-
Nanggu, Sudak dan Kedis, Tiga Gili Nan Memesona di Sekotong Lombok Barat
Pemandangan alam di tiga gili di Sekotong yang begitu memesona.
-
Tiga Ribu Dulang Warnai Pesona Budaya Desa Pengadangan Lombok Timur
Sebanyak 3.000 dulang tengah diarak (betetulak) dari empat arah dalam Pesona Budaya II Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lotim, Rabu (30/10/2019)
-
Usaha Masker, Yang Untung Selama Pandemi Corona
Seorang penjahit di Rumah Produksi Sasambo Bumi Gora Lombok Barat sedang membuat masker berbahan baku kain).
-
Sabut Kelapa Desa Korleko Lombok Timur Diekspor ke Cina
Sabut kelapa dari Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur yang dijadikan coco fiber untuk bahan baku pembuatan jok mobil dan diekspor ke Cina .
-
Gubernur dan Wagub Serah Terima Jabatan dengan TGB dan H. Muh.Amin
Serah terima jabatan dari mantan Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (21/9/2018).
Sunday, 11 June 2023
Desa Wisata Ende, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Lombok Tengah Tujuan Berwisata
Desa wisata ini menjadi tujuan berkunjung dari anak-anak
sekolah yang menggelar perpisahan setelah selesai mengikuti ujian sekolah.
Mereka ingin tahu seperti apa desa, rumah adat dan juga peninggalan dari nenek
moyang di masa yang lampau.
Salah satu sekolah yang menggelar perpisahan bagi anak
didiknya dengan menguji desa wisata Ende adalah SDN 10 Mataram. Rombongan guru,
murid dan beberapa orang tua murid melihat secara langsung bagaimana kondisi
desa wisata Ende yang selama ini ada di buku pelajaran sekolah.
Di bawah koordinasi gurunya, anak-anak berinteraksi dengan
ketua ataupun masyarakat yang ada di desa wisata Ende. Mereka melihat
peninggalan rumah-rumah adat yang masih kental dengan nuansa tradisionalnya.
Bangunan rumah masih menggunakan kayu, berdinding pagar
beratap ilalang dan berlantaikan tanah. Bahkan pada waktu tertentu, lantai
tanah dibersihkan dengan menggunakan kotoran sapi yang ada di kawasan wisata
Ende.
Para pengunjung juga disajikan dengan pementasan peresean
oleh pemuda ataupun masyarakat yang ada di desa wisata tersebut. Selesai
pementasan, para pengunjung akan memberikan uang saweran yang tidak ditentukan
jumlahnya. Bahkan khusus di kalangan pelajar berapapun jumlah uang saweran
tidak dipermasalahkan, yang penting para pelajar memahami tentang peninggalan
nenek moyang suku Sasak.
“Kalau wisatawan mancanegara, biasanya kalau memberikan
saweran di atas Rp 50 ribu. Tapi kalau anak-anak sekolah, biasanya uang saweran
sebesar Rp 10 ribu. Atau berapa ikhlasnya,” ujar tokoh adat Desa Wisata Sasak
Ende Papuq Lenik didampingi salah satu pemandu wisata yang ada di tempat itu.
Selain itu, para pengunjung juga dipersilakan untuk mencoba
menjadi pepadu peresean. Sebagaimana pepadu profesional, mereka harus bertarung
adu kemampuan dengan lawannya, meski hanya diperbolehkan memukul perisai saja.
Mereka tetap mempertahankan adat maupun tradisi yang sudah
menjadi peninggalan leluhur. Rumah-rumah maupun fasilitas yang ada di tempat
tersebut tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Hal ini, ujarnya, yang menarik
kunjungan wisatawan ke desa wisata Ende.
