BPSDM NTB Luncurkan Bakti Stunting di Pringgasela Lombok Timur

SERAHKAN - Sekretaris BPSDMD Provinsi NTB Lalu Wahyudi Adiguna (kanan) menyerahkan bantuan telur pada perwakilan pemerintah desa di Kecamatan Pringgasela. Bantuan telur ini akan diberikan pada masyarakat untuk mencegah stunting. 

DALAM upaya menekan angka stunting di NTB hingga 14% menjadi program Pemprov NTB, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB turut serta mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur pada Jumat 16 Juni 2023.

BPSDM Provinsi NTB yang dinahkodai   Dr. Ashari, S.H, M.H., ini diwakili Sekretaris  Lalu Wahyudi Adiguna, S.Pi., MM., didampingi oleh Kasubag Program, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum dan perwakilan bidang teknis melakukan pendampingan penurunan angka stunting  di wilayah itu.

Di Kecamatan Pringgasela  terdapat 2 puskesmas dan terdiri dari 10 desa dan  98  Posyandu dengan jumlah kasus stunting sebanyak 931 kasus  (pendek sebanyak 718 kasus dan sangat pendek sebanyak 213 kasus) dengan persentase sebanyak 15,03 %.

‘’Jumlah kasus stunting yang paling banyak terdapat di Desa  Pengadangan yaitu sebanyak 213 kasus , tapi kalau dilihat dari persentasenya  yang paling tinggi terdapat di Desa Jurit Baru yaitu 23,77 %. Untuk itu, perlunya sinergi dari berbagai stakeholder dan diisi dengan melakukan sosialisasi penurunan angka stunting di posyandu – posyandu,’’ ujar Bang Yudi sapaan akrabnya.

Dalam menekan angka stunting bagian dari menata masa depan bangsa, pihaknya menargetkan dan akan mensukseskan untuk akhir tahun 2023 angka stunting di NTB bisa turun menjadi 14 persen sesuai target Pemprov NTB. "Kalau anak-anak kita stunting, konsekuensinya masa depan mereka akan terkendala," ungkapnya.

Karena itu, stunting menurutnya tidak bisa dianggap remeh, asupan gizi anak harus diperhatikan dengan baik, terutama lima tahun pertama usia pertumbuhannya.

"Ini penting, stunting ini tidak bisa kita anggap remeh, jangan sampai anak-anak kita makanannya tidak terkontrol  tapi mari perhatikan protein hewani (telur)  menjadi asupan hariannya agar anak-anak kita sehat," sambungnya.

Intervensi yang dilakukan BPSDM kali ini dengan  memberikan protein tambahan berupa telur bagi bayi dan balita yang diterima secara simbolis oleh perwakilan dari ibu bayi di Pringgesela yang menjadi sasaran dengan bantuan Pengurus TP.PKK Pringgasela untuk didistribusikan kepada target sasaran setempat.

Dalam kesempatan ini BPSDMD Provinsi NTB memberikan bantuan sejumlah 300 butir telur, BPSDM Kabupaten Lombok Timur 300 butir telur, serta stakeholder yang lain sejumlah 300  butir telur.

Usai pemberian bantuan BPSDM Pemprov langsung melakukan  rapat koordinasi dan evaluasi terkait rencana aksi penurunan angka stunting,  rapat teknis ini dipimpin langsung Sekretaris BPSDM Lalu Wahyudi bersama 13 stakeholder lainnya. 

Rapat ini tentu untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menggalang  kekompakan tim dan kolaborasi yang nyata dan kuat di lapangan, sehingga semua program kegiatan nantinya dapat secara tajam mencegah dan menurunkan angka stunting.

Dalam kesempatan ini juga dipetakan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menurunkan angka stunting oleh para stakeholder serta evaluasi terhadap target-target capaian juga langkah-langkah strategis untuk dikerjakan secara bersama-sama.

Langkah kongkrit ke depannya akan dilakukan seperti mengintensifkan sosialisasi pencegahan stunting dan pernikahan dini dalam bentuk “Ngaji Stunting” yang akan diintegrasikan dalam kegiatan Posyandu minimal sekali dalam seminggu. BPSDMD juga akan memfasilitasi Seminar Parenting dan Pengolahan Bahan Makanan Berprotein bagi Ibu-Ibu dan remaja usia menikah dalam rangka mencegah stunting. (Marham)

Read More

PANTAI SEGER LOMBOK TENGAH DEKAT SIRKUIT MANDALIKA YANG JADI IDOLA DUNIA

 

Read More

Desa Wisata Ende, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Lombok Tengah Tujuan Berwisata

KEBERADAAN objek wisata di Kabupaten Lombok tengah bagian Selatan pada hari libur dan cuti bersama, 31 Mei 2023  cukup ramai dikunjungi para wisatawan. Salah satunya di Desa Wisata Ende Desa Sade Kecamatan Pujut.

Desa wisata ini menjadi tujuan berkunjung dari anak-anak sekolah yang menggelar perpisahan setelah selesai mengikuti ujian sekolah. Mereka ingin tahu seperti apa desa, rumah adat dan juga peninggalan dari nenek moyang di masa yang lampau.

Salah satu sekolah yang menggelar perpisahan bagi anak didiknya dengan menguji desa wisata Ende adalah SDN 10 Mataram. Rombongan guru, murid dan beberapa orang tua murid melihat secara langsung bagaimana kondisi desa wisata Ende yang selama ini ada di buku pelajaran sekolah.

Di bawah koordinasi gurunya, anak-anak berinteraksi dengan ketua ataupun masyarakat yang ada di desa wisata Ende. Mereka melihat peninggalan rumah-rumah adat yang masih kental dengan nuansa tradisionalnya.

