Tradisi Perang Timbung Ala Masyarakat Pejanggik Lombok Tengah

Inilah makam Serewe di Pejanggik Lombok Tengah yang diklaim sebagai lokasi pemakaman Raja Pejanggik. Sekarang ini, lokasi makam ini dijadikan sebagai lokasi perang Timbung

Tradisi Perang Timbung yang dilakoni masyarakat Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah mengandung makna mendalam. Selain demikian, tradisi yang dilaksanakan sekali dalam setahun itu juga sarat dengan kandungan nilai filosofis. Peristiwa budaya tersebut merupakan tradisi yang unik. Perang Timbung dilakukan laiknya seperti perang topat di Pura Lingsar.

Perang Timbung, oleh masyarakat Pejanggik dimaknai sebagai peringatan tragedi perang yang terjadi pada zaman kerajaan. Selain demikian, tradisi itu juga dilakukan sebagai bentuk pengejawantahan keriangan masyarakat. Para penduduk mengejawantahkan kebahagiaan atas hasil panen yang berlimpah usai bercocok tanam.

Konon, tradisi ini dimulai ketika kerajaan pejanggik telah tidak ada. Denek Pemban Aji Mraja Kusuma yang menjadi pimpinan terakhir Kerajaan Pejanggik diperkirakan menghilang. Ia menghilang dalam satu insiden penyerbuan yang dilakukan tentara Belanda. Raja Pejanggik terakhir ini diyakini meninggalkan petilasan persis di lokasi Makam Serewe di Desa Pejanggik sekarang.
Makam yang kemudian dijadikan tanah pemakaman tersebut, kini dijadikan lokasi pusat penyelenggaraan tradisi Perang Timbung. Dalam hal ini, permainan perang yang dilakoni para remaja tersebut menjadi bentuk penghormatan atas pengorbanan yang dilakukan oleh sang raja. Petilasan terakhir raja pejanggik itu dijadikan tempat pemakaman para almarhum pepatih – pepatih yang setia mengabdi pada kerajaan.

“Kenapa makamnya disini, karena dalam sejarahnya di tanah Serewe inilah yang mulia raja Pejanggik itu dinyatakan menghilang. Pada waktu itu terjadi perang penyerbuan istana kerajaan,” tutur Amanah, warga pejanggik yang kini mengabdikan diri sebagai penjaga makam ketika diwawancara, Jumat (26/8/2016).

Perang Timbung di Pejanggik Lombok Tengah NTB

Lebih jauh, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Loteng, H.L. Putria yang menghadiri kegiatan tersebut mengemukakan, tradisi masyarakat yang telah berusia ratusan tahun itu ingin dilestarikan. Tujuannya ialah agar dapat ditonjolkan sebagai daya tarik dalam bidang industri pariwisata.

“Sebetulnya sangat mudah, masyarakat cukup sekadar merawat, memelihara tradisi maupun cagar budaya mereka agar tetap terlestarikan. Itu bisa menjadi asset yang diandalkan dalam dunia pariwisata. Selain kita mengendepankan pemeliharaan aspek kebersihan dan menciptakan keamanan,” katanya.

Tradisi masyarakat yang sempat punah tersebut sejatinya mulai dilakukan sejak tahun 2004 silam. Kala itu, L. Putria tengah menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan di Disbudpar kabupaten setempat. Pihaknya mulai menggalakkan tradisi itu, dengan misi pelestarian dan pemberdayaan.

“Seperti sekarang ini, masyarakat cukup duduk – duduk saja. Tamu yang datang luar biasa. Disini ada hadir Sultan Bulungan Raja Muda H. Datu Dissan Maulana Djalaluddin sebagai tamu utama. Ia datang bersama rombongannya,” tuturnya.

Dissan Maulana Djalaluddin dari Kesultanan Bulungan, Kalimantan Utara tersebut, menyempatkan diri untuk menghadiri ruatan masyarakat sasak tersebut. Ia bersama rombongan, secara khusus menghadiri kegiatan itu sebagai bentuk jalinan silaturahmi antar masyarakat di nusantara. (Sahmat Darmi)

Read More

Perang Timbung, Upaya Membagi Kebahagiaan Ala Masyarakat Pejanggik Lombok Tengah

Perang Timbung di Lombok Tengah

Warga Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melaksanakan tradisi Perang Timbung, Jumat (26/8/2016) . Tradisi yang digalakkan kembali sejak tahun 2004 itu berlangsung di Kawasan Pejanggik.

Kepala Dinas Kabudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Loteng, Drs. H. L. Putria menjelaskan, tradisi tersebut sebetulnya telah dimulai sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat di Kerajaan Pejanggik selalu mengadakan upacara adat pasca musim panen. Perang timbung itu menjadi pengejawantahan penduduk atas kebahagiaannya. Mereka berbahagia hati lantaran hasil panennya terus melimpah.

“Perang timbung ini adalah bentuk upaya masyarakat dalam merayakan kebahagiaan, karena hasil panen mereka yang melimpah. Khususnya di Kerajaan pejanggik dulu. Peristiwa budaya ini sempat punah, tetapi kami mulai adakan lagi sejak 2004. Itu semasa saya menjabat sebagai Kabid Kebudayaan,” kenang L. Putria.

Sejak dimulainya lagi pelaksanaannya, kegiatan ini menjadi atraksi budaya yang dimanfaatkan untuk kebutuhan kepariwisataan. Tradisi ini menjadi peristiwa unik yang dimunculkan untuk memancing ketertarikan wisatawan datang ke Loteng. L. Putria mengatakan, dari tahun ke tahun, selama penyelenggaraannya, atraksi budaya masyarakat ini wajib disaksikan banyak wisatawan.

Sayangnya kegiatan bergengsi dan berkontribusi lebih dalam industri pariwisata ini, tidak masuk menjadi bagian dari kegiatan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) 2016. Kegiatan tersebut menjadi agenda “pribadi” Pemkab Loteng tanpa didukung oleh Disbudpar dari lingkup provinsi.

“Support anggaran, kita jalan saja meskipun tidak ada bantuan dari pihak pemerintah provinsi. Sebab, kami melihat kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Mitos yang berkembang di tengah masyarakat kala melakukan perang timbung itu, konon lemparan demi lemparan yang dilakukan mengandung nilai dan makna filosofi tersendiri. Bila dalam perang timbung ini terdapat sosok pemuda saling berhadapan dengan pemudi di “medan perang” lantas keduanya saling melempar, peristiwa tersebut memiliki makna tersendiri.

“Kalau mereka saling lempar, kemudian si pemuda misalnya mengenai sasaran pada lemparan pertama, itu tertanda jodohnya sudah dekat. Kalau sasarannya kena pada lemparan berikutnya, konon itu tandanya proses untuk menuju ke pelaminan si pemuda itu sendiri masih harus menempuh proses yang relatif panjang,” tuturnya.

