Be Your Inspiration

Showing posts with label EKONOMI. Show all posts
Showing posts with label EKONOMI. Show all posts

Tuesday 20 June 2023

Potensi Bisnis dan Pariwisata Menjanjikan, 12 Perwakilan Negara di Amerika Latin akan Kunjungi NTB

PETA BENUA AMERIKA LATIN

POTENSI pasar ke negara-negara Amerika Latin masih belum digarap maksimal. Selama ini, pariwisata ataupun ekspor produk NTB menyasar negara Asia, Eropa dan hanya sedikit yang menyasar pasar Amerika.

Untuk itu menurut Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB dr. Hj. Nurhandini Eka Dewi, SpA., M.PH., ada 12 negara-negara dari Amerika Latin akan berkunjung ke NTB tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Acara kunjungan perwakilan negara-negara Amerika Latin ini difasilitasi oleh Direktorat Amerika II Kementerian Luar Negeri.  

‘’Dari ini, dua setara duta besar dan selebihnya adalah konsulat jenderal. Mereka akan berkunjung ke NTB tanggal 21 smpai 24 Juni 2023. Mereka akan berkunjung arahnya ke forum bisnis,’’ ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Senin 19 Juni 2023.

Menurutnya,  dalam kunjungan itu, ada beberapa hal yang akan dibicarakan. Namun, fokus kunjungan dari mereka lebih pada forum bisnis. Salah satunya dengan menggelar seminar bisnis yang akan melibatkan perwakilan 12 negara Amerika Latin ini.

‘’Seminar bisnis ini akan dihadiri oleh OPD-OPD terkait dan eksportir-eksportir kita. Jadi mereka akan bertemu dengan pelaku UKM yang siap ekspor. Mereka juga akan memfasilitasi pameran kecil sambil makan malam di Pullman,’’ tambahnya.

Di samping itu, lanjunya, mereka akan mengunjungi objek wisata yang ada di NTB. Termasuk diperkenalkan dengan kebudayaan yang ada di NTB.

Ketika disinggung alasan Kementerian Luar Negeri mengarahkan perwakilan negara-negara Amerika Latin ke NTB, karena NTB memiliki potensi besar, namun promosi ke negara-negara Amerika  Latin belum terlalu masif. ‘’Jadi mereka bantu kita promosi ini. mereka datangkan duta besar untuk mempromosikan pariwisata kita, termasuk melihat kerjasama bisnis dengan para eksportir di NTB,’’ terangnya.

Mantan Asisten III Setda NTB ini juga mengakui, selama ini peluang bisnis atau ekspor produk asal NTB ke negara-negara Amerika Latin masih kurang. Jika ada pengiriman produk masih bsersifat perorangan, seperti  ekspor vanili sudah  ke Amerika Serikat.

Menurutnya, salah satu negara Amerika Latin yang potensial untuk dijajaki adalah Suriname. Suriname adalah negara kecil, tapi memiliki keterikatan batin yang kuat dengan Indonesia. ‘’Bisa jadi ada produk-produk kita yang mereka sukai. Kita buka peluang sebanyak-banyaknya menjual produk NTB ke luar,’’ ujarnya.

Begitu juga dengan wisatawan asal negara Amerika Latin, diakuinya masih belum terlalu banyak. Untuk itu melalui kesempatan ini, NTB bisa mempromosikan potensi wisata yang ada , sehingga banyak wisatawan dari Amerika Latin yang datang ke NTB. ‘’Selalu ada jalan dalam mempromosikan potensi yang dimiliki. Mereka sengaja memilih NTB untuk promosi pariwisata dan bisnis,’’ terangnya. (MARHAM)
Share:

Sunday 18 June 2023

BPSDM NTB Luncurkan Bakti Stunting di Pringgasela Lombok Timur

SERAHKAN - Sekretaris BPSDMD Provinsi NTB Lalu Wahyudi Adiguna (kanan) menyerahkan bantuan telur pada perwakilan pemerintah desa di Kecamatan Pringgasela. Bantuan telur ini akan diberikan pada masyarakat untuk mencegah stunting. 

DALAM upaya menekan angka stunting di NTB hingga 14% menjadi program Pemprov NTB, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB turut serta mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur pada Jumat 16 Juni 2023.

BPSDM Provinsi NTB yang dinahkodai   Dr. Ashari, S.H, M.H., ini diwakili Sekretaris  Lalu Wahyudi Adiguna, S.Pi., MM., didampingi oleh Kasubag Program, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum dan perwakilan bidang teknis melakukan pendampingan penurunan angka stunting  di wilayah itu.

Di Kecamatan Pringgasela  terdapat 2 puskesmas dan terdiri dari 10 desa dan  98  Posyandu dengan jumlah kasus stunting sebanyak 931 kasus  (pendek sebanyak 718 kasus dan sangat pendek sebanyak 213 kasus) dengan persentase sebanyak 15,03 %.

‘’Jumlah kasus stunting yang paling banyak terdapat di Desa  Pengadangan yaitu sebanyak 213 kasus , tapi kalau dilihat dari persentasenya  yang paling tinggi terdapat di Desa Jurit Baru yaitu 23,77 %. Untuk itu, perlunya sinergi dari berbagai stakeholder dan diisi dengan melakukan sosialisasi penurunan angka stunting di posyandu – posyandu,’’ ujar Bang Yudi sapaan akrabnya.

Dalam menekan angka stunting bagian dari menata masa depan bangsa, pihaknya menargetkan dan akan mensukseskan untuk akhir tahun 2023 angka stunting di NTB bisa turun menjadi 14 persen sesuai target Pemprov NTB. "Kalau anak-anak kita stunting, konsekuensinya masa depan mereka akan terkendala," ungkapnya.

Karena itu, stunting menurutnya tidak bisa dianggap remeh, asupan gizi anak harus diperhatikan dengan baik, terutama lima tahun pertama usia pertumbuhannya.

"Ini penting, stunting ini tidak bisa kita anggap remeh, jangan sampai anak-anak kita makanannya tidak terkontrol  tapi mari perhatikan protein hewani (telur)  menjadi asupan hariannya agar anak-anak kita sehat," sambungnya.

Intervensi yang dilakukan BPSDM kali ini dengan  memberikan protein tambahan berupa telur bagi bayi dan balita yang diterima secara simbolis oleh perwakilan dari ibu bayi di Pringgesela yang menjadi sasaran dengan bantuan Pengurus TP.PKK Pringgasela untuk didistribusikan kepada target sasaran setempat.

Dalam kesempatan ini BPSDMD Provinsi NTB memberikan bantuan sejumlah 300 butir telur, BPSDM Kabupaten Lombok Timur 300 butir telur, serta stakeholder yang lain sejumlah 300  butir telur.

Usai pemberian bantuan BPSDM Pemprov langsung melakukan  rapat koordinasi dan evaluasi terkait rencana aksi penurunan angka stunting,  rapat teknis ini dipimpin langsung Sekretaris BPSDM Lalu Wahyudi bersama 13 stakeholder lainnya. 

Rapat ini tentu untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menggalang  kekompakan tim dan kolaborasi yang nyata dan kuat di lapangan, sehingga semua program kegiatan nantinya dapat secara tajam mencegah dan menurunkan angka stunting.

Dalam kesempatan ini juga dipetakan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menurunkan angka stunting oleh para stakeholder serta evaluasi terhadap target-target capaian juga langkah-langkah strategis untuk dikerjakan secara bersama-sama.

