Layani Rute Lombok -Singapura, Pemprov NTB akan Surati Kemenhub dan Kemenparekraf Keluarkan Izin Scoot Air

 

SEBAGAI salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, keberadaan objek wisata andalan di NTB, khususnya Pulau Lombok belum didukung sepenuhnya oleh banyak penerbangan langsung. Apalagi mahalnya harga tiket pesawat sekarang ini membuat orang untuk berpikir bepergian ke satu daerah.

Begitu juga ke NTB, semenjak Covid-19 mewabah banyak maskapai menghentikan rute penerbangan langsung, baik dalam dan luar negeri ke Lombok. Bahkan, banyak juga di antara maskapai ini yang memangkas rute penerbangan akibat biaya yang membengkak. Salah satu rute penerbangan yang selama ini memiliki potensi besar adalah Singapura -Lombok. Sayangnya, untuk sementara rute ini masih belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk dibuka.

Untuk itu, Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., pihaknya sudah menyiapkan surat ke pemerintah pusat agar rute Lombok -Singapura bisa dibuka lagi.

“Sekarang ini kami akan mengajukan surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) agar rute Lombok -Singapura bisa mendapatkan izin. Salah satu maskapai yang sudah bicara dengan kami adalah Scoot Air,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (8 September 2022).

Mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini menyadari sekarang ini, merupakan saat yang sulit bagi maskapai penerbangan nasional. Terlebih dengan kondisi belum pulihnya perekonomian secara nasional yang ditambah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi juga berpengaruh pada minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat.

Selain itu, ungkapnya, dari informasi yang diperolehnya, jika kebijakan pemerintah pusat yang belum mengizinkan maskapai dari luar melayani rute penerbangan ke beberapa bandara di Indonesia, termasuk ke NTB, karena ingin memberikan kesempatan kepada maskapai nasional untuk bangkit. Meski di satu sisi, dampak dari kebijakan ini harga tiket pesawat mahal dan berpengaruh terhadap pengguna jasa transportasi udara.

“Sekarang pemerintah membatasi bendera luar masuk Indonesia. Aturan ini dari Kementerian Perhubungan, karena maskapai Indonesia yang bendera merah putih perlu diselamatkan,” ungkapnya.

Sementara Scoot Air ini, ujarnya, adalah maskapai yang berbendera Singapura, sehingga pihaknya sangat mengharapkan Kementerian Perhubungan bisa memberikan izin maskapai ini melayani rute Lombok -Singapura.

Untuk itu, tambahnya, Pemprov NTB sudah menyiapkan surat yang akan dikirim langsung ke Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar permintaan dari NTB ini bisa disetujui. “Suratnya sudah kita siapkan dan kita kirim ke Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya. (Marham)

Read More

Dinas Perhubungan NTB Siapkan Skenario Transportasi WSBK 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NTB H. LALU MOH. FAOZAL

DINAS Perhubungan NTB sedang menyiapkan  transportasi menghadapi event World Superbike (WSBK) tanggal 11 hingga 13 November 2022 di Pertamina Mandalika Itnternational Circuit Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perhubungan NTB H. Lalu Moh. Faozal menegaskan kesiapannya. Seperti apa skenario pengangkutan penumpang itu masih harus melakukan pembahasan dengan beberapa pihak terkait, seperti Polda NTB, ITDC dan lainnya.

Meski demikian, ujarnya, pola transportasi yang disiapkan tidak seperti saat WSBK tahun 2021 lalu dan juga MotoGP bulan Maret 2022 lalu. Menurutnya, akan ada perubahan transportasi penonton, sehingga pelayanan transportasi saat WSBK lebih baik dari event sebelumnya.

Sekarang ini, pihaknya masih menunggu berapa jumlah penonton atau tiket yang tersedia yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Setelah itu ada, barulah pihaknya bersama stakeholder akan merumuskan dan melakukan simulasi terkait rute bus yang akan mengangkut penonton.

Tidak hanya itu, dalam melayani penonton WSBK juga lokasi parkir yang ada akan diperluas atau ditambah, sehingga tidak ada lagi keluhan atau permasalahan yang muncul saat pelaksanaan.

“WSBK kita sudah punya skenarionya. Nanti pada saatnya setelah kita tahu detailnya dari pihak penyelenggara, maka kita buat skenario lalin (lalu lintas)-nya,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., dalam pertemuan dengan jajaran Direksi PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Rabu (7/9/2022) sore memberikan atensi kepada ITDC untuk lebih fokus pada perhelatan WSBK.

“Kami ingin acaranya sukses, media coverage-nya bagus, menurut saya fokus aja di situ dulu,” pesan Gubernur.

Menurut Bang Zul – sapaan akrabnya, sebagai penyelenggara WSBK, perusahaan asuhan BUMN ini kurang terlihat hasilnya me-manage kegiatan WSBK. Harapannya WSBK tahun ini bisa lebih ramai dan meriah dari tahun kemarin. “Kami ingin sesuatu yang direspon masyarakat dengan baik, penonton ramai, bukan sekedar laporan bisnis dan keuangan tapi ada intrinsic value,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ari Respati, Direktur Utama ITDC yang baru, menjelaskan ketika dia menerima proyek WSBK ini sudah berjalan 90% maka pembenahan SDM saat ini otomatis akan berdampak pada evaluasi struktur dan postur tubuh dari perusahaan.

Selain itu, tambahnya, antara ITDC dan MGPA (Mandalika Grand Prix Association) ada internal diskusi yang baru selesai, sehingga berdampak kemana-mana. Terlepas dari luka finansial yang lama, tetap target untuk WSBK sukses tidak bisa ditawar.  (Marham)

Read More

Dampak Pemekaran, Pemkab Bima Minta Aset yang Sudah Dihibahkan Kembali Dihibahkan

 

Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri menyerahkan BMD pada Walikota Bima Muhammad Lutfhi sebagai dampakPembentukan Kota Bima tahun 2002 lalu di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/6/2022).