Kegiatan yang kini telah menjadi agenda tahunan tersebut, dirangkai dengan upacara – upacara adat terlebih dahulu. Masyarakat suku Sasak di Kabupaten Loteng, dikenal sebagai masyarakat yang patuh dan tekun melestarikan tradisi adat dan budaya yang diwariskan. Tak heran, selain mengandalkan objek wisata alam, masyarakat di kawasan setempat memiliki sederet atraksi seni dan peristiwa budaya yang menggugah selera wisatawan untuk berdatangan. (Sahmat Darmi)

Read More

MEMBANGUN JATIDIRI MASYARAKAT NTB MELALUI OLAHRAGA REKREASI

Ketua FORMI NTB Nauvar F. Farinduan menerima pataka FORMI dari Ketua Umum FORMI Pusat Hayono Isman

Terbentuknya Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) NTB bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya dan olahraga tradisional daerah NTB untuk mengankat jatidiri NTB dan Masyarakat NTB, hal itu disampaikan Ketua FORMI NTB periode 2016-2021 Nauvar Nauvar F. Farinduan saat memberikan sambutan pelantikan Pengurus Baru FORMI Sabtu, 27/8/2016 di Taman Budaya NTB. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH., M.Si, Ketua Umum FORMI Nasional Hayono Isman, Anggota DPR Dapil NTB dari Partai Gerinda H. Wilgo Zainar, MBA, Sekretaris Daerah Prov. NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc. Ph.D, Ketua DPRD Kab. Lombok Barat Hj. Sumiatun, Mantan Sekda Prov. NTB H. Muhammad Nur, SH., MH serta unsur FKPD  Kabupaten Lombok Barat dan Pengurus FORMI NTB.

FORMI menurut Hayono Isman merupakan perhimpunan dari beberapa induk olahraga masyarakat yang lahir dari kegelisahan dari beberapa induk olahraga tersebut yang tidak dinaungi oleh KONI sehingga pada tahun 2000 FORMI resmi berdiri dengan Nama Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) kemudian bermetamorfosa menjadi FORMI setelah keluar peraturan perundang-undangan yang baru.

Selanjutnya Wakil Gubernur NTB menjelaskan olahraga merupakan kegiatan yang mampu menembus batas dan sekat-sekat antar kelompok, “bagaimana negara Palestina, Israel bisa berdamai untuk  kompetisi  olahraga, begitu juga olahraga menjadi bagian startegis dalam meredam gejolak yang terjadi di masyarakat, ujarnya.

Untuk selnjutnya, NTB terus menerus melakukan pembinaan olahraga, untuk itu diharapkan FORMI berkoordinasi dengan dinas terkait antara lain KONI, Dikpora dan terutama dengan Dinas Pariwisata yang secara langsung menangani kegiatan olahraga tradisional, FORMI bisa berintegrasi dengan event event pariwisata sebagai supporting event.

Wagub menekankan FORMI untuk bersinergi dalam pengembangan pembangunan pariwisata, “karena saat ini program unggulan daerah adalah pembangunan pariwisata”, imbuhnya. *)

Read More

Ketika Gatot Brajamusti Berperan sebagai Pemberantas Narkoba

Poster Film DPO yang dibintangi Gatot Brajamusti

FILM Detachment Police Operation (DPO) yang diproduksi oleh Brajamustifilms bersama Putaarfilms baru saja tayang di Bioskop XXI Lombok Epicentrum Mall. Gatot Brajamusti yang membintangi film tentang pemberantasan gembong narkoba itu, justru  langsung ditangkap gabungan Polres Mataram, Polres Lombok Barat dan Satgasus Mabes Polri, Minggu (28/8/2016) malam di Hotel Golden Tulip Mataram Lombok.

Film DPO yang dibintangi Gatot Brajamusti tayang di bioskop, Minggu (28/8/2016). Usai pemutaran film, artis senior kelahiran Sukabumi, Jawa Barat ini ditangkap karena diduga melakukan pesta sabu di sebuah hotel.
Keberadaan film fiksi dan fenomena penangkapan artis atas keterlibatan narkoba ini benar – benar terkesan seperti dunia fiksi yang menjadi kenyataan. Dalam Film tersebut, Gatot Brajamusti berperan sebagai Kapten Sadikin. Ia memimpin tim khusus yang melakukan operasi penangkapan kartel narkoba kelas kakap.

Dalam sinopsisnya, gembong narkoba tersebut dipimpin oleh tokoh bernama Satam. Ia merupakan sosok pemimpin gembong peredaran narkoba yang sejak lama diincar oleh Interpol. Tim elite beroperasi pimpinan Kapten Sadikin itu merupakan pasukan khusus yang menangani kasus kriminal kelas berat di Indonesia. Tim ini menyusun rencana dan strategi penangkapan DPO incaran Interpol tersebut. Akhirnya, tim elite dalam film yang akan tayang secara komersil pada 15 September ini berhasil melumpuhkan pergerakan gembong yang mengedarkan barang haram tersebut. Satam akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke penjara bersama sejumlah anak buahnya. (Sahmat Darmi)

Read More

Nasib Petani di Kaki Rinjani, Angkut Barang Bermodal Gerobak Gantung

Gerobak gantung saat menyeberangi Sungai Torean Desa Loloan Bayan Lombok Utara

Menjadi petani bukanlah mimpi setiap orang. Apalagi bagi mereka yang tinggal di bawah kaki Gunung Rinjani. Apa-apa serba sulit. Menjual komoditas hasil tani juga sulit. Bagaimana sebenarnya lika - liku petani pelosok KLU di zaman - yang kata orang, sudah serba canggih ini?

USIA 71 tahun kemerdekaan bangsa ini belum dinikmati sepenuhnya oleh kaum terpencil. Mereka yang hidup di pedalaman, jauh dari hiruk pikuk modernitas, hanya bisa menjalani rutinitas dengan sumber daya seadanya.

Kondisi ini dialami pula oleh petani Dusun Torean, Desa Loloan, Kecamatan Bayan. Lahan garapan tadah hujan dan berada di lereng perbukitan, terpaksa dikelola hanya untuk bertahan hidup. Mereka menghasilkan jagung, padi, pisang, kemiri, lebui, dan aneka biji-bijian untuk lauk. Jagung yang dikonsumsi masyarakat kota saat ini, mungkin jiga berasal dari sana.

Areal garapan petani berada di satu kawasan perbukitan bernama Montong Pulet. Luasnya sekitar 80-an hektar. Kawasan ini terpisah dari perkampungan warga, dengan dipisah oleh aliran anak sungai Gunung Rinjani. Lebar sungai sekitar 135 meter dan kedalaman 120 meter. Di bawahnya tertata bebatuan cadas. Pada musim hujan, mengalir sungai yang arusnya deras. Pada situasi itu, warga membuat jembatan kayu atau bambu seadanya untuk bisa melintas. Karena tidak hanya warga yang bertani yang kesulitan akses, tetapi juga anak-anak sekolah. Siswa pelajar calon pemimpin bangsa ini terpaksa mengikuti orang tua tinggal di huma, demi membantu orang tua bekerja sepulang sekolah.

Sejak puluhan tahun lalu, masyarakat Torean menggarap lahan ini dengan cara swadaya. Tiap KK mempunyai lahan garapan antara 1 hektar (ha) sampai 3 ha. Sejak mengolah lahan, menanam, merawat, panen sampai pengolahan pascapanen, mereka kelola sendiri, dengan dana sendiri, dan tanpa bantuan pemerintah. Sekali lagi, mereka tak pernah dapat bantuan pemerintah. Entah yang namanya Upsus Padi, Jagung, Kedelai, mereka juga tidak tahu.