Langkah kongkrit ke depannya akan dilakukan seperti mengintensifkan sosialisasi pencegahan stunting dan pernikahan dini dalam bentuk “Ngaji Stunting” yang akan diintegrasikan dalam kegiatan Posyandu minimal sekali dalam seminggu. BPSDMD juga akan memfasilitasi Seminar Parenting dan Pengolahan Bahan Makanan Berprotein bagi Ibu-Ibu dan remaja usia menikah dalam rangka mencegah stunting. (Marham)

Share:

Banyak Event Berskala Internasional, Pengusaha Kekurangan Stok Kopi Khas NTB

Petani di KLU sedang memetik kopi. Potensi kopi di NTB cukup besar, namun belum mampu memenuhi pesanan pengusaha yang cukup banyak, sehingga harus mendatangkan kopi dari luar daerah.

MESKI NTB dikenal sebagai salah satu penghasil kopi di Indonesia. Bahkan, kopi asal NTB juga diekspor ke beberapa negara. Namun, kebutuhan kopi di NTB terus meningkat, sehingga banyak tempat angkringan atau warung kopi yang kehabisan stok kopi.

Bahkan, dalam memenuhi kebutuhan kopi bagi para pengunjung atau wisatawan di NTB,terutama saat event-event berskala besar, seperti World Superbike (WSBK), Motocross Grand Prix (MXGP), MotoGP, pengusaha kopi lokal harus mendatangkan kopi dari luar NTB.

‘’Seiring dengan dunia pariwisata sekarang, mari kita perbanyak petani kopi perbanyak menanam kopi, meningkatkan kualitas kopi dari hulu sampai hilir. Apalagi adanya event-event ini kan kopi lokal kurang terpaksa ngambil kopi-kopi luar, seperti dari Kintamani, Bali dari Ijen, Sumatera hingga Jawa Tengah,’’ ungkap Sekretaris Asosiasi Kopi Indonesia (ASKI) Provinsi NTB M. Huzaini Areka, Selasa, 13 Juni 2023.  

Menurutnya, saat ada event internasional di NTB, pengusaha diharap tidak terlalu kaku dalam menyiapkan kopi bagi para pengunjung. Apalagi, para penikmat kopi ingin merasakan sensasi saat minum kopi. Selain minum kopi khas NTB, mereka juga butuh menikmati dari luar, seperti dari Bali, Flores, Pulau Jawa, Sulawesi dan lainnya . ‘‘Tapi tetap kita menjadi kopi wajibnya adalah kopi lokal, baik yang Kopi Tepal, Kopi Tambora, Sembalun dan lainnya,’’ terangnya.

Mantan anggota DPRD NTB ini mengakui, jika kopi NTB secara umum sangat diminati, sehingga para pengusaha kopi sering kehabisan stok. Dalam mensiasati hal ini, pihaknya terpaksa mendatangkan kopi dari luar daerah, karena setiap ada pasokan kopi dari petani, selalu habis.

‘’Itu sangat diminati oleh semua orang, baik orang kita lokal maupun orang luar, bahkan luar negeri. Stoknya selalu habis, sudah habis sudah diborong. Diborong oleh kita sendiri, para pelancong,  bisnis online order, sehingga kita sendiri (pengusaha, red) sering kekurangan,’’ akunya.

Untuk itu, pihaknya berharap pada pemerintah daerah supaya bisa menyiapkan kopi yang selalu siap setiap saat. Dalam hal ini, pemerintah perbanyak petani menanam kopi dan menambah luas penanaman. Apalagi NTB sangat subur untuk menanam kopi, baik dari ketinggian mdpl 200, sampai dengan mdpl 2.000 belum tergarap.  

‘’Satu-satunya cara adalah pemerintah harus intervensi tidak bisa mengharapkan natural dari petani sendiri. Pemerintah harus punya gerakan. Misalnya buat gerakan menanam sejuta pohon kopi . Kita berkolaborasi dengan Asosiasi kopi Indonesia NTB, Dinas Pertanian petani dan lainnya, kalau sudah itu nah baru aman,’’ klaimnya.

Memperbanyak menanam kopi ini penting dilakukan, karena NTB memiliki banyak event berskala internasional, sehingga membutuhkan banyak kopi. Hal ini juga merupakan peluang besar bagi petani dan juga pengusaha lokal dalam memanfaatkan potensi yang ada. (Marham)


Share:

Friday 14 April 2023

Kementerian Kelautan dan Perikanan Batal Bangun Kawasan Terintegrasi Budidaya Udang di Sumbawa

 

Potensi udang Sumbawa. 

Sumbawa Besar (Lombok Atraktif) -

Rencana Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk membangun kawasan terintegrasi budidaya udang (shrimp estate) di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa bernilai triliunan rupiah terindikasi batal.  Padahal, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa sudah progresif mempersiapkan lahannya.  Disayangkan, proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ini tak terlaksana.

Jumat, (18/3/2022) lalu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengunjungi lokasi pembangunan percontohan kawasan budidaya udang terintegrasi atau dikenal dengan shrimp estate di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Kunjungan Menteri KKP ini didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan jajaran pimpinan daerah di Kabupaten Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut telah dilakukan kesepakatan bersama masyarakat untuk pemanfaatan lahannya sebagai lokasi pembangunan tambak udang terintegasi seluas 528 hektar. Saat itu, pembangunan konstruksi dijanjikan dimulai pada pertengahan tahun 2022 dengan biaya mencapai Rp2,25 triliun.

Pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi ini sebagai upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budidaya udang vaname serta untuk mendukung tercapainya target produksi udang nasional.

Waktu itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menjamin dalam proses pembangunannya tidak akan menggunakan cara-cara yang merusak lingkungan. Pembangunan kawasan tambak akan dilengkapi dengan IPAL dan tandon, serta tidak ada mangrove yang ditebang.

 Adanya dukungan semua pihak mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha hingga kementerian/lembaga lain sangat penting untuk terlaksananya pembangunan percontohan tambak udang terintegrasi di Sumbawa. Namun, kini janji Menteri KKP merealisasikan pembangunan kawasan terintegrasi budidaya udang hanya tinggal janji. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim, ST.,M.Si, mengatakan, kemungkinan karena faktor ada syarat yang dinilai tidak terpenuhi, sehingga realisasi kawasan terintegrasi budidaya udang ini tidak jadi dibangun.

Sementara di satu sisi, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa sudah  mempersiapkan lahannya. Demikian juga masyarakat sekitar kawasan yang akan dijadikan lokasi kawasan  juga sudah mendukung secara maksimal.

Dari 1.000 hektar lahan yang dipersiapkan, 500 hektar menurutnya, sudah clear and clean. Lahan ini terdiri dari lahan aset pemerintah. Dan lahan masyarakat. Muslim menyayangkan proyek strategis nasional yang sepenuhnya di bawah kendali Bappenas ini tidak terlaksana. Karena informasi yang diterima pusat terkait kesiapan pemerintah daerah.

“Seharusnya sumber informasi yang digunakan sebagai rujukan tidak saja dari funding-nya. Harus dilihat dulu kesiapan di bawah seperti apa. Tapi karena ini menggunakan dana pinjaman dari luar negeri, dia punya syarat kualifikasi tersendiri,” ujarnya.

PILAH UDANG - Sejumlah pekerja sedang memilah udang yang baru dipanen di kawasan terintegrasi budidaya udang (shrimp estate) di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.  

Sebagaimana diketahui, KKP rencananya akan membangun kawasan budidaya udang terintegrasi. Dari budidaya, hingga pengolahan hasil dalam satu kawasan. Untuk tahap awal membangun kawasan ini, anggarannya mencapai Rp2,2 triliun. Jika shrimp estate ini direalisasikan, NTB akan menjadi salah satu kawasan budidaya dan produksi udang terbesar di Indonesia. Bahkan hasil produksinya bisa diekspor.

Muslim mengatakan, hasil koordinasi terakhir dengan KKP, sebagai kompensasi tidak dibangunnya kawasan tambak udang terintegrasi ini, pemerintah pusat akan membangun jaringan irigasi yang modern untuk kawasan tambak di Moyo Hilir. ‘’BWS (Balai Wilayah Sungai) yang akan membangun jaringan irigasi tambak ini. Tahun ini sudah dilaksanakan,’’ jelasnya.

