|
Potensi udang Sumbawa. |
Sumbawa Besar (Lombok Atraktif) -
Rencana Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk membangun
kawasan terintegrasi budidaya udang (shrimp
estate) di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa bernilai triliunan rupiah terindikasi
batal. Padahal, Pemprov NTB dan Pemkab
Sumbawa sudah progresif mempersiapkan lahannya.
Disayangkan, proyek strategis nasional bernilai triliunan rupiah ini tak
terlaksana.
Jumat, (18/3/2022) lalu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)
Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) mengunjungi lokasi pembangunan percontohan kawasan budidaya
udang terintegrasi atau dikenal dengan shrimp
estate di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Kunjungan Menteri KKP
ini didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan jajaran pimpinan daerah
di Kabupaten Sumbawa.
Pada kesempatan tersebut telah dilakukan kesepakatan bersama
masyarakat untuk pemanfaatan lahannya sebagai lokasi pembangunan tambak udang
terintegasi seluas 528 hektar. Saat itu, pembangunan konstruksi dijanjikan
dimulai pada pertengahan tahun 2022 dengan biaya mencapai Rp2,25 triliun.
Pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi ini sebagai
upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budidaya
udang vaname serta untuk mendukung tercapainya target produksi udang nasional.
Waktu itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menjamin dalam
proses pembangunannya tidak akan menggunakan cara-cara yang merusak lingkungan.
Pembangunan kawasan tambak akan dilengkapi dengan IPAL dan tandon, serta tidak
ada mangrove yang ditebang.
Adanya dukungan semua
pihak mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha hingga
kementerian/lembaga lain sangat penting untuk terlaksananya pembangunan
percontohan tambak udang terintegrasi di Sumbawa. Namun, kini janji Menteri KKP
merealisasikan pembangunan kawasan terintegrasi budidaya udang hanya tinggal
janji.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi
NTB, Muslim, ST.,M.Si, mengatakan, kemungkinan karena faktor ada syarat yang
dinilai tidak terpenuhi, sehingga realisasi kawasan terintegrasi budidaya udang
ini tidak jadi dibangun.
Sementara di satu sisi, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa sudah
mempersiapkan lahannya. Demikian juga
masyarakat sekitar kawasan yang akan dijadikan lokasi kawasan juga sudah mendukung secara maksimal.
Dari 1.000 hektar lahan yang dipersiapkan, 500 hektar
menurutnya, sudah clear and clean.
Lahan ini terdiri dari lahan aset pemerintah. Dan lahan masyarakat. Muslim
menyayangkan proyek strategis nasional yang sepenuhnya di bawah kendali
Bappenas ini tidak terlaksana. Karena informasi yang diterima pusat terkait
kesiapan pemerintah daerah.
“Seharusnya sumber informasi yang digunakan sebagai rujukan
tidak saja dari funding-nya. Harus
dilihat dulu kesiapan di bawah seperti apa. Tapi karena ini menggunakan dana
pinjaman dari luar negeri, dia punya syarat kualifikasi tersendiri,” ujarnya.
|
PILAH UDANG - Sejumlah pekerja sedang memilah udang yang baru dipanen di kawasan terintegrasi budidaya udang (shrimp estate) di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. |
Sebagaimana diketahui, KKP rencananya akan membangun kawasan
budidaya udang terintegrasi. Dari budidaya, hingga pengolahan hasil dalam satu
kawasan. Untuk tahap awal membangun kawasan ini, anggarannya mencapai Rp2,2
triliun. Jika shrimp estate ini
direalisasikan, NTB akan menjadi salah satu kawasan budidaya dan produksi udang
terbesar di Indonesia. Bahkan hasil produksinya bisa diekspor.
Muslim mengatakan, hasil koordinasi terakhir dengan KKP,
sebagai kompensasi tidak dibangunnya kawasan tambak udang terintegrasi ini,
pemerintah pusat akan membangun jaringan irigasi yang modern untuk kawasan
tambak di Moyo Hilir. ‘’BWS (Balai Wilayah Sungai) yang akan membangun jaringan
irigasi tambak ini. Tahun ini sudah dilaksanakan,’’ jelasnya.
