Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat menerima tim kelompok kerja mediasi NTB di ruang kerjanya, Kamis (30/7/2015) |
Kelompok kerja mediasi
bertemu dengan Gubernur NTB Dr. TGH. M Zainul Majdi terkait pendirikan Bale
Mediasi sebagai lembaga mediasi di Provinsi NTB. Pertemuan tesebut di hadiri
oleh Executive Director Indonesian
Institute for Conflict Transformation (IICT) Sri Mamudji dan didampingi
oleh Asisten III Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Lalu
Syafi’i, MM. IICT adalah lembaga yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung
untuk memberikan pelatihan tentang mediasi.
“Mudah-mudahan dengan
dukungan Gubernur NTB, lembaga mediasi yang akan kita dirikan bisa terwujud.
Nantinya Mahkamah Agung akan memberikan pembekalan-pembekalan dalam
mengaplikasikan mediasi, khusunya memberdayakan keramahan adat yang ada,” ujar
Lalu Maryun sebagai perwakilan dari Kelompok Kerja Mediasi NTB saat bertemu di
ruang kerja Gubernur, Kamis (30/7/2015).
Gubernur mengapresiasi kedatangan
Kelompok Kerja Mediasi yang membawa usulan untuk dijadikan Peraturan Gubernur
(Pergub) terkait mendirikan Bale Mediasi. “Pemerintah Provinsi NTB akan segera mem-follow up ke DPR untuk disempurnakan
menjadi Peraturan Daerah (Perda), karena dalam hirarki peraturan Perda yang
paling baik,” ujarnya.
Diharapkan dengan adanya bale mediasi ini masalah yang
ada di masyarakat bisa diselesaikan dengan lebih aman dan nyaman menghadirkan
kepuasan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Mediasi akan membuka banyak ruang
bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk berperan serta dalam menyelesaikan
koflik. “Kami ingin menjadikan NTB sebagai contoh provinsi yang bisa melaksanakan
mediasi melalui bale mediasi dalam menyelesaikan konflik di masyarakat,”
terangnya.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas tentang bale mediasi tetapi juga meminta izin kepada Gubernur untuk menjadikan NTB sebagai tuan rumah konferensi lembaga mediasi se-Asia pasifik pada bulan Februari tahun 2016. Fatahillah selaku ketua pelakasana konferensi menyampaikan kegiatan ini sudah mendapat restu dari kelompok kerja mediasi Mahkamah Agung. “Nantinya kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan dihadiri oleh 13 negara dari Asia Pasifik. Ada tiga Ketua Mahkamah Agung yang akan hadir, yaitu Mahkamah Agung Australia, Papua Nugini, dan Fiji,” urainya
Menanggapi rencana
tersebut, Gubernur merasa terhormat konferensi mediasi se-Asia Pasifik bisa
diselenggarakan di Indonesia pada bulan Februari nanti. “Kami sangat tertarik
dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam
memfasilitasi dan menciptakan kondisi lingkungan yang baik sehingga konferensi
tersebut berjalan dengan baik”, tutupnya. (Humas NTB)
0 komentar:
Post a Comment