PROSES penyelesaian hibah Barang Milik Daerah (BMD) dari Pemkab Bima ke Pemkot Bima sehubungan dengan terbentuknya Kota Bima sesuai UU Nomor 13 Tahun 2002 memasuki babak akhir. Pemkab Bima difasilitasi Pemprov NTB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri menyerahkan BMD ke Pemkot Bima di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/62022).

Hadir pada penandatanganan Penandatangan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima ini Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaeda, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan Wibisono, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, Walikota Bima Muhammad Luthfi, Wakil Bupati Dahlan M. Noer dan pejabat dari Pemkab Bima dan Pemkot Bima.

Pada kesempatan ini, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri meminta pada Pemkot Bima untuk menghibahkan lagi beberapa BMD pada Pemkab Bima, karena berkaitan dengan sejarah pembentukan Kabupaten Bima.

‘’Perlu kami sampaikan ada beberapa aset yang akan kami serahkan dan tentunya sesuai dengan hasil pembicaraan kedua pemerintahan yang memiliki keterkaitan sejarah dan tentunya merupakan bentuk pelayanan bersama antara dua pemerintaan yang ada, yang tentunya kami akan minta dihibahkan kembali,’’ ujarnya.

Menurutnya, aset yang minta dihibahkan kembali itu adalah RSUD Bima, Museum Asi Mbojo yang memiliki sejarah terhadap pembentukan Kabupaten Bima, bekas pendopo yang merupakan cagar budaya, Hotel Komodo. Sementara Kantor Balai Latihan Kerja yang bisa dimanfaatkan bersama oleh dua pemerintah daerah. Termasuk Sekretariat Dewan dan rumah dinas yang masih ditempati Wakil Bupati Bima.

Selain itu, Bupati Bima menyebut ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bima yang masih mempergunakan aset yang diserahkan ke Pemkot Bima dan ada di wilayah Kota Bima. OPD itu adalah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

‘’Sejumlah OPD yang berkantor di kota ini setelah kami serahkan aset kami, agar kami bisa pinjampakaikan lagi sampai dengan terbangunnya fasilitas kantor yang berada di wilayah Kabupaten Bima,’’ ujarnya.

Bupati juga minta dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima, karena sejak mulai berkantor di wilayah kabupaten tahun 2018, pihaknya baru membangun Sekretariat Daerah dan 13 OPDi.

Atas dasar itu, pihaknya mengharapkan dukungan untuk membangun sejumlah OPD yang masih berkantor di wilayah Kota Bima.

Bupati menjelaskan, setelah rapat yang difasilitasi KPK 30 Mei 2022 yang lalu, pihaknya diberi kesempatan untuk melaksanakan verifikasi atas berita acara sejumlah aset 391 aset antara dua pemerintah, yakni Kabupaten Bima dan Kota Bima. Termasuk membentuk dua tim aset yang melakukan verifikasi bersama.

‘’Dan atas kerja tim sampai 20 Juni sudah diveriikasi aset sebanyak 246 aset ditambah 28 bangunan baru yang terbangun di atas tanah di 246 aset. Dan itu sudah kami tandatangani bersama Bapak Walikota tanggal 20 Juni yang lalu difasilitasi pemprov dan disaksikan Ibu Wagub,’’ ungkapnya.

Ditambahkannya, sesuai dengan kesepakatan Pemkab Bima dengan Pemkot Bima dalam konsultasi yang dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri, pihaknya menyepakati bahwa BMD yang sudah clean and clear akan diserahkan ke Pemkot.

Terhadap aset yang masih ada permasalahan akan dilaksanakan rekonsiliasi lagi dan tetap mengharapkan pendampingan Pemprov dan BPKP Perwakilan NTB.

‘’Dari 391 yang sudah selesai terverifikasi yang tidak mendapatkan masalah, yaitu 246 objek. Di atas objek 246 ini terdapat 28 bangunan, sehingga jumlah yang kami tandatangani tanggal 20 Juni, yaitu 280 objek. Selain di 391 aset terdapat 15 objek BMD berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam BAP rekonsiliasi, namun tidak tercatat dalam neraca, tapi secara fisik dipergunakan oleh instansi pemerintah lainnya,’’ tambahnya.

Selanjutnya ada 28 objek BMD berupa bangunan dan gedung kantor dalam BAP rekonsiliasi terjadi pencatatan ganda. Belum lagi ada 8 objek BMD berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam rekonsiliasi, namun tidak ditemukan fisiknya. ‘’Objek ini juga menjadi catatan dalam hasil remkonsiliasi yang juga difasilitasi BPKP tahun 2011 lalu,’’ katanya.

Pihaknya juga mencatat ada 14 BMD berupa tanah bangunan, tanah usaha tercatat dalam BAP rekonsiliasi, tapi tidak tercatat dalam neraca Pemkab Bima. 6 objek BMD berupa tanah usaha, tercatat dalam BAP rekonsiliasi, namun sudah dipergunakan sebagai pergantian tukar guling tanah untuk pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah.

‘’Selanjutnya 11 BMD berupa tanah dan bangunan dan rumah dinas yang sudah lunas, untuk sewa beli sudah beralih status kepemilikannya. Kemudian ada 11 BMD berupa tanah bangunan yang tercatat dalam neraca saat ini dikuasai oleh pihak ketiga,’’ terangnya.

Menanggapi hal ini, Walikota Bima Muhammad Luthfi pada kesempatan itu, menyetujui permintaan dari Pemkab Bima yang akan melakukan pinjam pakai BMD yang sekarang menjadi aset Pemkot Bima. Termasuk kembali menghibahkan aset yang sebelumnya dikuasai Pemkab Bima dan diserahkan ke Pemkot Bima untuk dipergunakan bersama, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Marham)

Read More

Era Baru Menonton Televisi dengan TV Digital

 

Tanggal penghentian siaran TV analog makin dekat. Masyarakat perlu segera mempersiapkan diri beralih ke siaran TV Digital. Penghentian siaran TV Analog atau Analog Switch Off (ASO) berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap pertama 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga 2 November 2022. 

Seperti apa menonton televisi digital itu? Berikut ini videonya... 

