Kasus Pengiriman PMI Ilegal ,Wagub Minta Diusut Sampai Tuntas, Pelaku Harus Diberi Efek Jera

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah

KASUS pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia hingga kapal tenggelam di Kepulauan Riau tidak boleh terus dibiarkan. Wakil Gubernur (Wagub)  NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meminta kasus ini diusut sampai tuntas. Bahkan, pelaku atau calo yang mengirim PMI ilegal ke luar negeri itu ditangkap dan diberikan efek jera. 

Penegasan ini disampaikan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai melakukan  Audiensi dan Dialog Interaktif Dalam Rangka Kegiatan Temu Forum Anak Tingkat Provinsi NTB Tahun 2022 di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/6/2022).
 

Wagub tidak ingin kasus kapal-kapal tenggelam yang membawa PMI ilegal asal NTB tidak boleh terus dibiarkan dibiarkan. Terhadap kasus kapal yang membawa calon PMI tenggelam dan menimbulkan korban jiwa, lanjutnya, memerlukan ketegasan, sehingga para calo atau pihak-pihak yang memberangkatkan merke ke luar negeri mesti ditangkap.
 

Meski demikian, ujarnya, semuanya tergantung aparatur yang ada di dusun hingga desa. Dalam hal ini, ujarnya, kepala dusun atau kepala desa tidak sampai membiarkan masyarakatnya keluar negri, kemudian ditipu oleh orang.
 

Untuk itu, dalam melakukan itu semua masyarakat di tingkat bawah perlu diedukasi mengenai bahayanya bekerja keluar negeri tanpa melalui jalur resmi. Dalam memberikan edukasi ke masyarakat, pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota melakukan edukasi melalui posyandu.
 

‘’Di posyandu itu, ibu-ibu diingatin kalau mau kerja di luar jangan lewat prosedur yang tidak resmi. Prosedur resmi itu tidak menyulitkan kok, semuanya jelas ininya, mau jadi apa dan seterusnya. Makanya untuk mendapatkan satu yang baik harus usahalah, masak kita mau merem-merem sudah ada hasil. Kan usaha yang paling penting dalam memenuhi yang dibutuhkan, seperti cek kesehatan, segala macam. Itu kan untuk kebaikan kita,’’ ujarnya mengingatkan.
 

Selain itu, tambahnya, berangkat menjadi PMI lewat jalur resmi setiap PMI memiliki asuransi. Termauk setiap waktu bisa dihubungi keluarga, terjamin tempatnya. ‘’Makanya kita meyakinkan kalau kerja keluar harus yang terjamin dong. Masa kita tutup mata, keluarga kita yang keluar terus yang datang mayatnya, datangnya babak belur. Yang kayak-kayak begitu kan, masak kita mau membiarkan. Itu komprehensif semua penanganannya,’’ tegasnya.
 

Sebelumnya masyarakat Indonesia, khususnya di NTB dikejutkan dengan karamnya kapal yang mengangkut 30 PMI ilegal yang hendak  bekerja ke Malaysia dari Batam pertengahan Juni ini. 23 penumpang kapal dinyatakan selamat, 7 orang hilang dan belakangan 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal. Kejadian ini sudah dua kali terjadi di saat  kapal cepat yang membawa PMI ilegal tenggelam Desember 2021 lalu. (Marham)

Read More

Dampak Pemekaran, Pemkab Bima Minta Aset yang Sudah Dihibahkan Kembali Dihibahkan

 

Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri menyerahkan BMD pada Walikota Bima Muhammad Lutfhi sebagai dampakPembentukan Kota Bima tahun 2002 lalu di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/6/2022).

PROSES penyelesaian hibah Barang Milik Daerah (BMD) dari Pemkab Bima ke Pemkot Bima sehubungan dengan terbentuknya Kota Bima sesuai UU Nomor 13 Tahun 2002 memasuki babak akhir. Pemkab Bima difasilitasi Pemprov NTB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri menyerahkan BMD ke Pemkot Bima di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/62022).

Hadir pada penandatanganan Penandatangan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima ini Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaeda, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan Wibisono, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, Walikota Bima Muhammad Luthfi, Wakil Bupati Dahlan M. Noer dan pejabat dari Pemkab Bima dan Pemkot Bima.

Pada kesempatan ini, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri meminta pada Pemkot Bima untuk menghibahkan lagi beberapa BMD pada Pemkab Bima, karena berkaitan dengan sejarah pembentukan Kabupaten Bima.

