Gubernur NTB Doktor Zul Minta Petugas Museum Harus Jadi Pujangga Besar

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah didampingi Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati berada di Museum NTB

Museum adalah tempat menziarahi masa lalu masa sekarang dan refleksi masa depan, pesan besar museum terkait keindahan besar NTB ini belum sampai ke masyarakat apalagi ke pemerintah pusat, minimal bisa sampai ke para kepala sekolah, sehingga dapat mengajak anak-anak didiknya mengunjungi museum.

Demikian ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah saat mengunjungi Museum Negeri Nusa Tenggara yang beralamat di Jalan Panji Tilar Negara No.6 Kota Mataram, Kamis (20/12/2018).

Dalam tour singkat keliling museum yang didampingi oleh Ketua TP. PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati ini, Dr. Zul menyampaikan bahwa petugas museum harus bisa menjadi pujangga besar,  sekaligus entertain yang baik, bisa menceritakan dan membuat masyarakat mengetahui sejarah lebih jelas dibandingkan dengan membaca buku.

Saat itu, Dr. Zul juga berdialog langsung dengan pimpinan dan  pengurus museum mengenai kendala dalam peningkatan kunjungan museum pasca bencana gempa yang mengalami penurunan, dari target  kunjungan museum tahun 2018 dengan 72 juta kunjungan  sampai November  kemarin baru mencapai 32 juta kunjungan.

Museum ke-11 yang dibangun pada masa orde baru ini merupakan salah satu museum yang mewakili 3 etnis sekaligus, yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo. Kedepannya? Dr. Zul berharap museum tidak hanya menampilkan 3 etnis asli NTB, tapi dapat menjadi Replika Indonesia di mata wisatawan dan menjadi salah satu destinasi wisata.

Kepala Museum Negeri Zubair Muslim menyampaikan, pasca gempa koleksi yang ditampilkan museum hanya 10 persen, akibat kerusakan yang berat gedung auditorium sehingga tidak memenuhi syarat. "Tempat koleksi roboh karena gempa, sementara menitip koleksi di ruang kontemporer " ujar Zubair.

Gubernur NTB Doktor Zul dan Ketua TP PKK Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah lihat koleksi Museum NTB

Staf museum Hubertus yang diberi kesempatan berdialog langsung dengan orang nomor satu NTB itu, menyampaikan harapannya agar  Museum Negeri NTB yang kecil tapi indah ini dapat dilengkapi fasilitas penunjang lain, salah satunya toilet yang bertaraf internasional, mengingat banyaknya kunjungan petugas museum dari daerah lain yang melakukan studi banding ke Museum Negeri NTB ini.

Koleksi museum yang beragam dapat menjadi sarana edukasi yang baik bagi masyarakat NTB, di antaranya koleksi Manuskrip Angling Darma hingga  silsilah kesultanan Bima, ada juga Takepan Babad Suwung yang ditulis dengan aksara Sasak dengan bahasa Jawa Madya. Ingin tahu lebih banyak lagi, Ayo Ke Museum!! (Humas NTB)

Read More

Alfamart Klaim Lakukan Pembinaan pada Warung Sekitar

Corporate Communication Alfamart Ame Dwi Pramesti 

SALAH satu ritel modern berjaringan yang banyak mendirikan gerai di desa-desa adalah Alfamart. Pertambahan gerai milik perusahaan ini cukup banyak terlihat beberapa tahun terakhir. Jajaran manajemen Alfamart mengklaim, mereka ingin tetap tumbuh dan berkembang bersama pedagang tradisional yang mereka bina.

Corporate Communication Alfamart Ame Dwi Pramesti kepada Ekbis NTB mengatakan, mereka memiliki program Outlet Binaan Alfamart (OBA) serta program Pelatihan Manajemen Ritel Modern yang menyasar para pedagang tradisional binaan Alfamart di wilayah sekitar.

Menurutnya, setiap toko memiliki warung binaan yang dijadikan member SSP.  Warung binaan ini jika berbelanja menggunakan kartu tersebut mereka akan mendapat diskon khusus. “ Pesan, tinggal antar tanpa harus datang ke toko,” kata Ame. Sampai saat ini jumlah OBA yang ada di NTB sebanyak 2.500 warung yang tersebar di sejumlah kabupaten kota.

Baca JUGA : Minimarket dan Tantangan Ekonomi Desa

Pedagang binaan tersebut juga mendapatkan konsultasi gratis terkait display barang, rak di toko, pemilihan item barang sesuai tren belanja masyarakat, hingga manajemen cash flow. “Tak hanya itu, secara berkala mereka kami undang di pelatihan manajemen ritel modern untuk update pengetahuan tentang manajemen ritel modern,” tambahnya lagi.

