Pemprov NTB Gelar Koordinasi dan Sinergitas Penyuluhan

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin saat memimpin rapat koordinasi penyuluh
di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/10/2014)

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si memimpin Rapat Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (21/10/2014).

Rakor yang juga dihadiri oleh para bupati dan walikota se-NTB, tersebut, dibahas mengenai bagaimana meningkatkan koordinasi
dan sinergitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di NTB serta meningkatkan profesionalitas dan peran penyuluh dalam pendampingan pemberdayaan kelompok.

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur, disampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, terkait masalah penyuluh yang ada di kabupaten/kota di NTB. Beberapa tantangan sektor pertanian, antara lain permasalahan lahan (terkait dengan ketersediaan, laju konversi, kualitas, kecilnya luas garapan, serta status kepemilikan garapan), infrastruktur (khususnya terkait kerusakan dan keterbatasan jaringan irigasi serta sarana trasnportasi pertanian), benih (terkait dengan sistem kelembagaan penyediaan benih), regulasi dan kelembagaan, sumber daya manusia (terkait dengan teknologi, menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian, dan kapasitas tenaga pelayanan pertanian di lapangan yang masih lemah), permodalan (akses petani untuk mendapatkan perkreditan), dan perubahan iklim yang sulit diprediksi.

Tantangan di sektor perikanan, antara lain: kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, rendahnya kualitas SDM dan belum memadainya kegiatan penyuluhan dan pendampingan teknologi, struktur armada dan usaha budidaya masih didominasi oleh skala kecil/tradisional dengan kemampuan IPTEK yang rendah, masih banyaknya praktek illegal fishing, masih terbatasnya lahan yang dipakai untuk kegiatan budidaya, keterbatasan pengembangan budidaya laut (marikultur dan budidaya air payau), rendahnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan, Tingginya harga faktor produksi, dan lemahnya akses permodalan, akses pasar, dll dalam rangka pengembangan usaha.

Sementara itu, beberapa tantangan sektor kehutanan, antara lain: lemahnya sistem penataan kawasan hutan yang belum didukung oleh tata ruang hutan yang mantap, lambatnya pelaksanaan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi, pemanfaatan hutan yang belum berpihak pada masyarakat dan masih bertumpu pada hasil hutan kayu, masih terjadinya tumpang tindih kepentingan antarsektor yang mengakibatkan rendahnya investasi hutan tanaman industri dan produksi hasil hutan nonkayu, dan belum adanya perhatian dan dukungan masyarakat pada konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis.

Terkait permasalahan penyuluh, disebutkan Amin bahwa di NTB, ditemukan beberapa kasus dimana jumlah penyuluh tidak seimbang dengan luas wilayah binaan (seharusnya 1 penyuluh 1 desa) ditambah lagi dengan distribusi penempatan penyuluh yang tidak sesuai kebutuhan (penyuluh lebih banyak di perkotaan). Sementara itu, kapasitas dan kompetensi penyuluh belum sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh melalui pendidikan, latihan dan magang. (Humas NTB)