Salah satu orang tua murid,
Baiq Ika mengaku cukup menikmati kunjungan ke desa wisata ini. Adanya
kunjungan ke desa wisata ini, ujarnya, menjadi bahan pengetahuan bagi anak-anak
mengenai sejarah masa lalu. Termasuk para orang tua murid yang belum pernah
datang ke desa wisata Ende ataupun lainnya. (ham)
Dorong Digitalisasi Manuskrip, Museum Negeri NTB Bangun Kerjasama dengan Perpusnas RI
Thursday, 25 May 2023
Pertama di Dunia, Minta RT Diganti, Warga di Monjok Kota Mataram Gelar Referendum
Referendum mengganti Ketua RT di Lingkungan Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 21 Mei 2023. |
MERASA tidak puas dengan kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga (RT), warga RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar referendum untuk menurunkan Ketua RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan Drs. Syahril, M.Pd. Referendum mengganti kepengurusan RT ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia.
Referendum difasilitasi Kelurahan Monjok digelar dua kali. Referendum pertama digelar tanggal 7 Mei 2023 di Masjid Mutiara Islam yang berada di kompleks perumahan Griya Panda Mutiara. Warga diberikan dua opsi, Lanjut atau Berhenti untuk kepengurusan RT di kompleks tersebut. Waktu itu, suaranya berimbang, yakni 29 suara.
Dalam menyalurkan suaranya, warga didatangi ke rumah masing-masing oleh petugas Linmas Kelurahan Monjok yang membawa potongan kertas, bolpoint dan kaleng kecil sebagai tempat menaruh kertas yang sudah ditulis. Warga yang sudah selesai menyalurkan hak pilihnya kemudian memasukkan kertas ke kaleng tersebut.
Setelah melalui proses perhitungan di halaman Masjid Mutiara Islam dan disaksikan pengurus RT dan juga warga yang menghendaki perombakan kepengurusan RT, maka yang memilih RT tetap bertugas sampai akhir masa jabatannya sebanyak 29 suara. Begitu juga warga yang menghendaki pengurus RT berhenti mengumpulkan suara yang sama, yakni 29 suara.
Akhirnya, pihak kelurahan setelah menerima aspirasi dari warga yang menghendaki dilakukan kepengurusan RT meminta dilakukan referendum ulang. Pihak kelurahan pun menyetujui dilakukan referendum ulang dua minggu kemudian, yakni tanggal 21 Mei 2023. Pada kesempatan ini kedua belah pihak menyepakati apapun hasil pada referendum kedua akan diterima dengan lapang dada. Termasuk siap melakukan islah satu sama lain.
Dari hasil referendum ulang yang digelar Minggu, tanggal 21 Mei 2023, warga yang menyalurkan suara langsung menyalurkan aspirasinya di halaman Masjid Mutiara Islam. Beda dengan sebelumnya, warga didatangi petugas Linmas dan petugas dari Lingkungan dan Kelurahan. Dengan tetap difasilitasi pihak Lingkungan dan Kelurahan, warga menyalurkan hak suaranya sejak pukul 8.30 WITA hingga pukul 9.30 WITA atau setelah semua warga menggunakan hak pilihnya. Opsi pemilihan masih seperti sebelumnya, yakni RT Lanjut atau RT Berhenti.
Warga yang belum menggunakan hak pilihnya didatangi petugas agar segera menggunakan hak pilihnya, sehingga proses penghitungan cepat dilakukan. Setelah melalui proses perhitungan yang transparan dan langsung di hadapan kedua kubu, diperoleh hasil yang memilih kepengurusan RT berlanjut sebanyak 36 orang, kepengurusan RT berhenti 24 orang dan abstain 1 orang dengan jumlah pemilih 61 warga. Itu artinya, kepengurusan RT 06 di bawah kepengurusan Drs. Syahril, MPd., masih akan tetap berlanjut sampai masa akhir jabatan.
Kepala Lingkungan Monjok Perluasan H. Sanusi Rifaini, pada kesempatan tersebut, menegaskan, jika warga yang memilih kepengurusan RT Berlanjut lebih banyak dibandingkan dengan warga yang memilih kepengurusan RT Berhenti. Untuk itu, pihaknya mengingatkan pada warga melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Menurutnya, hasil ini merupakan kemenangan bersama, sehingga tidak perlu lagi kasus yang terjadi seperti sekarang ini.