Salah satu petani, Jumarip mengaku menyambut musim tanam jagung, petani Torean bergerilya ke petani Bangket Bayan membeli (tepatnya berhutang) bibit jagung. Tiap kilo dibeli seharga Rp 10 ribu. Satu orang bisa menghabiskan paling minim Rp 400 ribu. Namun siapa kira, uang untuk membeli bibit justru dipinjam dari pengepul.Utang ini nantinya diganti saat hasil panen dijual kepada pengepul tadi. Konsekuensinya, mereka seolah terikat dengan "permainan" harga si tengkulak. Seperti saat ini, harga jual beli jagung cuma Rp 3 ribu per kg.

"Harus kami akui, biaya kami lebih banyak dari pengepul. Bibit jagung atau padi kami utang, karena tidak pernah dapat bibit bantuan pemerintah. Pupuk juga kami beli sendiri, itu semua kami bayar setelah panen," ujar Jumarip, Sabtu (27/8/2016).

 

Tampak petani menurunkan barang atau komoditas pertanian dari gerobak gantung di Dusun Torean Desa Loloan Bayang Lombok Utara

Sejak proses produksi hingga panen, masyarakat ditempa hambatan demi hambatan. Klimaks hambatan ada dua. Saat mengangkut pupuk ke lokasi garapan dan pengangkutan hasil panen. Bayangkan, menyusur Sungai Montong Pulet, masyarakat harus berjalan kaki berkilo-kilo meter. Medan yang dilalui bukan jalan aspal yang dilalui Toyota Camry atau Toyota Alphard macam mobil dinas pejabat. Tetapi jalan setapak, berkerikil, dan licin saat hujan, dan menyusuri lereng dengan kemiringan ekstrem.

"Sebelum ada gerobak gantung ini, kami terpaksa membayar ongkos buruh angkut pupuk, biayanya Rp 50 ribu per sak," sebut Jumarip.

Tak hanya pupuk. Masyarakat juga membayar ongkos angkut hasil panen. Perhitungannya, dari lokasi garapan ke titik penjemputan di lereng Montong Pulet biayanya Rp 20 ribu per rit, karena menggunakan ojek sepeda motor. Lalu dari titik penjemputan melintas anak sungai ke rumah warga minimal Rp 50 ribu. Jika ditotal, ongkos angkut per kwintal bisa mencapai Rp 70 - 80 ribu. Belum termasuk ongkos buruh pupuk, menanam, hingga merawat. Bisa dibayangkan berapa keuntungan petani per kuintal jika harga beli tengkulak Rp 300 ribu per kuintal.

"Yang membuat kami sangat terdesak sekali saat musim pemumpukan. Karena harus dipupuk tepat waktu, masyarakat terpaksa memutar otak karena harus mengangkut sampai 12 karung," katanya.

Dari sinilah muncul ide, bagaimana mendesain jalan lintas menyeberang Sungai Montong Pulet yang dalamnya 100 meter lebih. Munculnya gerobak gantung adalah ide seorang Sundawati, Sekretaris Desa Desa Loloan. Satu ketika di tahun 2009, sebelum ia dipindah ke Desa Sambik Elen. Ia terlibat dengan tim survei desa untuk menemukan mata air. Dalam perjalanan survei, ia menyaksikan salah seorang petani Torean mengangkut pupuk. Petani tersebut memangku 50 kg pupuk menyusur medan yang sangat ekstrem. Tergelincir sedikit saja, jatuhnya ke jurang.

"Saya lihat petani itu berhenti, istirahat tiap 10 sampai 15 meter. Saya jadi berpikir dan mengajak masyarakat untuk membuat gerobak gantung ini," kata Sundawati.

Tahun 2010 ia dipindah ke Sambik Elen dan di tahun 2014 ia kembali lagi ke Loloan menjabat Sekdes. Sekembalinya ini, Sundawati merealisasikan idenya itu. Setelah musyawarah dan mufakat dengan warga, pembiayaan gerobak gantung lantas dianggarkan pada APBDes - ADD 2015. Dananya hanya Rp 21 juta. Tak ada upah dalam pengerjaannya, karena warga rela gotong -royong.

Sekilas konstruksinya, rada-rada aman tapi mengkhawatirkan untuk jangka panjang. Di kedua sisi tebing Sungai Montong Pulet dibuat jangkar beton. Jangkar ini merupakan titik angkut karungan komoditas. Di bagian atasnya, terpasang roda-roda yang berfungsi untuk memutar tali baja (slink). Besarnya kira-kira setara tali baja milik PLN. Tali baja ini dipasang dua buah, sekaligus sebagai pegangan gerobak yang digantung. Dibagian bawah, juga dipasang seutas tali nilon. Fungsinya untuk menarik gerobak dari tepi manakala gerobak berisi beban tidak bisa berjalan sendiri.

"Saat merancang ide ini, kami tidak sempat berpikir untuk konsultasi dengan dinas, karena terdesak dengan kebutuhan. Tapi sebagai antisipasi, kami hanya membolehkan barang yang boleh diangkut," katanya.

 Sebagai catatan, warga tidak hanya mengangkut jagung dengan gerobak ini, tapi juga sepeda motor. Warga membongkar bodi sepeda motor lebih dulu, lalu diangkut satu per satu disesuaikan dengan beban angkut gerobak. Di lokasi garapan, sepeda motor ini dirakit kembali. Motor-motor ini dimanfaatkan sebagai sarana ojek angkut hasil bumi. Di lokasi garapan, sudah terangkut 20-an motor. Beberapa sudah ditarik ke kampung, karena aktivitas garapan mulai kurang.

Gerobak gantung ini mulai difungsikan akhir 2015 lalu. Saat ini, masyarakat sudah sangat merasakan besar manfaatnya. Sebagian besar hasil panen melintas dengan mulus melewati anak sungai. Tapi yang membuat warga cemas, berapa lama sejatinya peralatan sederhana ini akan mampu bertahan. Jangan sampai, saat dibutuhkan malah rusak dan menghambat aktivitas warga.

Bermalam di lokasi penjemputan barang biasa dilakukan petani. Sedikitnya 60 orang petani keluar, tapi mereka harus mengantre. Karena kereta gantung maksimal bisa menampung 2 sak jagung. Tiap sak bisa berbobot 75 - 80 kg. Secara total, panen jagung petani Torean berkisar 700 - 800 ton, dengan asumsi produksi rata-rata 7 ton, hingga maksismal 10 ton.

Sebagai perancang kebijakan di tingkat desa, Sundawati bersama Kepala Desa Loloan, lantas memikirkan kendala pendanaan petani. Kini, petani setempat sudah disiapkan layanan pinjaman melalui BUMDes LKM Desa Loloan. Tiap pinjaman petani dikenakan bunga 1,5 persen dan dibayar saat panen.

Namun persoalan petani Torean belum selesai. Mereka berharap, akan datang bantuan pemerintah untuk bibit, pupuk, dan mesin pipil. Demikian juga konstruksi gerobak gantung, mereka minta untuk dibantu guna memperoleh jaminan rasa aman selama pemanfaatannya.

Tokoh Desa Loloan, yang juga Anggota Komisi III DPRD KLU, Kardi, A.Ma., mengakui kerja keras petani di desanya belum terjamah kemudahan dan akses yang disiapkan pemerintah. Perbankan tak pernah masuk, apalagi akses lain.

