Fauzan Zakaria Sayangkan Pencoretan Dana Hibah BPPD

Ketua BPPD NTB H. Fauzan Zakaria

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, H. Fauzan Zakaria menyayangkan DPRD NTB mencoret dana hibah bagi BPPD NTB di APBD 2019. Meski BPPD NTB bisa menggali dana dari non pemerintah untuk melakukan promosi, Fauzan mengakui dana hibah APBD merupakan amunisi utama melakukan berbagai kegiatan. Apalagi alasan DPRD NTB mencoret dana hibah BPPD dianggapnya belum jelas.

Ketika ditanya alasan pencoretan anggaran karena ada alasan konflik internal seperti dituding pihak DPRD NTB, Fauzan Zakaria membantahnya. Menurutnya, hampir semua organisasi atau lembaga selalu ada dinamika internal. Dalam hal ini, dinamika internal yang terjadi di BPPD adalah hal yang biasa terjadi di instansi lain. Baginya, dinamika internal di BPPD NTB sudah selesai dan sudah tidak ada masalah.

‘’Jadi publik bisa menilai seperti apa yang terjadi. Jadi jangan salah mendiagnosis. Ibarat dokter, kalau salah mendiagnosis akan salah memberikan resep. Dan kalau salah memberikan resep akan salah memberikan obat dan pasiennya bisa berbahaya,’’ ujarnya pada Suara NTB, Jumat (30/11).

Menurutnya, setiap permasalahan ada cara menyelesaikannya yang tepat. Baginya, persoalan internal di BPPD tidak tepat cara penyelesaiannya dengan mengakhiri dana hibah di APBD. Sementara sekarang ini, ujarnya, dinamika atau persoalan internal BPPD sudah tidak ada. ‘’Kalau hari ini ada dinamika, besok tidak ada. Besok ada dinamika, besoknya lagi tidak ada. Jadi itu dinamika kami dalam bekerja dan tupoksi kami dan sangat wajar. Jadi tidak tepat dan substantif, bila peniadaan anggaran di APBD hanya karena dinamika internal,’’ tambahnya.

Sementara terkait salah satu alasan pencoretan dana hibah BPPD, karena dirinya masih menjadi calon anggota legislatif, Fauzan Zakaria tidak mau berkomentar. Dalam hal ini, dirinya sudah membuat pernyataan terbuka tidak akan berkampanye dalam bentuk apapun. 

Baca Juga : Dampak Konflik Berkepanjangan, Banggar Coret Anggaran Hibah BPPD NTB

Untuk itu, pihaknya segera bertemu dengan DPRD NTB untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Apalagi kami sekarang ini pihaknya sedang mempercepat berbagai program untuk mempromosikan pariwisata. Terlebih sekarang ini, pariwisata menjadi salah satu sektor  yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan di daerah ini. Untuk itu, jika anggaran promosinya dihapuskan, sangat berpengaruh pada kemajuan pariwisata.

Meski demikian, ungkapnya, jika dana hibah BPPD NTB di APBD 2019 tetap dicoret tidak akan membuat mati BPPD. BPPD pasti akan mendapat dukungan dan simpati dari publik. Dalam hal ini, BPPD tetap akan melakukan promosi dengan sumberdaya yang ada dengan menggalang dana dari swasta. Namun, pihaknya mengharapkan anggaran pemerintah untuk promosi tetap ada, karena pariwisata merupakan program unggulan pemerintah. Jadi kewajiban daerah untuk memberikan dana promosi, bukan berarti menutup anggaran untuk sumber yang lain. ‘’Kami tidak akan patah semangat melakukan tupoksi kami. Apapun yang terjadi, kami tetap melaksanakan program BPPD NTB sesuai dengan potensi yang ada,’’ ujarnya optimis. (Marham)