Ia mengatakan, sejumlah toko Alfamart di wilayah kabupaten juga sudah melakukan kerja sama dengan UKM lokal untuk menjual produk UKM. Produk yang masuk ke toko Alfamart bersifat gratis dengan catatan bahwa produk yang dipasok tersebut merupakan rekomendasi dari Disperindag setempat.

Namun persentase produk yang masuk ke rak gerai Alfamart tidak disebutkan dengan alasan masing-masing kabupaten memiliki jumlah produk yang berbeda-beda. Kebijakan ini juga memiliki kendala berupa suplai barang dari UMKM ke Alfamart yang tidak kontinyu.

Apakah ke depannya, Alfamart akan menambah jumlah gerainya di daerah-daerah yang belum tersentuh ritel modern? Menurut Ame, kebijakan mendirikan ritel modern sangat tergantung dari regulasi pemerintah kabupaten/kota. Misalnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan Dompu belum ada gerai Alfamart, karena di dua kabupaten tersebut belum memiliki regulasi yang membolehkan pendirian ritel modern berjaringan.  “ Di sana belum ada regulasinya. Kalau sudah ada kepastian payung hukum, kita akan jalan,” katanya.(Faris/Ekbis NTB)

Read More

Minimarket dan Tantangan Ekonomi Desa di Pulau Lombok

Kondisi warung yang berada di depan ritel modern di Batulayar Lombok Barat. Banyak warung di sekitar ritel modern merasakan dampak dari keberadaan ritel modern. 

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengungkap persoalan ekonomi kerakyatan di desa di dalam keterancaman. Menjamurnya minimarket memicu tergerusnya wirausaha kecil. Minimarket, atau lumrah disebut ritel modern dalam beberapa tahun terakhir masuk ke NTB. mula-mula, keberadaannya hanya dijumpai di kota-kota. Pelan tapi pasti, jumlahnya kian banyak. Dan menggerogoti ceruk pasar hingga ke desa-desa.

TENTU ia tak masuk begitu saja. ada campur tangan pemerintah daerah hingga minimarket dengan jaringan ritel yang menggurita ini tiba-tiba saja jumlahnya terus membengkak. Dan seolah tak lagi kenal tempat. Asal ada peluang, ritel-ritel modern terus merangsek.

Sangat tak bisa dibayangkan makin terjepitnya pedagang-pedagang kecil. Ritel modern ini secara terbuka dipertemukan pada medan tarung head to head dengan pedagang-pedagang kecil. Bagaimana mungkin? Jaringan bisnis dengan pemodal raksasa ini dapat ditaklukkan oleh pedagang-pedagang tradisional yang modalnya hanya kacangan?

Malam Minggu biasanya jalur Mataram menuju utara ke Senggigi akan terasa berbeda. Jejeran pedagang-pedagang kecil sederhana di jalur kiri kanan menuju objek wisata legendaris di Lombok Barat ini cukup banyak.

Ada perbedaaan yang mencolok, antara ritel modern dan kios-kios kecil yang ada di sepanjang jalan. Kios-kios milik pedagang tradisional hanya disiram cahaya lampu remang-remang. Di bagian lain, ritel modern nampak gemerlap. Terang benderang.  Secara alam bawah sadar, rasa ingin berbelanja kita tentu lebih tertuju kepada ritel-ritel modern yang dikemas mencuri perhatian itu. Rasanya lebih mantap berbelanja di sana.

Di sebuah warung kecil di Dusun Duduk, Batulayar Lombok Barat, terdapat sebuah warung yang beroperasi dekat ritel modern yang terlihat mentereng.  Dalam jangka waktu beberapa lama, tak satupun pembeli datang menghampiri warung ini. Padahal di warung sederhana ini, aneka makanan cemilan disediakan atau rokok. Di tambah di depannya bahan bakar kendaraan eceran.

Di seberang jalan, ritel modern nampak tak sepi kunjungan. Dari yang jalan kaki, menggunakan kendaraan roda dua, hingga kendaraan-kendaraan pribadi. Mereka terhenti, lalu masuk dan keluar menenteng bawaan.

Nurhayati – sang pemilik warung kesal ditanya sebegitu bertolakbelakang keadaannya. Sejak hadirnya ritel modern itu, praktis jualannya tak lagi seperti dulu. Hasil berjualan seadanya. Yang laku hanyalah rokok bijian, di tambah bensin eceran, itupun kalau sehari terjual tak lebih dari lima botol. Bahkan terkadang laku hanya sebotol bensin.