Read More

Pembangunan Bendungan di NTB Banyak, Harus Berkorelasi Positif dalam Peningkatan Kesejahteran Masyarakat

 

Kepala BPKP Perwakilan NTB Dr. Ilham Nurhidayat

NTB merupakan provinsi dengan jumlah bendungan terbanyak di Indonesia yang terdiri dari 72 bendungan, 981 embung. Tiga bendungan baru dalam daftar proyek strategis nasional  sedang dalam proses pembangunan, ditambah Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 14 Januari 2022.

Hal ini mendapat sorotan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB. Kepala BPKP Perwakilan NTB Dr. Ilham Nurhidayat mengingatkan, banyaknya pembangunan bendungan di NTB memakan biaya hingga puluhan triliun.

‘’Sumber daya yang besar tersebut seharusnya berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. Untuk itu, diperlukan komitmen dan koordinasi multi stakeholder, manajemen data, dukungan alokasi biaya perawatan dan pemeliharaan rutin, infrastruktur pendukung , dan faktor-faktor pendukung lainnya,’’ ujarnya, Rabu 18 Mei 2022.

Terkait hal ini, ujarnya, BPKP melakukan pengawasan terhadap berbagai program pembangunan yang menggunakan dana negara. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Ir. H. Joko Widodo saat pelantikan yang menyatakan akan meminta dan memaksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered, yakni  menjamin manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat. ‘’Untuk itu,  Satu Data untuk "Kuta Mandalika". Strategi Penyatuan Data Akuntabilitas Pemanfaatan Bendungan di Provinsi NTB,’’ tegasnya.

Ditegaskannya, salah satu isu strategis di NTB adalah kebutuhan infrastruktur bendungan dalam rangka menampung air untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian. Untuk itu, luas lahan irigasi di NTB sangat berperan penting bagi penyokong stok pangan nasional. Presiden Jokowi, tambahnya, pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 27 Mei 2021 menyampaikan kegundahannya atas pemanfaatan bendungan yang belum optimal.

Dari hasil pantauan Presiden, di lapangan ada waduk, namun tidak memiliki irigasi, seperti irigasi primer, irigasi sekunder, irigasi tersier. Temuan Presiden ini menjadikan BPKP Perwakilan NTB fokus untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan bendungan yang ada dan sedang dibangun di NTB.

Dijelaskannya, pemanfaatan bendungan berkaitan erat dengan alur teknis siklur air di daratan, yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai infrastruktur input. Kemudian, infrastruktur bendungan yang menampung dan memproses aliran. ‘’Output bendungan (irigasi, air baku, dan sebagainya), serta pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai outcome,’’ terangnya.

Meski demikian, tambahnya, dari hasil temuan BPKP di lapangan, salah satu kendala pengelolaan Sumber Daya Air dan pemanfaatan bendungan adalah belum adanya dukungan penyatuan data secara sektoral maupun lintas sektoral.

Hal ini, ungkapnya, tercermin dari beberapa kondisi, seperti perbedaan data DAS antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, Kementerian PUPR belum dapat mengakses data DAS secara detail menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan data Geospasial dari Badan Informasi Geospasial.

Hal lain yang menjadi persoalan, ujarnya, belum dilakukan pemberian kode referensi data DAS, data bendungan, dan infrastruktur sumber daya air lainnya pada Kementerian PUPR. Termasuk perbedaan data luas lahan irigasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR serta perbedaan basis penentuan luas tanam padi menurut Kementerian Pertanian yang berbasis kecamatan dengan luas tanam padi menurut Kementerian PUPR yang berbasis daerah irigasi.

Dijelaskannya dalam UU 17/2019 Pasal 54 Ayat (6) Huruf a tentang Sumber Daya Air (SDA) menyebutkan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi SDA, tiap-tiap institusi sesuai dengan kewenangannya melakukan optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait SDA. Termasuk Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi, pengelolaan yang terintegrasi, pembagian peran yang jelas dan proporsional antar institusi, pengaturan akses data, pengaturan alur data dan pengaturan pemanfaatan data.

Merujuk pada PP 37/2010 tentang Bendungan, lanjutnya, pada Pasal 154 dinyatakan pengelola bendungan harus menyelenggarakan sistem informasi bendungan beserta waduknya yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengelola bendungan melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan informasi bendungan beserta waduknya  dan pemutakhiran informasi bendungan beserta waduknya secara berkala.

Terkait hal ini, Pemprov NTB telah melakukan upaya untuk mewujudkan Satu Data NTB melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data merujuk pada beberapa regulasi, meliputi Perpres 39/2019 tentang Satu Data, Pasal 23 Ayat (8) Forum Satu Data Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Selain itu, ada Peraturan Gubernur NTB Nomor 45/2021, Pasal 5 dijelaskan, di antara penyelenggara NTB Satu Data adalah Forum NTB Satu Data.

 

Dalam hal ini, BPKP Perwakilan NTB memberikan rekomendasi pada Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara (BWS NT) I melakukan identifikasi dan standarisasi satu data terhadap data terkait pemanfaatan bendungan yang dikeluarkan oleh BWS NT I. Dalam melakukan identifikasi ini, BWS NT I berkoordinasi dengan BPS, Bappeda NTB dan pemangku kepentingan lainnya.

 

Sementara rekomendasi jangka menengah, ujarnya, Gubernur NTB memasukkan agenda penyatuan data pemanfaatan bendungan ke dalam Forum NTB Satu Data.  Dan jangka panjang

Gubernur NTB mengusulkan kepada Kepala Bappenas selaku Dewan Pengarah Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Nasional, untuk menetapkan satu data pemanfaatan bendungan sebagai Daftar Data dan Data Prioritas Satu Data Indonesia tingkat pusat dan daerah. (Marham)

Read More

Pergi Nonton MotoGP Berebutan, Pulang Tidak Dapat Angkutan

 

Penonton MotoGP berebutan naik bus di eks Bandara Selaparang yang akan membawa mereka ke Sirkuit Mandalika di hari ketiga, Minggu (20/3/2022)

Minggu (20/3/2022) merupakan puncak pelaksanaan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Begitu juga dengan kepadatan penonton pada hari ketiga ini jauh lebih padat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Pintu-pintu masuk ke Sirkuit Mandalika juga ramai didatangi penonton yang ingin menyaksikan langsung aksi para jagoannya secara langsung. Termasuk di eks Bandara Selaparang Kota Mataram.