Bangunan rumah masih menggunakan kayu, berdinding pagar beratap ilalang dan berlantaikan tanah. Bahkan pada waktu tertentu, lantai tanah dibersihkan dengan menggunakan kotoran sapi yang ada di kawasan wisata Ende.

Para pengunjung juga disajikan dengan pementasan peresean oleh pemuda ataupun masyarakat yang ada di desa wisata tersebut. Selesai pementasan, para pengunjung akan memberikan uang saweran yang tidak ditentukan jumlahnya. Bahkan khusus di kalangan pelajar berapapun jumlah uang saweran tidak dipermasalahkan, yang penting para pelajar memahami tentang peninggalan nenek moyang suku Sasak.

“Kalau wisatawan mancanegara, biasanya kalau memberikan saweran di atas Rp 50 ribu. Tapi kalau anak-anak sekolah, biasanya uang saweran sebesar Rp 10 ribu. Atau berapa ikhlasnya,” ujar tokoh adat Desa Wisata Sasak Ende Papuq Lenik didampingi salah satu pemandu wisata yang ada di tempat itu.

Selain itu, para pengunjung juga dipersilakan untuk mencoba menjadi pepadu peresean. Sebagaimana pepadu profesional, mereka harus bertarung adu kemampuan dengan lawannya, meski hanya diperbolehkan memukul perisai saja.

Mereka tetap mempertahankan adat maupun tradisi yang sudah menjadi peninggalan leluhur. Rumah-rumah maupun fasilitas yang ada di tempat tersebut tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Hal ini, ujarnya, yang menarik kunjungan wisatawan ke desa wisata Ende.

Salah satu orang tua murid,  Baiq Ika mengaku cukup menikmati kunjungan ke desa wisata ini. Adanya kunjungan ke desa wisata ini, ujarnya, menjadi bahan pengetahuan bagi anak-anak mengenai sejarah masa lalu. Termasuk para orang tua murid yang belum pernah datang ke desa wisata Ende ataupun lainnya. (ham)

 

Read More

Dorong Digitalisasi Manuskrip, Museum Negeri NTB Bangun Kerjasama dengan Perpusnas RI

 Museum Negeri NTB menerima penyerahan hasil observasi manuskrip dan pembuatan kotak pengaman oleh Pusat Preservasi dan Ahli Media Perpustakaan Nasional terkait digitalisasi manuskrip, Jumat, 9  Juni 2023

MUSEUM Negeri NTB menerima penyerahan hasil observasi manuskrip dan pembuatan kotak pengaman oleh Pusat Preservasi dan Ahli Media Perpustakaan Nasional terkait digitalisasi manuskrip, pada Jumat, 9 Juni 2023, di Aula Samalas Museum NTB. 

 Observasi dan digitalisasi ini merupakan kerjasama Perpustakaan Nsional dengan Museum Negeri NTB untuk melakukan pelestarian, karena Museum Negeri NTB adalah salah satu museum yang mempunyai kurang lebih 1.100 manuskrip. Dengan begitu adanya digitalisasi manuskrip ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui, mempelajari, dan menggali informasi mengenai manuskrip yang ada. 

Proses digitalisasi dan pembuatan kotak pengaman ini dilakukan selama 3 hari. Mulai dari hari Rabu sampai Kamis, dan hasil itu diserahkan langsung Kepala Pusat Preservasi dan Ahli Media Perpustakaan Nasional, Dra. Made Ayu Wirayati, M. I. Kom. 

Kepala Museum NTB, Ahmad Nur Alam, S.H., M.H., menyampaikan pihaknya sangat apresiasi dengan karjasama dalam proses pelstarian ini, karena di NTB ini memliki banyak manuskrip yang perlu untuk dilestarikan. “Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan di kemudian hari. Dan ke depannya Perpusnas RI bisa membantu kami dalam merawat manuskrip yang ada, baik itu di museum dan juga masyarakat,” harapnya. 

 Ia mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan proses pelestarian melalui program-program yang dilakukan oleh museum. Mulai dari tempat laboratorium, sekolah Filologika, sosialisasi pada masyarakat, dan ahli bahasa aksara, yang dimana produk nantinya berupa buku. “Di akhir proses perawatan itu, kami akan melakukan seminar kajian terkait dengan manuskrip lontar,” tambahnya. 

 Pihaknya juga berharap dalam kesempatan berikutnya, Kepala Perpustakaan Nasional bisa berkunjung ke Museum Negeri NTB untuk memberikan pengarahan dan support untuk kegiatan pelestarian naskah yang dilakukan oleh museum. Sementara itu Kepala Pusat Peservasi dan Ahli Media Perpustakaan Nasional, Dra. Made Ayu Wirayati, M. I. Kom, mengatakan manuskrip di NTB ini sangat luar biasa, karena dari sisi jumlah sangat banyak, dan mempunyai beragam jenis manuskrip. “Sehingga ke depannya kegiatan ini akan kami usulkan agar dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya”, katanya. 

Menurutnya, menyelamatkan naskah kuno merupakan tanggung jawab bersama, sehingga menurutnya, di Museum Negeri NTB perlu adakan kegiatan proses pelestarian berulang kali. "Kita saling berbagi pengetahuan, supaya ke depan naskah itu bisa selamat,” harapnya. (Marham) 

Read More

Museum Berperan Pecahkan Persoalan Bangsa melalui Jalur Kebudayaan

 

Aries Zulkarnain 

KEPALA Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam, S.H. M.H., melakukan lawatan ke tokoh budaya Sumbawa, Aries Zulkarnain, pekan kemarin. Dalam kesempatan itu, Aries mengaku prihatin melihat berbagai persoalan pelik yang dihadapi bangsa. “Kualitas hidup bangsa ini terdegradasi seiring lemahnya penghargaan kita pada nilai-nilai budaya luhur,”  ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima.