“Sebelum ini ada, malam Minggu kita bisa jualan sampai di atas jam 12. Ada saja pembeli masuk. Sekarang jangan harap. Betul-betul sepi,” ujarnya kecewa.

Ritel modern di wilayah Lombok Barat

Telah enam tahun ia jualan di pinggir jalan ini. Hadirnya ritel modern di seberang jalan praktis telah mengubah keadaannya. Ia kehilangan pasar. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Nurhayati berusaha serabutan. Dua anaknya harus dihidupi, dan hidup terus berlanjut.

Minimarket itu menurutnya tiba-tiba saja beroperasi. Tanpa pemeritahuan, kendati telah dipertanyakan oleh pedagang-pedagang kecil di sekitarnya. Tak ada daya, meski para pedagang pinggiran jalan ini menolak keras hadirnya minimarket itu. “Mau bagaimana lagi. Kita terima saja, karena sudah telanjur diizinkan buka,” ujarnya.

Ia dan beberapa pedagang kecil di sekitarnya juga nyaris tak mendapat manfaat. Untuk membeli barang isian kiosnyapun, Nurhayati tak membeli dengan pola kemitraan. Bahkan cenderung harga jual barangnya lebih mahal ketimbang ditempat ia biasa mendapatkannya.

BACA JUGA : Alfamart Klaim Lakukan Pembinaan pada Pedagang Sekitar

Senggigi masihlah dihitung desa. Pusat wisata pantai ini harusnya menjadi tempat empuk pedagang-pedagang kecil mencari nafkah. Sayangnya, tidak demikian. Minimarket di bawah satu brand menjamur. Menjaring uang-uang belanja recehan wisatawan di sana.

Berbalik haluan menuju pulang. Melintasi jalan-jalan desa di Gunung Sari. Desa-desa penyangga Senggigi ini rupanya dikawal ketat pemodalnya. Minimarket juga menjamur. Antara yang satu dengan yang lain jaraknya sangat dekat.  Beberapa pemilik kios turut resah. Mereka kalah saing. Tapi ada dayanya, tangan pemerintah daerah membuat mereka tak kuasa menolak persaingan berat itu.  

Sementara di Jalan Ade Irma Suryani Mataram. Banyak warung atau usaha kecil harus bersaing untuk mendapatkan pembeli, baik sesama pemilik warung atau dengan usaha berskala besar. Sebagian pedagang memilih menjual produk tradisional dan tidak dijual di ritel modern, seperti sayur mayur, lauk pauk yang sudah jadi, es kelapa, sate, nasi bungkus dan lainnya.

Sejumlah pedagang menyadari, kalau mereka berjualan seperti yang dijual di tempat yang bagus, barang mereka tidak akan laku. Apalagi, harga antara pedagang kecil dan di ritel modern ada perbedaan cukup  signifikan. Namun, banyak di antara pedagang kecil yang tetap berjualan beberapa produk yang dibutuhkan, seperti rokok, mi instan, manisan dan makanan ringan lainnya.

Di lain pihak, Kepala BPS Provinsi NTB, hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang diselenggarakan telah mengungkap  tantangan besar ekonomi kerakyatan di desa.Hasil Podes menunjukkan, desa dengan keberadaan minimarket pada keadaan tahun 2014 – 2018 mengalami peningkatan sebesar 49 persen. Atau dari sebanyak 197 desa, menjadi 293 desa yang menjadi jaringan pasarnya.

“Saya sudah sampaikan juga ke Bu Wagub, karena minimarket ini sudah ada. Tinggal, bagaimana caranya agar minimarket ini bisa menjual produk-produk lokal,” ujarnya.

Pendataan Podes dilaksanakan tiga kali dalam 10 tahun. Tahun 2018 ini, Podes dilaksanakan pada Mei secara sensus melibatkan kepala desa, lurah atau setingkat di bawahnya. Suntono, menggambarkan secara umum, berdasarkan hasil Podes 2018di Provinsi NTB tercatat 1.143 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 995 desa, 145 kelurahan dan 3 UPT.  Podes juga mencatat sebanyak 117 kecamatan dan 10 kabupaten/kota. (Bulkaini/Ekbis NTB)

Read More

Didampingi Puluhan Pengusaha, Kepala Dinas Pariwisata Selangor Tandatangani Kerjasama dengan NTB

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah menandatangani MoU dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Peradaban Malaysia dan Warisan, Negara Bagian Selangor, Malaysia, Datuk Abdul Rashid Asari di Hotel Novotel, Kuta Lombok Tengah  Senin (17/12/2018).

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Investasi Komoditas Potensial dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Peradaban Malaysia dan Warisan, Negara Bagian Selangor, Malaysia, Datuk Abdul Rashid Asari di Hotel Novotel, Kuta Lombok Tengah  Senin (17/12/2018) ini.