‘’Perlu kami sampaikan ada beberapa aset yang akan kami serahkan dan tentunya sesuai dengan hasil pembicaraan kedua pemerintahan yang memiliki keterkaitan sejarah dan tentunya merupakan bentuk pelayanan bersama antara dua pemerintaan yang ada, yang tentunya kami akan minta dihibahkan kembali,’’ ujarnya.

Menurutnya, aset yang minta dihibahkan kembali itu adalah RSUD Bima, Museum Asi Mbojo yang memiliki sejarah terhadap pembentukan Kabupaten Bima, bekas pendopo yang merupakan cagar budaya, Hotel Komodo. Sementara Kantor Balai Latihan Kerja yang bisa dimanfaatkan bersama oleh dua pemerintah daerah. Termasuk Sekretariat Dewan dan rumah dinas yang masih ditempati Wakil Bupati Bima.

Selain itu, Bupati Bima menyebut ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bima yang masih mempergunakan aset yang diserahkan ke Pemkot Bima dan ada di wilayah Kota Bima. OPD itu adalah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

‘’Sejumlah OPD yang berkantor di kota ini setelah kami serahkan aset kami, agar kami bisa pinjampakaikan lagi sampai dengan terbangunnya fasilitas kantor yang berada di wilayah Kabupaten Bima,’’ ujarnya.

Bupati juga minta dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima, karena sejak mulai berkantor di wilayah kabupaten tahun 2018, pihaknya baru membangun Sekretariat Daerah dan 13 OPDi.

Atas dasar itu, pihaknya mengharapkan dukungan untuk membangun sejumlah OPD yang masih berkantor di wilayah Kota Bima.

Bupati menjelaskan, setelah rapat yang difasilitasi KPK 30 Mei 2022 yang lalu, pihaknya diberi kesempatan untuk melaksanakan verifikasi atas berita acara sejumlah aset 391 aset antara dua pemerintah, yakni Kabupaten Bima dan Kota Bima. Termasuk membentuk dua tim aset yang melakukan verifikasi bersama.

‘’Dan atas kerja tim sampai 20 Juni sudah diveriikasi aset sebanyak 246 aset ditambah 28 bangunan baru yang terbangun di atas tanah di 246 aset. Dan itu sudah kami tandatangani bersama Bapak Walikota tanggal 20 Juni yang lalu difasilitasi pemprov dan disaksikan Ibu Wagub,’’ ungkapnya.

Ditambahkannya, sesuai dengan kesepakatan Pemkab Bima dengan Pemkot Bima dalam konsultasi yang dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri, pihaknya menyepakati bahwa BMD yang sudah clean and clear akan diserahkan ke Pemkot.

Terhadap aset yang masih ada permasalahan akan dilaksanakan rekonsiliasi lagi dan tetap mengharapkan pendampingan Pemprov dan BPKP Perwakilan NTB.

‘’Dari 391 yang sudah selesai terverifikasi yang tidak mendapatkan masalah, yaitu 246 objek. Di atas objek 246 ini terdapat 28 bangunan, sehingga jumlah yang kami tandatangani tanggal 20 Juni, yaitu 280 objek. Selain di 391 aset terdapat 15 objek BMD berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam BAP rekonsiliasi, namun tidak tercatat dalam neraca, tapi secara fisik dipergunakan oleh instansi pemerintah lainnya,’’ tambahnya.

Selanjutnya ada 28 objek BMD berupa bangunan dan gedung kantor dalam BAP rekonsiliasi terjadi pencatatan ganda. Belum lagi ada 8 objek BMD berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam rekonsiliasi, namun tidak ditemukan fisiknya. ‘’Objek ini juga menjadi catatan dalam hasil remkonsiliasi yang juga difasilitasi BPKP tahun 2011 lalu,’’ katanya.

Pihaknya juga mencatat ada 14 BMD berupa tanah bangunan, tanah usaha tercatat dalam BAP rekonsiliasi, tapi tidak tercatat dalam neraca Pemkab Bima. 6 objek BMD berupa tanah usaha, tercatat dalam BAP rekonsiliasi, namun sudah dipergunakan sebagai pergantian tukar guling tanah untuk pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah.

‘’Selanjutnya 11 BMD berupa tanah dan bangunan dan rumah dinas yang sudah lunas, untuk sewa beli sudah beralih status kepemilikannya. Kemudian ada 11 BMD berupa tanah bangunan yang tercatat dalam neraca saat ini dikuasai oleh pihak ketiga,’’ terangnya.