 Ia menambahkan krisis moral dan disintegrasi merupakan contoh persoalan dimaksud. Praktik amoral seperti korupsi makin kerap menghiasi ruang publik. Padahal dalam sudut pandang budaya itu adalah aib besar.

 Aries juga menjelaskan berbagai konflik antar golongan dapat diredam melalui kesepahaman jika memiliki akar budaya dan ikatan yang sama. “Sejak dulu, masyarakat kita sudah terbiasa hidup rukun berdampingan dalam keberagaman,”  ujarnya.

 Dalam ha ini, pihaknya menegaskan, museum bisa menjadi salah satu episentrum pendidikan budaya. “Koleksi museum bukan sekedar pajangan, ia sarat akan pesan moral. Banyak cerita masa lalu yang secara esensial masih relevan hingga saat ini,” katanya. “Perlu upaya serius memperhatikan keberadaan museum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota” tambahnya.

 Tantangan yang dihadapi, bagaimana membuat koleksi museum lebih menarik sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, menurut Aries, transformasi digital merupakan keniscayaan. “Intinya, buatlah pameran koleksi jadi lebih menarik dan relevan,” tutupnya.

 Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam mengamini pandangan Aries, dengan menyatakan “Visi museum kali ini memang terkait transformasi digital, sehingga diharapkan selain informatif, juga bisa lebih menyenangkan,” ujarnya.

 Pihaknya sekarang ini sedang melakukan berbagai upaya dalam membangun jejaring museum se-NTB. “Kita sedang mendorong pembentukan museum di seluruh kabupaten/kota se-NTB, juga museum komunitas di tingkat desa,” tegasnya.

 Kegiatan tersebut dibingkai dalam tema gerakan ‘Kotaku Museumku, Kampungku Museumku’.

 Selain meningkatkan jumlah museum yang ada, inisiatif ini juga berupaya meningkatkan peranan komunitas dalam membangun serta menghidupkan museum. “Dengan begitu, keberlanjutan dan peran museum bisa lebih terjaga,”  terangnya. (Marham)

Read More

Melihat Koleksi Deposit di Perpustakaan, Pusat Referensi Sejarah NTB hingga Terbitan Perdana Koran

Kepala Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Dwi Murtiningrum menunjukkan koleksi koran Suara NTB yang sudah dijilid di Ruang Koleksi Deposit, Senin (26/9/2022) 

Ingin tahu tentang NTB dari dulu hingga sekarang. Ruang Koleksi Deposit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB adalah tempatnya. Di tempat ini para pembaca bisa mengetahui sejarah NTB dan juga budayanya dari dulu hingga sekarang. Bahkan terbitan perdana surat kabar, khususnya Harian Suara NTB ada di tempat ini.

MEMASUKI ruang koleksi deposit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB cukup adem. Suasana hening dan tempat koleksi yang bagus membuat para pengunjung yang pertama kali datang ke tempat ini merasa betah. Meski hanya menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan para pengunjung masih bisa berlama-lama di tempat ini.

Yang namanya ruang koleksi deposit tentunya berisi buku-buku tentang NTB, baik dari sisi sejarahnya, budayanya, tokoh-tokohnya hingga struktur bangunan khas NTB. Tidak heran tempat ini menjadi lokasi favorit bagi mahasiswa tingkat akhir untuk mencari referensi tentang NTB dan sejarahnya. Tidak hanya itu para peneliti baik dari dalam maupun luar NTB juga memanfaatkan ruang koleksi deposit untuk mencari tentang sejarah NTB di masa silam.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., melalui Kepala Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dwi Murtiningrum, S.H., mengakui koleksi yang ada di lokasi ini masih belum lengkap. Namun keberadaan koleksi ini bisa membantu para mahasiswa maupun peneliti yang ingin mempelajari tentang NTB maupun peninggalan yang ada.

“Biasanya setiap hari ada mahasiswa atau peneliti yang datang. Sebelumnya, ada dari mahasiswa Fakultas Teknik Unram yang ingin tahu bagaimana latarbelakang pendirian rumah adat Mbojo. Filosofisnya juga dan semuanya,” ungkapnya menjawab Suara NTB, Senin (26/9/2022).

Tidak hanya itu, banyak peneliti yang datang dari berbagai instansi yang ingin melihat budaya dan tradisi yang ada di NTB. Seperti peresean maupun dokumen terkait merarik kodek atau nikah dini, masakan khas NTB dan lainnya. Termasuk tokoh-tokoh NTB yang berjasa dalam membangun dan NTB di masa lampau.

Meski demikian pihaknya mengakui banyak koleksi yang mesti harus dilengkapi. Terkadang materi bacaan yang dicari oleh para peneliti ataupun mahasiswa tidak menemukan koleksi yang ada di ruang koleksi deposit. Hal ini menjadi mengevaluasi di masa yang akan datang. Termasuk akan melengkapi bahan-bahan sesuai dengan sejarah maupun perkembangan pembangunan di NTB.

Dwi Murtiningrum juga mengakui pihaknya menjilid terbitan terbitan media lokal yang terbit di NTB. Bahkan terbitan harian Suara NTB sejak Maret 2004 hingga sekarang ini masih bisa ditemukan di ruang koleksi deposit.

“Kami menjilid koran -koran yang terbit di NTB. Bahkan, kami terbitkan buku referensi untuk mencari koran-koran yang sudah dijilid,” tambah Mohammad Nor, salah satu pustakawan  yang mendampingi.