Dengan pembangunan jaringan irigasi tambak ini, diharapkan akan mendukung tata kelola budidaya tambak udang yang lebih baik di Moyo Utara, sehingga produksi udang juga bisa dioptimalkan.

Kendati demikian, pemerintah daerah masih terus mengupayakan kawasan ini bisa diwujudkan, karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian daerah, serapan tenaga kerja, dan perputaran uang.

‘’Tapi kita juga mengapresiasi pemerintah pusat. Setidaknya ada kompensasi dalam bentuk pembangunan jaringan irigasi tambak bagi masyarakat di wilayah yang rencananya akan digunakan sebagai kawasan shrimp estate,’’  ungkapnya.

Tiga Besar Daerah Pengekspor Udang

Sebelumnya, Kepala Dislutkan NTB Muslim menyebut produktivitas udang NTB masih sangat bagus dan kualitas yang terjaga. Bahkan jika bicara ekspor, daerah ini masuk dalam tiga besar daerah pengekspor udang di Indonesia.

Potensi ekspor udang di NTB mencapai 180 ribu ton seperti yang terlihat di data ekspor tahun 2022 kemarin. Udang NTB dikirim ke sejumlah negara dengan konsumsi ikan dan udang yang tinggi seperti Amerika Serikat, Puerto Rico dan sejumlah negara lainnya.

“Kita ini masih masuk tiga besar ekspor udang di Indonesia. Potensinya 180 ribu ton lebih yang sudah jalan ekspornya di tahun 2022. Apalagi di 2023 ini lebih banyak lagi. Ekspor ada yang lewat Surabaya, Denpasar dan lainnya karena kita belum bisa ekspor mandiri,” katanya.

Muslim mengatakan, meski rencana program kawasan terintegrasi budidaya udang ini di NTB belum ada tindaklanjut dari pemerintah pusat, sesungguhnya kegiatan investasi budidaya udang di NTB dari kalangan swasta cukup besar. Usaha budidaya yang dilakukan pelaku usaha ini sifatnya padat modal dan telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian.

Muslim menjelaskan, yang penting dipenuhi oleh pelaku usaha itu adalah penguatan sertifikasi CBIB atau cara budi daya ikan yang baik. Karena syarat dalam ketentuan yang baru untuk kelayakan berusaha itu adalah sertifikat cara budidaya ikan yang baik yang keluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah ekspor komoditas ikan dan udang yang dihasilkan NTB pada Bulan Januari 2023 sebesar 785.310 dolar Amerika dan Bulan Februari sebesar 233.175 dolar Amerika. Setiap bulan, jumlah ekspor komoditas ini memang fluktuatif, namun angkanya cukup besar.

Secara umum, kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Februari 2023 adalah barang galian/tambang non migas sebesar US$ 165.832.056 (98,99 persen). Kemudian perhiasan / permata sebesar US$ 403.621 (0,24 persen), buah-buahan sebesar US$ 369.007 (0,22 persen), garam, belerang, kapur sebesar US$ 326.456 (0,19 persen), ikan dan udang sebesar US$ 233.175 (0,14 persen), serta kopi, teh, rempah-rempah sebesar US$ 197.336 (0,12 persen).

Negara tujuan ekspor kelompok komoditas Barang Galian/Tambang Non Migas pada Bulan Februari 2023 adalah Jepang, India, dan lain-lain. Untuk ekspor kelompok komoditas Perhiasan/ Permata ditujukan ke Jepang, Hongkong, dan lain-lain. Sedangkan ekspor Kelompok Buahbuahan ditujukan ke Vietnam dan Uni Emirat Arab. Kelompok komoditas Garam, Belerang,Kapur ditujukan ke China, Vietnam, Thailand, dan Korea Selatan. Sementara kelompok komoditas Ikan dan Udang ditujukan ke Amerika Serikat, Puerto Rico, dan lain-lain. (Ekbis NTB)


Share:

Wednesday 28 September 2022

‘’Asinkan’’ NTB, BPKP Dukung Industrialisasi Garam di NTB

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat

Selain melakukan pengawalan terhadap sejumlah program pembangunan strategis yang ada di NTB, seperti pembangunan bendungan, RSUD Provinsi NTB dan juga pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB juga siap mengawal industrialisasi garam di NTB.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dr. Ilham Nurhidayat mengakui , jika swasembada garam untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri masih menjadi permasalahan yang belum teratasi. Menurutnya, garam impor masih mendominasi pemenuhan garam nasional, khususnya di sektor industri. 

‘’Perlu upaya masif dan kolaboratif dalam rangka mengatasi permasalahan ini, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha. Provinsi NTB sebagai salah satu produsen garam di Indonesia, memiliki andil besar dalam mendukung upaya tersebut,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa (27/9/2022).

Diakuinya, program industrialisasi garam yang telah diinisiasi oleh Pemprov  NTB sejak tahun 2019 telah menargetkan tercapainya produksi 120.000 ton garam kualitas K1 di tahun 2024. Namun, program industrialisasi garam ini belum berprogres secara signifikan hingga tahun 2022. Dalam hal ini, pihaknya memberikan masukan agar industrialisasi garam ini berjalan secara maksimal. Seperti perlunya penguatan dari berbagai sisi, yakni,  kebijakan, dukungan kelembagaan, dukungan program/kegiatan dan anggaran.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan perbaikan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, penerapan inovasi,  kemitraan,  dukungan permodalan dan monitoring secara periodik.

Adanya upaya masif dan kolaboratif tersebut diharapkan dapat mengakselerasi program industrialisasi garam ini mampu memenuhi kebutuhan garam berkualitas di tingkat regional NTB maupun di tingkat nasional,  sehingga mengurangi ketergantungan akan garam impor.

Dijelaskannya, industri garam merupakan industri yang strategis dan terus berkembang, sehingga permintaan, baik jenis dan penggunaan garam terus meningkat. Khususnya, garam konsumsi dan garam industri. ‘’Garam sebagai bahan pangan merupakan bahan pelengkap dan salah satu sumber gizi yang tidak dapat digantikan oleh produk lainnya, sedangkan sektor industri memanfaatkan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri,’’ terangnya.

Namun pada perkembangannya, tambahnya, produksi garam Provinsi NTB belum mampu memenuhi kebutuhan regional Provinsi NTB dan nasional, utamanya kebutuhan di sektor industri. Hal ini disebabkan garam yang mayoritas masih diproduksi oleh masyarakat (garam rakyat) memiliki kualitas yang rendah.

Dicontohkannya, produksi garam Kabupaten Bima, hanya mampu diserap pasar industri dan konsumsi sebesar 10% saja. Garam yang dibutuhkan pasar industri dan konsumsi adalah garam dengan kualitas 1 (K1) dengan tingkat NaCl antara 95% - 98%. Sedangkan garam NTB lebih dominan memiliki kadar NaCl di bawah 90% atau masuk dalam kategori kualitas dua dan tiga (K2/K3).

Lokasi tambak garam di Kabupaten Bima yang mesti mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah. Jika tambak garam di NTB dikelola secara serius, bisa menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional
Menurutnya, dari hasil peninjauan lapangan, ada beberapa kendala yang terjadi dalam industrialisasi garam di  NTB. Pertama, pemda belum memiliki kebijakan yang jelas dan lengkap mengatur program industrialisasi garam. Selain itu, program/kegiatan perangkat daerah belum mendukung pengembangan Industrialisasi garam. Termasuk adanya ekonomi biaya tinggi dalam rantai distribusi dan pemasaran produk garam.

