Gubernur Zulkieflimansyah Apresiasi Relawan dalam Bantu Korban Bencana Gempa Lombok

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah (tengah), Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Sekda NTB H. Rosiady Sayuti saat rakor penanganan bencana. 

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi positif terhadap kinerja relawan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Government Organization (NGO) dalam membantu warga yang terkena dampak bencana gempa. Menurut gubernur, saat gempa pertama terjadi, relawan dari NTB dan seluruh Indonesia langsung turun tangan membantu korban, termasuk membantu membangun hunian sementara (huntara) hingga hunian tetap (huntap).

Apresiasi gubernur ini disampaikannya saat bertemu relawan dari berbagai NGO di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (16/10/2018).

Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Drs. Tri Budiprayitno, MSi., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. H. Muh. Suruji, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Ir. I Gusti Bagus Sugiharta dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat H. Mashuri tidak membayangkan kalau relawan tidak hadir menolong korban gempa. 

Luasnya dampak gempa yang terjadi, ujarnya, pemerintah tidak akan sanggup sendiri membantu masyarakat yang jadi korban gempa. Hadirnya relawan ini justru sangat membantu pemerintah dalam membantu dan menangani korban gempa, termasuk membangun huntara dengan jumlah yang tidak sedikit.

Untuk itu, gubernur mengharapkan relawan tetap konsen membantu pemerintah menangani korban gempa, terutama membangun huntara bagi korban gempa. Apalagi sebentar lagi musim hujan. Bagi warga yang jadi korban gempa, ujarnya, keberadaan huntara sangat penting, sambil menunggu pembangunan huntap dari pemerintah seperti dijanjikan sebelumnya.

Pada kesempatan itu, Muhammad Alfian dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengaku sudah membangun 1.304 huntara bagi korban gempa, kecuali di Lombok Tengah. Pihaknya akan terus membangun huntara bagi korban gempa di beberapa lokasi yang terdampak. Namun, pihaknya pada kesempatan ini meminta data lokasi pembangunan huntara agar tidak tumpang tindih dengan pembangunan huntara oleh pemerintah atau organisasi lain.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait posisi NTB yang rawan terjadi bencana. Jika sekarang ini, dampak gempa dirasakan warga di bagian utara, tidak menutup kemungkinan NTB bagian selatan juga akan terkena, karena juga rawan bencana. Untuk itu, pemerintah harus intens melakukan sosialisasi ke masyarakat dan tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan dampak yang bisa terjadi.

Hal senada disampaikan Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Universitas Airlangga drh. Wahyu Setiawan, jika pihaknya tetap fokus memberikan pendampingan pada warga yang jadi korban gempa. Sejak gempa pertama tanggal 29 Juli 2018 lalu hingga gempa dengan magnitudo 7,0 pihaknya membantu memberikan pengobatan pada warga yang jadi korban. Bahkan, pihaknya mendatangkan kapal rumah sakit untuk membantu mengobati warga yang terluka akibat gempa. Meski gempa sudah berlalu, ujarnya, pihaknya masih tetap memberikan bantuan, termasuk merintis desa binaan.

Pada bagian lain, Mujahid dari One Care, mengaku di sejumlah pelosok di Lombok Utara masih terdapat warga yang masih membutuhkan perhatian. Mujahid yang mengaku berasal dari Sulawesi Tengah ini menyebut beberapa dusun di Kecamatan Kayangan Kabupaten  Lombok Utara mengharapkan bantuan terpal dan logistik dari pemerintah. Menurutnya, ada salah satu dusun di Desa Pendua yang belum disentuh bantuan oleh pemerintah. ‘’Bahkan, untuk Salat Jumat saja, masih harus di jalan,’’ ungkapnya.

Gubernur juga menerima masukan dari relawan agar beberapa persoalan lapangan segera diperhatikan. Sebagai contoh, masalah perbaikan puskesmas di Kabupaten Lombok Utara yang masih terkendala. Apalagi perbaikan sejumlah puskesmas di daerah ini dikerjakan oleh kontraktor yang sama. Tidak hanya itu, pemerintah harus memperhatikan masalah insentif tenaga kesehatan. Jika sebelumnya guru-guru di daerah bencana mendapat insentif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan harus diberikan. Tenaga kesehatan yang bertugas sejak gempa pertama terjadi hingga sekarang belum mendapat insentif. Bahkan, ada dokter yang pingsan saat bertugas.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Tri Budiprayitno menyebut, jumlah rumah yang rusak berat akibat gempa di NTB mencapai 83.808 unit. Sementara jumlah huntara yang sudah dibangun hingga tanggal 16 Oktober 2018 sebanyak 17.557 unit. Itu artinya, jumlah huntara yang dibutuhkan 66.251 unit lagi. (Marham)