 |
| Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi |
Kamis (17/12/2015) merupakan hari bersejarah bagi NTB. Hari ini, NTB tepat berusia 57 tahun, usia yang boleh dikata cukup matang. Sebagai salah satu daerah yang terbentuk bersamaan dengan Provinsi Bali dan NTT setelah terpisah dari Sunda Kecil, NTB masih membutuhkan kerja keras untuk menggapai prestasi lebih baik lagi.
UU Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT serta ditindaklanjuti dengan likuidasi Pemerintah Daerah Lombok dan Pemerintah Daerah Sumbawa dalam satu kesatuan wilayah provinsi tanggal 17 desember 1958 menandai tonggak sejarah lahirnya Provinsi NTB.
Di usia yang ke 57 ini, tentu banyak keberhasilan atau penghargaan yang diraih selama ini, bukan berarti tidak banyak masalah yang harus dituntaskan. Banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan hingga masalah kesehatan. Sebut saja, program PIJAR (sapi, jagung dan rumput laut), penciptaan 100 ribu wirausahawan baru, Visit Lombok Sumbawa hingga yang terakhir peluncuran Pesona Lombok Sumbawa di Kementerian Pariwisata Jakarta, Senin (14/12/2015) lalu.
Harus diakui, berbagai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sampai saat ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah maupun pihak lain. Hal ini terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan di level nasional maupun internasional. Bahkan, untuk pertama kalinya NTB dikukuhkan sebagai The Best Mover dalam progresivitas pencapaian indeks pembangunan manusia. Ini menyebabkan peringkat IPM NTB mengalami perbaikan dari posisi 33 menjadi posisi 30 dari 34 provinsi.
Demikian pula pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan musyawarah nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Makassar bulan November lalu, NTB mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebesar 9,6% di luar sektor pertambangan.
Pemerintah menyematkan pula MDGs Award pada tahun 2015 untuk ke-5 kali berturut-turut sejak tahun 2011. Penghargaan ini diberikan atas prestasi terbaik satu kategori laju pencapaian MDGs dan provinsi dengan terbaik III kategori pencapaian indikator MDGs terbanyak selama tahun 2012-2014.
Dalam bidang ketahanan pangan, Provinsi NTB terus dapat menjaga predikatnya sebagai penopang pangan nasional. Produktivitas pangan selalu terjaga, sehingga penghargaan Adhi Karya Pangan Nasional dapat kita raih selama tiga tahun berturut turut. Di bidang pelayanan publik, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTB meraih penghargaan nasional “National Procurement Award” tahun 2015, dengan nominasi keberhasilan melaksanakan peran LPSE provinsi dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif dan efisien. Demikian pula di bidang pengelolaan keuangan, daerah kita secara berturut-turut selama tahun 2011-2014 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain angka kunjungan wisatawan terus meningkat dan NTB semakin dikenal dunia pariwisata internasional dengan dinobatkannya NTB sebagai destinasi wisata syariah terbaik di dunia. Pemprov NTB akan mengembangkan eco halal hub di sebagian area Mandalika Resort sebagai bentuk komitmen atas penghargaan ”World's Best Halal Tourism Destination dan World's Best Halal Honeymoon Destination” yang diterima bulan lalu dalam acara World Halal Travel Award yang diadakan di Uni Emirat Arab. Masih banyak lagi prestasi yang diraih, seperti Satya Wira Karya Kencana atas keaktifan pemerintah dalam program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, The Real Wonder of The World 2015 dalam acara Wonderfull Indonesia Wow Night tanggal 10 Desember yang lalu dan lainnya.
Melihat prestasi yang diraih ini, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menilai, di usia NTB yang ke 57 tahun ini merupakan momentum untuk bersyukur menjadi lebih baik. Gubernur melihat, berbagai penghargaan dan pembangunan yang diperoleh selama ini bukanlah hasil kinerja seorang gubernur atau perorangan, melainkan kerja kolektif dari banyak pihak.