Pihaknya selalu melakukan perawatan terhadap koleksi yang ada di ruang deposit. Bagi mereka kebahagiaan yang paling penting adalah ketika pengunjung bisa menemukan koleksi ataupun buku yang tidak ditemukan di tempat lain.

BACA JUGA : Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Gelar Bimtek Pengukuran IPLM dan TGM

Sediakan Informasi pada Anak

Pada bagian lain, Pustakawan pada Perpustakaan dan Kearsipan NTB Hermin Riu menambahkan, pihaknya berusaha memberikan layanan maksimal pada anak-anak.

Dengan menjadikan perpustakaan sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), pihaknya telah menyediakan koleksi sesuai dengan bahan bacaan pada anak.

Dua pustakawan di Ruang Koleksi Deposit sedang melihat koleksi judul buku. 

Bahkan pada Pojok Baca Digital (Pocadi) di Kompleks Islamic Center, pihaknya sudah melengkapinya dengan berbagai macam jenis bahan permainan dan fasilitas yang bisa menggugah semangat anak berkunjung dan betah membaca.  “Kita lengkapi dengan alat permainan edukatif, seperti lego, puzzle, rubiks dan alat edukatif lainnya,” tambahnya.

 Tidak hanya itu, pihaknya juga mempersiapkan wi fi gratis bagi para pengunjung, sehingga mereka selain mendapatkan informasi dari buku koleksi, juga melalui layanan digital. “Namun, kita bimbing anak untuk menggunakan internet sehat. Malahan, banyak anak-anak yang dekat rumahnya dengan Pocadi Islamic Center mengerjakan pekerjaan rumah di Pocadi,” terangnya. (Marham)

Read More

‘’Asinkan’’ NTB, BPKP Dukung Industrialisasi Garam di NTB

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat

Selain melakukan pengawalan terhadap sejumlah program pembangunan strategis yang ada di NTB, seperti pembangunan bendungan, RSUD Provinsi NTB dan juga pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB juga siap mengawal industrialisasi garam di NTB.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat mengakui , jika swasembada garam untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri masih menjadi permasalahan yang belum teratasi. Menurutnya, garam impor masih mendominasi pemenuhan garam nasional, khususnya di sektor industri. 

‘’Perlu upaya masif dan kolaboratif dalam rangka mengatasi permasalahan ini, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha. Provinsi NTB sebagai salah satu produsen garam di Indonesia, memiliki andil besar dalam mendukung upaya tersebut,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa (27/9/2022).

Diakuinya, program industrialisasi garam yang telah diinisiasi oleh Pemprov  NTB sejak tahun 2019 telah menargetkan tercapainya produksi 120.000 ton garam kualitas K1 di tahun 2024. Namun, program industrialisasi garam ini belum berprogres secara signifikan hingga tahun 2022. Dalam hal ini, pihaknya memberikan masukan agar industrialisasi garam ini berjalan secara maksimal. Seperti perlunya penguatan dari berbagai sisi, yakni,  kebijakan, dukungan kelembagaan, dukungan program/kegiatan dan anggaran.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan perbaikan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, penerapan inovasi,  kemitraan,  dukungan permodalan dan monitoring secara periodik.

Adanya upaya masif dan kolaboratif tersebut diharapkan dapat mengakselerasi program industrialisasi garam ini mampu memenuhi kebutuhan garam berkualitas di tingkat regional NTB maupun di tingkat nasional,  sehingga mengurangi ketergantungan akan garam impor.

Dijelaskannya, industri garam merupakan industri yang strategis dan terus berkembang, sehingga permintaan, baik jenis dan penggunaan garam terus meningkat. Khususnya, garam konsumsi dan garam industri. ‘’Garam sebagai bahan pangan merupakan bahan pelengkap dan salah satu sumber gizi yang tidak dapat digantikan oleh produk lainnya, sedangkan sektor industri memanfaatkan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri,’’ terangnya.

Namun pada perkembangannya, tambahnya, produksi garam Provinsi NTB belum mampu memenuhi kebutuhan regional Provinsi NTB dan nasional, utamanya kebutuhan di sektor industri. Hal ini disebabkan garam yang mayoritas masih diproduksi oleh masyarakat (garam rakyat) memiliki kualitas yang rendah.

Dicontohkannya, produksi garam Kabupaten Bima, hanya mampu diserap pasar industri dan konsumsi sebesar 10% saja. Garam yang dibutuhkan pasar industri dan konsumsi adalah garam dengan kualitas 1 (K1) dengan tingkat NaCl antara 95% - 98%. Sedangkan garam NTB lebih dominan memiliki kadar NaCl di bawah 90% atau masuk dalam kategori kualitas dua dan tiga (K2/K3).

Lokasi tambak garam di Kabupaten Bima yang mesti mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah. Jika tambak garam di NTB dikelola secara serius, bisa menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional

Menurutnya, dari hasil peninjauan lapangan, ada beberapa kendala yang terjadi dalam industrialisasi garam di  NTB. Pertama, pemda belum memiliki kebijakan yang jelas dan lengkap mengatur program industrialisasi garam. Selain itu, program/kegiatan perangkat daerah belum mendukung pengembangan Industrialisasi garam. Termasuk adanya ekonomi biaya tinggi dalam rantai distribusi dan pemasaran produk garam.

Kendala lain, kualitas garam, terutama di Kabupaten Bima belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Akibat pemerintah Ddaerah belum optimal dalam memasarkan produk garam. Pemerintah daerah, tambahnya, perlu memperhatikan penerapan inovasi teknologi peningkatan kualitas produksi garam, karena penerapan inovasi ini berjalan lambat. Selain itu, kerjasama kemitraan antara kelompok usaha garam rakyat dengan BUMD belum terjalin optimal dan dukungan sarana dan prasarana.

