Museum Berperan Pecahkan Persoalan Bangsa melalui Jalur Kebudayaan

 

Aries Zulkarnain 

KEPALA Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam, S.H. M.H., melakukan lawatan ke tokoh budaya Sumbawa, Aries Zulkarnain, pekan kemarin. Dalam kesempatan itu, Aries mengaku prihatin melihat berbagai persoalan pelik yang dihadapi bangsa. “Kualitas hidup bangsa ini terdegradasi seiring lemahnya penghargaan kita pada nilai-nilai budaya luhur,”  ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima.

 Ia menambahkan krisis moral dan disintegrasi merupakan contoh persoalan dimaksud. Praktik amoral seperti korupsi makin kerap menghiasi ruang publik. Padahal dalam sudut pandang budaya itu adalah aib besar.

 Aries juga menjelaskan berbagai konflik antar golongan dapat diredam melalui kesepahaman jika memiliki akar budaya dan ikatan yang sama. “Sejak dulu, masyarakat kita sudah terbiasa hidup rukun berdampingan dalam keberagaman,”  ujarnya.

 Dalam ha ini, pihaknya menegaskan, museum bisa menjadi salah satu episentrum pendidikan budaya. “Koleksi museum bukan sekedar pajangan, ia sarat akan pesan moral. Banyak cerita masa lalu yang secara esensial masih relevan hingga saat ini,” katanya. “Perlu upaya serius memperhatikan keberadaan museum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota” tambahnya.

 Tantangan yang dihadapi, bagaimana membuat koleksi museum lebih menarik sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, menurut Aries, transformasi digital merupakan keniscayaan. “Intinya, buatlah pameran koleksi jadi lebih menarik dan relevan,” tutupnya.

 Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam mengamini pandangan Aries, dengan menyatakan “Visi museum kali ini memang terkait transformasi digital, sehingga diharapkan selain informatif, juga bisa lebih menyenangkan,” ujarnya.

 Pihaknya sekarang ini sedang melakukan berbagai upaya dalam membangun jejaring museum se-NTB. “Kita sedang mendorong pembentukan museum di seluruh kabupaten/kota se-NTB, juga museum komunitas di tingkat desa,” tegasnya.

 Kegiatan tersebut dibingkai dalam tema gerakan ‘Kotaku Museumku, Kampungku Museumku’.

 Selain meningkatkan jumlah museum yang ada, inisiatif ini juga berupaya meningkatkan peranan komunitas dalam membangun serta menghidupkan museum. “Dengan begitu, keberlanjutan dan peran museum bisa lebih terjaga,”  terangnya. (Marham)

Read More

Inspektorat Ingatkan ASN dan Penyelenggara Negara Tidak Terima Parsel

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si

 Mataram (Lombok Atraktif) -

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., mengingatkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara di lingkup Pemprov NTB tidak menerima gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Menurutnya, jika ada yang menerima gratifikasi berupa parsel atau hadiah lainnya, maka wajib dilaporkan pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang sudah ada.

‘’Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 6 tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya tertanggal 30 Maret 2023,’’ ujarnya, Senin 10 April 2023

Diakuinya, hari besar keagamaan atau hari besar lainnya, seperti Lebaran atau Idul Fitri merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Namun, perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Dalam hal ini, pihaknya mengimbau agar ASN atau penyelenggara negara peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Selain itu, tambahnya, pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Termasuk tidak memanfaatkan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. ‘’Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan,bertentangan dengan peraturan atau kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana,’’ tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, berdasarkan pasal 12 b dan pasal 12 c UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jika ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Pihaknya juga mengingatkan, permintaan dana dan atau hadiah sebagai THR mengatasnamakan institusi negara, daerah, organisasi masyarakat, perusahaan dan atau pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Meski demikian, ujarnya, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dan atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan. ‘’Dan melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumen penyerahannya. Selanjutnya unit pengendalian gratifikasi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,’’ terangnya. (Marham)

