa birokrasi ini untuk dapat menyukseskan apa yang menjadi kebijakan dari pada pimpinan,” jelasnya pada wartawan usai dilantik sebagai Penjabat Sekda NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/6/2016).

Meski demikian, Iswandi yang juga Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini memiliki komitmen awal untuk mensosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB periode tahun 2018 – 2023. Terlebih, RPJMD tahun 2019-2023, disusun dengan maksud mengarahkan penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Termasuk, pelaksanaan pembangunan di NTB sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur periode 2019-2023 dan dilanjutkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Tidak hanya itu, Iswandi juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB bekerjasama menuntaskan pekerjaan yang belum selesai.  Dialam hal ini, akunya, banyak hal yang harus diselesaikan, terutama terkait dengan perubahan APBD 2019, kemudian APBD 2020 semua memerlukan kerja bersama dengan semua SKPD untuk dapat menuntaskan pekerjaan, karena ini yang akan memantapkan jalannya pembangunan NTB pada tahun yang akan datang.

Di sisi lain, tambah mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini, sesuai dengan RPJMD, pengelolaan pendapatan daerah  setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Termasuk, penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Meski demikian, ujarnya, pajak daerah mengalami progress yang baik, hanya saja sumber retribusi dan yang lainnya perlu kerja keras untuk dioptimalkan. Untuk itu, sumber–sumber retribusi, sumber penerimaan yang lain perlu kerja keras untuk  mengoptimalkan ke depan, sehingga biaya–biaya yang diperlukan untuk pembangunan itu cepat diwujudkan. (Marham)