Kendala lain, kualitas garam, terutama di Kabupaten Bima belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Akibat pemerintah Ddaerah belum optimal dalam memasarkan produk garam. Pemerintah daerah, tambahnya, perlu memperhatikan penerapan inovasi teknologi peningkatan kualitas produksi garam, karena penerapan inovasi ini berjalan lambat. Selain itu, kerjasama kemitraan antara kelompok usaha garam rakyat dengan BUMD belum terjalin optimal dan dukungan sarana dan prasarana.

‘’Begitu juga, kelompok usaha garam belum mampu mengakses pembiayaan perbankan/non perbankan. Termasuk monitoring capaian kinerja industrialisasi garam di Provinsi NTB belum dilakukan,’’ ungkapnya.

Terkait hal ini, ada beberapa rekomendasi yang diberikan pihaknya agar NTB menjadi daerah penyangga garam nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang jelas dan lengkap. Selain itu, kebijakan ini harus mendapat dukungan dari perangkat daerah dan juga memangkas rantai distribusi dan membangun sistem pemasaran.

‘’Pemerintah daerah juga mesti melakukan peningkatan kualitas garam produksi. Dan juga menerapkan inovasi dan dukungan sarana prasarana. Hal yang paling penting adalah menjalin kerjasama kemitraan dan membuka arus serta monitoring kinerja program industrialisasi garam,’’ sarannya.

Selain itu, peran pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait sangat penting dalam mendukung keberhasilan industrialisasi garam di Provinsi NTB. Dalam hal ini, tata niaga garam yang baik melalui penurunan kuota impor garam yang disesuaikan dengan jumlah produksi garam nasional, dukungan konektivitas dan aksesibilitas bagi produk garam NTB untuk pasar nasional. Termasuk, pembangunan industri-industri yang membutuhkan bahan baku garam di Provinsi NTB akan meningkatkan daya saing produk garam NTB.

‘’Selain itu, dukungan anggaran dari Kementerian terkait bagi terwujudnya Kawasan Ekonomi (KE) Garam yang terintegrasi di Provinsi NTB menjadi salah satu kunci terwujudnya industrialisasi Ggaram di Provinsi NTB dan menjadikan garam NTB sebagai penyangga kebutuhan garam nasional,’’ harapnya. (Marham)

Share:

Friday 9 September 2022

Layani Rute Lombok -Singapura, Pemprov NTB akan Surati Kemenhub dan Kemenparekraf Keluarkan Izin Scoot Air

 


SEBAGAI salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, keberadaan objek wisata andalan di NTB, khususnya Pulau Lombok belum didukung sepenuhnya oleh banyak penerbangan langsung. Apalagi mahalnya harga tiket pesawat sekarang ini membuat orang untuk berpikir bepergian ke satu daerah.

Begitu juga ke NTB, semenjak Covid-19 mewabah banyak maskapai menghentikan rute penerbangan langsung, baik dalam dan luar negeri ke Lombok. Bahkan, banyak juga di antara maskapai ini yang memangkas rute penerbangan akibat biaya yang membengkak. Salah satu rute penerbangan yang selama ini memiliki potensi besar adalah Singapura -Lombok. Sayangnya, untuk sementara rute ini masih belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk dibuka.

Untuk itu, Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., pihaknya sudah menyiapkan surat ke pemerintah pusat agar rute Lombok -Singapura bisa dibuka lagi.

“Sekarang ini kami akan mengajukan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar rute Lombok -Singapura bisa mendapatkan izin. Salah satu maskapai yang sudah bicara dengan kami adalah Scoot Air,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (8 September 2022).

Mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini menyadari sekarang ini, merupakan saat yang sulit bagi maskapai penerbangan nasional. Terlebih dengan kondisi belum pulihnya perekonomian secara nasional yang ditambah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi juga berpengaruh pada minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat.

Selain itu, ungkapnya, dari informasi yang diperolehnya, jika kebijakan pemerintah pusat yang belum mengizinkan maskapai dari luar melayani rute penerbangan ke beberapa bandara di Indonesia, termasuk ke NTB, karena ingin memberikan kesempatan kepada maskapai nasional untuk bangkit. Meski di satu sisi, dampak dari kebijakan ini harga tiket pesawat mahal dan berpengaruh terhadap pengguna jasa transportasi udara.

“Sekarang pemerintah membatasi bendera luar masuk Indonesia. Aturan ini dari Kementerian Perhubungan, karena maskapai Indonesia yang bendera merah putih perlu diselamatkan,” ungkapnya.

Sementara Scoot Air ini, ujarnya, adalah maskapai yang berbendera Singapura, sehingga pihaknya sangat mengharapkan Kementerian Perhubungan bisa memberikan izin maskapai ini melayani rute Lombok -Singapura.

Untuk itu, tambahnya, Pemprov NTB sudah menyiapkan surat yang akan dikirim langsung ke Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar permintaan dari NTB ini bisa disetujui. “Suratnya sudah kita siapkan dan kita kirim ke Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya. (Marham)

Share:

Dinas Perhubungan NTB Siapkan Skenario Transportasi WSBK 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NTB H. LALU MOH. FAOZAL

DINAS Perhubungan NTB sedang menyiapkan  transportasi menghadapi event World Superbike (WSBK) tanggal 11 hingga 13 November 2022 di Pertamina Mandalika Itnternational Circuit Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perhubungan NTB H. Lalu Moh. Faozal menegaskan kesiapannya. Seperti apa skenario pengangkutan penumpang itu masih harus melakukan pembahasan dengan beberapa pihak terkait, seperti Polda NTB, ITDC dan lainnya.

Meski demikian, ujarnya, pola transportasi yang disiapkan tidak seperti saat WSBK tahun 2021 lalu dan juga MotoGP bulan Maret 2022 lalu. Menurutnya, akan ada perubahan transportasi penonton, sehingga pelayanan transportasi saat WSBK lebih baik dari event sebelumnya.

Sekarang ini, pihaknya masih menunggu berapa jumlah penonton atau tiket yang tersedia yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Setelah itu ada, barulah pihaknya bersama stakeholder akan merumuskan dan melakukan simulasi terkait rute bus yang akan mengangkut penonton.

Tidak hanya itu, dalam melayani penonton WSBK juga lokasi parkir yang ada akan diperluas atau ditambah, sehingga tidak ada lagi keluhan atau permasalahan yang muncul saat pelaksanaan.

“WSBK kita sudah punya skenarionya. Nanti pada saatnya setelah kita tahu detailnya dari pihak penyelenggara, maka kita buat skenario lalin (lalu lintas)-nya,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dalam pertemuan dengan jajaran Direksi PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Rabu (7/9/2022) sore memberikan atensi kepada ITDC untuk lebih fokus pada perhelatan WSBK.

“Kami ingin acaranya sukses, media coverage-nya bagus, menurut saya fokus aja di situ dulu,” pesan Gubernur.

Menurut Bang Zul – sapaan akrabnya, sebagai penyelenggara WSBK, perusahaan asuhan BUMN ini kurang terlihat hasilnya me-manage kegiatan WSBK. Harapannya WSBK tahun ini bisa lebih ramai dan meriah dari tahun kemarin. “Kami ingin sesuatu yang direspon masyarakat dengan baik, penonton ramai, bukan sekedar laporan bisnis dan keuangan tapi ada intrinsic value,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ari Respati, Direktur Utama ITDC yang baru, menjelaskan ketika dia menerima proyek WSBK ini sudah berjalan 90% maka pembenahan SDM saat ini otomatis akan berdampak pada evaluasi struktur dan postur tubuh dari perusahaan.