Read More

Melihat Koleksi Deposit di Perpustakaan, Pusat Referensi Sejarah NTB hingga Terbitan Perdana Koran

Kepala Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Dwi Murtiningrum menunjukkan koleksi koran Suara NTB yang sudah dijilid di Ruang Koleksi Deposit, Senin (26/9/2022) 

Ingin tahu tentang NTB dari dulu hingga sekarang. Ruang Koleksi Deposit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB adalah tempatnya. Di tempat ini para pembaca bisa mengetahui sejarah NTB dan juga budayanya dari dulu hingga sekarang. Bahkan terbitan perdana surat kabar, khususnya Harian Suara NTB ada di tempat ini.

MEMASUKI ruang koleksi deposit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB cukup adem. Suasana hening dan tempat koleksi yang bagus membuat para pengunjung yang pertama kali datang ke tempat ini merasa betah. Meski hanya menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan para pengunjung masih bisa berlama-lama di tempat ini.

Yang namanya ruang koleksi deposit tentunya berisi buku-buku tentang NTB, baik dari sisi sejarahnya, budayanya, tokoh-tokohnya hingga struktur bangunan khas NTB. Tidak heran tempat ini menjadi lokasi favorit bagi mahasiswa tingkat akhir untuk mencari referensi tentang NTB dan sejarahnya. Tidak hanya itu para peneliti baik dari dalam maupun luar NTB juga memanfaatkan ruang koleksi deposit untuk mencari tentang sejarah NTB di masa silam.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., melalui Kepala Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dwi Murtiningrum, S.H., mengakui koleksi yang ada di lokasi ini masih belum lengkap. Namun keberadaan koleksi ini bisa membantu para mahasiswa maupun peneliti yang ingin mempelajari tentang NTB maupun peninggalan yang ada.

“Biasanya setiap hari ada mahasiswa atau peneliti yang datang. Sebelumnya, ada dari mahasiswa Fakultas Teknik Unram yang ingin tahu bagaimana latarbelakang pendirian rumah adat Mbojo. Filosofisnya juga dan semuanya,” ungkapnya menjawab Suara NTB, Senin (26/9/2022).

Tidak hanya itu, banyak peneliti yang datang dari berbagai instansi yang ingin melihat budaya dan tradisi yang ada di NTB. Seperti peresean maupun dokumen terkait merarik kodek atau nikah dini, masakan khas NTB dan lainnya. Termasuk tokoh-tokoh NTB yang berjasa dalam membangun dan NTB di masa lampau.

Meski demikian pihaknya mengakui banyak koleksi yang mesti harus dilengkapi. Terkadang materi bacaan yang dicari oleh para peneliti ataupun mahasiswa tidak menemukan koleksi yang ada di ruang koleksi deposit. Hal ini menjadi mengevaluasi di masa yang akan datang. Termasuk akan melengkapi bahan-bahan sesuai dengan sejarah maupun perkembangan pembangunan di NTB.

Dwi Murtiningrum juga mengakui pihaknya menjilid terbitan terbitan media lokal yang terbit di NTB. Bahkan terbitan harian Suara NTB sejak Maret 2004 hingga sekarang ini masih bisa ditemukan di ruang koleksi deposit.

“Kami menjilid koran -koran yang terbit di NTB. Bahkan, kami terbitkan buku referensi untuk mencari koran-koran yang sudah dijilid,” tambah Mohammad Nor, salah satu pustakawan  yang mendampingi.

Pihaknya selalu melakukan perawatan terhadap koleksi yang ada di ruang deposit. Bagi mereka kebahagiaan yang paling penting adalah ketika pengunjung bisa menemukan koleksi ataupun buku yang tidak ditemukan di tempat lain.

BACA JUGA : Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Gelar Bimtek Pengukuran IPLM dan TGM

Sediakan Informasi pada Anak

Pada bagian lain, Pustakawan pada Perpustakaan dan Kearsipan NTB Hermin Riu menambahkan, pihaknya berusaha memberikan layanan maksimal pada anak-anak.