MoU ini adalah tindak lanjut atau kunjungan balasan setelah kunjungan kerja sejumlah kepala dinas/ OPD Pemprov NTB  ke Selangor awal November 2018, sebagai upaya untuk membangun kerja sama Sister Province (Provinsi Kembar) antara NTB dengan Negeri Selangor ataupun Sister City antara Mataram dengan Shah Alam (ibukota negara bagian Selangor).

BACA JUGA : Promosi Pariwisata, BPPD NTB Sasar Malaysia

Dalam kunjungan balasan ke NTB kali ini, Datuk Abdul Rashid ditemani puluhan pengusaha Selangor, yang tertarik mengembangkan bisnisnya ke NTB.

Wagub NTB Sitti Rohmi mengundang para tamu untuk tidak ragu berinvestasi di Lombok dan Sumbawa, terutama di bidang Pariwisata dan Agroindustri di bidang pabrik olahan. "Untuk diketahui tuan-tuan dan puan-puan semua, NTB itu terdiri dari dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa. Keduanya memiliki potensi pariwisata dan industri yang sama besarnya. Mulai dari wisata pantai/ laut, gunung hingga desa wisata dengan beragam seni budaya. Anda-anda semua bisa mengembangkan bisnis dan investasi perhotelan ataupun restoran dan lainnya, dengan kemudahan-kemudahan yang kita fasilitasi. Apalagi NTB juga salah satu daerah perintis Halal Tourism, yang Insya Allah cocok dengan para pelancong dari Malaysia. Dengan kesamaan mayoritas penduduk yang beragama Islam, kita bisa bekerja sama mengembangkan segmen pariwisata itu bersama-sama," ungkap Wagub dalam sambutannya.

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah tukar cenderamata dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Peradaban Malaysia dan Warisan, Negara Bagian Selangor, Malaysia, Datuk Abdul Rashid Asari di Hotel Novotel, Kuta Lombok Tengah  Senin (17/12/2018).

Menurut Wagub, pertemuan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika untuk menunjukkan keseriusan Pemprov NTB dalam mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi para investor. Sementara untuk agroindustri dan pengolahan, Wagub menyatakan potensi-potensi pertanian, peternakan dan perikanan di Lombok maupun Sumbawa sangat terbuka bagi para pengusaha Selangor. Misalnya kerja sama ekspor seperti beras dan jagung misalnya, dan jika perlu investasi pembangunan pabrik-pabrik atau mesin olahan hasil komoditi pertanian unggulan NTB.

Sementara dalam kerja sama Sister Province, menurut Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub Sitti Rohmi, NTB bisa belajar banyak dari Selangor. Salah satunya adalah bahwa Shah Alam sebagai ibukota provinsi Selangor mampu mencapai angka Pendapatan Nasional Produk Domestik Bruto (GDP) tertinggi di Malaysia pada 2016 dan 2017, adalah sesuatu yang bisa dipelajari.

Bagi Datuk Abdul Rashid Asari, dirinya dan para pengusaha merasa cukup terkesan dengan kesiapan KEK Mandalika saat diajak berkeliling sebelum penandatanganan MoU digelar. "Keindahan pantai-pantai yang ada di Kuta ini sangat "seronok", sedap dan indah dipandang. Mirip-miriplah dengan pantai Nusa Jaya di Negeri Johor Malaysia. Selepas pelawatan ini, saya pasti akan meyakinkan para usahawan (pengusaha) Negeri Selangor untuk mau menanamkan modal di NTB ini. Apalagi NTB dan Selangor juga punya kesamaan memiliki beragam seni dan budaya, serta tentunya wisata pantai-pantai yang indah. Begitu juga di bidang industri pertanian, perikanan, pengolahan maupun lainnya yang sesuai antara NTB dengan Malaysia," papar Datuk Abdul Rashid.

BACA JUGA : Wisatawan Asal Malaysia Timur Puji Lombok

Abdul Rashid juga menyatakan industri permesinan serta pabrik pengolahan hasil komoditas pertanian maupun perikanan juga menjadi sektor yang siap dijajaki. Sementara dalam kerja sama di bidang non-ekonomi, NTB dan Selangor juga akan bekerja sama di sektor pendidikan. Terutama beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi NTB ke sejumlah universitas ternama di Malaysia, salah satunya di Negara Bagian Selangor. Rencananya, Pemprov NTB akan mengirimkan 500 hingga 1000 mahasiswa untuk melanjutkan studi sarjana maupun pascasarjana di Malaysia.

