Penundaan Pilrek Unram Jadi Atensi Komisi X DPR RI akan Panggil Menristek Dikti

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Fakih

Pemilihan Calon Rektor Universitas Mataram (Unram) yang mengalami penundaan hingga dua kali sangat disayangkan. Pasalnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tidak memberikan penjelasan apapun terkait penundaan itu.

Komisi X DPR RI pun siap memanggil Menristek Dikti guna meminta keterangan lebih jauh. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Dr. Abdul Fikri Fakih, MM., saat datang ke Mataram, Rabu (7/2/2018).

Dikatakan Fikri, banyak catatan diberikan Komisi X DPR RI terhadap kinerja Menristek Dikti. Tidak saja di Unram, penundaan pemilihan rektor hingga pelaksana tugas (Plt) terjadi di berbagai tempat. "Memang Kemendikti banyak PR, di UNJ juga terpaksa di PLT kemudian di sini kita juga dengar ada penundaan," ungkapnya.

Salah satu sebab yang nanti akan digali ialah besarnya kewenangan yang dimiliki menteri sebesar 35 persen dari jumlah suara. Sehingga berakibat pada adanya calon rektor yang menang di pemilihan tahap pertama, namun tidak dilantik menteri. "Nah suara menteri diarahkan kemana.  Itu kemenangan menteri, meskipun bukan pemenang di situ, sehingga bagi pemenang bisa jadi lain dilantik," ungkapnya.

Untuk sementara, pihaknya masih menampung satu demi satu persoalan yang muncul di dunia pendidikan tinggi. Termasuk persoalan saat pemilihan rektor berlangsung. "Dikumpulkan jadi satu. Di NTB, Papua, Jakarta dan sebagainya," ujarnya.

Dia pun meminta agar civitas akademika Unram membuat surat protes yang ditujukan terhadap Menristek Dikti yang ditembuskan ke Komisi X DPR RI. Dengan demikian akan mempermudah lembaga legislatif itu memanggil dan mengevaluasi segala persoalan di dunia pendidikan tinggi.  "Kalau perlu nanti disampaikan, kalau tidak ada aspirasi, dari Komisi X (sulit). Kebetulan ada Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi," sambungnya.

Dia pun enggan berkomentar jika ada anggapan Menteri bermain politik saat pemilihan rektor. "Bisa saja asumsi seperti itu, bisa saja kita gali nanti pada evaluasi menyeluruh pada pendidikan tinggi. Termasuk mengevaluasi kewenangan itu. Kita minta secara tertulis itu disampaikan. Untuk dibahas saat raker bersama menteri," tukasnya. (Darsono)