Dengan menjadikan perpustakaan sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), pihaknya telah menyediakan koleksi sesuai dengan bahan bacaan pada anak.

Dua pustakawan di Ruang Koleksi Deposit sedang melihat koleksi judul buku. 

Bahkan pada Pojok Baca Digital (Pocadi) di Kompleks Islamic Center, pihaknya sudah melengkapinya dengan berbagai macam jenis bahan permainan dan fasilitas yang bisa menggugah semangat anak berkunjung dan betah membaca.  “Kita lengkapi dengan alat permainan edukatif, seperti lego, puzzle, rubiks dan alat edukatif lainnya,” tambahnya.

 Tidak hanya itu, pihaknya juga mempersiapkan wi fi gratis bagi para pengunjung, sehingga mereka selain mendapatkan informasi dari buku koleksi, juga melalui layanan digital. “Namun, kita bimbing anak untuk menggunakan internet sehat. Malahan, banyak anak-anak yang dekat rumahnya dengan Pocadi Islamic Center mengerjakan pekerjaan rumah di Pocadi,” terangnya. (Marham)

Read More

‘’Asinkan’’ NTB, BPKP Dukung Industrialisasi Garam di NTB

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat

Selain melakukan pengawalan terhadap sejumlah program pembangunan strategis yang ada di NTB, seperti pembangunan bendungan, RSUD Provinsi NTB dan juga pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB juga siap mengawal industrialisasi garam di NTB.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat mengakui , jika swasembada garam untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri masih menjadi permasalahan yang belum teratasi. Menurutnya, garam impor masih mendominasi pemenuhan garam nasional, khususnya di sektor industri. 

‘’Perlu upaya masif dan kolaboratif dalam rangka mengatasi permasalahan ini, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha. Provinsi NTB sebagai salah satu produsen garam di Indonesia, memiliki andil besar dalam mendukung upaya tersebut,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa (27/9/2022).

Diakuinya, program industrialisasi garam yang telah diinisiasi oleh Pemprov  NTB sejak tahun 2019 telah menargetkan tercapainya produksi 120.000 ton garam kualitas K1 di tahun 2024. Namun, program industrialisasi garam ini belum berprogres secara signifikan hingga tahun 2022. Dalam hal ini, pihaknya memberikan masukan agar industrialisasi garam ini berjalan secara maksimal. Seperti perlunya penguatan dari berbagai sisi, yakni,  kebijakan, dukungan kelembagaan, dukungan program/kegiatan dan anggaran.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan perbaikan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, penerapan inovasi,  kemitraan,  dukungan permodalan dan monitoring secara periodik.

Adanya upaya masif dan kolaboratif tersebut diharapkan dapat mengakselerasi program industrialisasi garam ini mampu memenuhi kebutuhan garam berkualitas di tingkat regional NTB maupun di tingkat nasional,  sehingga mengurangi ketergantungan akan garam impor.

Dijelaskannya, industri garam merupakan industri yang strategis dan terus berkembang, sehingga permintaan, baik jenis dan penggunaan garam terus meningkat. Khususnya, garam konsumsi dan garam industri. ‘’Garam sebagai bahan pangan merupakan bahan pelengkap dan salah satu sumber gizi yang tidak dapat digantikan oleh produk lainnya, sedangkan sektor industri memanfaatkan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri,’’ terangnya.

Namun pada perkembangannya, tambahnya, produksi garam Provinsi NTB belum mampu memenuhi kebutuhan regional Provinsi NTB dan nasional, utamanya kebutuhan di sektor industri. Hal ini disebabkan garam yang mayoritas masih diproduksi oleh masyarakat (garam rakyat) memiliki kualitas yang rendah.