Sejak pagi, eks bandara yang berlokasi di Kelurahan Rembiga Kota Mataram ini ramai didatangi penonton. Pihak panitia awalnya menyediakan  66 unit bus untuk melayani penonton yang menuju Parkir Timur (PT) dan Parkir Barat (PB), namun semakin siang jumlah penonton yang sudah memiliki gelang atau tiket semakin membeludak. Sementara armada bus yang ada tidak mampu mengangkut penonton yang terus berdatangan ke eks bandara.

Setiap bus yang datang diserbu penonton yang sudah menunggu sejak pagi. Mereka khawatir tidak bisa melihat aksi para jagoannya berlaga di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Sejumlah penonton lokal memilih mengalah untuk naik bus dan mendahulukan penonton dari luar daerah. Seperti yang dilakukan Ariyanto dan sejumlah teman-temannya, salah satu penonton asal Mataram ini lebih memilih mengalah dan naik kendaraan angkutan paling akhir.

‘’Kita nanti saja. Kita dahulukan teman-teman dari luar daerah ini. Mereka bela-belain datang ke NTB untuk menonton MotoGP dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit pula,’’ ujar guru di salah satu SMA di Kota Mataram ini.

Sementara mereka sebagai orang lokal tidak masalah berangkat paling akhir, karena sudah sering ke Pantai Kuta di Lombok Tengah bagian selatan dan objek wisata lain di NTB.

Hal serupa juga dilakukan Zulfakar. ASN lingkup Pemprov NTB ini juga lebih memilih berangkat paling akhir dan mendahulukan penonton dari luar daerah. Apalagi dirinya sudah menonton pada hari kedua, Sabtu (19/3) dan merasakan atmosfer pertandingan. ‘’Saya sebenarnya sudah menonton Sabtu kemarin. Tapi karena teman-teman yang mengajak, saya ikut teman-teman. Soalnya, atmosfer menonton di rumah dan secara langsung itu beda,’’ ujarnya.

Antrean tidak dilakukan warga biasa. Sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB, seperti Asisten III Setda NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Zaenal Abidin, Staf Ahli Gubernur, Sadimin dan Abdul Aziz juga ikut antre bersama ratusan penonton.  Mereka antre di bus yang menuju Parkir Barat.

Cuaca panas tidak menyurutkan mereka untuk antre bersama penonton dari seluruh Indonesia. Desak-desakan untuk berebutan naik bus yang akan mengantar mereka ke Sirkuit Mandalika dilakukan.

Menurut Asisten III Setda NTB Nurhandini Eka Dewi, mereka ingin merasakan antre bersama penonton untuk menonton MotoGP secara langsung. Selain itu, naik bus yang sudah disiapkan panitia jauh lebih baik dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi atau dinas.

Menurutnya, kondisi kemacetan jalan akan menyebabkan perjalanan mereka terganggu, sehingga khawatir tidak bisa menikmati aksi para pembalap di sirkuit. ‘’Ada stiker khusus ke sana, tapi kami khawatir macet. Jadi lebih baik naik bus yang sudah disiapkan dan merasakan ikut antrean,’’ ujarnya.

Meski demikian, banyak penonton yang terpisah dengan rombongan. Seperti yang dialami Staf Ahli Gubernur Sadimin yang harus terpisah dengan rombongan Asisten III Setda NTB. Banyaknya penonton yang berebutan membuat mereka memilih mengalah dan mendahulukan penonton yang lain.

Hingga jam 12 siang, belum semua penonton di eks bandara terangkut. Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Kementerian Perhubungan dan pimpinan Damri Mataram Tukul Erwanto yang turun memantau di lapangan. Bus-bus yang sebelumnya mengangkut penonton di Pelabuhan Gili Mas, Bangsal, Pelabuhan Kayangan dikerahkan untuk mengangkut penonton yang masih banyak belum terangkut.

Setiap bus yang datang,langsung diserbu oleh penonton. Mereka rela berdesak-desakan naik ke atas bus agar cepat sampai ke sirkuit. Namun, kapasitas bus mini yang terbatas, terutama jenis Hiace atau Elf belum mampu mengurai antrean penonton. Salah satu staf Kementerian Perhubungan yang melakukan pemantauan di lapangan, menjelaskan, membeludaknya jumlah penonton di hari ketiga, terutama di eks bandara menjadi bahan evaluasi pihaknya ke depan. Namun, pihaknya sekarang ini sedang memikirkan mengangkut semua penonton, termasuk mengangkut kembali ke tempat semula.

Setelah perhelatan selesai, ternyata mereka mengalami hal yang sama. Keluar dari sirkuit dalam waktu bersamaan ternyata tidak mampu diangkut oleh semua bus. Bagi yang cepat naik bus, mereka cepat sampai tujuan. Namun, bagi yang terlambat, mereka harus rela menunggu sampai jam 12 malam.

Tak ayal kondisi ini menjadi bahan pembicaraan di media sosial dan grup WhatsApp. Sebagian besar mengeluhkan tidak siapnya panitia menyediakan angkutan dalam mengatasi melonjaknya penumpang MotoGP. Apalagi mereka sampai membayar cukup mahal untuk datang ke Lombok. (Marham)

Read More

ITDC Umumkan Harga Tiket Harian Nonton WSBK di Mandalika

Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok Tengah

 Untuk memudahkan informasi dan harga penjualan tiket, akhirnya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika)/The Mandalika bersama dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku bagian dari ITDC Group, mengumumkan tiket harian menonton event MOTUL FIM Superbike World Championship (WSBK) Pirelli Indonesian Round yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit, The Mandalika, Lombok, NTB pada 19-21 November 2021. 