Diakuinya, sebagai kepala lingkungan banyak hal yang diurus. Untuk itu, dengan selesainya pelaksanaan referendum di RT 06 ini tidak ada lagi kasus-kasus serupa terulang kembali. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pada pengurus RT agar mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Termasuk menjalin kembali hubungan yang lebih baik dengan semua masyarakat.
Begitu juga harapan semua warga yang meminta agar pihak RT rutin melakukan pertemuan dengan warga, sehingga rasa persaudaraan yang sebelumnya retak kembali terajut.
Ditanya terkait penggunaan kata referendum, Sanusi menegaskan, itu adalah tidak masalah. Menurutnya, referendum adalah warga menyalurkan hak suaranya dalam memilih sesuai dengan pilihannya. Sementara kalau penggunaan kata pemilihan, dinilainya sekarang ini bukan pemilihan, tapi warga memilih apakah kepengurusan RT tetap berlanjut atau berhenti.
Menanggapi hal ini, Ketua RT 06 Lingkungan Monjok Perluasan Syahril siap mengevaluasi diri dalam melanjutkan masa tugasnya. Termasuk siap terbuka dalam berbagai hal yang dipersoalkan, baik dari sisi penggunaan anggaran RT dan lainnya. (HAM)
Friday, 14 April 2023
Kementerian Kelautan dan Perikanan Batal Bangun Kawasan Terintegrasi Budidaya Udang di Sumbawa
Potensi udang Sumbawa. |
Sumbawa Besar (Lombok Atraktif) -
Rencana Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk membangun kawasan terintegrasi budidaya udang (shrimp estate) di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa bernilai triliunan rupiah terindikasi batal. Padahal, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa sudah progresif mempersiapkan lahannya. Disayangkan, proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ini tak terlaksana.
Jumat, (18/3/2022) lalu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)
Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) mengunjungi lokasi pembangunan percontohan kawasan budidaya
udang terintegrasi atau dikenal dengan shrimp
estate di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Kunjungan Menteri KKP
ini didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan jajaran pimpinan daerah
di Kabupaten Sumbawa.
Pada kesempatan tersebut telah dilakukan kesepakatan bersama
masyarakat untuk pemanfaatan lahannya sebagai lokasi pembangunan tambak udang
terintegasi seluas 528 hektar. Saat itu, pembangunan konstruksi dijanjikan
dimulai pada pertengahan tahun 2022 dengan biaya mencapai Rp2,25 triliun.
Pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi ini sebagai
upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budidaya
udang vaname serta untuk mendukung tercapainya target produksi udang nasional.
Waktu itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menjamin dalam
proses pembangunannya tidak akan menggunakan cara-cara yang merusak lingkungan.
Pembangunan kawasan tambak akan dilengkapi dengan IPAL dan tandon, serta tidak
ada mangrove yang ditebang.
Adanya dukungan semua
pihak mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha hingga
kementerian/lembaga lain sangat penting untuk terlaksananya pembangunan
percontohan tambak udang terintegrasi di Sumbawa. Namun, kini janji Menteri KKP
merealisasikan pembangunan kawasan terintegrasi budidaya udang hanya tinggal
janji.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi
NTB, Muslim, ST.,M.Si, mengatakan, kemungkinan karena faktor ada syarat yang
dinilai tidak terpenuhi, sehingga realisasi kawasan terintegrasi budidaya udang
ini tidak jadi dibangun.
Sementara di satu sisi, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa sudah
mempersiapkan lahannya. Demikian juga
masyarakat sekitar kawasan yang akan dijadikan lokasi kawasan juga sudah mendukung secara maksimal.
Dari 1.000 hektar lahan yang dipersiapkan, 500 hektar
menurutnya, sudah clear and clean.