Dicontohkannya, produksi garam Kabupaten Bima, hanya mampu diserap pasar industri dan konsumsi sebesar 10% saja. Garam yang dibutuhkan pasar industri dan konsumsi adalah garam dengan kualitas 1 (K1) dengan tingkat NaCl antara 95% - 98%. Sedangkan garam NTB lebih dominan memiliki kadar NaCl di bawah 90% atau masuk dalam kategori kualitas dua dan tiga (K2/K3).

Lokasi tambak garam di Kabupaten Bima yang mesti mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah. Jika tambak garam di NTB dikelola secara serius, bisa menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional

Menurutnya, dari hasil peninjauan lapangan, ada beberapa kendala yang terjadi dalam industrialisasi garam di  NTB. Pertama, pemda belum memiliki kebijakan yang jelas dan lengkap mengatur program industrialisasi garam. Selain itu, program/kegiatan perangkat daerah belum mendukung pengembangan Industrialisasi garam. Termasuk adanya ekonomi biaya tinggi dalam rantai distribusi dan pemasaran produk garam.

Kendala lain, kualitas garam, terutama di Kabupaten Bima belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Akibat pemerintah Ddaerah belum optimal dalam memasarkan produk garam. Pemerintah daerah, tambahnya, perlu memperhatikan penerapan inovasi teknologi peningkatan kualitas produksi garam, karena penerapan inovasi ini berjalan lambat. Selain itu, kerjasama kemitraan antara kelompok usaha garam rakyat dengan BUMD belum terjalin optimal dan dukungan sarana dan prasarana.

‘’Begitu juga, kelompok usaha garam belum mampu mengakses pembiayaan perbankan/non perbankan. Termasuk monitoring capaian kinerja industrialisasi garam di Provinsi NTB belum dilakukan,’’ ungkapnya.

Terkait hal ini, ada beberapa rekomendasi yang diberikan pihaknya agar NTB menjadi daerah penyangga garam nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang jelas dan lengkap. Selain itu, kebijakan ini harus mendapat dukungan dari perangkat daerah dan juga memangkas rantai distribusi dan membangun sistem pemasaran.

‘’Pemerintah daerah juga mesti melakukan peningkatan kualitas garam produksi. Dan juga menerapkan inovasi dan dukungan sarana prasarana. Hal yang paling penting adalah menjalin kerjasama kemitraan dan membuka arus serta monitoring kinerja program industrialisasi garam,’’ sarannya.

Selain itu, peran pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait sangat penting dalam mendukung keberhasilan industrialisasi garam di Provinsi NTB. Dalam hal ini, tata niaga garam yang baik melalui penurunan kuota impor garam yang disesuaikan dengan jumlah produksi garam nasional, dukungan konektivitas dan aksesibilitas bagi produk garam NTB untuk pasar nasional. Termasuk, pembangunan industri-industri yang membutuhkan bahan baku garam di Provinsi NTB akan meningkatkan daya saing produk garam NTB.

‘’Selain itu, dukungan anggaran dari Kementerian terkait bagi terwujudnya Kawasan Ekonomi (KE) Garam yang terintegrasi di Provinsi NTB menjadi salah satu kunci terwujudnya industrialisasi Ggaram di Provinsi NTB dan menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional,’’ harapnya. (Marham)

Read More

Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Gelar Bimtek Pengukuran IPLM dan TGM

Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Dr. Upriyadi, S.S., M.Hum

PERPUSTAKAAN Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengukuran TGM dan IPLM Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, dari hari Kamis 22 September sampai hari Jumat, 23 September 2022.

Bimtek ini diikuti perwakilan perpustakaan kabupaten/kota se NTB dan beberapa peserta dari luar daerah di Indonesia, yakni dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo. Hadir juga perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.

Bimtek ini dibuka langsung Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si, juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Dr. Upriyadi, S.S., M.Hum., mewakili Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Dr. Adin Bondar, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Dr. Upriyadi, Adin Bondar menegaskan, jika pemerintah terus berupaya untuk membangun kegemaran membaca dan budaya literasi masyarakat. Hal ini sejalan  dengan Agenda Pembangunan Nasional, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan kegiatan prioritas yakni Revolusi Mental dan Kebudayaan, yang salah satu kegiatannya adalah Penguatan Budaya Literasi.