Selain itu, tambahnya, antara ITDC dan MGPA (Mandalika Grand Prix Association) ada internal diskusi yang baru selesai, sehingga berdampak kemana-mana. Terlepas dari luka finansial yang lama, tetap target untuk WSBK sukses tidak bisa ditawar.  (Marham)

Share:

Wednesday 24 August 2022

Pengiriman Pesanan Kopi ke Korea Selatan dari NTB Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2022

Kepala Dinas Perdagangan NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., 


NTB merupakan salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Bahkan, saat kopi NTB dipamerkan dalam sebuah pameran kopi yang bertema Coffex Istanbul tahun 2021 lalu, permintaan kopi NTB cukup besar. Meski demikian, pemenuhan permintaan kopi ini tidak bisa dilakukan sekaligus, tapi secara bertahap.

Kepala Dinas Perdagangan NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., menjelaskan, jika sebelumnya, dilakukan ekspor vanili Ke Amerika Serikat, akhir Agustus ini ekspor kopi ke Korea Selatan akan dilakukan. ‘’Tetapi tentu kan namanya apa permintaan by order itu bertahap, karena kita akan kalkulasikan itu di akhir tahun dan pengirimannya per bulan. Misalkan, jumlah 400 ton ekspor kopi ini dalam durasi waktu Agustus hingga Desember,’’ ujarnya, Senin, 22 Agustus 2022.

Diakuinya, NTB memiliki komoditas dan produk, terutama ekonomi kreatif yang bisa dijadikan salah satu potensi. Apalagi di beberapa negara, seperti Turki memiliki segmen pasar yang cukup besar. Dalam hal ini, ujarnya, jenis kerajinan seperti home decoration memiliki pangsa pasar yang cukup besar, terutama di Eropa. Beda halnya dengan makanan dan minuman masih ada pengetatan .

Menurutnya, bahan makanan dari luar Eropa sulit masuk, karena ada standarisasi yang ditetapkan oleh negara penerima. Selain itu, beberapa negara menambah standarisasi masuknya barang impor yang berbahan makanan dan minuman. Untuk itu, pihaknya melihat peluang masuknya bahan kerajinan cukup besar, sehingga akan terus digiatkan.

Mengenai target ekspor non tambang dari NTB ke beberapa negara pemesan, Fathurrahman mengaku masih kecil. Ekspor di NTB masih didominasi ekspor tambang sebesar 98 persen, sementara non tambang sekitar 0,02 persen, sehingga perlu digiatkan. Target ekspor non tambang ini akan terus ditingkatkan. Apalagi dengan terbentuknya tim percepatan ekspor setidaknya akan memacu kinerja masalah ekspor non tambang dari NTB.

‘’Dari tahun 2020, dari 8,7 juta US Dolar dan di tahun 2021, 9,6 juta US Dolar. Sementara tahun 2022, baru sampai bulan Mei dan baru beberapa yang sudah diekspor, termasuk vanili yang ke Amerika Serikat,’’ ujarnya. (Marham)

Share:

Perang Rusia – Ukraina Berdampak pada Perkembangan Ekonomi NTB



Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi saat membuka bazar pangan murah di halaman DKP NTB, Selasa 23 Agustus 2022. 

SEKRETARIS Daerah (Sekda( NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengingatkan agar dampak Covid-19 dan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berpengaruh besar terhadap krisis pangan. Tidak hanya itu, perang ini menyebabkan terjadinya krisis energi dan energi keuangan secara global.

Penekanan Sekda ini disampaikan saat membuka Kegiatan Bazar Pangan Murah sebagai rangkaian acara Kemerdekaan RI Ke-77 Tahun 2022 di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB, Selasa, 23 Agustus 2022.

Untuk itu, Sekda NTB mengapresiasi kegiatan Bazar Pasar Murah yang digelar DKP NTB bersama sejumlah stakeholder, seperti Bulog, Bank Indonesia, PT. Amman Mineral, UMKM serta gapoktan yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga bisa membantu masyarakat. 

Sekda juga mengingatkan, agar ASN sebagai garda terdepan dalam membantu dan melayani masyarakat menghadapi setiap peristiwa yang terjadi di NTB dan global. Sebagai contoh, ASN mengawali menanam apapun di lahan-lahan kosong sebagai bentuk diversifikasi pangan. Dalam hal ini, bibit bisa diminta di BKD dan lain sebagainya. Jika ini sudah dilakukan dan semakin banyak produksi yang dihasilkan tersedia di pasar, gejolak harga tidak terjadi lagi.

Diakuinya, tingginya harga pangan saat ini ditenggarai karena biaya distribusi yang meningkat. Akibat meningkatnya biaya distribusi, , margin keuntungan yang diperoleh produsen tidak meningkat. Untuk itu diharapkan semua OPD-OPD Rumpun Hijau, Perdagangan dan sektor terkait untuk mampu memonitor. Selain mengadakan operasi pasar juga mengedukasi di hulu untuk bekerjasama menstabilkan ketersediaan pangan.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran TPID di tengah masyarakat yang  bekerja dari hulu ke hilir, kemudian mengadakan pasar-pasar murah, juga harus memberikan treatment kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bersama-sama untuk menstabilkan daerah masing-masing dulu.

Sementara itu, Kepala DKP NTB, H. Abdul Azis, S.H., M.H., mengklaim Provinsi NTB terus berkontribusi dalam rangka memberikan support kepada daerah - daerah lain dalam rangka pengamanan pangan Indonesia. 

Dicontohkannya, stok beras, NTB selalu surplus, begitu juga dengan jagung surplus. Meski demikian, ujarnya, komoditas jagung ini memengaruhi juga harga daging ayam, harga telur juga memengaruhi, demikian juga cabai walaupun cabai itu dalam suatu waktu harganya mahal akan tetapi sebenarnya i NTB komoditas cabai ini surplus.

‘’Akan tetapi karena distribusi ke Pulau Jawa yang harganya lebih mahal sehingga lebih banyak keluar, sehingga untuk kita juga terjadi defisit cabai di NTB tetapi Alhamdulillah pada hari ini harga cabai ini sudah menunjukkan stabil di Provinsi Nusa Tenggara Barat," jelasnya. (Marham)

Share:

Saturday 2 July 2022

Kasus Pengiriman PMI Ilegal ,Wagub Minta Diusut Sampai Tuntas, Pelaku Harus Diberi Efek Jera

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah

KASUS pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia hingga kapal tenggelam di Kepulauan Riau tidak boleh terus dibiarkan. Wakil Gubernur (Wagub)  NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meminta kasus ini diusut sampai tuntas. Bahkan, pelaku atau calo yang mengirim PMI ilegal ke luar negeri itu ditangkap dan diberikan efek jera. 


Penegasan ini disampaikan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai melakukan  Audiensi dan Dialog Interaktif Dalam Rangka Kegiatan Temu Forum Anak Tingkat Provinsi NTB Tahun 2022 di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/6/2022).
 

Wagub tidak ingin kasus kapal-kapal tenggelam yang membawa PMI ilegal asal NTB tidak boleh terus dibiarkan dibiarkan. Terhadap kasus kapal yang membawa calon PMI tenggelam dan menimbulkan korban jiwa, lanjutnya, memerlukan ketegasan, sehingga para calo atau pihak-pihak yang memberangkatkan merke ke luar negeri mesti ditangkap.
 

Meski demikian, ujarnya, semuanya tergantung aparatur yang ada di dusun hingga desa. Dalam hal ini, ujarnya, kepala dusun atau kepala desa tidak sampai membiarkan masyarakatnya keluar negri, kemudian ditipu oleh orang.
 

Untuk itu, dalam melakukan itu semua masyarakat di tingkat bawah perlu diedukasi mengenai bahayanya bekerja keluar negeri tanpa melalui jalur resmi. Dalam memberikan edukasi ke masyarakat, pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota melakukan edukasi melalui posyandu.
 