Ia meminta SKPD terkait melihat petani Torean lebih dekat lagi. Mengingat selama ini, petani tak pernah dibantu program. Upaya petani selama ini kata dia, harusnya mendapat penghargaan dari pemerintah. Mengingat dengan karakter dan budaya yang ada, mereka tidak pernah menuntut bantuan. (Johari)

Read More

Tiu Candi Batu, Objek Wisata Terlupakan di Sambik Elen Bayan

 

Tiu Candi Batu, objek wisata yang ada di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan masih belum diperhatikan pemerintah.

Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempunyai puluhan destinasi wisata yang potensial mendatangkan PAD. Namun, tidak sedikit dari objek wisata itu berada di kawasan pinggiran, sehingga jauh dari perhatian pemerintah daerah.

Seperti objek wisata, Tiu Candi Batu Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan. Sabtu (27/8/2016), destinasi ini ramai dikunjungi warga. Dilihat dari plat motor yang mereka pakai, rata-rata berplat Lombok Timur. Namun ada juga sepeda motor plat Lombok Barat, termasuk motor warga KLU.

Tiu Candi Batu memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan air terjun lain. Di lokasi ini, dapat ditemukan air terjun, tiu atau kolam, serta bebatuan yang tersusun menyerupai candi. Kemiripan batu tersusun mirip candi inilah, sehingga masyarakat menyebutnya Tiu Candi Batu.

"Objek wisata ini mulai kami perkenalkan dua bulan belakangan ini. Promo saat ini lebih banyak melalui media sosial, facebook, dan blog," kata Kades Sambik Elen, Lalu Alwan Wijaya.

Kades termuda di KLU ini mengaku awalnya sedikit pesimis memperkenalkan objek wisata ini. Pasalnya akses jalan masuk belum tertata rapi. Jalur masuk ke lokasi sementara hanya bisa dilalui sepeda motor, dengan kondisi jalan berdebu dan penuh bebatuan kerikil. Namun dengan semangat dan kebersamaan warga, ia bertekad untuk membuka akses. Apalagi akses jalan masuk dapat diperlebar untuk akses kendaraan roda empat.

Alwan pun mempercayakan warga setempat untuk mulai membenahi areal di sekitar. Pepohonan dan rumput liar dibersihkan untuk areal parkir. Ia membayangkan, di areal parkir nantinya akan terbangun lapak pedagang, dan WC Umum, serta berugak peristirahatan.

"Kami akan mencoba untuk menata dengan kemampuan anggaran desa dulu. Jalan masuk akan kami rabat secara bertahap. Bagaimanapun, angka kunjungan sudah mulai ramai. Saat hari libur, minimal satu orang datang dalam sehari," katanya.

Untuk memudahkan pengunjung mengakses lokasi ini, Pemdes menempatkan pemandu wisata di pintu masuk pertigaan samping kantor desa. Dari sana, pengunjung akan diantar ke Tiu Candi Batu dengan jarak berkisar 2 - 3 km. Tidak jauh, dan lokasi ini juga dijamin aman, karena warga berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman.

"Jika fasilitas sudah terbangun, kami akan minta Pemda untuk menetapkannya sebagai destinasi resmi. Sehingga usaha jasa yang dibuka masyarakat bisa ditarik sebagai PAD," katanya.

Sementara, salah seorang pengunjung, Nanda Fitria, asal Lotim, mengaku terkesan dengan Tiu Candi Batu. Pengunjung yang datang bersama pacarnya ini, menyempatkan diri mandi di air terjun. "Objek wisata ini cukup bagus, dan nyaman. Harapan kami sebagai pengunjung, objek ini lebih ditata," harapnya. (Johari)

Read More

Brama Kumbara Siap Bela Kepentingan Masyarakat

Pengurus dan anggota LSM Brama Kumbara saat membahas mengenai pengawasan proyek di Mataram beberapa waktu lalu. 

Dalam upaya membantu masyarakat di berbagai bidang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berantas Mafia Hukum Bela Rakyat (Brama Kumbara) siap hadir sebagai tempat alternatif tempat curahan hati (curhat) masyarakat. Brama Kumbara siap menyalurkan dan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua LSM Brama Kumbara, H. Darmayakti, SH, dalam siaran pers yang diterima Minggu (21/8/2016). Brama Kumbara, lanjutnya, dalam menyelesaikan masalah mengedepankan asas musyawarah mufakat atau kekeluargaan melalui pola mediasi sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika secara musyawarah tidak bisa diselesaikan akan diselesaikan lewat jalur hukum.  

LSM Brama Kumbara, ujarnya, terdiri dari lima biro. Pertama, Biro Konsultasi Hukum dan Advokasi, Biro Konsultasi Laporan Keuangan dan Perpajakan, Biro Pemerhati Lingkungan Hidup, Biro Layanan Sosial Kemasyarakatan dan Biro Kerjasama dan Usaha.

Dalam operasionalnya di lapangan, tambah Darmayakti, Brama Kumbara mengadakan kerjasama yang baik dan menguntungkan dengan semua pihak, baik pemerintah dan swasta. Hal ini sesuai dengan pasal 3 (poin F) Anggaran Dasar LSM Brama Kumbara. ‘’Di Pasal 2 Anggaran Dasar LSM Brama Kumbara, lembaga ini berdasarkan falsafah Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945 dan GBHN,’’ terangnya.

Adapun tujuan dari LSM Brama Kumbara ini, lanjutnya, adalah membantu pemerintah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial , ekonomi, agama, kesehatan, pendidikan dan hukum dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa secara keseluruhan. Selain itu, turut menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan bersama pemerintah menuju masyarakat yang adil, makmur an sejahtera lahir dan batin.

Tidak hanya itu, pihaknya akan mengkaji, menganalisa serta mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berorientasi pada pengamalan nilai-nilai Islam, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.  LSM Brama Kumbara, akan melakukan pengembangan dan pembinaan usaha kecil yang mandiri, dalam arti menuju ke arah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang madani serta adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Termasuk, ikut serta memberikan informasi yang benar pada masyarakat melalui media informasi.

‘’Yang jelas, moto Brama Kumbara adalah ‘’Aiq meneng empaq bau tunjung tilah’’. Artinya, menyelesaikan tanpa menimbulkan masalah baru atau dengan kata lain aman dan damai,’’ terangnya (*)

Read More

Dewan Pengurus Korpri NTB Dikukuhkan

Wagub NTB H. Muh, Amin mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri NTB masa kepengurusan 2016-2021 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/8/2016)

Dalam rangka mewujudkan Korpri yang professional, netral dan sejahtera serta siap bersaing menghadapi tantangan globalisasi, sebuah gebrakan baru di tubuh Korpri yang terwujud nyata dilaksanakan melalui program digitalisasi komunikasi dan layanan pegawai negeri. Pelayanan berbasis IT ini, diharapkan dapat membangun kembali semangat korps yang sempat mati suri selama 18 tahun belakangan ini. Demikian diungkap Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional, Dr. Ir Bima Haria Wibisana M.Si sesaat setelah mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri NTB masa bhakti 2016-2021.

Ir. H Rosiady Sayuti, MSc, PhD, sebagai ketua, Dr.Ir Abdul hakim MM sebagai wakil ketua I, Ir. Ridwansyah M.MTP sebagai Wakil ketua II dan Dr.M.Agus Patria SH sebagai wakil ketua III, serta pengurus bidang korpri NTB dikukuhkan di gedung Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB Selasa (23/8/2016) sore.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H.Muh. Amin pada kesempatan yang sama berharap Korpri harus mampu mendukung seluruh program pemerintah dan terus berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya.  “Anggota dan pengurus Korpri harus senantiasa siap bertransformasi, tidak hanya secara formal melainkan juga harus siap bertransformasi pola pikirnya, serta punya integritas yang tinggi dalam melayani masyarakat”, pesan Wagub. 

