Jalur Gelap Destinasi, Rugikan Pariwisata NTB

PJU di kawasan wisata Senggigi yang masih hidup. Banyak, PJU di jalur destinasi wisata di Pulau Lombok tidak berfungsi. 

Pariwisata merupakan salah satu program unggulan di NTB. Namun, tidak sedikit fasilitas pendukung sektor unggulan ini belum memadai. Mulai dari infrastruktur jalan, termasuk  lampu penerang jalan. Seperti fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat  hingga wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU), belakangan ini banyak dikeluhkan. Jalan menuju destinasi wisata unggulan ini dikeluhkan gelap gulita.

Senggigi, sudah sangat populer di kalangan wisatawan nusantara dan mancanegara. Meski menjadi destinasi wisata potensial, penataan serta infrastruktur pendukung kawasan wisata ini masih belum memadai.

Mengapa? Senggigi memiliki nama besar. Ia masih kuat menyedot penasaran wistawan dari dalam negeri dan mancanegara. Pantainya masih menggoda, meskipun kerap dikritik karena roi pantai yang seharusnya leluasa di akses masyarakat umum menjadi terbatas, akibat penguasaan kawasan oleh pemodal. Senggigi tetap memiliki daya tarik.

Destinasi wisata ini sangat berpeluang untuk terus menjadi destinasi wisata unggulan, jika saja pemerintah daerah serius memolesnya. Setidaknya, fasilitas yang membuat nyaman wisatawan menjadi perhatian utama. Senggigi masih dikeluhkan sebagai tempat yang belum nyaman.

Kontur wilayah berbukit, tanjakan dan tikungan di jalan-jalan utamanya di sepanjang pinggir pantai Meninting, hingga Lombok Utara yang pada siang hari menjadi lintasan yang eksotis, di malam harinya menjadi titik yang menakutkan.

Sejumlah PJU yang dipasang oleh pemerintah daerah hanya menjadi pajangan. Di malam hari, banyak di antaranya yang tak lagi menjadi penerang di kegelapan. Sebelumnya, objek wisata Senggigi gelap gulita akibat banyaknya PJU yang tak berfungsi. Saat ini kondisinya konon sudah  lebih baik.

Meski begitu, keberadaan PJU-PJU di sepanjang jalan Senggigi patut menjadi perhatian. Pantauan Ekbis NTB dari gapura utama Meninting-Batu Layar-Senggigi hingga ujung Kerandangan, terdapat sekitar 161 PJU dan tiang listrik yang dipasangkan perangkat PJU. Tidak terhitung tiang-tiang listrik yang tidak dilengkapi PJU.

BACA JUGA : Pasang PJU Pemkab Lombok Barat Gandeng Pihak Ketiga

Dari total jumlah tersebut, di malam hari sekitar kurang lebih 132 PJU yang menyala. 29 di antaranya tak berfungsi. PJU yang tak berfungsi ini, di antaranya ada di titik-titik strategis, bahkan di titik rawan (lakalantas). Yaitu  di tanjakan, dan di tikungan tajam. Bahkan di tempat berkumpulnya pedagang-pedagang asongan, PJU justru tak berfungsi. Titik-titik ini menjadi gelap di sepanjang jalan di Batulayar-Senggigi.

Juga yang patut menjadi perhatian, tidak seluruhnya PJU yang menyala terang benderang. Kebanyakan nyalanya remang-remang. Ada juga tiang-tiang PJU yang tertutupi dedaunan dan ranting pohon di pinggir jalan. Akibatnya, cahayanya tak tembus di jalanan. Kondisi ini sangat merugikan Senggigi sebagai destinasi wisata potensial.

Bagaimana wisatawan merasa nyaman? Beberapa pedagang asongan yang dijumpai juga menyampaikan harapan yang sama. Agar jalan-jalan di sepanjang objek wisata Senggigi terang benderang. Mereka yang berjualan di pinggir jalanpun terpaksa harus menggunakan listrik aliran yang dibayar swadaya setiap bulan. Mereka berkelompok mengeroyok satu meter KWh.