‘’Di posyandu itu, ibu-ibu diingatin kalau mau kerja di luar jangan lewat prosedur yang tidak resmi. Prosedur resmi itu tidak menyulitkan kok, semuanya jelas ininya, mau jadi apa dan seterusnya. Makanya untuk mendapatkan satu yang baik harus usahalah, masak kita mau merem-merem sudah ada hasil. Kan usaha yang paling penting dalam memenuhi yang dibutuhkan, seperti cek kesehatan, segala macam. Itu kan untuk kebaikan kita,’’ ujarnya mengingatkan.
 

Selain itu, tambahnya, berangkat menjadi PMI lewat jalur resmi setiap PMI memiliki asuransi. Termauk setiap waktu bisa dihubungi keluarga, terjamin tempatnya. ‘’Makanya kita meyakinkan kalau kerja keluar harus yang terjamin dong. Masa kita tutup mata, keluarga kita yang keluar terus yang datang mayatnya, datangnya babak belur. Yang kayak-kayak begitu kan, masak kita mau membiarkan. Itu komprehensif semua penanganannya,’’ tegasnya.
 

Sebelumnya masyarakat Indonesia, khususnya di NTB dikejutkan dengan karamnya kapal yang mengangkut 30 PMI ilegal yang hendak  bekerja ke Malaysia dari Batam pertengahan Juni ini. 23 penumpang kapal dinyatakan selamat, 7 orang hilang dan belakangan 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Kejadian ini sudah dua kali terjadi di saat  kapal cepat yang membawa PMI ilegal tenggelam Desember 2021 lalu. (Marham)

Share:

Jika Belum Lakukan Ini, Truk Sampah Ditolak Masuk TPA Regional Kebon Kongok

 

Tumpukan sampah di TPA Regional Kebon Kongok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Jika truk yang membawa sampah masuk ke TPA Regional ini belum dipilah, maka truk sampah akan ditolak masuk. (dokumentasi ntbprov.go.id)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB sejak 1 Juli 2022 menolak sampah yang belum terpilah masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Regional  (TPAR)  Kebon Kongok, Lombok Barat (Lobar).  Truk sampah yang masuk dari Lobar dan Kota Mataram dan membawa sampah yang belum terpilah harus segera balik. Jika tidak pengelola TPAR Kebon Kongok.

Kepala DLHK NTB Julmansyah, S.Hut., M.Ap., menjelaskan, mulai 1 Juli 2022, pihaknya hanya menerima sampah yang terpilah. Dan itu sudah kita bicarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Lombok Barat,’’ ungkapnya, Kamis (30/6/2022). 

Dari rapat terakhir yang digelar, Lobar dan Kota Mataram menyatakan siap mengirim sampah terpilah ke TPAR  Kebon Kongok. Langkah-langkah masing-masing daerah sudah mengambil langkah taktis dengan sosialisasi ke masyarakat agar mulai memilah sampahnya.  Ditegaskannya, pemilahan ini penting dilakukan agar memudahkan pada proses akhir di TPAR, seperti pada proses daur ulang.

‘’Karena sampah tidak terpilah agak susah membedakan mana yang sudah didaur ulang. Kalau daur ulang, kita bisa lakukan penanganannya dan residunya kita tempatkan di tempat residu atau land fill. Itu juga cara kita mengurangi beban land fill yang ada sekarang. Kalau sebelumnya kalau ada sampah, masuk saja,’’ ungkapnya.

Diakuinya, kapasitas sampah di TPAR Kebon Kongok sudah melebihi kapasitas. Dalam upaya menanggulangi ini, pihaknya menyiapkan langkah melakukan perluasan TPA seluas 5 hektar. Namun, dari 5 hektar ini tidak semuanya dipakai untuk pembuangan, tapi hanya 1,2 hektar dipakai untuk dipakai sebagai tempat residu sampah.

‘’Jangan dipikir 5 hektar itu hanya untuk land fill semua, tapi selebihnya nanti akan ada tempat yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR, sehingga Januari 2023 kita akan memiliki TPA Regional ‘’yang lebih modern’’,’’ ujarnya.

Sampah yang masuk berkisar 300 hingga 400 ton per hari. Kalau ini terpilah, ini bisa mengurangi beban TPA dengan melakukan pemilahan sampah. Yang plastik bisa langsung ditangani dan sampah organik ada temoat pengolahan khsuus.

Pihaknya memberikan apresiasi pada Pemkot Mataram yang telah mengantisipasi situasi ini. Sesuai hasil rapat belum lama ini, dengan DLH Kota, jika Kota Mataram sedang merancang Mataram Maggot Center, dengan kapasitas lebih bagus dan lebih besar.

Termasuk sedang merancang insinerator untuk pengolahan sampah dan ini bisa mengurangi beban TPA Regional Kebon Kongok.  Jika ini dilakukan oleh semua kabupaten/kota seperti dilakukan Kota Mataram, pihaknya yakin sanitasi dan lingkungan akan bersih dan mengurangi jumlah sampah yang masuk TPA. ‘’Pemprov juga sedang mendorong tumbuhnya BSM di semua kabupaten/kota di NTB untuk pengolahan sampah organik sehingga itu bisa menjadi ulat maggot, ulat maggotnya bisa dijual dan menghasilkan uang,’’ ujarnya. (Marham)

Share:

Thursday 26 May 2022

Penyelenggaraan F1 Belum Jelas, ITDC Fokus MotoGP dan Event Otomotif Nasional

Event Mandalika Track Day diselenggarakan di Sirkuit Internasional Mandalika, Sabtu (21/5). Ke depan ITDC bakal memperbanyak event semacam itu selain menyelenggarakan event utama MotoGP dan WSBK sembari menunggu kejelasan gelaran balap F1.

Sirkuit Internasional Mandalika sempat diwacanakan bakal menggelar event balap bergengsi dunia lainnya, yakni Formula One (F1). Namun sampai saat ini rencana tersebut masih belum ada kejelasan. PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika tempat Sirkuit Internasional Mandalika, tampak masih fokus untuk menyelenggarakan event MotoGP sebagai core event. Ditambah event-event otomotif skala nasional lainya, sebagai pendukung. 

“(Soal gelaran F1) Belum ada informasi yang bisa kami berikan sampai sejauh ini,” jawab Managing Director The Mandlika, Bram Subiandoro, Minggu (22/5/2022). 

Ia mengaku, pihaknya sampai saat ini belum mendapat informasi terkait perkembangan rencana gelaran event dunia tersebut. Selain terkait event-event otomotif yang memang sudah masuk dalam agenda penyelenggaraan di sirkuit internasional Mandalika, seperti event MotoGP yang sudah berkontrak bakal diselenggarakan selama 10 tahun, ada juga event World Superbike (WSBK). 

“Untuk tahun ini selaian MotoGP, ada juga FIM Motul WSBK yang akan digelar pada 11-13 November. Sebelumnya, juga ada Fanatec GT World Challenge Asia 2022, pada 11-13 Oktober mendatang,” terang Bram, sebelumnya. 

Di luar itu ada event-event skala nasional. Salah satunya yang tengah digelar Mandalika Track Day, yang merupakan event untuk memperkenalkan sirkuit Mandalika kepada para komunitas dan penggemar balap. Di mana para penggemar dan komunitas balap tersebut diberikan kesempatan untuk bisa menjajal langsung sirkuit kebanggaan Indoensia itu. 

Event yang diselenggarakan pada 21-22 Mei tersebut, nyatanya berlangsung sukses dan, mampu menyita perhatian masyarakat umum dan wisatawan yang datang. Terbuktinya dengan banyak masyarakat yang hadir langsung untuk menonton. Meski harus membayar tiket masuk. “Eventnya berlangsung sukses,” imbuhnya.