Sedangkan kerja sama jangka pendek dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB, adalah penggunaan teknologi rumah tahan gempa RISBA (Rumah Instan Baja) yang juga dikembangkan di Malaysia. Tentunya yang memenuhi standarisasi dan sertifikasi yang disyaratkan oleh Kementerian PUPR RI. Langkah awal kerja sama di bidang pengembangan RISBA adalah kunjungan sebagian pengusaha RISBA asal Selangor ke STIP (Science Techno & Industrial Park) Banyumulek Mataram, sebagai langkah penjajakan kesesuaian spesifikasi dan standarisasi produk. (Humas NTB)

Read More

Tenun Khas Mbojo Produksi Monta Baru Kecamatan Lambu Bima

Aktivitas kerajinan tenun di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang berharap sentuhan Dekranasda NTB

Kerajinan tenun khas Suku Mbojo berharap mendapat sentuhan langsung dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB. Sebab saat ini, industri rumah tangga ini berusaha terus bertahan di tengah berkembangnya industri tekstil. Untungnya, ciri khas tradisional tetap menjadi daya tarik konsumen.

Salah satu pusat kerajinan tenun songket Mbojo yang bertahan hingga kini ada di Desa Monta  Baru Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.  Ibu rumah tangga di sana membentuk kelompok kerajinan dan perorangan. Hari- hari mereka sibuk dengan perangkat menenun.

Harapan mendapat dukungan dari Dekranasda itu disampaikan Ketua Kelompok Perajin Tenun Melati Bima, Sriwati. ‘’Karena di kerajinan tenun ini kami mencari nafkah. Kami mendapat penghasilan lumayan, daripada menganggur,” kata Sriwati di Mataram, Selasa (11/12/2018).

BACA JUGA :  Renda Motif Tenun Asal Bima yang Sudah Go International

Industri rumahan itu begitu hidup. Ibu-ibu rumah tangga di sana, diungkapkannya saban hari sibuk dengan aktivitas menenun. Hampir tidak ada yang memilih pekerjaan lain karena antusiasmenya pada kerajinan ini, bahkan dijadikan profesi. Kelompok Tenun Melati jumlahnya 12 orang yang rutin setiap hari menenun. Tapi di luar itu, jumlahnya bisa mencapai 160 orang. ‘’Belum lagi di rumah-rumah, setiap hari ada yang sibuk (menenun),’’ ungkapnya.

Tapi  besar harapannya intervensi dari Pemprov NTB melalui Dekranasda agar keberlangsungan industri ini tetap menjadi tumpuan. ‘’Karena terus terang ini butuh modal untuk membeli bahan. Modalnya lumayan. Untuk satu orang anggota kami butuh Rp750.000 untuk beli benang 250 rol.  Dengan 250 rol ini, bisa hasilkan 10 lembar  sarung tenun,’’ kata Sriwati. Sedangkan untuk  harga jual Rp 220.000 per sarung. 

Modal yang dibutuhkan untuk membeli rol benang. “Pengeluaran terbanyak kita dibeli benang ini. Itu saja kebutuhan modalnya. Lumayan berat,” akunya.

Jika pengurus Dekranasda ingin memantau langsung, diundangnya untuk melihat denyut perekonomian dari industri kecil menengah tersebut. Dengan begitu, organisasi yang dipimpin Istri Gubernur NTB itu akan melihat prospek ekonomi dan kreativitas remaja putri sampai ibu-ibu di kampungnya.

Tenun sarung dan songket kerajinan di kampungnya sudah merambah hingga pasar Bali dan Pulau Jawa. Pembeli bahkan datang langsung ke kampung untuk menentukan motif yang diinginkan. Hanya saja, mereka yang datang berasal dari Bima dan Dompu. “Mereka ini pengepul, karena dijual lagi ke pembeli di Bali dan Jawa,” ungkapnya. (Haris Mahtul/Suara NTB)

Read More

Ciptakan Lingkungan Bersih, Hj. Sitti Rohmi Minta Harus Dimulai Lewat Institusi Pendidikan

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah melantik pejabat fungsional lingkup Pemprov NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Kamis (13/12/2018). 

Masalah lingkungan menjadi perhatian utama Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., untuk dituntaskan. Jika lingkungan rusak akan membuat masyarakat was-was, khususnya terhadap kemungkina datangnya bencana. Apalagi musim hujan sudah datang. Untuk itu, wagub menegaskan, jika sekolah sebagai  institusi pendidikan menjadi institusi terdepan dalam menjadikan lingkungan yang bersih dan aman dari bencana.

