Gubernur NTB Minta Regulasi Penghambat Sektor Pariwisata Harus Dipangkas

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta bupati/walikota di daerah ini untuk memangkas regulasi-regulasi yang dapat menghambat pengembangan sektor pariwisata. Ia mengharapkan, Pemda kabupaten/kota jangan terlalu banyak membuat regulasi yang menyulitkan tumbuhnya sektor pariwisata termasuk ekonomi kreatif termasuk di masing-masing kabupaten/kota di NTB.

“Kita Pemda, bagian kita adalah memfasilitasi. Saya minta bupati/walikota, agar untuk sektor pariwisata ini minimkanlah regulasi di tingkat kabupaten/kota,’’ harap gubernur dihadapan bupati/walikota yang hadir pada pembukaan Musrenbang NTB 2016 di Mataram, Senin (4/4/2016).

“Kalau ada regulasi baik itu keputusan  gubernur. Keputusan bupati/walikota, Perda di tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau bahkan surat-surat edaran yang menyulitkan, mempersempit ruang-ruang masyarakat atau menambah beban masyarakat. Maka hal-hal yang menyulitkan  ini kita hilangkan. Kalau tak bisa sekaligus, kita hilangkan secara bertahap,” tambahnya.

Gubernur mengatakan, bisa jadi PAD kabupaten/kota tidak akan meningkat atau melejit secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, hal itu akan melejitkan pertumbuhan ekonomi. Dengan memangkas regulasi-regulasi yang menyulitkan itu oleh jadi persentase PAD yang masuk dalam APBD masing-masing kabupaten/kota tidak besar. Artinya, Pemda masih menyandarkan APBD pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana perimbangan tetapi pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

“Pengangguran menurun, itu menurut saya suatu kesuksesan bagi seorang kepala daerah. Tidak semata dari ukuran PAD. Tentu kalau keduanya berjalan, seiring itu bagus sekali. Tapi kalau boleh memilih maka saya minta bupati/walikota, pilihlah untuk memberikan fasilitasi seluas-luasnya. Kemudahan  sebanyak-banyaknya. Agar ekonomi tumbuh, kemudian pengangguran menurun walaupun PAD kita tidak meningkat  secara signifikan,”ujarnya.

Orang nomor satu di NTB ini meminta bupati/walikota dalam membuat regulasi supaya tidak menyulitan masyarakat. Di samping itu, regulasi-regulasi yang sudah ada diminta untuk dianalisis. Termasuk regulasi yang ada di tingkat provinsi. Begitu juga, regulasi-regulasi yang terkait dengan program unggulan perlu dianalisis dan dicabut jika menyulitkan  masyarakat.

Sementara itu,  terkait dengan pengembangan wisata halal di NTB. Gubernur meminta bupati/walikota untuk berhenti berdebat dalam tataran istilah. Ia meminta semua fokus untuk memastikan destinasi-destinasi wisata memiliki standar yang baik. Baik sarana prasarana kesehatan harus dipastikan ada dan terjaga dengan baik.

Ia mengajak bupati/walikota menggarap potensi wisata yang potensial yang selama ini belum digarap secara maksimal.  Kementerian Pariwisata menargetkan angka kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta tahun 2019 mendatang. Untuk mengejar target tersebut, NTB ditetapkan sebagai salah satu provinsi di Indonesia untuk mengembangkan wisata halal.

‘’Menurut saya apresiasi itu adalah momentum. Jangan kita berdebat. Kalau memang ada apresiasi, mari kita jadikan momentum. Yang kurang kita benahi. Para pelaku pariwisata termasuk jajaran Pemda, mari kita bersinergi. Jangan ada yang mau untung sendiri. Semuanya harus mau bekerja bersama-sama. Ciptakan situasi yang baik, semua pelaku  usaha,”ajaknya.

Ditambahkan, tahun-tahun sebelumnya NTB dalam taraf membranding Lombok Sumbawa, baik secara nasional dan internsional. Saat ini, branding NTB sudah cukup kuat. Maka, kata gubernur, selain terus menerus melakukan promosi di dalam dan luar negeri, Pemda harus memastikan kesiapannya dalam menata destinasi di dalam daerah. “Agar jangan sampai orang yang datang ke daerah kita untuk mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan yang baik, justru mendapatkan pengalaman tidak terlupakan yang tidak baik,”tandasnya. (nasir)