Ia juga mengingatkan, anggota Korpri untuk terus berdedikasi tinggi serta loyal terhadap pimpinan. ”Jangan ragu-ragu untuk bekerja, termasuk dalam mengeksekusi anggran. Jangan ada rasa takut dan ragu, selama menjalankan segala sesuatu sesuai aturan,” kata Wagub memberi semangat.

Ia juga berpesan, sebagai pelayan masyarakat, anggota Korpri harus senantiasa bekerja dengan penuh integritas, serta terus berusaha meningkatkan pengetahuan didukung dengan penguasaan teknologi, sesuai bidang tugasnya, agar segala bentuk pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan harapan seluruh pihak. (*)

Read More

Kloter Pertama Haji Asal Lombok Tengah di Embarkasi Lombok 2016 Dilepas

 

Wagub NTB H. Muh. Amin menyerahkan pataka NTB pada TPHD pada pelepasan Kloter Pertama Embarkasi Lombok pada musim Haji 2016, Senin (22/8/2016) malam.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin melepas kloter pertama Jamaah Haji Embarkasi Lombok Tahun 1437H/2016 di Asrama Haji NTB, Mataram, Senin (22 Agustus 2016) malam. Hadir pula pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Lutfi dan FKPD Provinsi NTB seperti Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan  Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono serta tokoh agama NTB lainnya 

            Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Sulaiman Hamid melaporkan jumlah jamaah haji embarkasi Lombok Tahun 2016 sebanyak 3.596 yang terdiri dari 3572 orang jamaah haji dan  24 orang TPHD.

            “Jemaah Haji Embarkasi Lombok (LOP) akan diterbangkan denagn menggunakan maskapai penerbangan Garuda jenis pesawat Airbus 330 dengan kapasitas 360 tempat duduk” ungkapnya.

            Wakil Gubernur NTB H. Muh Amin, kepada seluruh jamaah haji NTB mengimbau untuk menjaga perilaku dan sopan santun menjaga nama baik jamaah haji Indonesia khususnya NTB ketika nantinya di tanah suci bertemu dengan seluruh bangsa di dunia. “Bangsa kita terkenal dengan sopan dan santun serta sangat menjaga perilaku ,namun demikian dengan kondisi di Mekah nantinya akan bergaul dengan seluruh bangsa di dunia yang memilki budaya berbeda, oleh karena itu jamaah calon haji kita harapkan untuk lebih sabar, ihlas dan tulus serta menjaga aturan di sana” harap wagub.

Kepada para petugas ia juga menekankan untuk tetap professional melayani para jamaah haji NTB khususnya agar mereka dapat khusyuk beribadah. “Para petugas saya tekankan utuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan standar pelayanan yang ada dan peralatan medis yang memadai sehingga melancarkan para jamaah haji beribadah,” pungkasnya.

Setelah memberi sambutan, Wakil Gubernur menyerahkan Pataka bendera Lambang Daerah NTB kepada TPHD sebagai tanda pelepasan jamaah haji embarkasi Lombok.  Pemberangkatan Kloter pertama adalah Jemaah haji dari kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari 355 jemaah haji dan 5 petugas kloter.  (*)

Read More

Tanggulangi Kemiskinan, Pemprov NTB Lakukan Sejumlah Inovasi

Wagub NTB H. Muh. Amin buka rapat koordinasi kemiskinan di Lombok Raya Hotel, Selasa (23/8/2016)

Wakil Gubernur NTB  H. Muh Amin., SH, M. Si secara resmi membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPKD Provinsi Dengan TKPKD Kabupaten/Kota Se-NTB Tahun 2016 di Hotel Lombok Raya, Selasa (23/8/2016). Rapat koordinasi ini  dihadiri oleh Seknas SLRT, Perwakilan TNP2K, BPS, Wakil Walikota Mataram, Kepala Bappeda Se-NTB dan Wakil Bupati Se-NTB.

 Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ridwan Syah, MMTP, mengatakan pertemuan dalam rangka membahas penanggulangan kemiskinan ini sudah menjadi kegiatan rutin. Tujuannya adalah kita ingin mengaskan kembali terkait komitmen kita tentang kemiskinan, dimana kemiskinan bukan semata-mata soal statistik saja tetapi tentang kemanusiaan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Pemerintah Provinsi saat ini sudah melakukan berbagai inovasi, salah satunya adalah SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu). SLRT yaitu sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penangangan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan - keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Wagub NTB H. Muh. Amin memberikan penghargaan pada Wakil Walikota Mataram Mohan Roliskana terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga bekeja sama dengan TNP2K. TNP2K merupakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk untuk menangani dan berkoordinasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Republik Indonesia.

Mengawali sambutannya, Muh Amin mengatakan untuk tetap meningkatkan dan menguatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sebab angka kemiskinan saat ini dilihat belum begitu bergeser secara signifikan. ”Alhamdulillah rakor kali ini dapat kita laksanakan, ini merupakan tantangan besar dan PR untuk kita semua dalam pembangunan di NTB”, ujarnya.

Hal ini merupakan target bersama, untuk itu Wagub juga memohon dukungan dan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dan bisa bersinergi untuk meraih apa yang menjadi target bersama.

Wagub berharap kesempatan rakor dijadikan forum untuk dapat bertukar pikiran, bagaimana mengurai dan mengevaluasi kemiskinan dan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan bersama-sama untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di NTB. “Melalui pelaksanaan rakor ini saya berharap target penurunan kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan MoU yang telah kita tandatangani bersama”, harapnya. (*)

Read More

Tiga Kabupaten di NTB Ditetapkan sebagai Lumbung Pangan Jagung Nasional

Mentan Andi Amran Sulaiman didampingi Wagub NTB H. Muh. Amin, Bupati Sumbawa, Husni Djibril, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri saat panen jagung di Utan Sumbawa.

MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menetapkan tiga kabupaten sebagai lumbung pangan jagung nasional. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Dompu.
Penetapan tiga kabupaten ini disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman saat Panen Raya Jagung di Desa Tanga Kecamatan Utan Sumbawa, Sabtu (20/8/2016). Hadir juga saat itu Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si, Bupati Sumbawa H. Husni Jibril, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri serta kelompok tani se Kabupaten Sumbawa
Pada kesempatan ini, mentan menyampaikan, jika jagung petani akan diserap seluruhnya oleh Bulog dengan harga Rp 3.100/kg, harga ini telah ditetapkan melalui kepres dan telah ditandatangani oleh presiden. “Saya berjanji tidak ada impor jagung lagi di Indonesia. Kami tutup keran impor, harga dijamin oleh pemerintah, Rp. 3150 /kg,”  janji mentan.
Mentan juga menjelaskan sesuai data BPS, pertanian menyumbang peningkatan ekonomi tertinggi di Indonesia, produksi padi tahun 2015 tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Indeks ketahanan pangan Indonesia tertinggi di dunia
Di akhir pengarahannya, mentan mengajak para petani untuk serius bekerja untuk meningkatkan produksi.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan pompa air untuk petani Kabupaten Sumbawa sebanyak 50 unit, Kabupaten Bima 50 unit dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 5 unit.
Sementara itu, Wakil Gubernur H. Muh. Amin, SH, MSi, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertanian yang banyak memberikan bantuan kepada NTB. Target NTB adalah 400 ribu hektar jagung. ‘’Dengan menanam jagung kami mengharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB,” harapnya.
Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril mengaku bangga menerima kunjungan kerja kali kedua Menteri Pertanian. Pada kunjungan pertama beberapa waktu silam, Mentan diagendakan melepas ekspor jagung ke Cina.
Husni Jibril mengaku Sumbawa mempunyai potensi yang sangat luar biasa dalam pengembangan jagung. Target capaian sasaran penanaman jagung melebihi 100% di Kabupaten Sumbawa.
Sebelumnya Mentan melakukan panen raya padi di Desa Keru Narmada Lombok Barat. Di tempat ini, Mentan menyerahkan bantuan mesin pertanian pada petani yang ada di Pulau Lombok.  Selain itu membahas masalah pertanian di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (19/8/2016). (*)

Read More

Jambore Kader PKK Tingkat NTB 2016

Pose bersama Kader PKK NTB dengan Ketua Umum TP PKK Pusat Erni Guntari Tjahjo Kumolo  

 Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, berharap semoga program unggulan yang dicanangkan PKK harus bisa dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat. Selain itu mampu memberdayakan semua potensi yang dimiliki dan bisa dikelola dengan baik.

“Tentunya hal ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan di sini peran para  ibu-sangat besar dalam menciptakan SDM yang berkualitas sejak dari kandungan hingga menjadi manusia yang mandiri,” ujarnya dalam sambutannya saat membuka Jambore Kader PKK tingkat Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (22/8/2016).

Hadir juga di acara ini Ketua Umum TP PKK Pusat, Dr. Erni Guntari Tjahjo Kumolo, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi dan Wakil Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Syamsiah M. Amin. Turut hadir, Walikota  Mataram, H. Ahyar Abduh, Ketua TP PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh sebagai tuan rumah.

Wagub bersyukur NTB sedang diminati menjadi tuan rumah untuk event-event berskala nasional maupun internasional seperti event MTQ Nasional yang baru saja berakhir. Di tengah prestasi ini menimbulkan peluang-peluang seperti peluang peningkatan ekonomi masyarakat NTB dan ini jelas mempengaruhi peningkatan kualitas ekonomi keluarga.

Sementara Ketua Umum TP PKK Pusat Erni Guntari Tjahjo Kumolo, menekankan kepada seluruh peserta yang hadir, jika jambore yang dilaksanakan merupakan wujud kebersamaan antara TP PKK dan kader TP PKK untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Apalagi acara ini dikemas dalam suasana kegembiraan hingga menciptakan kelembagaan yang kuat serta berdampak pada efektivitas pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

 “Dengan pelaksanaan jambore ini saya harap TP PKK dan kadernya tanggap terhadap kondisi objektif dan permasalahannya yang dihadapi di daerahnya masing-masing, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dirasakan secara nyata,” ungkap istri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini.

 Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, mengaku, kegiatan ini selain sebagai perpanjangan dari sosialisasi hasil Rakernas ke-8 dan rapat koordinasi PKK yang telah terlaksana beberapa waktu yang  lalu, Jambore ini juga dilaksanakan untuk mensosialisasikan  kerjasama antara TP PKK dengan Bank Indonesia agar ibu-ibu  berpartisipasi pada gerakan perempuan anti korupsi.

“Sesuai instruksi dari ibu ketua umum TP PKK dan ibu negara, diharapkan ibu-ibu PKK bisa mengambil bagian dalam gerakan perempuan anti korupsi,  mulai dari mencegah diri dari secara tidak sengaja ikut, terlibat dan ambil bagian pada praktik-praktik korupsi hingga menyebarluaskan informasi tentang cara mengenali uang palsu,” paparnya.

Erica juga menyampaikan untuk menguatkan, memotivasi dan mengevaluasi kader-kadernya, TP PKK mengadakan lomba-lomba, seperti lomba penyuluhan pola asuh anak dan remaja, lomba penyuluhan pemanfaatan pekarangan rumah, lomba penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat serta lomba mendongeng yang dirasa sangat efektif dalam menyampaikan pesan moral dan mengubah perilaku anak. TP PKK juga bekerjasama dengan BKKBN, BPJS dan BNN untuk mensosialisasikan deteksi dini kanker serviks dan bahaya narkoba. (*)

Read More

Gubernur Buka Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memberikan sambutan pada Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah di Hotel Santosa Senggigi Lombok Barat, Senin (22/8/2016).

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengungkapkan, pembangunan adalah upaya untuk mensinergikan seluruh modal yang ada demi mencapai tujuan bersama. Modal ada yang bersifat materi dan immateri, dimana salah satu modal materi adalah sumber daya keuangan dan bagi pemerintahan sumber itu adalah APBD.

Namun, lanjutnya, ada juga sumber daya keuangan yang tidak bisa dikelola oleh pemerintah provinsi, yang hanya bisa memfasilitasi dalam bentuk pembuatan regulasi, yaitu dana atau sumber daya dari pihak swasta atau investor.

“Karena dana ini adalah dana dari investor atau pengusaha, maka tugas pemerintah adalah memastikan bahwa regulasi dibuat adalah regulasi yang dapat menarik investor untuk menginvestasikan dananya di daerah ini,” ujarnya dalam Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah di Hotel Santosa Senggigi Lombok Barat, Senin (22/8/2016).

Gubernur mengaku, ada sumber dana pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, tetapi tidak sepenuhnya lepas salah satunya adalah sumber dana yang ada di BPD atau dalam hal ini Bank NTB. BPD di satu sisi adalah suatu identitas yang memiliki regulasi sendiri dan tunduknya juga bukan kepada pemerintah daerah dari sisi regulasi. Namun demikian, pihaknya berharap agar pengelolaan BPD bisa berkontribusi dalam mendorong pencapaian beberapa indikator pembangunan.

Untuk itu, harapnya, gubernur berharap BPD bisa menjadi satu contoh intitusi yang menerapkan tata kelola yang baik. “Dengan seminar internasional ini apa yang menjadi harapan masyarakat NTB akan BPD yang semakin kontributif dalam pembangunan daerah bisa terwujud,”  harapnya.

Gubernur juga berterima kasih atas inisatif BPK melaksanakan kegiatan seminar internasional di Lombok. Kegiatan ini akan menjadi motivasi dan pendorong bagi NTB khususnya seluruh perangkat pemerintahan untuk bekerja lebih baik lagi dan berikhtiar menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa.

Sementara Ketua Panitia Seminar Nasional Sjafrudin Mosii, S.E, M.M , menjelaskan, seminar internasional ini bertujuan meningkatkan pemahaman bersama tentang peran BPD sebagai agen pembangunan dan pentingnya regulasi yang mengatur tentang BPD. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pemberian wewenang yang besar direfleksikan dalam desentralisasi fiskal, politik, dan administrasi.

“Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan aktifitas ekonomi di suatu wilayah. Sedangkan, desentralisasi fiskal diberikan agar daerah leluasa dalam mengelola keuangan dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian daerah,” jelasnya.