Lahan ini terdiri dari lahan aset pemerintah. Dan lahan masyarakat. Muslim
menyayangkan proyek strategis nasional yang sepenuhnya di bawah kendali
Bappenas ini tidak terlaksana. Karena informasi yang diterima pusat terkait
kesiapan pemerintah daerah.
“Seharusnya sumber informasi yang digunakan sebagai rujukan
tidak saja dari funding-nya. Harus
dilihat dulu kesiapan di bawah seperti apa. Tapi karena ini menggunakan dana
pinjaman dari luar negeri, dia punya syarat kualifikasi tersendiri,” ujarnya.
PILAH UDANG - Sejumlah pekerja sedang memilah udang yang baru dipanen di kawasan terintegrasi budidaya udang (shrimp estate) di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. |
Sebagaimana diketahui, KKP rencananya akan membangun kawasan budidaya udang terintegrasi. Dari budidaya, hingga pengolahan hasil dalam satu kawasan. Untuk tahap awal membangun kawasan ini, anggarannya mencapai Rp2,2 triliun. Jika shrimp estate ini direalisasikan, NTB akan menjadi salah satu kawasan budidaya dan produksi udang terbesar di Indonesia. Bahkan hasil produksinya bisa diekspor.
Muslim mengatakan, hasil koordinasi terakhir dengan KKP,
sebagai kompensasi tidak dibangunnya kawasan tambak udang terintegrasi ini,
pemerintah pusat akan membangun jaringan irigasi yang modern untuk kawasan
tambak di Moyo Hilir. ‘’BWS (Balai Wilayah Sungai) yang akan membangun jaringan
irigasi tambak ini. Tahun ini sudah dilaksanakan,’’ jelasnya.
Dengan pembangunan jaringan irigasi tambak ini, diharapkan
akan mendukung tata kelola budidaya tambak udang yang lebih baik di Moyo Utara,
sehingga produksi udang juga bisa dioptimalkan.
Kendati demikian, pemerintah daerah masih terus mengupayakan
kawasan ini bisa diwujudkan, karena dampaknya sangat besar terhadap
perekonomian daerah, serapan tenaga kerja, dan perputaran uang.
‘’Tapi kita juga mengapresiasi pemerintah pusat. Setidaknya
ada kompensasi dalam bentuk pembangunan jaringan irigasi tambak bagi masyarakat
di wilayah yang rencananya akan digunakan sebagai kawasan shrimp estate,’’ ungkapnya.
Tiga Besar Daerah
Pengekspor Udang
Sebelumnya, Kepala Dislutkan NTB Muslim menyebut
produktivitas udang NTB masih sangat bagus dan kualitas yang terjaga. Bahkan
jika bicara ekspor, daerah ini masuk dalam tiga besar daerah pengekspor udang
di Indonesia.
Potensi ekspor udang di NTB mencapai 180 ribu ton seperti
yang terlihat di data ekspor tahun 2022 kemarin. Udang NTB dikirim ke sejumlah
negara dengan konsumsi ikan dan udang yang tinggi seperti Amerika Serikat,
Puerto Rico dan sejumlah negara lainnya.
“Kita ini masih masuk tiga besar ekspor udang di Indonesia.
Potensinya 180 ribu ton lebih yang sudah jalan ekspornya di tahun 2022. Apalagi
di 2023 ini lebih banyak lagi. Ekspor ada yang lewat Surabaya, Denpasar dan
lainnya karena kita belum bisa ekspor mandiri,” katanya.
Muslim mengatakan, meski rencana program kawasan
terintegrasi budidaya udang ini di NTB belum ada tindaklanjut dari pemerintah
pusat, sesungguhnya kegiatan investasi budidaya udang di NTB dari kalangan
swasta cukup besar. Usaha budidaya yang dilakukan pelaku usaha ini sifatnya
padat modal dan telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi
perekonomian.
Muslim menjelaskan, yang penting dipenuhi oleh pelaku usaha
itu adalah penguatan sertifikasi CBIB atau cara budi daya ikan yang baik.