‘’Harapan sekolah bisa menjadi institusi pendidikan berada terdpan di dalam bagaimana kita mencintai lingkungan. Bagaimana masyarakat NTB bisa peduli pada lingkungan. Saya memandang, bahwa, sekolah menjadi fasiilitator terbaik untuk itu,’’ ujarnya saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional lingkup Pemprov NTB yang terdiri dari terdiri guru ahli pratama, pengawas ketenagakerjaan, polisi pamong praja, pengawas benih, audit dan perencanaan di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/12/2018). Hadir juga dalam pelantikan ini, Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Wagub mencontohkan, sekolah bisa mengajak anak-anak mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Termasuk mengajak bagaimana menjadikan sampah, baik plastik, kertas dan kaleng bisa menjadi uang. Jika selama ini sampah menjadi bencana, ujarnya, tapi kalau diolah, sampah bisa menjadi berkah dengan cara memilahnya dan menjualnya di bank sampah.

Untuk itu, wagub menginginkan ke depan ada bank sampah di setiap desa atau sekolah. Menurutnya, membuat bank sampah tidak susah, asalkan ada kemauan. ‘’Kalau semua sekolah peduli dengan lingkungan, di mana anak-anak bawa sampah ke sekolah dan bisa menjadi duit. Kalau kita didik anak-anak kita, insya Allah pasti akan jalan. Misalnya, sampah organik bisa diolah menjadi pupuk. Pupuk  begitu juga dengan sampah an-organik bisa mendatangkan uang,’’ terangnya.

Menurutnya, segala sesuatu yang dimulai dari pendidikan memiliki dampak jangka panjang pada anak-anak dan lingkungan. Tapi kalau hanya program itu sifatnya sporadis atau hanya sekadarnya saja. Misalnya, Lomba Sekolah Sehat (LSS) yang digelar setiap tahun.

Wagub mengharapkan LSS tidak sampai hanya seremonial belaka. Pada saat dinilai saja sekolah dibersihkan. Padahal, kalau membersihkan sekolah menjadi prioritas sekolah akan membekas pada anak-anak dan bisa menerapkan di lingkungannya. ‘’Kadang-kadang seperti itu. Melakukan sesuatu, karena ada maunya, tapi kesadaran dari hatinya. Kalau ini diterapkan, maka akan masuk di sanubari anak-anak itu sendiri dan diterapkan di keluarga dan masyarakat,’’ ujarnya.

Selain itu, tambahnya, sekolah harus memperhatikan masalah sanitasi. Jangan sampai sekolah yang gedungnya bagus dan mewah, tapi toiletnya kotor dan jorok.  Kondisi ini setidaknya memberikan persepsi, jika pengelola sekolah belum menjadikan masalah kebersihan sekolah dan sanitasi sebagai prioritas.  Sementara di lapangan, banyak sekolah yang berdinding bedek dan hanya berlantai biasa memiliki sanitasi bagus, bersih dan harum.

Wagub melihat masalah kebersihan sekolah atau lingkungan tempat kerja bukan masalah anggaran, bukan masalah duit, tapi mindset orang yang berada di dalamnya.  Untuk itu, tambahnya, masalah kebersihan lingkungan tergantung bagaimana cara orang memahaminya, baik dari diri sendiri, lingkungan rumah hingga lingkungan tempat kerja. Untuk itu, wagub mengharapkan para guru atau pihak sekolah memberikan contoh yang baik untuk mencintai lingkungan agar tetap asri dan nyaman.

Sementara Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Sc., menjelaskan, ada 70 pejabat fungsional yang dilantik. Mereka terdiri dari guru ahli pratama, pengawas ketenagakerjaan, polisi pamong praja, pengawas benih, auditor dan fungsional perencanaan.  Menurutnya, sesuai PP Nomor 11 tahun 2017, jika jabatan fungsional adalah jabatan dan sama dengan jabatan struktural, sehingga harus dilantik. (Marham)

Read More

Mengadu Soal Perizinan, DPMPTSP NTB Siapkan Meja Bundar

Meja bundar tempat pemohon perizinan yang ingin mengadukan soal perizinan di DPMPTSP NTB

DINAS Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon perizinan di daerah ini. Sejumlah sarana dan prasarana disiapkan, seperti layanan tempat pengaduan, tempat antrean, fasilitas kamar kecil, ruang menyusui dan fasilitas lainnya.

Fasilitas-fasilitas inilah yang terus dibenahi oleh DPM-PTSP NTB dalam memberikan pelayanan terbaik pada pemohon perizinan. Sehingga sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Menurut Kepala Bidang Perizinan DPM-PTSP NTB Drs. Syamsul Rizal, fasilitas-fasilitas ini masih terus dilengkapi, agar pemohon perizinan merasa nyaman saat mengurus perizinan.