‘’Begitu juga, kelompok usaha garam belum mampu mengakses pembiayaan perbankan/non perbankan. Termasuk monitoring capaian kinerja industrialisasi garam di Provinsi NTB belum dilakukan,’’ ungkapnya.

Terkait hal ini, ada beberapa rekomendasi yang diberikan pihaknya agar NTB menjadi daerah penyangga garam nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang jelas dan lengkap. Selain itu, kebijakan ini harus mendapat dukungan dari perangkat daerah dan juga memangkas rantai distribusi dan membangun sistem pemasaran.

‘’Pemerintah daerah juga mesti melakukan peningkatan kualitas garam produksi. Dan juga menerapkan inovasi dan dukungan sarana prasarana. Hal yang paling penting adalah menjalin kerjasama kemitraan dan membuka arus serta monitoring kinerja program industrialisasi garam,’’ sarannya.

Selain itu, peran pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait sangat penting dalam mendukung keberhasilan industrialisasi garam di Provinsi NTB. Dalam hal ini, tata niaga garam yang baik melalui penurunan kuota impor garam yang disesuaikan dengan jumlah produksi garam nasional, dukungan konektivitas dan aksesibilitas bagi produk garam NTB untuk pasar nasional. Termasuk, pembangunan industri-industri yang membutuhkan bahan baku garam di Provinsi NTB akan meningkatkan daya saing produk garam NTB.

‘’Selain itu, dukungan anggaran dari Kementerian terkait bagi terwujudnya Kawasan Ekonomi (KE) Garam yang terintegrasi di Provinsi NTB menjadi salah satu kunci terwujudnya industrialisasi Ggaram di Provinsi NTB dan menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional,’’ harapnya. (Marham)

Read More

Atasi Stunting, Dinas Sosial NTB Kerahkan PKH

 

Kepala Dinas Sosial NTB Dr. H. Akhsanul Khalik

DINAS Sosial (Disos) NTB siap mendukung penuh program Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam mengatasi masalah stunting. Melibatkan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan pendampingan pada keluarga binaan, diharapkan apa yang menjadi target bisa dicapai.

“Sekarang ini petugas PKH kita memiliki tugas baru dalam tim percepatan penurunan stunting di NTB  SDM PKH kita sudah mau dilatih di balai sosial yang ada di Bali, Makassar dan Yogyakarta untuk memahami stunting itu apa, dan persoalannya apa,” ungkap Kepala Disos NTB Dr. H. Akhsanul Khalik, Jumat, 19 Agustus 2022.

Setelah itu, tambahnya, petugas PKH mulai memberikan pendampingan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, terutama pada anak balita dan ibu hamil. Dalam hal ini, tegasnya, KPM PKH wajib terpenuhi kebutuhan gizinya dengan bantuan PKH itu.

Selain itu, petugas PKH juga wajib berkoordinasi dengan petugas posyandu yang ada di desa masing-masing. Apalagi yang memahami anak-anak yang mengalami stunting dan ibu hamil adalah petugas posyandu yang ada di desa bersangkutan.

Tidak hanya itu,  setiap SDM PKH pendamping memiliki kewajiban temu atau rembuk penguatan keluarga. Termasuk berkoordinasi dengan posyandu keluarga yang ada di desa masing-masing

*Paling tidak target yang sudah ditetapkan yakni keluarga yang menjadi dampingannya keluar dari stunting. Target ini langsung dari Kementerian Sosial,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada petugas PKH harus diterapkan dan menjadi kewajiban bagi mereka untuk melaporkan apa intervensinya terhadap KPM PKH yang mengalami kekurangan gizi yang ada dalam pendampingannya.

“Mereka juga harus mengajak keluarga yang berada dampingannya untuk ke posyandu dan mendampingi dalam pemberian makanan bergizi ini yang menjadi laporan mereka setiap bulan. Perkembangan seperti apa, intervensi seperti apa dan koordinasi dengan siapa saja,” tegas mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB ini. (Marham)

Read More

Kasus Pengiriman PMI Ilegal ,Wagub Minta Diusut Sampai Tuntas, Pelaku Harus Diberi Efek Jera

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah

KASUS pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia hingga kapal tenggelam di Kepulauan Riau tidak boleh terus dibiarkan. Wakil Gubernur (Wagub)  NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meminta kasus ini diusut sampai tuntas. Bahkan, pelaku atau calo yang mengirim PMI ilegal ke luar negeri itu ditangkap dan diberikan efek jera. 

Penegasan ini disampaikan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai melakukan  Audiensi dan Dialog Interaktif Dalam Rangka Kegiatan Temu Forum Anak Tingkat Provinsi NTB Tahun 2022 di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/6/2022).
 

Wagub tidak ingin kasus kapal-kapal tenggelam yang membawa PMI ilegal asal NTB tidak boleh terus dibiarkan dibiarkan. Terhadap kasus kapal yang membawa calon PMI tenggelam dan menimbulkan korban jiwa, lanjutnya, memerlukan ketegasan, sehingga para calo atau pihak-pihak yang memberangkatkan merke ke luar negeri mesti ditangkap.
 

Meski demikian, ujarnya, semuanya tergantung aparatur yang ada di dusun hingga desa. Dalam hal ini, ujarnya, kepala dusun atau kepala desa tidak sampai membiarkan masyarakatnya keluar negri, kemudian ditipu oleh orang.
 