Karena syarat dalam ketentuan yang baru untuk kelayakan berusaha itu adalah
sertifikat cara budidaya ikan yang baik yang keluarkan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah
ekspor komoditas ikan dan udang yang dihasilkan NTB pada Bulan Januari 2023
sebesar 785.310 dolar Amerika dan Bulan Februari sebesar 233.175 dolar Amerika.
Setiap bulan, jumlah ekspor komoditas ini memang fluktuatif, namun angkanya
cukup besar.
Secara umum, kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang
terbesar pada Bulan Februari 2023 adalah barang galian/tambang non migas
sebesar US$ 165.832.056 (98,99 persen). Kemudian perhiasan / permata sebesar
US$ 403.621 (0,24 persen), buah-buahan sebesar US$ 369.007 (0,22 persen),
garam, belerang, kapur sebesar US$ 326.456 (0,19 persen), ikan dan udang
sebesar US$ 233.175 (0,14 persen), serta kopi, teh, rempah-rempah sebesar US$
197.336 (0,12 persen).
Negara tujuan ekspor kelompok komoditas Barang
Galian/Tambang Non Migas pada Bulan Februari 2023 adalah Jepang, India, dan
lain-lain. Untuk ekspor kelompok komoditas Perhiasan/ Permata ditujukan ke
Jepang, Hongkong, dan lain-lain. Sedangkan ekspor Kelompok Buahbuahan ditujukan
ke Vietnam dan Uni Emirat Arab. Kelompok komoditas Garam, Belerang,Kapur
ditujukan ke China, Vietnam, Thailand, dan Korea Selatan. Sementara kelompok
komoditas Ikan dan Udang ditujukan ke Amerika Serikat, Puerto Rico, dan
lain-lain. (Ekbis NTB)
Museum Berperan Pecahkan Persoalan Bangsa melalui Jalur Kebudayaan
Aries Zulkarnain |
Monday, 10 April 2023
Inspektorat Ingatkan ASN dan Penyelenggara Negara Tidak Terima Parsel
Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si |
Mataram (Lombok Atraktif) -
Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., mengingatkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara di lingkup Pemprov NTB tidak menerima gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Menurutnya, jika ada yang menerima gratifikasi berupa parsel atau hadiah lainnya, maka wajib dilaporkan pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang sudah ada.
‘’Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 6 tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya tertanggal 30 Maret 2023,’’ ujarnya, Senin 10 April 2023
Diakuinya, hari besar keagamaan atau hari besar lainnya, seperti Lebaran atau Idul Fitri merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Namun, perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Dalam hal ini, pihaknya mengimbau agar ASN atau penyelenggara negara peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, tambahnya, pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Termasuk tidak memanfaatkan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. ‘’Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan,bertentangan dengan peraturan atau kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana,’’ tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, berdasarkan pasal 12 b dan pasal 12 c UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jika ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
Pihaknya juga mengingatkan, permintaan dana dan atau hadiah sebagai THR mengatasnamakan institusi negara, daerah, organisasi masyarakat, perusahaan dan atau pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
Meski demikian, ujarnya, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dan atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan. ‘’Dan melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumen penyerahannya. Selanjutnya unit pengendalian gratifikasi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,’’ terangnya. (Marham)
Wednesday, 28 September 2022
Melihat Koleksi Deposit di Perpustakaan, Pusat Referensi Sejarah NTB hingga Terbitan Perdana Koran
Ingin tahu tentang NTB dari dulu hingga sekarang. Ruang Koleksi Deposit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB adalah tempatnya. Di tempat ini para pembaca bisa mengetahui sejarah NTB dan juga budayanya dari dulu hingga sekarang. Bahkan terbitan perdana surat kabar, khususnya Harian Suara NTB ada di tempat ini.
MEMASUKI ruang koleksi deposit pada Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan NTB cukup adem. Suasana hening dan tempat koleksi yang bagus
membuat para pengunjung yang pertama kali datang ke tempat ini merasa betah. Meski
hanya menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan para pengunjung masih
bisa berlama-lama di tempat ini.
