Perdamaian, Langkah Menangkal Radikalisme dan Terorisme

Wagub NTB H. Muh Amin, Wakil Ketua MK Anwar Usman saat menghadiri Anti Radikalisme dan Terorisme di Kota Bima

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, menyampaikan pesan perdamaian harus disampaikan kepada masyarakat sebagai salah satu langkah untuk menangkal radikalisme dan terorime.

“Menurut pemahaman kami, radikalisme berawal dari pemahaman agama yang dangkal, disertai dengan kondisi kehidupan sosial yang tidak adil. Maka akan muncul tindakan-tindakan yang merugikan tatanan kehidupan sosial yang ada. Maka pesan-pesan perdamaian harus terus digalakkan,” ungkap Wagub saat Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme di Lapangan Serasuba, Kota Bima, Selasa (19/7/2016).

Kegiatan yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB tersebut dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Konsitusi, Anwar Usman SH MH, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayor Jend. Abdurrahman dan Tokoh Agama Pusat, Prof.Dr. H. Ahmad Thib Raya.

Hadir juga saat itu Walikota Bima, H.M. Qurais, Bupati Bima, Indah Damayanti Putri, Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin, seluruh unsur FKPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan pemuda.

Saat itu, wagub menyampaikan selain menyampaikan pesan perdamaian, seluruh unsur harus mampu membangun tatanan ekonomi yang baik serta menciptakan demokrasi yang utuh. Hal ini menurut wagub mampu melahirkan pemimpin yang peduli pada pembangunan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi beberapa pihak untuk mengacaukan keadaan.

“Pemerintah daerah beserta seluruh unsur akan berupaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Upaya persuasif juga terus dibangun untuk mencari dan menjaring aspirasi yang utuh,” jelas wagub di hadapan ratusan pejabat lingkup Pemprov NTB, Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anwar Usman memberi apresiasi event tersebut serta mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menolak dan menutup akses yang berorientasi pada paham dan aksi terorisme.

Masyarakat juga diminta siap turut serta dalam pencegahan segala paham dan aksi radikalisme di di berbagai daerah, khususnya di Bima. “Paham radikalisme dan terorisme harus disingkirkan. Namun untuk memerangi paham semacam itu sangat dibutuhkan kerja sama semua elemen. Terutama masyarakat harus bantu satu sama lain untuk mencapai keamanan, kemakmuran dan kebersamaan,” tutur Anwar.

Menurut Anwar, deklarasi anti-radikalisme itu merupakan salah satu upaya dan komitmen masyarakat dan pemerintah untuk berjuang bersama mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. “Saya berharap terorisme tidak terjadi di wilayah Bima, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman beraktivitas,” harapnya. (*)