‘’Inginnya kami, jalan-jalan ini terang. Supaya wisatawan yang jalan kaki banyak. Kan bisa belanja,’’ kata Wahab, salah satu pedagang jagung bakar dan minuman di Senggigi.

Sebelumnya, PJU-PJU di Senggigi tidak sedikit yang tak berfungsi. Apalagi saat hujan, suasananya mengkhawatirkan. Tentu tak nyaman bagi pengunjung. Harapannya, PJU – PJU yang ada dibenahi. Dan tiang-tiang listrik yang ada dipasangkan PJU.

PJU di kawasan Senggigi yang tidak berfungsi

Hal senada disampaikan Kepala Desa Batulayar Muhammad Taufiq. Menurutnya, banyaknya PJU yang tidak berfungsi dari Desa Batulayar hingga Senggigi, dikeluhkan pengguna jalan, termasuk wisatawan. Ia mengaku, tidak semua PJU di kawasan Senggigi menyala, sebagian katanya mati. Sebagian juga belum dipasangkan PJU.

Sangat tidak layak menurutnya, jika akses pariwisata tidak terang benderang. Paling tidak, lanjutnya, terdapat PJU dari gapura perbatasan dengan Kota Mataram hingga KLU. Selama ini, keluhan masyarakat terkait tidak ada lampu penerang menyebabkan potensi kecelakaan lalu lintas. Bila penerangan minim, cahaya lampu kendaraan dari arah berlawanan kerap membuat silau pengendara di depannya.

Di sisi lain, Kepala Desa Senggigi, Muhammad Ilham mengaku sering meminta kabupaten untuk memfasilitasi sarana PJU di akses pariwisata. Tapi tidak mendapat respons positif. Jalan Raya Senggigi tidak semuanya diterangi PJU. “Usulan kami tidak direspons,”akunya beberapa waktu lalu.

Pihaknya sudah bersurat resmi hingga menelepon pihak Pemda untuk menyampaikan persoalan ini, namun tak direspons. Sejauh ini apa yang diusulkan desa, tidak pernah terealisasi, hal ini menyebabkan ia bosan meminta Pemkab untuk menyediakan PJU di jalan raya Senggigi. Menurut Ilham, minimnya penerangan jalan menimbulkan efek tidak bagus bagi wisatawan. ‘’Lampu penerang ini seharusnya menjadi fasilitas yang harus diutamakan,’’ harapnya.

Warga Senggigi, Mastur mengatakan Senggigi sebagai kawasan wisata dunia sebenarnya tidak layak menjadi lokasi wisata, karena kondisi infrastuktur pendukungnya minim. Daerah ini hanya menyetor PAD ke daerah, namun justru kondisi infrastruktur tidak diperhatikan. ‘’Di luar saja megah, tapi coba masuk ke dalam (dusun) di Senggigi kondisi jalannya semua rusak parah,’’ terang Ketua Karang Taruna Senggigi ini.

Menurutnya, banyaknya lampu PJU yang mati sepanjang jalur Senggigi hingga Mangsit sekitar lima kilometer menambah buramnya kondisi infrastruktur di daerah itu. Warga setempat sendiri berharap ada perlakuan khusus dari Pemda karena sebagai daerah penghasil PAD terbesar di Lobar. Karena tidak adanya dana khusus dari Pemda untuk membiayai itu, maka hal ini mendasari warga Senggigi mengusulkan Perdes pungutan hotel yang diambil dari CSR sekitar 10 persen. Karena, sejauh ini CSR hotel tidak disetor ke desa, namun tidak jelas ke mana? Terkait Perdes ini sendiri sudah dikoordinasikan dengan Pemda dan berharap bisa disetujui. (Bulkaini/Heru/Ekbis NTB)