Penjualan tiket untuk menonton WSBK mulai dibuka pada platform website Xplorindonesia (Xplorin.id) pada Senin, 8 November 2021 dan dapat diakses secara offline di Lombok Epicentrum Mall (LEM) serta Bandara Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok, NTB pada hari Selasa, 9 November 2021. Nantinya, tiket dapat diakses di empat platform digital lainnya yaitu tiketapasaja.com, tiketmu.id, Dyandratiket.- com, dan tiket.com. 

Harga tiket harian WSBK Indonesia 2021 tersedia (belum termasuk pajak) yang tersebar pada enam grand stand, yaitu Standard Grand Stand 2 (Grey Area) dan Standard Grand Stand 1 (Yellow Area) berlokasi berada di dekat tikungan 15 dan tikungan 17. West Grand Stand (Purple Area) berada berdekatan dengan tikungan 15. Main Grand Stand 2 (Tosca Area) dan Main Grand Stand 1A & 1B (Blue Area) berada di dekat tikungan satu dan tikungan 16. Premiere Grand Stand A,B,C (Red Area) berada di area yang menghadap gate start dan finish pembalap. 

Untuk tanggal 19 November tiket yang tersedia ada pada harga Rp 150.000 - 300.000. Sementara untuk tanggal 20 November tiket dimulai pada harga Rp 238.500 - 846.000 dan pada tanggal 21 November tiket dimulai pada harga Rp 397.500 - 1.410.000. 

Di samping menyediakan tiket harian, penyelenggara event juga telah menyiapkan paket weekend yakni Sabtu dan Minggu untuk enam lokasi Grand Stand tersebut. Paket weekend pada Grey Area dan Yellow Area berkisar pada Rp 508.800 dan Rp 636.800. Paket weekend Purple dan Tosca Area masing-masing dibanderol Rp 892.800 dan Rp 1.184.000. Sementara Paket weekend Blue dan Red dimulai dengan harga Rp 1.376.000 hingga Rp 1.804.800. 

Direktur Utama MGPA Ricky Baheramsjah menuturkan, “Ragam tiket harian ini kami luncurkan guna mengakomodir animo yang besar dari masyarakat khususnya warga NTB untuk menyaksikan event WSBK secara langsung. Kami berharap dengan adanya tiket harian ini, keinginan masyarakat untuk menonton dan hadir dalam momen balapan motor bersejarah ini dapat terpenuhi.

” Pada tanggal 19 November, penonton dapat menikmati sejumlah rangkaian kegiatan antara lain free practice FIM Supersport World Championship (WorldSSP) dan WSBK. Pada tanggal 20 November, penon ton dapat menonton free practice WSBK, superpole dan race WorldSSP dan WSBK. Dan pada 21 No vember, penonton dapat menonton pemanasan racer WSBK dan WorldSSP, superpole WSBK serta race WorldSSP dan WSBK. 

Di samping penonton dapat menyaksikan balap, ITDC Group juga menggelar Mandalika Xperience Stage yang akan dimeriahkan oleh sejumlah entertainment antara lain band Gigi, Marion Jola, Oomleo Berkaraoke, Andi/rif, Cantika dan Teza Sumendra. 

Bagi masyarakat yang ingin menonton secara langsung event WSBK di Pertamina Mandalika International Street Circuit dapat melihat persyaratan yang telah ditentukan oleh penyelenggara pada masing-masing platform digital dan booth penjualan tiket. 

Ricky mengajak pecinta balap tanah air untuk menyaksikan langsung event balap bergengsi ini di Pertamina Mandalika International Street Circuit. “WSBK Pirelli Indonesian Round ini menjadi balapan yang is- timewa. Sebagai pengelola Sirkuit baru yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit, kita akan menjadi tuan rumah penutup musim kejuaraan WSBK 2021 sekaligus penentuan juara antara dua pembalap yang tengah bersaing yaitu Toprak Razgatlioglu dan juara bertahan Jonathan Rea. Oleh karena itu, kami harap masyarakat Indonesia dan NTB khususnya tidak akan melewatkan pertandingan seru ini,” tutup Ricky. (*)

Read More

Ini Isi Buku ''Jokowi and The New Indonesia''

Buku Jokowi and The New Indonesia

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa Indonesia masuk pada era baru dengan membentuk fondasi pembangunan yang kuat. Fondasi ini diharapkan dapat menciptakan peluang baru untuk mewujudkan “New Indonesia” sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

  

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden G20 juga telah dimaknai Presiden Jokowi sebagai momentum pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar 'Recover Together, Recover Stronger'. Setelah dunia berangsur-angsur pulih dari pandemi Covid-19, fondasi tersebut akan menciptakan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat berlari lebih cepat. 

  

Demikian saripati diskusi bedah buku “Jokowi and the New Indonesia” yang ditulis oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Tim Hannigan pada Jumat (5/10/2021). 

Pada acara yang diselenggarakan oleh Universitas Prasetiya Mulya dan Periplus Publishing Group tersebut, turut menjadi narasumber, staf pengajar Universitas Prasetiya Mulya Agus Sriyono, dan peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Edbert Gani Suryahudaya.

  

Darmawan mengatakan, pada lima tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi mulai menetapkan standar dan cara baru untuk mengejar berbagai ketertinggalan dari negara lain, terutama infrastruktur.

  

“Pak Jokowi mengubah cara pandang pembangunan dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Juga dalam hal keadilan, mulai dari keadilan sosial di bidang energi, sumber daya alam, pendidikan, dan perlindungan sosial,” kata Darmawan.

  

Dia pun menceritakan bagaimana Presiden Jokowi melihat daerah dengan kekayaan alam yang luar biasa tapi masyarakatnya terjerat kemiskinan terstruktur. Tidak mendapatkan akses air bersih, energi, konektivitas dan yang lainnya. Melihat fakta tersebut, beliau berani mengambil keputusan untuk membuka akses terhadap pendidikan, jalan, pelabuhan, bandara, air bersih dan energi.