Artinya, keberhasilan pembangunan tidak akan diraih, jika tanpa ada dukungan banyak pihak, termasuk media massa dalam mempublikasikan berita, masyarakat dan aparat keamanan serta unsur lainnya. ‘’Ini adalah bekal terbaik untuk mengejar capaian-capaian pada masa mendatang,’’ tuturnya di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (15/12/2015) malam.
Terkait halal tourism, gubernur meminta untuk tidak terlalu diributkan. Dalam membangun pasar pariwisata, gubernur mengaku, hampir semua daerah memperebutkan atau fokus pada pasar konvensional. Melihat peluang pasar wisata syariah yang cukup besar dan sudah diraihnya penghargaan di tingkat internasional sebagai destinasi syariah terbaik menjadi fokus pengembangan Pemprov NTB di masa mendatang. Pemprov NTB menginginkan, agar Lombok dan Sumbawa menjadi daerah tujuan halal tourism serta menjadi primadona wisatawan di masa mendatang. Termasuk memperluas pemasaran potensi pariwisata ini.
Apalagi, ujarnya, dari pernyataan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, pangsa pasar halal tourism cukup besar yakni, 1 triliun dolar. ‘’Kalau dirupiahkan itu sudah berapa?’’ ujar gubernur menggambarkan. Termasuk, masalah persyaratan yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi halal tourism, seperti di hotel, restoran. Tidak hanya itu, bagaimana mempersiapkan sajadah, kitab-kitab suci, seperti Al Qur’an atau Bible.
Atas dasar itu, gubernur meminta agar semua pihak tidak perlu ribut dalam program halal tourism ini, karena pemerintah daerah ingin serius menggarap potensi ini. Apalagi beberapa daerah di Indonesia masih terpaku menggarap pasar konvensional. Meski demikian, NTB tetap akan menggarap pasar konvensional dengan membuka segmen baru yang bisa menampung wisatawan Muslim.
Dalam membangun pariwisata di NTB, pemerintah provinsi tidak bisa bergerak sendiri. Dibutuhkan dukungan banyak pihak, seperti pemerintah kabupaten/kota dalam menata dan membenahi objek wisata yang ada di daerah masing-masing.
Gubernur bahkan menyentil minimnya peranan pemerintah kabupaten/kota dalam membenahi objek wisata yang ada di wilayahnya masing-masing. Padahal, pendapatan asli daerah di bidang pariwisata sebagian besar sepenuhnya dinikmati oleh pemerintah kabupaten/kota. ‘’Satu rupiah pun tidak ada yang masuk ke provinsi. Tapi masuk ke kabupaten/kota. Saya heran, bupati/walikota tidur dalam mengelola pariwisata,’’ sindirnya.
Minimnya, peranan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pariwisata, ujarnya, bisa dilihat dari keberadaan objek-objek wisata yang ada di daerah. Menurutnya, banyak objek wisata yang sudah terkenal, seperti Senggigi, objek wisata tiga Gili di Lombok Utara dan lainnya masih banyak sampah berserakan.
Kebersihan objek wisata yang ada di kawasan itu masih minim perhatian, sehingga menimbulkan kesan buruk di mata wisatawan. Padahal, dengan pendapatan dari sektor pariwisata, pemerintah kabupaten/kota bisa memberdayakan masyarakat atau menyediakan lokasi pembuangan sampah. Termasuk tenaga pengangkut sampah yang bisa disiapkan dalam menunjang pembangunan objek pariwisata menjadi lebih baik.
Gubernur juga menyayangkan, banyak objek wisata yang ada di daerah tidak dikelola maksimal oleh pemerintah kabupaten/kota. Padahal, objek wisata ini diyakini mampu mendatangkan potensi pendapatan yang besar bagi daerah.
Meski demikian, sebagai pemimpin daerah, dirinya memberikan apresiasi pada pihak-pihak yang selama ini getol mempromosikan potensi pariwisata yang ada di NTB, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), pelaku pariwisata dan elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan pariwisata yang ada di NTB. (*)