Yang namanya ruang koleksi deposit tentunya
berisi buku-buku tentang NTB, baik dari sisi sejarahnya, budayanya, tokoh-tokohnya
hingga struktur bangunan khas NTB. Tidak heran tempat ini menjadi lokasi
favorit bagi mahasiswa tingkat akhir untuk mencari referensi tentang NTB dan
sejarahnya. Tidak hanya itu para peneliti baik dari dalam maupun luar NTB juga
memanfaatkan ruang koleksi deposit untuk mencari tentang sejarah NTB di masa
silam.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs.
Tri Budiprayitno, M.Si., melalui Kepala Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan
Pustaka Dwi Murtiningrum, S.H., mengakui koleksi yang ada di lokasi ini masih belum
lengkap. Namun keberadaan koleksi ini bisa membantu para mahasiswa maupun
peneliti yang ingin mempelajari tentang NTB maupun peninggalan yang ada.
“Biasanya setiap hari ada mahasiswa atau
peneliti yang datang. Sebelumnya, ada dari mahasiswa Fakultas Teknik Unram yang
ingin tahu bagaimana latarbelakang pendirian rumah adat Mbojo. Filosofisnya
juga dan semuanya,” ungkapnya menjawab Suara
NTB, Senin (26/9/2022).
Tidak hanya itu, banyak peneliti yang datang
dari berbagai instansi yang ingin melihat budaya dan tradisi yang ada di NTB.
Seperti peresean maupun dokumen terkait merarik kodek atau nikah dini, masakan
khas NTB dan lainnya. Termasuk tokoh-tokoh NTB yang berjasa dalam membangun dan
NTB di masa lampau.
Meski demikian pihaknya mengakui banyak
koleksi yang mesti harus dilengkapi. Terkadang materi bacaan yang dicari oleh
para peneliti ataupun mahasiswa tidak menemukan koleksi yang ada di ruang
koleksi deposit. Hal ini menjadi mengevaluasi di masa yang akan datang.
Termasuk akan melengkapi bahan-bahan sesuai dengan sejarah maupun perkembangan
pembangunan di NTB.
Dwi Murtiningrum juga mengakui pihaknya
menjilid terbitan terbitan media lokal yang terbit di NTB. Bahkan terbitan
harian Suara NTB sejak Maret 2004 hingga sekarang ini masih bisa ditemukan di
ruang koleksi deposit.
“Kami menjilid koran -koran yang terbit di
NTB. Bahkan, kami terbitkan buku referensi untuk mencari koran-koran yang sudah
dijilid,” tambah Mohammad Nor, salah satu pustakawan yang mendampingi.
Pihaknya selalu melakukan perawatan terhadap
koleksi yang ada di ruang deposit. Bagi mereka kebahagiaan yang paling penting
adalah ketika pengunjung bisa menemukan koleksi ataupun buku yang tidak
ditemukan di tempat lain.
BACA JUGA : Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Gelar Bimtek Pengukuran IPLM dan TGM
Sediakan
Informasi pada Anak
Pada bagian lain, Pustakawan pada Perpustakaan
dan Kearsipan NTB Hermin Riu menambahkan, pihaknya berusaha memberikan layanan
maksimal pada anak-anak.
Dengan menjadikan perpustakaan sebagai Pusat
Informasi Sahabat Anak (PISA), pihaknya telah menyediakan koleksi sesuai dengan
bahan bacaan pada anak.
Dua pustakawan di Ruang Koleksi Deposit sedang melihat koleksi judul buku. |
Tidak
hanya itu, pihaknya juga mempersiapkan wi fi gratis bagi para pengunjung,
sehingga mereka selain mendapatkan informasi dari buku koleksi, juga melalui
layanan digital. “Namun, kita bimbing anak untuk menggunakan internet sehat.
Malahan, banyak anak-anak yang dekat rumahnya dengan Pocadi Islamic Center
mengerjakan pekerjaan rumah di Pocadi,” terangnya. (Marham)