 

"Dan ini betul-betul menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Contohnya PON yang baru saja berlangsung di Papua. Meskipun tidak memiliki fasilitas, saya melihat karakter tepo sliro dan dibangunlah daerah Papua sehingga PON XX sukses," tuturnya.

Bedah Buku Jokowi and The New Indonesia

Tak hanya itu, lanjut Darmawan, Presiden Jokowi juga fokus mengembangkan potensi di banyak sektor yang selama ini tenggelam menjadi aset tidur. Kebijakan tersebut bersumber dari karakter dan nilai-nilai yang membentuknya sejak hidup di bantaran sungai sampai menjadi pemimpin Republik.

 

Darmawan menambahkan, strategi membangun infrastruktur secara masif terbukti tepat. Ketika baru menjabat sebagai Wadirut PLN, Dia menemukan fakta bahwa pertumbuhan listrik terbesar ada di Provinsi Lampung, tepatnya di sekitar pintu keluar tol yang baru saja diresmikan.

 

"Hal ini menjadi bukti bahwa tujuan pembangunan yang selalu ditekankan oleh Pak Jokowi membawa hasil. Infrastruktur yang dibangun menumbuhkan sentral ekonomi baru dan mengangkat ekonomi masyarakat. Ini sesuai dengan visi beliau bagaimana Indonesia bisa bangkit bukan berdasarkan konsumsi, tetapi produktivitas," papar Darmawan.

 

Sementara Tim Hannigan yang bersama Darmawan menulis buku "Jokowi and the New Indonesia" menambahkan, selama ini kiprah Presiden Jokowi kurang diketahui oleh publik internasional. Melalui buku ini diharapkan masyarakat internasional mendapatkan gambaran utuh bagaimana Jokowi meletakkan fondasi "New Indonesia" untuk masa mendatang.

  

“Padahal, banyak akademisi, politisi, juga pebisnis internasional yang ingin mendapatkan gambaran lebih utuh tentang apa yang terjadi di Indonesia selama pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

  

Sementara itu, pengajar Universitas Prasetiya Mulya Agus Sriyono menegaskan, pentingnya menyampaikan apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi ke dunia internasional. Apalagi, Indonesia perlu membuka ruang kerja sama dan investasi yang lebih besar.

  

“Apalagi, Indonesia sekarang adalah Ketua dari negara-negara G-20, negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Ada banyak kesempatan dan peluang bagi Indonesia, dan itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya,” kata Antonius.

  

Di sisi lain, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Edbert Gani Suryahudaya menambahkan, bahwa pelibatan kaum muda dalam menyambut New Indonesia mutlak diperlukan. Terlebih karena Indonesia akan menerima bonus demografi yang sudah dimulai satu dua tahun terakhir ini dan akan berpuncak pada tahun 2030-an mendatang.

  

“New Indonesia ini adalah kesempatan besar bagi anak-anak muda, dan Presiden Jokowi telah membukakan ruang untuk itu. Dan anak-anak muda itu sekarang sudah bersifat transnasional dalam perspektif bisnis dan jaringannya. Di situlah saya melihat New Indonesia yang disajikan dalam buku ini sangat menjanjikan dan menggairahkan,” ujar Edbert.

  

Kepemimpinan Presiden Jokowi sepanjang periode pertama yang dilanjutkan pada periode kedua, adalah upaya mewujudkan Indonesia yang baru dan lebih dikenal dalam masyarakat internasional. Hasil kerja yang sudah ditorehkan mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, energi, infrastruktur, pariwisata, pangan, dan sebagainya ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak muda menatap masa depan yang cerah. (*)

Read More

Keren, Menparekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Zulkieflimansyah Jajal Sirkuit Mandalika

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, bersama Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Dirut ITDC Abdulbar M. Mansoer, Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri, menjajal jalur lintasan balap Sirkuit Mandalika, menggunakan sepeda listrik, saat meninjau pembangunan sirkuit Mandalika, Kamis (6/5/2021) (dokumentasi : Suara NTB)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, bersama Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, menjajal sirkuit Mandalika menggunakan sepeda listrik dalam kunjungan ke lokasi pembangunan sirkuit Mandalika, Kamis (6/5/2021). Menparekraf menjajal jalur track yang dipersiapkan untuk gelaran MotoGP sepanjang 4,3 km tersebut, bersama Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah, Direktur Utama ITDC Abdul M. Mansoer, Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., beserta jajaran direktur ITDC lainnya.

 Uji coba tersebut dilakukan sekaligus memastikan bahwa proses pengerjaan lapisan pertama aspal lintasan balap Sirkuit Mandalika memang benar sudah tuntas dikerjakanya sesuai laporan yang masuk. ‘’Proses pengerjaan lapisan pertama aspal track sirkuit Mandalika sudah tuntas dikerjakan,’’ tegas Sandiaga Uno, kepada wartawan seperti dikutip dari Suara NTB.

 Untuk selanjutnya pengerjaan kini difokuskan pada pengerjaan lapisan kedua track sirkuit jalan raya pertama untuk gelaran MotoGP ini. Dengan seluruh pengerjaan pengaspalan jalur balapan ditargetkan rampung akhir Juni mendatang.

 Melihat progres pembangunan Sirkuit Mandalika yang cukup pesat tersebut, Sandiaga, pun mengaku optimis Sirkuit Mandalika siap menggelar balapan World Superbike (WSBK) pada bulan November mendatang dan MotoGP tahun depan. ‘’Mudah-mudahan semua berjalan sesuai rencana dan Mandalika siap untuk menyambut event WSBK dan MotoGP,’’ tegasnya.

 Secara khusus pihaknya memberikan apresiasi kepada semua pihaknya yang telah mendukung proses pembangunan Sirkuit Mandalika. Terutama pemerintah provinsi dan jajaran di bawahnya yang telah membantu menyelesaikan proses pembayaran tanah enklave untuk pembangunan fasilitas penunjang Sirkuit Mandalika.

