Atasi Stunting, Dinas Sosial NTB Kerahkan PKH

 

Kepala Dinas Sosial NTB Dr. H. Akhsanul Khalik

DINAS Sosial (Disos) NTB siap mendukung penuh program Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam mengatasi masalah stunting. Melibatkan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan pendampingan pada keluarga binaan, diharapkan apa yang menjadi target bisa dicapai.

“Sekarang ini petugas PKH kita memiliki tugas baru dalam tim percepatan penurunan stunting di NTB  SDM PKH kita sudah mau dilatih di balai sosial yang ada di Bali, Makassar dan Yogyakarta untuk memahami stunting itu apa, dan persoalannya apa,” ungkap Kepala Disos NTB Dr. H. Akhsanul Khalik, Jumat, 19 Agustus 2022.

Setelah itu, tambahnya, petugas PKH mulai memberikan pendampingan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, terutama pada anak balita dan ibu hamil. Dalam hal ini, tegasnya, KPM PKH wajib terpenuhi kebutuhan gizinya dengan bantuan PKH itu.

Selain itu, petugas PKH juga wajib berkoordinasi dengan petugas posyandu yang ada di desa masing-masing. Apalagi yang memahami anak-anak yang mengalami stunting dan ibu hamil adalah petugas posyandu yang ada di desa bersangkutan.

Tidak hanya itu,  setiap SDM PKH pendamping memiliki kewajiban temu atau rembuk penguatan keluarga. Termasuk berkoordinasi dengan posyandu keluarga yang ada di desa masing-masing

*Paling tidak target yang sudah ditetapkan yakni keluarga yang menjadi dampingannya keluar dari stunting. Target ini langsung dari Kementerian Sosial,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petugas PKH harus diterapkan dan menjadi kewajiban bagi mereka untuk melaporkan apa intervensinya terhadap KPM PKH yang mengalami kekurangan gizi yang ada dalam pendampingannya.

“Mereka juga harus mengajak keluarga yang berada dampingannya untuk ke posyandu dan mendampingi dalam pemberian makanan bergizi ini yang menjadi laporan mereka setiap bulan. Perkembangan seperti apa, intervensi seperti apa dan koordinasi dengan siapa saja,” tegas mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB ini. (Marham)