Menurutnya, budaya literasi menjadi hal yang fundamental, melalui literasi akan terwujud masyarakat berpengetahuan yang inovatif, kreatif dan berkarakter. Untuk itu, literasi perlu terus didorong agar masyarakat Indonesia berkualitas dalam hidupnya dan berakhir dengan kesejahteraan. Penguasaan literasi yang mumpuni akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual yang semakin hari semakin smart dan inter-connectivity.

Selain itu, ujarnya, penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat dengan sasaran strategis pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).

Upriyadi mengakui budaya literasi menjadi hal yang fundamental.  Alasannya, melalui literasi akan terwujud masyarakat berpengetahuan yang inovatif, kreatif, dan berkarakter. Untuk itu literasi perlu terus didorong agar masyarakat berkualitas dalam hidupnya dan berakhir dengan kesejahteraan.

Pihaknya juga mengingatkan agar perpustakaan itu tidak hanya fokus untuk mencerdaskan tetapi bagaimana memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Artinya melalui perpustakaan masyarakat bisa mendapatkan referensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik.

Namun kesejahteraan masyarakat itu, tambahnya, tidak melulu pada masalah ekonomi tetapi bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan pelajaran untuk hidup sehat atau sembuh dari penyakit yang dideritanya. Hal ini tentu saja diperoleh oleh masyarakat melalui bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan.

Untuk itu pihak yang mengharapkan melalui bimtek pengukuran TGM dan IPLM Provinsi NTB, tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang bisa membuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan bidang perpustakaan menjadi lebih akurat hasilnya maupun dalam penyajian data.

Upriyadi menambahkan IPLM adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara variabel komponen pembentuk indeks dari unsur pembangun literasi masyarakat dengan jumlah penduduk atau lokus setempat. Adapun variabel komponen pembentuk indeks dari unsur pembentuk literasi masyarakat terdiri dari 7 komponen. Pertama, Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi,  Ketercukupan Tenaga Perpustakaan,  Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP,  Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan.

Sementara TGM adalah sikap ketertarikan seseorang pada kegiatan membaca dari berbagai media yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu.  Tingkat Kegemaran Membaca memiliki 5  dimensi yang dapat diukur. Lima dimensi tersebut, yakni frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet.

Untuk itu, ujarnya, bimtek ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari pembinaan dan koordinasi dengan semua jenis perpustakaan Indonesia. Dengan terciptanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan menjadi lebih akurat hasilnya maupun dalam penyajian data.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., mengharapkan bimtek IPLM dan TGM ini bisa tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan melalui pengukuran IKK bidang perpustakaan lebih akurat. Harapannya nanti dapat menjadi bagian dalam memberikan formulasi kebijakan dan strategis dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Indonesia.

Yiyit—sapaan akrabnya, menyebut, IPLM NTB tahun 2019 berada pada peringkat 14 dengan indeks 13,89. Hasil IPLM tahun 2021 , provinsi NTB berada di urutan 10 dengan indeks  17,66. Sementara untuk TGM, tahun 2021, Provinsi NTB meraih nilai 56,41 atau berada di peringkat 28. Pihaknya juga mengharapkan ada TGM untuk kabupaten kota. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat yang ada di Kabupaten atau kota yang ada di NTB. (MARHAM - ANGGOTA TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN PROVINSI NTB)

 

 

Read More

Layani Rute Lombok -Singapura, Pemprov NTB akan Surati Kemenhub dan Kemenparekraf Keluarkan Izin Scoot Air

 

SEBAGAI salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, keberadaan objek wisata andalan di NTB, khususnya Pulau Lombok belum didukung sepenuhnya oleh banyak penerbangan langsung. Apalagi mahalnya harga tiket pesawat sekarang ini membuat orang untuk berpikir bepergian ke satu daerah.