Ada potensi PAD lain, yaitu pendapatan yang diperoleh dari BUMD. BUMD yang terdaftar di seluruh Indonesia per 31 Desember 2014 berjumlah 1.307 BUMD yang bergerak di berbagai jenis usaha dengan jumlah aset yang dikelola sebesar Rp 463 triliun. Sebanyak 97,5% dari seluruh jumlah aset atau sebesar Rp 451,8 triliun dikelola BPD. Dengan besarnya pengelolaan tersebut, seharusnya BPD dapat memainkan peran yang lebih penting dalam pembangunan daerah.  (*)

Read More

Atraksi Kesenian Warnai Bulan Budaya Lombok Sumbawa 2016

Wagub NTB H. Muh. Amin saat pembukaan Bulan Budaya Lombok Sumbawa 2016

Pembukaan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) 2016 berlangsung semarak. Sejumlah atraksi kesenian ditampilkan dan menarik perhatian ribuan warga yang hadir. Hampir semua daerah di NTB menyajikan berbagai kesenian asli daerah yang dimiliki. Sebab BBLS ini merupakan event yang melibatkan semua kabupaten/kota di NTB. Sejumlah kegiatan juga berlangsung di Pulau Sumbawa yang memiliki banyak potensi wisata.

‘’Destinasi wisata kita ini sudah menjadi destinasi wisata nasional bahkan internasional. Melalui Bulan Budaya Lombok Sumbawa ini, kita berikhtiar untuk melestarikan budaya asli maupun budaya yang sudah terjadi melalui akulturasi,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB H.Muh.Amin,SH,M.Si di Mataram, Kamis (18/8/2016).

Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata RI. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwsiata RI, Esthy Reko Astuti melihat ini merupakan event yang baik untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Menurutnya event ini sekaligus mendukung target kunjungan wisatawan secara nasional. Sebab NTB memiliki potensi wisata yang komplit.

‘’Di NTB ini hampir semuanya ada, mulai dari wisata alam, kuliner, bahari hingga wisata budaya. Di sini juga multietnis, sehingga banyak budaya yang berkembang di samping budaya asli daerah NTB,’’ ujarnya.

Atraksi kesenian khas Bima warnai Bulan Budaya Lombok Sumbawa 2016

Esthy juga mendorong semua pihak untuk terus mendukung sektor pariwisata di NTB. Pasalnya provinsi NTB telah ditargetkan untuk mendatangkan tiga juta wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara. Sehingga event ini dinilai sangat potensial mendatangkan lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Terlebih potensi wisata yang dimiliki NTB saat ini tengah banyak diminati oleh wisatawan mancanegera.

‘’Kita harus terus berkerjasama untuk memajukan wisata ini. Semua pihak harus saling bahu-membahu. Karena sektor pariwisata ini akan memengaruhi sektor lain, misalnya sektor ekonomi,’’ kata Esthy.

Hal senada juga dikatakan Wagub, ia berharap semua bidang pada sektor pariwisata dapat terus melakukan inovasi untuk mendukung pariwisata NTB. Menurutnya, semakin maju pariwisata maka perekonomian warga juga bisa semakin baik.

“Kalau wisata bagus, ekonomi juga bisa ikut bagus. Sehingga kita bisa menurunkan angka kemiskinana secara bersama-sama,” ujarnya.

BBLS tahun ini lebih banyak melibatkan masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat benar-benar merasakan dan turut melestarikan budaya yang dimiliki saat ini. Sehingga kebudayaan yang ada di NTB bisa terus berkembang dari tahun ke tahun.

Bukan hanya itu saja, terdapat 28 event yang akan dilakukan di semua kabupaten/kota di NTB. Event tersebut menampilkan sejumlah atraksi kesenian masing-masing daerah. Sehingga bisa mendatangkan banyak wisatawan, baik wisnus maupun wisman.

Atraksi gendang beleq dari SDN 2 Rarang Lombok Timur di Bulan Budaya Lombok Sumbawa 2016

“BBLS ini kita mulai dengan melibatkan semua insan seni di NTB. Pelibatan masyarakat sangat penting, karena masyarakatlah yang akan melestarikan budaya-budaya yang kita miliki saat ini. Dalam satu bulan ini, kita akan menampilkan semua potensi kesenian dan budaya yang kita miliki di NTB ini,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si pada pembukaan BBLS, Kamis (18/8) kemarin.

Faozal mengatakan, selain untuk implementasi visi dan misi pariwisata NTB, event ini juga bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada kesenian NTB. Pasalnya NTB memiliki banyak sekali kesenian daerah yang dapat disaksikan oleh wisatawan maupun masyarakat. Terbukti dengan banyaknya atraksi kesenian yang ditampilkan pada acara pembukaan.

‘’Semua insan budaya kita libatkan di sini. Karena ini merupakan apresiasi kita terhadap insan budaya dan masyarakat yang telah menjaga budaya-budaya yang kita miliki,’’ ujarnya.

Faozal berharap melalui kegiatan ini dapat mendatangkan banyak wisatawan. Sehingga target tiga juta wisatawan selama tahun 2016 ini dapat tercapai. Selain itu, ekonomi masyarakat juga dapat berkembang. Sehingga angka kemiskinan di NTB bisa berkurang. (Lingga)

Read More

Wagub H. Muh. Amin Launching Gedung Baru KPPN Mataram

Wagub NTB H. Muh. Amin meresmikan gedung baru KPPN Mataram

“Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Gedung baru KPPN Mataram dan Grand Launching Layanan KPPN Mataram berstandar ISO 9001:2008 secara resmi saya nyatakan siap dioperasikan. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap ikhtiar yang kita lakukan dan marilah kita berikan pengabdian yang terbaik bagi Bangsa dan Negara, khususnya bagi daerah dan masyarakat Provinsi NTB,” ujar Wakil Gubernur NTB H. M. Amin, S.H.,M.Si saat meresmikan gedung baru KPPN Mataram, Gedung Baru KPPN Bima dan Grand Launching layanan KPPN Mataram berstandar ISO 9001:2008 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, Jumat (19/8/2016).

Wakil Gubernur juga menyampaikan selamat atas telah diperolehnya pengakuan standar Internasional (ISO 9001:2008) terhadap layanan yang diselenggarakan KPPN mataram. “Saya berharap agar KPPN Mataram tidak cepat puas dengan prestasi ini dan terus mau belajar untuk dapat melayani secara lebih baik dan profesional. Terakhir saya berharap, pola layanan yang telah dipraktekkan oleh KPPN Mataram dapat pula ditularkan melalui Medium Knowledge Sharing kepada semua SKPD lingkup pemerintah daerah se-Provinsi NTB, agar semua dapat saling belajar, saling bertukar pikiran untuk terus memberikan pelayanan lebih baik,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur jenderal perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah mengaplikasikan berbagai bentuk tekhnologi informasi komunikasi dalam rangka meningkatkan bentuk layanan kepada publik, dan salah satunya yaitu Layanan KPPN berstandar internasional yang diresmikan pada hari ini. “Saya harap dengan sistem ini, dapat membantu bapak dan ibu mengajukan aplikasi pembayaran melalui system informasi yang sedang kami rintis. Semoga dengan system ini pelayanan kami menjadi lebih cepat, mudah dan efisien serta tidak membuang waktu bapak / ibu untuk datang ke kantor kami,” ujarnya.

