 |
| Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Wirajaya Kusuma |
Pemprov NTB ingin memberdayakan sebanyak mungkin pelaku industri
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memproduksi masker. Pemprov NTB
membutuhkan hampir 1 juta masker untuk dibagi-bagi secara bertahap, sampai
bulan Juli 2020 ini. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan ini, Pemprov NTB melibatkan sebanyak mungkin
mereka yang terampil di bidang konveksi (menjahit).
“Kita sudah mengumpulkan 43 penjahit sampai kemarin. Target
kita sebanyak 100 penjahit untuk memproduksi masker,” kata Kepala Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Wirajaya Kusuma, Minggu (12/4/2020).
Pemprov NTB membuka kesempatan kepada siapapun yang memiliki
kemampuan menjahit untuk terlibat. Pada tahap awal, Pemprov NTB akan membagikan
sebanyak 315.000 lembar masker. Saat ini proses produksi terus dilakukan.
Masker yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan, minimal lapis dua. “Di tengahnya dibuat seperti kantong untuk
memasukkan tisu,” ujarnya.
Sementara ini, pengadaan bahan dilakukan sendiri oleh UMKM.
Setelah jadi, masker-masker tersebut diserahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM
untuk dibayar. Sesuai harga yang disepakati. Seperti diektahui, semua sektor
ekonomi terdampak wabah Covid-19 ini.
Kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur berinisiatif
memberikan peluang kepada penjahit untuk tetap eksis. Melalui program pengadaan
masker. “Dampak Covid ini ke semua
sektor. Kita coba mereka berikan ruang para penjahit untuk bisa tetap berusaha
dengan membuat masker ini, di tengah kelesuan ekonomi mereka bisa tetap
berusaha dan berproduksi supaya mereka bisa menghasilkan,” ujarnya.
Untuk pengadaan masker ini, potensi kendala yang dihadapi
adalah ketersediaan bahan baku. Kain, maupun karet. Mengingat, pengadaan masker
juga dilakukan secara nasional. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB pekan
kemarin mengumpulkan puluhan produsen masker. Salah satu isu yang disampaikan
adalah kenaikan harga karet masker. Sebelumnya, harganya Rp20.000/rol, saat ini
menjadi Rp80.000/rol.
Karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM NTB mengharapkan peran Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan untuk mengawasi kemungkinan permainan harga para penyedia bahan baku ini. “Jangan sampai ada aksi mengambil keuntungan yang berlebihan, di saat masyarakat susah,” ujarnya. (Bulkaini/Ekbis NTB)
0 komentar:
Post a Comment