Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar H. L. Winengan, |
Minimnya anggaran pembiayaan untuk penerangan jalan umum (PJU) membuat Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lombok Barat (Lobar) harus berpikir panjang. Dana pembiayaan PJU di Lobar tahun 2015 hanya Rp 6,3 miliar. Dalam sebulan, jumlah tagihan PJU yang harus dibayar ke PLN di atas Rp 1 miliar lebih. Sementara dana yang tersisa sampai bulan April ini. Itu artinya, pada bulan Mei mendatang, Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar tidak memiliki dana pembayaran.
Adanya kondisi ini membuat Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar H. L. Winengan, SP, tidak ingin terus terbebani utang dari PJU. Untuk itu, pihaknya terpaksa meminta PT. PLN memadamkan PJU di beberapa ruas jalan nasional dan provinsi. Salah satunya di kawasan wisata Senggigi.
"Dana kami hanya sampai April. Pada awal Mei nanti, kami akan minta PLN mematikan PJU yang menuju wilayah Senggigi," tegas Winengan di Kantor Gubernur NTB, Selasa (7/4/2015).
Menurutnya, rencana memadamkan PJU di sepanjang jalan nasional dan provinsi itu sebagai salah satu bentuk upaya mencari perhatian dari provinsi agar ikut bertanggung jawab. Alasan melibatkan provinsi, karena jalan-jalan yang dipasang PJU tersebut merupakan jalan nasional dan provinsi. Titik-titik jalan inilah, lanjutnya, yang banyak menghabiskan dana untuk pembayaran PJU, sehingga melibatkan provinsi harus dilakukan.
Pihaknya berharap adanya rencana pemadaman PJU di beberapa jalur, khususnya Senggigi mendapat respons dari pemerintah provinsi. Apalagi jalur provinsi merupakan kawasan pariwisata unggulan NTB dan perlu ditangani bersama.
"Paling tidak setelah dipadamkan, pembayaran PJU bisa juga ditanggung pihak provinsi. Tapi, kalau kami sendiri (Lobar, red) hanya bisa sampai April ini," ungkap mantan Ketua KNPI NTB ini. (*)
0 komentar:
Post a Comment