 Pihaknya juga berharap ITDC bisa terus menjalani komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, supaya pembangunan sirkuit jalan raya pertama dengan beberapa fitur terbaik di dunia ini bisa berjalan lancar sesuai rencana. ‘’Yang paling penting sekarang semua kita berusaha mengendalikan penyebaran Covid-19. Sehingga tidak sampai membahayakan acara-acara yang relatif menghadirkan kerumuman pada bulan November ini,’’ tambah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, di tempat yang sama.

 Direktur ITDC Abdulbar M. Mansoer, menambahkan untuk pengerjaan aspal track lapis kedua Sirkuit Mandalika akan mulai dikerjakan dengan target selesai akhir Mei mendatang. Sementara untuk lapisan ketiga atau lapisan atas dikerjakan pada bulan Juni. Sehingga diharapkan pada akhir bulan Juni sirkuit Mandalika sudah bisa hand over ke ITDC.

 ‘’Untuk lapisan atas Sirkuit Mandalika itu nantinya akan dikerjakan selama tiga hari berturut-turut tanpa berhenti,’’ tandasnya.

 Abdulbar mengatakan, Sirkuit Mandalika memang memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan sirkuit MotoGP lainnya. Selain memiliki pemandangan alam yang sangat indah, Sirkuit Mandalika juga didukung dengan beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Sirkuit MotoGP lainya. Salah satunya, Sirkuit Mandalika memiliki gravel terpanjang dan merupakan sirkuit dengan lintasan tercepat di dunia. ‘’Sirkuit Mandalika memang didesain untuk menjadi sirkuit yang paling exciting,’’ pungkasnya. (Munakir/Suara NTB)

Read More

PLTU Jeranjang Lombok - NTB, PLN Kembangkan Penggunaan Pelet Sampah

Lokasi PLTU Jeranjang Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

PLN terus mendorong penggunaan olahan sampah menjadi pengganti bahan bakar pembangkit. Setelah sukses di Bali, kini PLN bersama anak usahanya, Indonesia Power mengembangkan penggunaan pelet sampah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang berkapasitas 3 x 25 Megawatt (MW) yang berlokasi di Desa Taman Ayu, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB).

PLH Manager PLTU Jeranjang, Nandang Safrudin, menjelaskan olahan sampah dalam bentuk pelet setara dengan batubara kalori rendah yang digunakan untuk bahan bakar pembangkit.

"Kami sudah lakukan riset dan ujicoba, khususnya untuk mengukur optimasi substitusi peletnya. Hasilnya antara 3 - 5, namun memang paling optimal ada di 3 persen," ucap Nandang dalam siaran pers yang diterima, Rabu, 12 Februari 2020.

Jika menggunakan batubara secara penuh, dalam satu jam kondisi maksimal, PLTU Jeranjang membutuhkan 200 ton batubara sebagai bahan bakar. Dengan substitusi sebesar 3 persen, maka dibutuhkan 600 kilogram pelet setiap jam sebagai pengganti batubara.

Untuk mendorong ketersediaan pelet guna kebutuhan PLTU Jeranjang, PLN saat ini telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok untuk mengubah sampah menjadi pelet.

"Tantangan kami memang menjaga ketersediaan pelet. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan. Karena pelet untuk PLTU ini punya spesifikasi khusus," imbuhnya.

Contoh pelet sampah yang dimanfaatkan oleh PLTU Jeranjang sebagai bahan bakar.

 Melalui JOSS, sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok dikumpulkan dalam bak, lalu dimasukkan cairan bio activator untuk dilakukan proses peuyeumisasi, kemudian sampah dijemur hingga kering.

Setelah itu, sampah dimasukkan ke mesin pencacah dan tahap akhir melalui proses peletisasi. Mesin-mesin yang digunakan merupakan bagian dari program CSR PLN.

Usai berbentuk pelet, kemudian dijemur hingga kering. Selanjutnya, pelet bisa digunakan untuk campuran bahan bakar pembangkit listrik.

Sasaran pemanfaatan olahan sampah ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan biaya produksi listrik, tetapi juga sebagai alternatif solusi penanganan sampah daerah dan upaya memberdayakan masyarakat.  "Dengan olahan ini sampah bisa bernilai, masyarakat juga bisa punya penghasilan tambahan. Jadi ekonomi masyarakat sekitar juga meningkat," tambah Nandang.

Selain itu, pemanfaatan sampah menjadi energi ini juga menjadi alternatif solusi penanganan sampah di daerah.

Dody, pengelola TPA Kebon Kongok menyampaikan bahwa kehadiran pengolahan sampah sementara membantu mengurangi permasalahan sampah yang ada di Lombok. "Sampah ini masih jadi salah satu masalah untuk Lombok, padahal tempat kami ini menjadi destinasi wisata. Dengan program dari PLN ini tentunya dapat menjadi solusi dan mewujudkan Program Zero Waste yang diusung Pemerintah Provinsi NTB," pungkas Dody. (Marham/Kantor Sekretariat Presiden)

Read More

Efek Tetes Pariwisata, Desa Kembang Kuning Lombok Timur Bebas Pengangguran

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meresmikan Desa Wisata Kembang Kuning Kecamatan Sikur Lotim, September 2019.

Pembangunan bidang pariwisata desa-desa wisata diklaim memberikan efek tetes yang langsung bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini diklaim Desa Wisata Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Kepala Desa Kembang Kuning, H. Lalu Sujian, menuturkan, setelah beberapa tahun terakhir ini menggerakkan sektor pariwisata terbilang tidak ada lagi warganya yang jadi pengangguran. Wisata ini telah memberikan efek ekonomi yang cukup positif bagi warga.

Gambaran lainnya, jumlah homestay di Kembang Kuning terus bertambah. Saat ini sudah terdapat 14 homestay dengan 50 unit kamar tidur. Salah satu homestay dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Kuning yang dinamai Bale Kembang Kuning.

Homestay yang dikelola BUMDes ini yang hanya tiga kamar unit kamar. Per kamar dijual seharga Rp 550 ribu untuk wisatawan asing dan Rp 350 ribu untuk domestik. Setiap bulan, homestay ini selalu terisi tamu yang menginap. Sudah pasti, ini menjadi sumber pendapatan asli desa yang cukup menggiurkan.