Begitu juga ke NTB, semenjak Covid-19 mewabah banyak maskapai menghentikan rute penerbangan langsung, baik dalam dan luar negeri ke Lombok. Bahkan, banyak juga di antara maskapai ini yang memangkas rute penerbangan akibat biaya yang membengkak. Salah satu rute penerbangan yang selama ini memiliki potensi besar adalah Singapura -Lombok. Sayangnya, untuk sementara rute ini masih belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk dibuka.

Untuk itu, Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., pihaknya sudah menyiapkan surat ke pemerintah pusat agar rute Lombok -Singapura bisa dibuka lagi.

“Sekarang ini kami akan mengajukan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar rute Lombok -Singapura bisa mendapatkan izin. Salah satu maskapai yang sudah bicara dengan kami adalah Scoot Air,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (8 September 2022).

Mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini menyadari sekarang ini, merupakan saat yang sulit bagi maskapai penerbangan nasional. Terlebih dengan kondisi belum pulihnya perekonomian secara nasional yang ditambah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi juga berpengaruh pada minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat.

Selain itu, ungkapnya, dari informasi yang diperolehnya, jika kebijakan pemerintah pusat yang belum mengizinkan maskapai dari luar melayani rute penerbangan ke beberapa bandara di Indonesia, termasuk ke NTB, karena ingin memberikan kesempatan kepada maskapai nasional untuk bangkit. Meski di satu sisi, dampak dari kebijakan ini harga tiket pesawat mahal dan berpengaruh terhadap pengguna jasa transportasi udara.

“Sekarang pemerintah membatasi bendera luar masuk Indonesia. Aturan ini dari Kementerian Perhubungan, karena maskapai Indonesia yang bendera merah putih perlu diselamatkan,” ungkapnya.

Sementara Scoot Air ini, ujarnya, adalah maskapai yang berbendera Singapura, sehingga pihaknya sangat mengharapkan Kementerian Perhubungan bisa memberikan izin maskapai ini melayani rute Lombok -Singapura.

Untuk itu, tambahnya, Pemprov NTB sudah menyiapkan surat yang akan dikirim langsung ke Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar permintaan dari NTB ini bisa disetujui. “Suratnya sudah kita siapkan dan kita kirim ke Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya. (Marham)

Read More

Dinas Perhubungan NTB Siapkan Skenario Transportasi WSBK 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NTB H. LALU MOH. FAOZAL

DINAS Perhubungan NTB sedang menyiapkan  transportasi menghadapi event World Superbike (WSBK) tanggal 11 hingga 13 November 2022 di Pertamina Mandalika Itnternational Circuit Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perhubungan NTB H. Lalu Moh. Faozal menegaskan kesiapannya. Seperti apa skenario pengangkutan penumpang itu masih harus melakukan pembahasan dengan beberapa pihak terkait, seperti Polda NTB, ITDC dan lainnya.

Meski demikian, ujarnya, pola transportasi yang disiapkan tidak seperti saat WSBK tahun 2021 lalu dan juga MotoGP bulan Maret 2022 lalu. Menurutnya, akan ada perubahan transportasi penonton, sehingga pelayanan transportasi saat WSBK lebih baik dari event sebelumnya.

Sekarang ini, pihaknya masih menunggu berapa jumlah penonton atau tiket yang tersedia yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Setelah itu ada, barulah pihaknya bersama stakeholder akan merumuskan dan melakukan simulasi terkait rute bus yang akan mengangkut penonton.

Tidak hanya itu, dalam melayani penonton WSBK juga lokasi parkir yang ada akan diperluas atau ditambah, sehingga tidak ada lagi keluhan atau permasalahan yang muncul saat pelaksanaan.

“WSBK kita sudah punya skenarionya. Nanti pada saatnya setelah kita tahu detailnya dari pihak penyelenggara, maka kita buat skenario lalin (lalu lintas)-nya,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dalam pertemuan dengan jajaran Direksi PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Rabu (7/9/2022) sore memberikan atensi kepada ITDC untuk lebih fokus pada perhelatan WSBK.