Marwanto juga berterimakasih kepada masyarakat dan dunia usaha di NTB yang patuh  membayar pajak dan meminta dukungan kepada seluruh Stakeholders di NTB bisa membantu mensukseskan dan melaksanakan  upaya pengampunan pajak (amnesty pajak).

Acara peresmian gedung baru dan grand launching ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti gedung serta peninjauan gedung baru dan system layanan ISO 9001:2008. (Humas NTB)

Read More

Lumbung Pangan, Gubernur NTB Siap Amankan Kebijakan Nasional

Mesin pengolah pertanian bantuan Menteri Pertanian RI

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH M. Zainul Majdi menyampaikan kebahagiaannya atas kesempatan silaturrahim bersama Menteri Pertanian RI, Andi Sulaiman pada Rapat Koordinasi Pangan Dalam Rangka Peningkatan Luas Tambah Tanam dan Serap Gabah Petani (Sergap) Provinsi NTB, Jumat(19/8/2016) siang.

Saat itu, di hadapan seluruh tamu undangan, Assisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Komarudin Simanjuntak, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-NTB, dan perwakilan Perum Bulog Gubernur menyatakan kesiapan dan komitmen yang kuat dari pihaknya, dalam mengamankan amanah pemerintah pusat.

“Dengan kesamaan visi dan koordinasi yang baik antara seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga pemerintah kabupaten/kota di NTB serta dukungan seluruh kelompok tani, kami yakin dapat berkontribusi mewujudkan  kedaulatan pangan nasional, “ tegas Gubernur optimis.

Tak hanya itu, Gubernur juga melaporkan kepada Menteri, perkembangan akhir bulan Juli 2016, sebanyak 91,72 % atau sekitar 425.000 hektar  dari areal tanam yang ditargetkan sudah tertanami. Demikian halnya dengan target untuk perluasan lahan di NTB, setelah revisi 15.000 hektar menjadi 11.500, alhamdulillah atas kerjasama perangkat TNI yang tidak putus-putusnya, 91 % atau 10.500 hektar sudah tercapai. Hal ini tentu saja juga tidak terlepas dari dukungan dan peran serta TNI di lapangan. Untuk itu, Gubernur sangat optimis akan dapat mencapai target kedepannya, mengingat peningkatan yang terus menerus, baik dalam luasan lahan maupun produksi secara keseluruhan maupun produktivitas.

Khusus untuk produksi komoditi jagung tahun ini, serapannya mencapai 194.000 hektar. Sesuai arahan pak Menteri yang ingin menjadikan NTB sebagai daerah produksi jagung nasional, Gubernur juga menyatakan siap. “Asalkan didukung oleh Pak Menteri, tentu saja kami siap,” ujarnya mantap. 

Dalam hal komoditi sapi, mengingat Nusa Tenggara Barat merupakan daerah penghasil sapi, Gubernur berharap peternak NTB tidak terimbas oleh kebijakan yang ada. ’’Sekiranya ada kebijakan yang sangat  insidentil, seperti masalah impor daging, NTB sebagai daerah penghasil sebaiknya dilindungi, jangan sampai peternak NTB terimbas dengan kebijakan tersebut,’’ jelasnya. 

Melalui perangkat Kementan yang ada didaerah seperti Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP), Gubernur juga berharap berbagai bentuk bantuan, baik dari segi teknologi berupa alat produksi, termasuk kerjasama teknologi pertanian agar terus ditingkatkan. Harapannya agar petani NTB semakin semangat menanam komoditas yang diperlukan oleh masyarakat. (Humas NTB)

Read More

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Panen Raya Padi di Keru Narmada Lombok Barat

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat panen raya padi di Desa Keru Narmada Lombok Barat

Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tiba di Bandara Internasional Lombok, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman langsung menuju lokasi panen padi dengan mekanisasi di Desa Keru, kecamatan Narmada, Lombok Barat, Jumat  (19/8/2016) pagi. Hadir pada acara tersebut, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, Wahyu Suparyono, Bupati Lombok Barat, Faozan Khalid, dan perwakilan kelompok-kelompok tani dari Forum Komunikasi Petani Maju Lombok Barat. 

Tiba di lokasi panen, Menteri Pertanian, Wagub dan tamu kehormatan lainnya langsung melakukan panen menggunakan Mesin Harvester bantuan dari Kementrian Pertanian RI.  Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid mengucapkan terima kasih atas kedatangan Menteri beserta rombongan untuk terjun bersama petani dan mendengarkan keluhannya. “Kedatangan pak Menteri ke daerah kami memberikan motivasi bagi kami untuk bekerja untuk meningkatkan produksi”, ungkapnya. 

Ia memaparkan, saat ini pertanian Lombok Barat memiliki 17 ribu hektar lahan dan selalu swasembada pangan. Pada tahun 2016, Fauzan menyampaikan kepada Menteri dan Wagub hasil produksi padi Lombok Barat surplus 27 ribu ton. “Hasil produksi kami masih bisa ditingkatkan jika potensi yang kami miliki bisa dimanfaatkan, seperti daerah selatan dapat menjadi daerah pertanian baru, jika sarana dan prasarana pertanian seperti embung dan irigasi diperbaiki” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin melaporkan capaian produksi pertanian NTB yang meningkat setiap tahun.  “Kita patut bersyukur produksi pangan kita mengalami peningkatan. Produksi padi sebesar 2.417.392 ton gabah kering giling (gkg) mengalami peningkatan 14,21 % dibandingkan tahun 2014, yang hanya berjumlah sebesar  2.116.537 ton. Sementara untuk sasaran produksi tahun 2016 sebesar 2.408.270 ton gkg, dengan luas tanam 481.913 ha, luas panen 462.237 ha dan produktivitas 52,06 kw/ha”, papar Wagub.

Wakil Gubernur H. Muh. Amin saat panen raya padi di Desa Keru Narmada Lombok Barat

Lebih lanjut ia juga menyampaikan NTB siap meningkatkan produksi pertaniannya dengan memperhatikan kesejahteraan para petani “Produksi terus kita tingkatkan khususnya komoditas utama padi jagung kedelai, tetapi tentu tata niaganya perlu diatur agar stabilitas harga bisa terjamin dan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani kita” harap wagub.
Menanggapi pernyataan Wagub, Menteri menjelaskan kementerian telah bekerja keras untuk menstabilkan harga, seperti harga jagung yang kini telah berangsur membaik “Harga jagung kini membaik tentunya kesejahteraan petani juga naik. Impor turun turun 60% ketika saya setahun jadi menteri, bagaimana kalau dua tahun? Insya Sllah, kita tekadkan tahun depan NTB dapat menjadi lumbung jagung nasional” tegas menteri penuh percaya diri.

Pada kesempatan itu menteri juga mengajak wagub untuk menjadikan lahan pertanian NTB 400 ribu hektar, dengan menjanjikan bantuan penuh seluruh benih dan pupuk dari kementrian pertanian serta jaminan dibeli oleh pemerintah. “Pak Wagub, bisa tidak kita jadikan lahan pertanian NTB 400 ribu hektar, dengan hasinya dibeli oleh pemerintah, dan harga beli jagung tidak boleh kurang dari Rp.3.150 per kg. Kalau sepuluh ton, pendapatan petani bisa mencapai 30 juta,” jelasnya. (Humas NTB)

Read More