Suasana Desa Wisata Kembang Kuning Lombok Timur

Sumber PADes yang tengah menjadi wakil NTB dalam lomba Desa Wisata Nusantara ini juga mengemas objek wisata yang dimilikinya sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan. Di antaranya Air Terjun Sarang Walet dan beberapa objek wisata lain juga turut menambah pendapatan bagi Desa Kembang Kuning.

Suksesnya pengembangan wisata desa ini membuat Kembang Kuning kembali akan diberikan bantuan oleh pemerintah untuk membangun homestay senilai Rp 1,5 miliar dari Kementerian Desa PDTT.  Dispar NTB juga sudah berikan Rp 500 juta yang diperuntukkan jalan ke objek wisata. Lainnya untuk toko suvenir lengkap dengan isinya.

Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr. H. Mugni menilai, Kembang Kuning menjadi contoh pengembangan perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata. Apa yang sudah dilakukan di Desa Kembang Kuning ini dianggap sangat positif untuk perbaikan taraf ekonomi masyarakat secara langsung.

Keikutsertaan Desa Kembang Kuning dalam Lomba Desa Wisata Nusantara 2019 ini diyakini juga nanti akan berdampak pada dukungan pengembangan dan pembinaan dari pemerintah pusat. Karenanya sangat diharapkan, Kembang Kuning bisa menjadi juara satu. ‘’Saat ini kan sudah masuk nominasi pertama dari 10 nominasi desa wisata berkembang di Indonesia,’’ tuturnya.

Semakin membaiknya penataan desa wisata ini, maka akan berdampak langsung pada pengembangan ekonomi masyarakat. Di mana, paket-paket kunjungan wisata akan dibuat. Pastinya, banyak wisatawan yang akan berkunjung dan menikmati sajian paket wisata tersebut.

Kembang Kuning sambung Kadispar Lotim ini memiliki kekayaan khasanah wisata yang cukup unik. Desa dengan konsep wisata berbasis kemasyarakatan ini telah menyajikan pengembangan wisata melibatkan langsung masyarakat dalam paket-paket wisata. Antara lain paket friendly tourism, coffee process, kunjungan ke sawah-sawah dan lainnya. Semua kemasan paket wisata itu menjadi daya tarik yang cukup memikat wisatawan. (Rusliadi/Lombok Timur)

Read More

Dari Lombok, AirAsia Luncurkan Lima Rute Domestik

Pesawat AirAsia di Lombok International Airport

AirAsia dalam waktu dekat telah melayani tiga rute dari dan ke Lombok. Penjualan tiket di sistemnyapun telah mulai dilakukan. Humas AirAsia, Addin Wibowo menyampaikan keterangan resmi. AirAsia telah meluncurkan lima rute domestik terbaru. Ekspansi jaringan penerbangan AirAsia di tanah air merupakan bagian dari komitmen maskapai untuk terus mendukung pariwisata dan ekonomi melalui konektivitas antar destinasi dalam negeri.

Kelima rute pulang pergi domestik yang akan dilayani oleh maskapai AirAsia Indonesia (kode penerbangan QZ) ini adalah Jakarta - Lombok (frekuensi 11x seminggu), Bali - Lombok (7x seminggu), Yogyakarta Kulon Progo - Lombok (3x seminggu), Bali - Labuan Bajo (7x seminggu) serta Surabaya - Kertajati (3x seminggu). Kelima rute baru tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Agustus 2019.

AirAsia menawarkan promo harga spesial antara lain untuk Jakarta - Lombok mulai Rp635.000, Bali - Lombok mulai Rp243.000, atau Surabaya - Kertajati mulai Rp626.000.Terbang mulai 1 Agustus sampai 26 Oktober 2019. Tiket penerbangan domestik AirAsia sudah termasuk bagasi gratis 15kg.

Direktur Utama AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan, mengatakan sejak lama AirAsia ingin memperluas jaringan rute domestik, maka sejak hub terbaru AirAsia di Lombok diresmikan awal Mei lalu dan dengan tambahan armada Airbus A320 ke-25, AirAsia dinyatakan siap menghubungkan semakin banyak lagi destinasi terbaik tanah air untuk mendukung pariwisata serta perekonomian dalam negeri.

“Dengan akses yang diberikan untuk memperluas jaringan domestik ini, kami segera mewadahi aspirasi masyarakat akan tambahan pilihan layanan penerbangan yang terjangkau menjelajahi spot-spot wisata di nusantara,” imbuhnya. 

Peluncuran rute baru ini menambah daftar rute domestik AirAsia setelah sebelumnya maskapai telah melayani penerbangan pulang pergi langsung Jakarta - Bali, Jakarta - Yogyakarta, Jakarta - Surabaya, Bali - Yogyakarta, Bali - Surabaya, Bali - Solo, Yogyakarta - Medan Kualanamu, dan Bandung - Bali.

Pada awal Mei 2019, AirAsia meresmikan pusat operasi (hub) terbarunya di Lombok. Peresmian hub Lombok ini merupakan bagian dari upaya berkesinambungan AirAsia dalam mendukung inisiatif Pemerintah dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk menyukseskan Lombok sebagai salah satu dari ‘10 Bali Baru’.

AirAsia saat itu sekaligus meluncurkan livery pesawat dengan desain yang didedikasikan guna mendukung promosi pariwisata Lombok. Desain livery istimewa ini menampilkan ikon-ikon pariwisata lokal, seperti Gunung Rinjani yang megah serta pesona bawah laut kepulauan Gili.

Pesawat Airbus A320 berkode registrasi PK-AXU ini akan melayani rute penerbangan langsung terbaru dari Bandara Internasional Lombok menuju Perth, Australia sejak 9 Juni 2019.

Lombok merupakan hub kelima AirAsia di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bali. AirAsia telah menghubungkan langsung Lombok dengan Kuala Lumpur, Malaysia sejak 2012 dan membawa lebih dari satu juta wisman sejak penerbangan perdananya. (Bulkaini)

Read More