“Kami ingin acaranya sukses, media coverage-nya bagus, menurut saya fokus aja di situ dulu,” pesan Gubernur.

Menurut Bang Zul – sapaan akrabnya, sebagai penyelenggara WSBK, perusahaan asuhan BUMN ini kurang terlihat hasilnya me-manage kegiatan WSBK. Harapannya WSBK tahun ini bisa lebih ramai dan meriah dari tahun kemarin. “Kami ingin sesuatu yang direspon masyarakat dengan baik, penonton ramai, bukan sekedar laporan bisnis dan keuangan tapi ada intrinsic value,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ari Respati, Direktur Utama ITDC yang baru, menjelaskan ketika dia menerima proyek WSBK ini sudah berjalan 90% maka pembenahan SDM saat ini otomatis akan berdampak pada evaluasi struktur dan postur tubuh dari perusahaan.

Selain itu, tambahnya, antara ITDC dan MGPA (Mandalika Grand Prix Association) ada internal diskusi yang baru selesai, sehingga berdampak kemana-mana. Terlepas dari luka finansial yang lama, tetap target untuk WSBK sukses tidak bisa ditawar.  (Marham)

Read More

Pengiriman Pesanan Kopi ke Korea Selatan dari NTB Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2022

Kepala Dinas Perdagangan NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., 

NTB merupakan salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Bahkan, saat kopi NTB dipamerkan dalam sebuah pameran kopi yang bertema Coffex Istanbul tahun 2021 lalu, permintaan kopi NTB cukup besar. Meski demikian, pemenuhan permintaan kopi ini tidak bisa dilakukan sekaligus, tapi secara bertahap.

Kepala Dinas Perdagangan NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., menjelaskan, jika sebelumnya, dilakukan ekspor vanili Ke Amerika Serikat, akhir Agustus ini ekspor kopi ke Korea Selatan akan dilakukan. ‘’Tetapi tentu kan namanya apa permintaan by order itu bertahap, karena kita akan kalkulasikan itu di akhir tahun dan pengirimannya per bulan. Misalkan, jumlah 400 ton ekspor kopi ini dalam durasi waktu Agustus hingga Desember,’’ ujarnya, Senin, 22 Agustus 2022.

Diakuinya, NTB memiliki komoditas dan produk, terutama ekonomi kreatif yang bisa dijadikan salah satu potensi. Apalagi di beberapa negara, seperti Turki memiliki segmen pasar yang cukup besar. Dalam hal ini, ujarnya, jenis kerajinan seperti home decoration memiliki pangsa pasar yang cukup besar, terutama di Eropa. Beda halnya dengan makanan dan minuman masih ada pengetatan .

Menurutnya, bahan makanan dari luar Eropa sulit masuk, karena ada standarisasi yang ditetapkan oleh negara penerima. Selain itu, beberapa negara menambah standarisasi masuknya barang impor yang berbahan makanan dan minuman. Untuk itu, pihaknya melihat peluang masuknya bahan kerajinan cukup besar, sehingga akan terus digiatkan.

Mengenai target ekspor non tambang dari NTB ke beberapa negara pemesan, Fathurrahman mengaku masih kecil. Ekspor di NTB masih didominasi ekspor tambang sebesar 98 persen, sementara non tambang sekitar 0,02 persen, sehingga perlu digiatkan. Target ekspor non tambang ini akan terus ditingkatkan. Apalagi dengan terbentuknya tim percepatan ekspor setidaknya akan memacu kinerja masalah ekspor non tambang dari NTB.

‘’Dari tahun 2020, dari 8,7 juta US Dolar dan di tahun 2021, 9,6 juta US Dolar. Sementara tahun 2022, baru sampai bulan Mei dan baru beberapa yang sudah diekspor, termasuk vanili yang ke Amerika Serikat,’’ ujarnya. (Marham)

Read More