Menteri Yohana Susana Yembise Luncurkan Gerakan Kepemimpinan Perempuan di NTB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dan Sekda NTB H. Rosiady Sayuti memukul gendang beleq sebagai tanda peluncuran kampanye stop perkawinan anak di Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB, Rabu (25/7/2018)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA  meluncurkan Gerakan Kepemimpinan Perempuan Mewujudkan SDGs yang responsif gender inklusif dan transformatif serta Peringatan Hari Anak Provinsi NTB dirangkai dengan Kampanye Stop Perkawinan Anak melalui Pendewasaan Usia Perkawinan di Gedung Graha Bhakti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Rabu (25/7/2018).

Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan Deklarasi multipihak dan dokumen rekomendasi hasil konsultasi publik kepemimpinan perempuan dalam pencapaian SDGs oleh Menteri KPP dan PA kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M. Sc, Ph. D mewakili Gubernur NTB mengucapkan terimakasih kepada Menteri KPP dan PA RI karena telah berkenan hadir dan meluncurkan gerakan Kepemimpinan Perempuan  yang responsif gender inklusif dan transformatif dalam rangka menunjang SDGs.

"Saya harap agar peran perempuan dalam pembangunan masyarakat dapat secara nyata meningkat dari sebelumnya. Tentu hal ini akan dapat kita lihat dan rasakan apabila kualitas pendidikan dan derajat kesehatan untuk perempuan juga meningkat," ujarnya.

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise

Dalam sambutannya Sekda juga memaparkan kaitan antara SDGs dan  Program Generasi Emas NTB yang terus digalakkan oleh pemerintah Provinsi NTB. "Kami di NTB telah melaunching program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM sejak dini. Pertama yaitu Generasi Emas NTB 2025 yang tugasnya mengawal calon ibu agar mendapat pendampingan untuk menjamin terpenuhinya sehingga  mampu melahirkan bayi-bayi yang sehat. Selanjutnya pendidikan anak usia dini betul-betul efektif dan berkualitas. Yang ketiga yaitu Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Ketiga hal ini sangat penting karena dapat mendukung terwujudnya peningkatan kualitas SDM terutama pada perempuan", paparnya.

Ketua Panitia, Wakil direktur LPSDM dan Steering Committee Gender Watch, Ririn Hayudiani melaporkan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Institut KAPAL Perempuan, LPSDM dan merupakan bagian dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).

"Kegiatan yang diluncurkan ini merupakan akumulasi dari hasil pembelajaran selama 4,5 tahun yang pembelajarannya diambil dari implementasi strategi penghapusan kemiskinan melalui kepemimpinan perempuan. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikat komitmen dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan kesetaraan gender dan prinsip inklusif terintegrasi dalam 17 tujuan SDGs," ungkapnya. (Humas  KPP dan PA)