NTB Tahan Pangan, Siapa Takut???

NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Sebagai daerah lumbung pangan nasional, pertanian merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Dalam setahun, sebagaimana data Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB per 11 April 2016 mencapai 1.354.008 ton beras. Sebuah jumlah yang tidak kecil.

Dari jumlah ini, menurut Kepala BKP NTB Ir. Hj. Hartina, MM, proyeksi kebutuhan beras penduduk NTB tahun 2016 sebesar 574.320 ton
setelah ditambah kebutuhan 3 juta wisatawan sebesar 6.720 ton beras. "Itu artinya, pada tahun 2016 ini proyeksi kebutuhan beras warga NTB dan wisatawan sekitar 581.040 ton," terangnya dalam jumpa pers di Media Center Pemprov NTB, Selasa (10/5/2015).

Jika dilihat dari konsumsi beras per kilogram/kapita per tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2014, konsumsi sebesar 117,5/ kilogram/ kapita/tahun dengan jumlah penduduk 4.773.795 dengan kebutuhan beras sebesar 560.921 ton. Sementara tahun 2015, konsumsi sebesar 117,3/kilogram/kapita/tahun dengan jumlah penduduk 4.835.577 dengan kebutuhan 567.213 ton.

Sementara pada tahun 2016 konsumsi beras diprediksi sebesar 117,3/kilogram/kapita/tahun dengan jumlah penduduk 4.896.162 dengan kebutuhan 581.040 ton.

Meski demikian, tingginya hasil produksi masih belum sebanding dengan daya serap Bulog. Pada tahun 2014 target serapan 190 ribu ton. Tahun 2015 target yang akan diserap 200 ribu ton. Namun yang terserap hanya 174 ribu ton atau 87 persen. Di tahun 2016, target serapan beras sebesar 211 ribu. Hingga April 2016 yang terserap baru 690 ton (0,33%).

Beras Raskin

Selain itu, jika dilihat dari perbandingan harga beras komersial Bulog Divisi Regional (Divre) NTB dengan beberapa daerah tahun 2015 terjadi perbedaan. Misalkan, harga pembelian beras komersial di tahun 2015 oleh Bulog Divre NTB paling rendah, yakni Rp 8.600/kilogram. Dibandingkan dengan Bali, harganya cukup jauh, yakni Rp 9.000/kilogram, Jawa Tengah sebesar Rp 9.010/kilogram dan Jawa Timur sebesar Rp 9.300/kilogram.

Kondisi ini membuat petani di NTB lebih memilih menjual harga beras ke luar daerah. Hal ini dapat dilihat dengan tingginya beras keluar di tahun 2015 sebesar 586.064 ton. Sementara harga gabah kering panen di tingkat petani berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 3.700/kilogram.

Untuk menyamakan harga beli beras ini membuat pemerintah daerah tidak tinggal diam. Dalam hal ini, Pemprov NTB sudah bersurat ke Presiden Ir. H. Joko Widodo agar tidak hanya pada angka, tapi pada range atau rata-rata, sehingga tidak terjadi ketimpangan harga beras di satu daerah di Indonesia.

Dalam mendukung upaya meningkatkan memenuhi target gabah atau beras yang ditetapkan pemerintah pusat, Pemprov NTB membangun lumbung pangan di desa. Hingga tahun 2015, jumlah lumbung pangan yang dibangun di NTB sebanyak 286 unit yang tersebar di 206 desa dari jumlah desa 1.046 atau 19,69 persen.

Di Kota Mataram, jumlah lumbung ada 7 dari 50 kelurahan di 6 kecamatan. Lombok Barat ada 27 lumbung, Lombok Tengah 51, Lombok Timur 54 unit. Di Lombok Utara ada 19 unit, Sumbawa Barat 14 unit, Sumbawa 40 unit, Dompu 31 unit, Bima 41 unit dan Kota Bima 2 unit lumbung. Pembangunan lumbung ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Dari temuan BPKP agar pemerintah daerah membangun 1 desa/kelurahan 1 lumbung. Tahun 2016 ini ada 2 unit lumbung yang dibangun dengan dana dari APBD. Dari 286 unit lumbung pangan, 211 unit mendapatkan bantuan pengisian lumbung pangan sebagai cadangan pangan kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan nilai bervariasi.

Selain itu, katanya, ada kelompok yang mendapat bantuan sebesar Rp 40 juta sebanyak 68 unit dengan kapasitas 680 ton, Rp 20 juta sebanyak 100 unit dengan target 500 ton. Kelompok yang mendapat bantuan Rp 15 juta sebanyak 23 unit dengan target menyerap 86,25 ton. Kelompok yang mendapat Rp 10 juta sebanyak 20 unit dengan target serapan 50 ton. Itu artinya, cadangan pangan dari bantuan pengisian yang diterima 211 lumbung pangan sebesar 1.316,25 ton atau setara 2.079,67 ton.

Dalam upaya memberi jaminan pada petani, khususnya pascapanen, pemerintah daerah  membangun Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Jumlah LDPM yang telah dibangun sebanyak 55 unit tersebar di 8 kabupaten/kota dengan kemampuan menyerap gabah sebanyak 2.201,09 ton gabah kering giling.

Pada tahun 2016, perkiraan produksi beras sebesar 1.354.008 ton dengan konsumsi beras 581.040 ton. Dari jumlah ini, yang bisa diserap sebesar 213.697,21 ton oleh Bulog ditarget 211.000 ton, LDPM sebesar 1.380,96 dan lumbung 1.316,25. Sementara volume beras dilihat daru produksi hingga serapan konsumsi sebesar 559.288,79 ton.

Dengan asumsi beras keluar tahun 2016 sama dengan 2015 sebesar 586.064 ton, lebih besar dari konsumsi: 581.040 ton, maka sisa surplus di NTB sebesar 187.770 ton. (*)