Dengan pembangunan jaringan irigasi tambak ini, diharapkan
akan mendukung tata kelola budidaya tambak udang yang lebih baik di Moyo Utara,
sehingga produksi udang juga bisa dioptimalkan.
Kendati demikian, pemerintah daerah masih terus mengupayakan
kawasan ini bisa diwujudkan, karena dampaknya sangat besar terhadap
perekonomian daerah, serapan tenaga kerja, dan perputaran uang.
‘’Tapi kita juga mengapresiasi pemerintah pusat. Setidaknya
ada kompensasi dalam bentuk pembangunan jaringan irigasi tambak bagi masyarakat
di wilayah yang rencananya akan digunakan sebagai kawasan shrimp estate,’’ ungkapnya.
Tiga Besar Daerah
Pengekspor Udang
Sebelumnya, Kepala Dislutkan NTB Muslim menyebut
produktivitas udang NTB masih sangat bagus dan kualitas yang terjaga. Bahkan
jika bicara ekspor, daerah ini masuk dalam tiga besar daerah pengekspor udang
di Indonesia.
Potensi ekspor udang di NTB mencapai 180 ribu ton seperti
yang terlihat di data ekspor tahun 2022 kemarin. Udang NTB dikirim ke sejumlah
negara dengan konsumsi ikan dan udang yang tinggi seperti Amerika Serikat,
Puerto Rico dan sejumlah negara lainnya.
“Kita ini masih masuk tiga besar ekspor udang di Indonesia.
Potensinya 180 ribu ton lebih yang sudah jalan ekspornya di tahun 2022. Apalagi
di 2023 ini lebih banyak lagi. Ekspor ada yang lewat Surabaya, Denpasar dan
lainnya karena kita belum bisa ekspor mandiri,” katanya.
Muslim mengatakan, meski rencana program kawasan
terintegrasi budidaya udang ini di NTB belum ada tindaklanjut dari pemerintah
pusat, sesungguhnya kegiatan investasi budidaya udang di NTB dari kalangan
swasta cukup besar. Usaha budidaya yang dilakukan pelaku usaha ini sifatnya
padat modal dan telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi
perekonomian.
Muslim menjelaskan, yang penting dipenuhi oleh pelaku usaha
itu adalah penguatan sertifikasi CBIB atau cara budi daya ikan yang baik.
Karena syarat dalam ketentuan yang baru untuk kelayakan berusaha itu adalah
sertifikat cara budidaya ikan yang baik yang keluarkan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah
ekspor komoditas ikan dan udang yang dihasilkan NTB pada Bulan Januari 2023
sebesar 785.310 dolar Amerika dan Bulan Februari sebesar 233.175 dolar Amerika.
Setiap bulan, jumlah ekspor komoditas ini memang fluktuatif, namun angkanya
cukup besar.
Secara umum, kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang
terbesar pada Bulan Februari 2023 adalah barang galian/tambang non migas
sebesar US$ 165.832.056 (98,99 persen). Kemudian perhiasan / permata sebesar
US$ 403.621 (0,24 persen), buah-buahan sebesar US$ 369.007 (0,22 persen),
garam, belerang, kapur sebesar US$ 326.456 (0,19 persen), ikan dan udang
sebesar US$ 233.175 (0,14 persen), serta kopi, teh, rempah-rempah sebesar US$
197.336 (0,12 persen).
Negara tujuan ekspor kelompok komoditas Barang
Galian/Tambang Non Migas pada Bulan Februari 2023 adalah Jepang, India, dan
lain-lain. Untuk ekspor kelompok komoditas Perhiasan/ Permata ditujukan ke
Jepang, Hongkong, dan lain-lain. Sedangkan ekspor Kelompok Buahbuahan ditujukan
ke Vietnam dan Uni Emirat Arab. Kelompok komoditas Garam, Belerang,Kapur
ditujukan ke China, Vietnam, Thailand, dan Korea Selatan. Sementara kelompok
komoditas Ikan dan Udang ditujukan ke Amerika Serikat, Puerto Rico, dan
lain-lain. (Ekbis NTB)