Untuk itu, dalam melakukan itu semua masyarakat di tingkat bawah perlu diedukasi mengenai bahayanya bekerja keluar negeri tanpa melalui jalur resmi. Dalam memberikan edukasi ke masyarakat, pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota melakukan edukasi melalui posyandu.
 

‘’Di posyandu itu, ibu-ibu diingatin kalau mau kerja di luar jangan lewat prosedur yang tidak resmi. Prosedur resmi itu tidak menyulitkan kok, semuanya jelas ininya, mau jadi apa dan seterusnya. Makanya untuk mendapatkan satu yang baik harus usahalah, masak kita mau merem-merem sudah ada hasil. Kan usaha yang paling penting dalam memenuhi yang dibutuhkan, seperti cek kesehatan, segala macam. Itu kan untuk kebaikan kita,’’ ujarnya mengingatkan.
 

Selain itu, tambahnya, berangkat menjadi PMI lewat jalur resmi setiap PMI memiliki asuransi. Termauk setiap waktu bisa dihubungi keluarga, terjamin tempatnya. ‘’Makanya kita meyakinkan kalau kerja keluar harus yang terjamin dong. Masa kita tutup mata, keluarga kita yang keluar terus yang datang mayatnya, datangnya babak belur. Yang kayak-kayak begitu kan, masak kita mau membiarkan. Itu komprehensif semua penanganannya,’’ tegasnya.
 

Sebelumnya masyarakat Indonesia, khususnya di NTB dikejutkan dengan karamnya kapal yang mengangkut 30 PMI ilegal yang hendak  bekerja ke Malaysia dari Batam pertengahan Juni ini. 23 penumpang kapal dinyatakan selamat, 7 orang hilang dan belakangan 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Kejadian ini sudah dua kali terjadi di saat  kapal cepat yang membawa PMI ilegal tenggelam Desember 2021 lalu. (Marham)

Read More

KLU dan Loteng Belum Diverifikasi Pusat Jadi Kabupaten Layak Anak

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah
 

Menjadi kabupaten/kota layak anak membutuhkan persyaratan yang tidak sedikit. Untuk menjadi provinsi layak anak, tentu kabupaten/kota di daerah itu mesti menjadi layak anak setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, ada 8 kabupaten/kota yang sedang dilakukan diverifikasi oleh kementerian. Sementara Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Tengah (Loteng) belum dilakukan verifikasi oleh pihak kementerian.

‘’Untuk diverifikasi itu ada prosesnya, layak atau tidak. Mereka sekarang sedang diverifikasi, apakah layak atau tdak menjadi kabupaten/kota layak anak ,’’ ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah pada wartawan usai mengikuti Audiensi dan Dialog Forum Temu Anak di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/6/2022).

Anak-anak sekarang ini, ujarnya, sangat sensitif dan memperhatikan persoalan-persoalan anak yang terjadi di sekitanya. Termasuk kekerasan anak yang terjadi di keluarga hingga masalah banyak anak yang tergantung gadget dan lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut oleh pemerintah pusat bagaimana memenuhi kebutuhan yang menjadi hak-hak anak, seperti masalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan anak.

Atas dasar ini juga, tambah mantan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB ini, 8 kabupaten/kota diverifikasi jadi kabupaten/kota layak anak di NTB oleh kementerian. Sementara Loteng dan KLU belum dilakukan verifikasi, karena dari hasil penilaian ada jawaban yang dianggap belum cocok oleh pemerintah pusat.

‘’Dari kementerian ada penilaian secara khusus. Ini sebenarnya pemahaman yang berbeda antara yang dimaksud dari kementerian dengan yanjg dimaksud kabupaten/kota, sehingga nilainya turun. Batasan 400 ke atas, baru bisa diverifikasi oleh pemerintah pusat. Ini KLU dan Loteng belum mencapai 400 ,’’ tambahnya.

Sementara yang menjadi indikator penilaian ada 5 klaster, yakni bidang kelembagaan, bidang pemenuhan hak-hak anak, bidang pendidikan, sarana dan informasi serta perlindungan. Dalam hal ini, informasi dan edukasi termasuk  informasi yang layak anak, pendidikan layak anak, hak-hak anak, perlindungannya, termasuk hak sipil di bawah koordinasi Dinas PMPD dan Dukcapil.

Disinggung banyaknya kasus eksploitasi anak, DP3AKB sekarang ini sedang membuat regulasi,  peraturan gubernur untuk mencegah pekerja anak. ‘’Termasuk anak-anak yang bekerja di lampu merah. Ini menjadi tugas banyak OPD, seperti DP3AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan. Ancaman yang mempekerjakan ini adalah ancaman pidana. Kasus ini selalu berulang, karena belum ditangani secara maksimal,’’ aku mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB ini. (Marham)

Read More

Jika Belum Lakukan Ini, Truk Sampah Ditolak Masuk TPA Regional Kebon Kongok

 

Tumpukan sampah di TPA Regional Kebon Kongok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Jika truk yang membawa sampah masuk ke TPA Regional ini belum dipilah, maka truk sampah akan ditolak masuk. (dokumentasi ntbprov.go.id)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB sejak 1 Juli 2022 menolak sampah yang belum terpilah masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Regional  (TPAR)  Kebon Kongok, Lombok Barat (Lobar).  Truk sampah yang masuk dari Lobar dan Kota Mataram dan membawa sampah yang belum terpilah harus segera balik. Jika tidak pengelola TPAR Kebon Kongok.

Kepala DLHK NTB Julmansyah, S.Hut., M.Ap., menjelaskan, mulai 1 Juli 2022, pihaknya hanya menerima sampah yang terpilah. Dan itu sudah kita bicarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Lombok Barat,’’ ungkapnya, Kamis (30/6/2022). 

