KBRI Bandar Seri Begawan Siap Atasi Masalah TKI Asal NTB

Wagub NTB H. Muh. Amin menerima perwakilan KBRI
Bandar Seri Begawan di ruang kerjanya, Senin (18/4
2016)

Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam bertemu dengan Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, Senin (18/4/2016). Kunjungan ini dalam rangka memohon bantuan pihak Pemprov  NTB untuk memfasilitasi pertemuan dengan instansi  terkait dan Business Meeting antara PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) di Indonesia dan Agensi Tenaga Kerja di Brunei Darussalam.

 Pribadi Sutiono Wakil Kepala Perwakilan RI bersama rombongan mengucapkan terima kasih atas kesediaan menerima mereka di NTB. “Maksud kunjungan kami ke NTB ini adalah untuk berkoordinasi dengan pemprov dan dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota, BP3TKI, Imigrasi, Kantor Wilayah Agama dan Polda NTB mengenai masalah tenaga kerja sekaligus membicarakan perihal kesempatan kerja di Brunei Darussalam. Minat warga kita bekerja disana dalam 2-3 tahun ini meningkat, bukan hanya sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) tapi juga pegawai konstruksi,” paparnya.

Selain itu, KBRI di Brunei Darussalam sedang mengupayakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Brunei dan Indonesia. “saat ini kami juga sedang mengupayakan untuk penandatanganan MoU yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja kita apabila sesuatu yang ditakutkan terjadi nantinya saat proses mereka bekerja disana Dan juga telah menaikkan upah minimum kami di Brunei, dari 250 dollar menjadi 350 dollar,” ungkapnya.

Wakil Gubernur  yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, H. Wildan, mengapresiasi kunjungan tersebut, karena seperti diketahui NTB sebagai provinsi yang masuk 4 besar daerah pengirim tenaga kerja untuk bekerja ke negara-negara tetangga. “Pemerintah sudah tidak bisa lagi membendung minat warga menjadi tenaga kerja. Ini jadi semacam kebutuhan masyarakat karena tuntutan perbaikan kesejahteraan, sehingga itulah yang jadi pilihan mereka,” ungkapnya.

Wagub menilai kunjungan ini adalah sebagai bentuk respon dan langkah positif KBRI terhadap nasib TKI di Brunei. Ia juga berharap peran aktif KBRI, tidak hanya pada saat terjadi kasus saja. “apapun yang terjadi dengan TKI kita, bisa kita antisipasi. Kalaupun sudah terjadi, kita bisa ambil langkah-langkah sesuai peraturan yang berlaku untuk melindungi warga kita, dan saya kira ini merupakan bagian tanggung jawab pemerintah di daerah dan pemerintah pusat,” ujarnya. (*)