Pada event Mandalika Track Day tersebut selain memberikan kesempatan bagi penggemar balap untuk menjajal lintasan sirkuit Mandalika, juga ada event drift show. Di mana ada delapan drifter profesional yang didatangkan unjuk kebolehan sekaligus juga akan memberikan pelatihan singkat. “Ke depan kami akan memperbanyak acara-acara semacam ini. Untuk dapat berpartisipasi mendukung dan mengembangkan olahraga otomotif di Indonesia,” tandas Bram. (Munakir/Suara NTB)

Share:

Penginapan bagi Penonton MXGP, Pemerintah Siapkan Homestay, Camping Ground hingga Kapal Perang

 

KRI Makassar dengan Nomor Lambung 590 yang akan dipersiapkan sebagai hotel terapung bagi penonton MXGP di Samota, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. 

Panitia lokal Motocross Grand Prix (MXGP) memperkirakan sekitar 50 ribu penonton yang hadir secara langsung menonton kejuaraan internasional MXGP di Sirkuit Samota, Kabupaten Sumbawa, tanggal 24 hingga 26 Juni 2022 mendatang. Melihat jumlah penonton yang cukup besar ini, Pemprov NTB dan Pemda di Pulau Sumbawa serta di Pulau Lombok mesti mempersiapkan penginapan bagi mereka. Tidak mendapat kamar hotel, rumah penduduk, camping ground hingga kapal perang menjadi alternatif penginapan bagi para penonton.

Pemprov NTB sudah memiliki pengalaman berharga dalam mempersiapkan penginapan berharga bagi penonton berskala internasional dalam jumlah besar. Pelaksanaan kejuaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada bulan Maret 2022 lalu berlangsung sukses dan tidak ada masalah dari sisi penginapan bagi penonton.

Meski sempat dihadapkan dengan harga kamar di sejumlah hotel yang sudah dipesan duluan tidak menjadi penghalang bagi daerah untuk mempersiapkan penginapan dalam berbagai  kejuaraan olahraga berskala dunia. Begitu juga dalam menghadapi kejuaraan MXGP di Sirkuit Samota, Pulau Sumbawa, panitia daerah mengklaim akan mampu mengatasi masalah penginapan.

Pola-pola yang diterapkan saat event MotoGP bisa pula diterapkan dalam menghadapi MXGP di Pulau Sumbawa. Meski di satu sisi, jumlah penginapan atau kamar yang tersedia di Pulau Sumbawa tidak sebanyak jumlah penginapan di Pulau Lombok. 

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam penjelasannya pada Podcast bersama Pemimpin Redaksi Harian Suara NTB, H. Agus Talino, Selasa, 17 Mei 2022 lalu, mengaku pelaksanaan MXGP pada awalnya dihadapkan dengan masalah penginapan bagi tamu MXGP. Apalagi kamar hotel yang tersedia kurang dari 200 kamar.

‘’Bagaimana kita mau menghelat international event dengan jumlah penonton 100 ribu, jika kamar yang tersedia kurang dari 200 kamar? Tapi saya selalu yakin, perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama,’’ ujarnya.

Menurutnya, keberanian pemerintah daerah untuk menetapkan tuan rumah MXGP di Samota adalah keberanian untuk meretas jalan baru dan tantangannya banyak. Untuk itu, ujarnya, sponsor harus dicari. Dengan ikut terjun langsung, gubernur mengaku mengenal pemain di internasional event ini sambil membimbing putra daerah mengenal tokoh-tokoh nasional yang mengenal event ini.

‘’Yang jadi masalah akomodasi. Tapi selalu ada jalan. Tiba-tiba kita ketemu PanglimaTNI, Kepala Staf Angkatan Laut.  Mereka punya kapal yang fasilitasnya juga bagus dan juga nanti Kementerian BUMN, jika bisa dipinjamkan kapal sebagaimana Menteri Perhubungan kemarin bisa. Mungkin nanti ada floating hotel (hotel terapung),’’ terangnya.

Pantai Ai Lema Sumbawa yang dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan Camping Ground bagi penonton MXGP yang tidak bisa menginap di hotel. 

Meski demikian, ujarnya, dengan perhelatan MXGP di Samota akan ‘’memaksa‘’ investor untuk berinvestasi. Apalagi, kalau MXGP rutin digelar 4-10 tahun, maka demand (permintaan) terhadap hotel, homestay atau penginapan tumbuh akan membuat investor tertarik menanamkan investasi. ‘’Jadi MXGP jangan dilihat sebagai kegiatan olahraga semata, event semata. Tapi dia tidak terisolasi dari banyak aktivitas lain,’’ tambahnya.

Gubernur mencontohkan, MXGP tidak hanya akan menarik pengunjung ke Samota, tapi juga akan menumbuhkan daerah-daerah sekelilingnya, sehingga ada kepastian terhadap investasi. Jadi kalau nanti ada orang mau bangun hotel, kendaraan, kuliner dan sebagainya, gubernur yakin jika sekarang di Samota tidak ada hotel, maka ke depan pasti akan banyak hotel bermunculan.

Selain itu, potensi bisnis juga bisa tumbuh. Seperti kemungkinan kapal cepat yang beroperasi dari Lombok Timur menuju Samota dengan durasi penyeberangan 1 sampai 1,5 jam, maka hotel di Lombok Timur pun akan hidup. ‘’Nanti akan ada kapal cepat dari Kuta ke Samota, berarti ndak harus nginap di Samota, tapi menginap di Kuta. Dari Senggigi langsung ke Samota dan Senggigi bisa hidup. Ini paket yang coba diramu sama teman-teman pariwisata dan lain-lain,’’ terangnya. (Marham)

Share:

Thursday 19 May 2022

Antisipasi Terhindar dari PMK, Kebersihan Ternak dan Kandang di Lombok Barat Jadi Prioritas

Peternak di Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sedang memindahkan sapi ke kandang lain. Mereka memberikan perawatan pada sapi agar terhindar dari penyakit ternak. 

Mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim) serta beberapa daerah di Indonesia membuat peternak di Lombok Barat (Lobar) khawatir. Mereka berusaha melindungi ternaknya agar terhindar dari PMK.

TIGA peternak sapi di Dusun Bagek Nunggal Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Lobar sedang istirahat di dipan yang berada di antara kandang sapi. Mereka baru saja pulang mencari rumput atau pakan ternak di sawah dan kebun.

Kandang yang terletak di pinggir jalan dan dekat dengan sungai dipenuhi sapi-sapi Bali dan Simental yang siap jual. Beberapa ekor sapi yang dipelihara di kandang ini sudah laku terjual dan dibawa pembeli yang sebagian besar adalah jagal di beberapa rumah potong hewan (RPH) di Lobar dan Kota Mataram.

Belum adanya kasus PMK di Lobar dan Kota Mataram membuat peternak di tempat ini masih bisa bernafas lega, karena ternak mereka masih dalam kondisi sehat dan layak jual.

Suheri, salah satu peternak, menuturkan, jika dirinya bersama peternak sapi yang ada di Dusun Bagek Nunggal sudah mendengar banyak penularan PMK pada sapi di Loteng dan Lotim. Sebagai peternak yang memiliki 2 ekor sapi dan siap dijual saat Hari Raya Idul Adha ini, dirinya khawatir PMK menular di Lobar.

Untuk itu, dirinya bersama peternak sapi lainnya yang berada di kandang kolektif milik Masjid Al Ikhlas Dusun Bagek Nunggal berusaha mencegah penyebaran PMK di dusunnya.

“Setiap saat kandang kita bersihkan. Sapi kita mandikan, kotoran sapi kita siram menggunakan air ke saluran air yang ada di dalam kandang,” tuturnya, Rabu 18 Mei 2022.