’’Misalnya, kalau ada yang mau mengadu, kita sudah sediakan meja bundar di depan untuk menyampaikan pengaduannya. Kemudian, ada tempat menyusui dan kamar kecil yang sesuai standar pelayanan publik,’’ terang Syamsul Rizal didampingi Kasi Pelayanan Aplikasi, Siti Jamilah, S.Sos., dan Kasi Fasilitasi Perizinan Nurwahidah, SE., di ruang kerjanya, Selasa (11/12/2018).

BACA JUGA : Mengurus Izin di DPMPTSP NTB Tidak Lagi Dibatasi Jarak dan Waktu

Diakuinya, sarana dan prasarana bagi pemohon perizinan tetap dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, pihak Kejaksaan, Kepolisian,  koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah). Untuk itu, pihaknya terus membenahi sarana dan prasarana agar mampu memberikan pelayanan maksimal dan memuaskan pada pemohon izin.

Sementara terkait masalah pengaduan yang masuk, Syamsul Rizal mengaku belum terlalu banyak. Jika pun ada yang menggunakan tempat pengaduan (meja bundar, red), hanya bagi orang untuk bertanya, terkait upaya menyelesaikan berkas persyaratan yang diinginkan.

Menurutnya, ada satu pengaduan yang masuk langsung ke pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi waktu itu. Namun, pengaduan yang masuk tersebut, terkait ketidakmampuan menyelesaikan proses perizinan dengan cepat sesuai dengan komitmen pihak DPM-PTSP. ‘’Waktu itu ada pemohon yang mengadu ke Bapak Gubernur. Kalau di kami, ketika berkas pelayanan sudah lengkap dan sudah memenuhi komitmen, hari itu sudah selesai. Tapi, permohonan izinnya masuk agak sore hari, jadi tidak bisa selesai. Coba agak pagi, hari itu juga bisa selesai,’’ tegasnya. Meski demikian, pihaknya siap menerima berbagai macam pengaduan agar pelayanan perizinan di DPM-PTSP cepat selesai dan mampu memuaskan pemohon izin. (Marham)

Read More

Mengurus Izin di DPMPTSP NTB Tidak Lagi Terbatas Jarak dan Waktu

NTB Sahabat Investasi

Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., berkomitmen memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Salah satunya ditempuh melalui penciptaan iklim investasi yang terus mendorong minat investor agar bersedia meningkatkan jumlah maupun jenis investasinya. 

Tentunya, investor atau pengusaha yang berminat menanamkan investasinya di NTB menginginkan dalam mengurus izin bisa cepat, transparan dan tidak berbelit-belit. Bahkan, untuk mengantongi izin tidak tergantung waktu dan jarak.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB menjawabnya dengan memberikan pelayanan perizinan yang transparan, cepat, terukur dan sesuai dengan standar pelayanan publik. Inilah yang menjadi tugas Bidang Perizinan, DPM-PTSP NTB di bawah komando Drs. Syamsul Rizal. Ia dan timnya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada calon investor atau pengusaha yang ingin membuka usaha di NTB.

Dalam menjalankan tugasnya, sistem-sistem yang  mampu memangkas birokrasi pelayanan dan non perizinan merupakan salah satu upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik. Bidang Perizinan, berupaya menyelenggarakan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum. Serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan di bidang perizinan.

Suasana pelayanan permohonan perizinan investasi di DPM-PTSP NTB

Kepala Bidang Perizinan, Syamsul Rizal mengaku, pihaknya terus memperbarui proses pelayanan perizinan pada masyarakat atau investor. Pada tahun 2018 ini, DPM-PTSP menggunakan sistem pelayanan online yang terintegrasi. Yakni Online Single Submission (OSS). OSS ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan digunakan oleh DPM-PTSP di seluruh Indonesia, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Sistem ini, ujarnya, baru di-launching pada pertengahan 2018. DPM-PTSP NTB, masih menggunakan hak akses yang difasilitasi oleh lembaga OSS dalam memberikan pelayanan perizinan pada masyarakat. Ke depannya berdasarkan PP 24 tentang Pelayanan Terintegrasi Secara Online ini, DPM-PTSP NTB harus mengintegrasikan dengan sistem yang ada di DPM-PTSP sendiri.

‘’Seperti pertanahan di sektoral yang punya perizinan tersendiri kita integrasikan dengan OSS.  Kita berkordinasi dengan Diskominfo rencananya akan menggunakan aplikasi yang kita bangun sendiri, yakni SIPEPADU (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu). Di PP sudah diatur, bahwa daerah bebas menggunakan aplikasi apa saja untuk mengintegrasikannya,’’ terangnya, Selasa (11/12/2018).