Dari rapat terakhir yang digelar, Lobar dan Kota Mataram menyatakan siap mengirim sampah terpilah ke TPAR  Kebon Kongok. Langkah-langkah masing-masing daerah sudah mengambil langkah taktis dengan sosialisasi ke masyarakat agar mulai memilah sampahnya.  Ditegaskannya, pemilahan ini penting dilakukan agar memudahkan pada proses akhir di TPAR, seperti pada proses daur ulang.

‘’Karena sampah tidak terpilah agak susah membedakan mana yang sudah didaur ulang. Kalau daur ulang, kita bisa lakukan penanganannya dan residunya kita tempatkan di tempat residu atau land fill. Itu juga cara kita mengurangi beban land fill yang ada sekarang. Kalau sebelumnya kalau ada sampah, masuk saja,’’ ungkapnya.

Diakuinya, kapasitas sampah di TPAR Kebon Kongok sudah melebihi kapasitas. Dalam upaya menanggulangi ini, pihaknya menyiapkan langkah melakukan perluasan TPA seluas 5 hektar. Namun, dari 5 hektar ini tidak semuanya dipakai untuk pembuangan, tapi hanya 1,2 hektar dipakai untuk dipakai sebagai tempat residu sampah.

‘’Jangan dipikir 5 hektar itu hanya untuk land fill semua, tapi selebihnya nanti akan ada tempat yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR, sehingga Januari 2023 kita akan memiliki TPA Regional ‘’yang lebih modern’’,’’ ujarnya.

Sampah yang masuk berkisar 300 hingga 400 ton per hari. Kalau ini terpilah, ini bisa mengurangi beban TPA dengan melakukan pemilahan sampah. Yang plastik bisa langsung ditangani dan sampah organik ada temoat pengolahan khsuus.

Pihaknya memberikan apresiasi pada Pemkot Mataram yang telah mengantisipasi situasi ini. Sesuai hasil rapat belum lama ini, dengan DLH Kota, jika Kota Mataram sedang merancang Mataram Maggot Center, dengan kapasitas lebih bagus dan lebih besar.

Termasuk sedang merancang insinerator untuk pengolahan sampah dan ini bisa mengurangi beban TPA Regional Kebon Kongok.  Jika ini dilakukan oleh semua kabupaten/kota seperti dilakukan Kota Mataram, pihaknya yakin sanitasi dan lingkungan akan bersih dan mengurangi jumlah sampah yang masuk TPA. ‘’Pemprov juga sedang mendorong tumbuhnya BSM di semua kabupaten/kota di NTB untuk pengolahan sampah organik sehingga itu bisa menjadi ulat maggot, ulat maggotnya bisa dijual dan menghasilkan uang,’’ ujarnya. (Marham)

Read More

Era Baru Menonton Televisi dengan TV Digital

 

Tanggal penghentian siaran TV analog makin dekat. Masyarakat perlu segera mempersiapkan diri beralih ke siaran TV Digital. Penghentian siaran TV Analog atau Analog Switch Off (ASO) berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap pertama 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga 2 November 2022. 

Seperti apa menonton televisi digital itu? Berikut ini videonya... 

Read More

Ubah Peradaban di Eropa, Gubernur Minta Bangun Museum Khusus Tambora

Lokasi Gunung Tambora yang ada di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Letusan gunung ini tahun 1815 cukup besar dan mengubah peradaban dunia, khususnya di Benua Eropa. 

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengingatkan jika NTB memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, baik di bidang ekonomi, sport tourism, hingga sejarah masa lalu. NTB juga menjadi tuan rumah dari pagelaran event berskala internasional, seperti World Superbike (WSBK) tahun 2021, MotoGP pada bulan Maret 2022, MXGP bulan Juni ini, hingga GT Challenge Asia dan WSBK akhir tahun ini.

‘’Dengan banyak event ini tentu banyak akan datang menonton ke NTB. Namun, mereka ke NTB tidak hanya datang menonton balap saja, tapi ingin berziarah ke masa lalu melihat kekayaan budaya yang dimiliki NTB. Seperti datangnya tamu dari seluruh daerah di Indonesia yang hadir pada Gebyar Budaya 2022 di Taman Mayura,’’ ujarnya saat membuka Gebyar Budaya 2022 di Taman Mayura, Kota Mataram, Sabtu, tanggal 21 Mei 2022.

Terkait dengan ziarah ke  masa lalu, Gubernur mengungkapkan, jika ada pihak yang mengusulkan ke Pemprov NTB untuk belajar ke daerah lain. Yakni, NTB mesti memiliki museum yang khusus menghidangkan sejarah dan dampak dari letusan Gunung Tambora dan Gunung Rinjani kepada perubahan peradaban dunia.

Untuk itu, Gubernur menugaskan pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan Kepala Bidang Kebudayaan membuat  tim kecil pembentukan museum khusus Tambora dan Rinjani. Gubernur memberi batas waktu sebelum WSBK 2022 di Sirkuit Mandalika sudah ada 2 museum sederhana ini bisa dihadirkan pada publik.

Diakuinya, ada satu alasan kenapa dirinya ingin ada museum khusus yang menyajikan sejarah dan dampak letusan Gunung Tambora dan Gunung Rinjani. Saat dirinya bersama Ketua TP PKK Hj. Niken Widyawati Saptarini Zulkieflimansyah berada di Desa Five di Skotlandia melihat stan kecil yang memajang tentang sejarah dan dampak letusan Gunung Tambora yang mengubah peradaban dunia.