Selain memperhatikan kebersihan kandang, tambahnya, pemilik sapi juga memperhatikan makanan yang diberikan pada sapi. Peternak di desanya lebih memilih memberikan rumputgajah atau rumput liar. Mereka menghindari menggunakan pakan ternak berupa pelet-pelet yang banyak ditawarkan oleh pemasarandari perusahaan pakan ternak.

“Kita di sini memberikan makan ternak secara alami. Kita tidak mau memberikan pelet atau ampas tahu yang katanya bisa menggemukkan sapi,” tambahnya.

Menurutnya, jagal mengetahui ternak sapi yang diberikan pakan menggunakan pakan alami atau dari pabrik. Hal itu bisa diketahui setelah jagal menekan bagian tubuh dari sapi dan reaksi dari ternak setelah itu.

Dia mencontohkan seekor sapi yang dibeli dari Loteng dan kelihatan gemuk. Namun, ujarnya, begitu 2 hari di kandang kondisi tubuh sapi berubah dan mempengaruhi berat sapi. “Kalau seperti ini jagal tidak mau beli. Kalau dibeli, pasti dengan harga murah,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan penyakit sapi di Loteng dan Lotim tidak menjangkiti sapi yang ada di Lobar. Apalagi sebentar lagi Hari Raya Idul Adha yang diikuti dengan permintaan ternak sapi dalam jumlah besar.

“Biasanya kalau Hari Raya Idul Adha, kandang kita ini boleh dikata kosong. Sapi banyak dipesan untuk hewan kurban,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Bedi, peternak lainnya. Mereka berusaha agar sapi yang ada di kandang tetap terjaga kebersihan dan pakannya.

Peternak yang ada di Lingsar tidak ingin merugi, karena ternaknya terjangkit PMK. “Kita sudah mendengar penyakit ini. Kalau ini terjadi di sini, kami akan rugi besar,” ujarnya.

Diakuinya, sapi yang dipelihara di kandang ini rata-rata untuk dijual. Peternak membeli sapi dengan harga murah, kemudian dipelihara sampai ada jagal yang datang membeli. (Marham)

Share:

Pembangunan Bendungan di NTB Banyak, Harus Berkorelasi Positif dalam Peningkatan Kesejahteran Masyarakat

 

Kepala BPKP Perwakilan NTB Dr. Ilham Nurhidayat

NTB merupakan provinsi dengan jumlah bendungan terbanyak di Indonesia yang terdiri dari 72 bendungan, 981 embung. Tiga bendungan baru dalam daftar proyek strategis nasional  sedang dalam proses pembangunan, ditambah Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 14 Januari 2022.

Hal ini mendapat sorotan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB. Kepala BPKP Perwakilan NTB Dr. Ilham Nurhidayat mengingatkan, banyaknya pembangunan bendungan di NTB memakan biaya hingga puluhan triliun.

‘’Sumber daya yang besar tersebut seharusnya berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. Untuk itu, diperlukan komitmen dan koordinasi multi stakeholder, manajemen data, dukungan alokasi biaya perawatan dan pemeliharaan rutin, infrastruktur pendukung , dan faktor-faktor pendukung lainnya,’’ ujarnya, Rabu 18 Mei 2022.

Terkait hal ini, ujarnya, BPKP melakukan pengawasan terhadap berbagai program pembangunan yang menggunakan dana negara. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Ir. H. Joko Widodo saat pelantikan yang menyatakan akan meminta dan memaksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered, yakni  menjamin manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.’Untuk itu,  Satu Data untuk "Kuta Mandalika". Strategi Penyatuan Data Akuntabilitas Pemanfaatan Bendungan di Provinsi NTB,’’ tegasnya.

Ditegaskannya, salah satu isu strategis di NTB adalah kebutuhan infrastruktur bendungan dalam rangka menampung air untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian. Untuk itu, luas lahan irigasi di NTB sangat berperan penting bagi penyokong stok pangan nasional. Presiden Jokowi, tambahnya, pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 27 Mei 2021 menyampaikan kegundahannya atas pemanfaatan bendungan yang belum optimal.

Dari hasil pantauan Presiden, di lapangan ada waduk, namun tidak memiliki irigasi, seperti irigasi primer, irigasi sekunder, irigasi tersier. Temuan Presiden ini menjadikan BPKP Perwakilan NTB fokus untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan bendungan yang ada dan sedang dibangun di NTB.

Dijelaskannya, pemanfaatan bendungan berkaitan erat dengan alur teknis siklur air di daratan, yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai infrastruktur input. Kemudian, infrastruktur bendungan yang menampung dan memproses aliran. ‘’Output bendungan (irigasi, air baku, dan sebagainya), serta pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai outcome,’’ terangnya.

Meski demikian, tambahnya, dari hasil temuan BPKP di lapangan, salah satu kendala pengelolaan Sumber Daya Air dan pemanfaatan bendungan adalah belum adanya dukungan penyatuan data secara sektoral maupun lintas sektoral.

Hal ini, ungkapnya, tercermin dari beberapa kondisi, seperti perbedaan data DAS antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, Kementerian PUPR belum dapat mengakses data DAS secara detail menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan data Geospasial dari Badan Informasi Geospasial.

Hal lain yang menjadi persoalan, ujarnya, belum dilakukan pemberian kode referensi data DAS, data bendungan, dan infrastruktur sumber daya air lainnya pada Kementerian PUPR. Termasuk perbedaan data luas lahan irigasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR serta perbedaan basis penentuan luas tanam padi menurut Kementerian Pertanian yang berbasis kecamatan dengan luas tanam padi menurut Kementerian PUPR yang berbasis daerah irigasi.

Dijelaskannya dalam UU 17/2019 Pasal 54 Ayat (6) Huruf a tentang Sumber Daya Air (SDA) menyebutkan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi SDA, tiap-tiap institusi sesuai dengan kewenangannya melakukan optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait SDA. Termasuk Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi, pengelolaan yang terintegrasi, pembagian peran yang jelas dan proporsional antar institusi, pengaturan akses data, pengaturan alur data dan pengaturan pemanfaatan data.

Merujuk pada PP 37/2010 tentang Bendungan, lanjutnya, pada Pasal 154 dinyatakan pengelola bendungan harus menyelenggarakan sistem informasi bendungan beserta waduknya yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengelola bendungan melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi bendungan beserta waduknya  dan pemutakhiran informasi bendungan beserta waduknya secara berkala.

Terkait hal ini, Pemprov NTB telah melakukan upaya untuk mewujudkan Satu Data NTB melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data merujuk pada beberapa regulasi, meliputi Perpres 39/2019 tentang Satu Data, Pasal 23 Ayat (8) Forum Satu Data Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Selain itu, ada Peraturan Gubernur NTB Nomor 45/2021, Pasal 5 dijelaskan, di antara penyelenggara NTB Satu Data adalah Forum NTB Satu Data.

 

Dalam hal ini, BPKP Perwakilan NTB memberikan rekomendasi pada Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara (BWS NT) I melakukan identifikasi dan standarisasi satu data terhadap data terkait pemanfaatan bendungan yang dikeluarkan oleh BWS NT I. Dalam melakukan identifikasi ini, BWS NT I berkoordinasi dengan BPS, Bappeda NTB dan pemangku kepentingan lainnya.

 

Sementara rekomendasi jangka menengah, ujarnya, Gubernur NTB memasukkan agenda penyatuan data pemanfaatan bendungan ke dalam Forum NTB Satu Data.  Dan jangka panjang

Gubernur NTB mengusulkan kepada Kepala Bappenas selaku Dewan Pengarah Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Nasional, untuk menetapkan satu data pemanfaatan bendungan sebagai Daftar Data dan Data Prioritas Satu Data Indonesia tingkat pusat dan daerah. (Marham)

Share:

VISITOR

YANG SAYANG ANDA LEWATKAN

Blog Archive