Prosedur pelayanan perizinan lewat online di DPMPTSP NTB

Selain itu di tahun 2019 mendatang, tambahnya, dalam memberikan perizinan pada pengusaha atau investor tidak ada lagi tanda tangan manual oleh pimpinan OPD. Artinya, setiap izin yang dikeluarkan akan menggunakan tanda tangan digital. Di mana, nanti pimpinan OPD akan menandatanganinya lewat Android di manapun dia berada. ‘’Di manapun Kadis berada, bisa menandatangani perizinan. Artinya, kalau mengeluarkan izin tidak tergantung waktu dan jarak. Hal ini merupakan salah satu cara mempercepat pelayanan pada pemohon yang datang mengajukan izin,’’ terangnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga tetap memberikan pelayanan secara manual. Artinya pemohon perizinan bisa datang langsung ke DPM-PTSP untuk mengurus izin. Bahkan, izin bisa keluar dengan cepat tidak menunggu lama. Jika semua berkas persyaratan dan komitmen yang harus dipenuhi sudah lengkap. Pelayanan ini sebelum OSS merupakan salah satu program unggulan di DPM-PTSP NTB. Bahkan, saat menggunakan sistem OSS, pelayanan bisa dipercepat.

‘’Kalau hanya sekadar masuknya kita mendaftar NIB, cepat selesai. Tapi kalau untuk pemenuhan komitmen butuh proses. Semuanya ini tergantung izin apa dan komitmen apa yang dipenuhinya,’’ terangnya.

Berdasarkan SOP DPM-PTSP NTB, secara manual tujuh hari perizinan yang diajukan bisa diselesaikan. Bahkan, paling cepat perizinan ada yang bisa selesai 1 jam. Namun, semuanya tergantung berkas yang sudah dinyatakan lengkap dan benar. Artinya, izin yang dikeluarkan tidak ada main mata dengan petugas yang mengurus perizinan. Izin yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kelengkapan berkas dan benar serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal lain yang menjadi penekanan adalah DPM-PTSP tidak mentolerir upaya-upaya mempercepat perizinan. Salah satu contoh, ketika satu pemohon izin yang belum lengkap berkas dan persyaratan dikeluarkan dengan alasan akan dilengkapi segera serta kenal dengan pejabat di DPM-PTSP akan dikeluarkan izinnya. Kasus ini, tidak menjadi alasan pihaknya mengeluarkan perizinan, karena sudah menyalahi ketentuan dan aturan.

Bahkan, ujarnya, setiap orang yang ingin bertemu dengan pejabat di ruang Bidang Perizinan harus sepengetahuan bagian Front Office (FO) dan jelas tujuannya. Hal ini merupakan salah satu upaya memberikan pelayanan perizinan yang transparan, terukur dan akuntabel. Apalagi, pihaknya sudah mempublikasikan berbagai macam bentuk persyaratan, jangka waktu dan prosedurnya sudah lengkap lewat website DPM-PTSP – www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id.

SIPEPADU ETIKA PELAYANAN

Terkait jumlah izin yang dikeluarkan di bidang sektor dari bulan Januari hingga November 2018, di bidang koperasi dan UMKM ada 6 perizinan, kelautan dan perikanan 671 izin, energi dan sumber daya mineral 360 perizinan. Kesehatan, 20 izin, pekerjaan umum 27 perizinan, peternakan 2.565 izin dan perhubungan sebanyak 39 izin. Itu artinya, DPM-PTSP pada tahun 2018 ini, sudah mengeluarkan 3.704 izin. Sementara jenis non izin di bidang sektor sebanyak 54 izin. Jumlah ini terdiri dari izin energi dan sumber daya mineral sebanyak 10 izin, kesehatan 29 izin, sosial, 2 izin dan perhubungan 7 izin.

SIPEPADU

SIPEPADU (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu)  adalah  sistem  elektronik  pelayanan  perizinan  dan  nonperizinan  yang  terintegrasi  antara DPM-PTSP dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB  yang  kewenangan  perizinan dan  nonperizinannya telah dilimpahkan ke DPM-PTSP.

SIPEPADU PELAYANAN ONLINE

SIPEPADU dilaksanakan sebagai implementasi dari komitmen Pemprov NTB untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, sederhana, dan  biaya  murah  bagi  pengguna layanan  jasa  khususnya  terkait  pelayanan  perizinan  dan  nonperizinan  dan  pelayanan informasi penanaman modal (potensi daerah) maupun informasi lainnya.

SIPEPADU bertujuan memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat sederhana, biaya murah, transparan dan akuntabel. Selain itu, integrasi data dan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta informasi publik. (Marham)

Read More