‘’Mereka mengatakan, ‘’The year without summer, because the erruption of Tambora. Oleh karena itu saya membayangkan nanti di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, terutama penonton MotoGP dan WSBK bisa menceritakan tentang Tambora itu di mana, ke mana letusannya, impact-nya terhadap peradaban di seluruh dunia. Begitu juga dengan Rinjani,’’ ujarnya.

Menanggapi permintaan gubernur ini, Kepala Dinas Dikbud NTB  Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengaku sudah mendiskusikan hal ini dengan Kepala Bidang Kebudayaan Achmad Fairuzzabadi. Tidak hanya itu, gubernur sudah memrintahkan agar nanti NTB juga memiliki mini NTB di salah satu negara yang sudah ditunjuk. Bahkan, pihaknya sudah bertemu dengan atase kebudayaan di negara yang menjadi lokasi pembangunan mini NTB.

‘’Ikon NTB yang utama, adalah Tambora dan Rinjani . detailnya seperti apa, dua gunung yang mengubah peradaban kita harus sajikan deskripsi sejarahnya dan harus didukung dengan replikasi dari dua gunung ini, kearifan lokal tradisi dua pulau ini. Kebetulan juga dua pulau ini ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,’’ ujarnya. (Marham)

Read More

Pembukaan Latsitarda Ke-42 di NTB, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Minta Bupati dan Forkopimda Berbaur dengan Peserta

Panglima TNI Andika Perkasa membuka Latsitarda ke 42 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Sabtu (14/5/2022). Hadir mendampingi Panglima TNI, Gubernur NTB H. Zulkieflimanyah, kepala staf angkatan, wakapolri dan gubernur akademi, forkopimda NTB dan rektor perguruan tinggi di NTB. 

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa resmi membuka Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke 42 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Sabtu (14/5/2022). Pada pembukaan kali ini, ada yang sesuatu yang lain dengan pembukaan Latsitarda seperti tahun-tahun sebelumnya.

Salah satunya adalah Panglima TNI Andika Perkasa yang menjadi Inspektur Upacara meminta bupati dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota berbaur dengan taruna/praja/mahasiswa yang tergabung dalam satuan pelaksana (satlak) yang akan ditempatkan di daerahnya masing-masing. Misalnya, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy, bersama Dandim/Kapolres berbaur dengan barisan Satlak-2 Hiu yang beranggotakan Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU), Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL), Taruna Akademi Kepolisian (Akpol, Praja IPDN dan mahasiswa perguruan tinggi di NTB.

Begitu juga, Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H. M. Nursiah bersama Dandim, Wakapolres berbaur bersama dengan Satlak-3 Elang, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, Kapolres dan perwakilan Dandim Lobar berbaur bersama anggota Satlak-1 Macan, dan Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan, Dandim dan Kapolres berbaur bersama anggota Satlak-4 Kijang.

Setelah itu, taruna dan praja yang sebelumnya dalam kondisi siap diminta duduk sama Panglima TNI tanpa harus melalui komando dari komandan kompi (danki). Mahasiswa dari 10 perguruan tinggi di NTB yang berbaris dalam satu barisan diminta berbaur dengan sesuai satlak yang sudah ditentukan panitia.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini pun memanggil Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakapolri Komjen Gatot Edy, Danjem Akademi TNI Letjen TNI Bakti Agus Fadjari, Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, Gubernur Akmil, Gubernur AAU, Gubernur AAL, Gubernur Akpol dan Rektor IPDN. Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah., Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaeda juga diminta ikut bergabung dalam barisan di belakang Panglima TNI.

Panglima TNI kemudian meminta pimpinan daerah di masing-masing Satlak untuk memperkenalkan diri dan asal pendidikannya. Setelah itu, Panglima TNI meminta kepada peserta Latsitarda, baik yang berasal dari taruna, praja dan mahasiswa mencontoh prestasi yang diraih oleh para pimpinan daerah sekarang ini. Menurutnya, sebagai generasi muda harapan bangsa, para peserta harus terus menjalin komunikasi dan integrasi satu sama lain.

Baginya, tidak hanya pekerjaan, program atau kegiatan yang mesti jadi fokus. Tapi bagaimana integrasi ini baik untuk masa depan para peserta satu sama lain. Selain itu, momentum Latsitarda ini mesti dimanfaatkan taruna dan mahasiswa untuk saling menjaga kebersmaan dan menjalin hubungan yang baik satu sama lain.

Pembukaan Latsitarda NTB ke 42 Momen Perkenalkan Budaya NTB

''Hasil Larsitrada menjadi nomor sekian, yang utama haruslah komunikasi dan jalin hubungan antar sesama. Hal ini merupakan bentuk awal integrasi kita dengan rekan-rekan di institusi maupun yang non pemerintahan di masa depan,” harapnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan, jika NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak keberagaman. Tidak hanya agama, suku dan budaya di NTB sangat beragam, sehingga menjadi bekal bagi taruna dan mahasiswa yang melaksanakan Latsitarda untuk mengenal NTB lebih dekat.

Jika sudah mengenal NTB dengan keberagaman yang dimiliki akan menjadi bekal para peserta Latsitarda yang merupakan generasi penerus harapan bangsa di masa mendatang.

Defile Drumband

Pembukaan Latsitarda ke 42 di NTB juga diwarnai dengan defile atau parade drumband yang dipersembahkan para taruna. Defile yang dimulai dengan tarian gendang beleq ini dimulai dari depan Kantor Gubernur NTB menyusuri Jalan Pejanggik menuju depan Taman Mayura Cakranegara. Setelah itu, mereka langsung diberangkatkan menuju lokasi penempatan masing-masing yang dijemput kepala daerah dan forkopimda masing-masing. (Marham)

Read More