Menanggapi hal ini, Walikota Bima Muhammad Luthfi pada kesempatan itu, menyetujui permintaan dari Pemkab Bima yang akan melakukan pinjam pakai BMD yang sekarang menjadi aset Pemkot Bima. Termasuk kembali menghibahkan aset yang sebelumnya dikuasai Pemkab Bima dan diserahkan ke Pemkot Bima untuk dipergunakan bersama, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Marham)

Read More

KLU dan Loteng Belum Diverifikasi Pusat Jadi Kabupaten Layak Anak

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah
 

Menjadi kabupaten/kota layak anak membutuhkan persyaratan yang tidak sedikit. Untuk menjadi provinsi layak anak, tentu kabupaten/kota di daerah itu mesti menjadi layak anak setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, ada 8 kabupaten/kota yang sedang dilakukan diverifikasi oleh kementerian. Sementara Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Tengah (Loteng) belum dilakukan verifikasi oleh pihak kementerian.

‘’Untuk diverifikasi itu ada prosesnya, layak atau tidak. Mereka sekarang sedang diverifikasi, apakah layak atau tdak menjadi kabupaten/kota layak anak ,’’ ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah pada wartawan usai mengikuti Audiensi dan Dialog Forum Temu Anak di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/6/2022).

Anak-anak sekarang ini, ujarnya, sangat sensitif dan memperhatikan persoalan-persoalan anak yang terjadi di sekitanya. Termasuk kekerasan anak yang terjadi di keluarga hingga masalah banyak anak yang tergantung gadget dan lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut oleh pemerintah pusat bagaimana memenuhi kebutuhan yang menjadi hak-hak anak, seperti masalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan anak.

Atas dasar ini juga, tambah mantan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB ini, 8 kabupaten/kota diverifikasi jadi kabupaten/kota layak anak di NTB oleh kementerian. Sementara Loteng dan KLU belum dilakukan verifikasi, karena dari hasil penilaian ada jawaban yang dianggap belum cocok oleh pemerintah pusat.

‘’Dari kementerian ada penilaian secara khusus. Ini sebenarnya pemahaman yang berbeda antara yang dimaksud dari kementerian dengan yanjg dimaksud kabupaten/kota, sehingga nilainya turun. Batasan 400 ke atas, baru bisa diverifikasi oleh pemerintah pusat. Ini KLU dan Loteng belum mencapai 400 ,’’ tambahnya.

Sementara yang menjadi indikator penilaian ada 5 klaster, yakni bidang kelembagaan, bidang pemenuhan hak-hak anak, bidang pendidikan, sarana dan informasi serta perlindungan. Dalam hal ini, informasi dan edukasi termasuk  informasi yang layak anak, pendidikan layak anak, hak-hak anak, perlindungannya, termasuk hak sipil di bawah koordinasi Dinas PMPD dan Dukcapil.

Disinggung banyaknya kasus eksploitasi anak, DP3AKB sekarang ini sedang membuat regulasi,  peraturan gubernur untuk mencegah pekerja anak. ‘’Termasuk anak-anak yang bekerja di lampu merah. Ini menjadi tugas banyak OPD, seperti DP3AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan. Ancaman yang mempekerjakan ini adalah ancaman pidana. Kasus ini selalu berulang, karena belum ditangani secara maksimal,’’ aku mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB ini. (Marham)

Read More

Jika Belum Lakukan Ini, Truk Sampah Ditolak Masuk TPA Regional Kebon Kongok

 

Tumpukan sampah di TPA Regional Kebon Kongok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Jika truk yang membawa sampah masuk ke TPA Regional ini belum dipilah, maka truk sampah akan ditolak masuk. (dokumentasi ntbprov.go.id)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB sejak 1 Juli 2022 menolak sampah yang belum terpilah masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Regional  (TPAR)  Kebon Kongok, Lombok Barat (Lobar).  Truk sampah yang masuk dari Lobar dan Kota Mataram dan membawa sampah yang belum terpilah harus segera balik. Jika tidak pengelola TPAR Kebon Kongok.

Kepala DLHK NTB Julmansyah, S.Hut., M.Ap., menjelaskan, mulai 1 Juli 2022, pihaknya hanya menerima sampah yang terpilah. Dan itu sudah kita bicarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Lombok Barat,’’ ungkapnya, Kamis (30/6/2022). 

Dari rapat terakhir yang digelar, Lobar dan Kota Mataram menyatakan siap mengirim sampah terpilah ke TPAR  Kebon Kongok. Langkah-langkah masing-masing daerah sudah mengambil langkah taktis dengan sosialisasi ke masyarakat agar mulai memilah sampahnya.  Ditegaskannya, pemilahan ini penting dilakukan agar memudahkan pada proses akhir di TPAR, seperti pada proses daur ulang.

‘’Karena sampah tidak terpilah agak susah membedakan mana yang sudah didaur ulang. Kalau daur ulang, kita bisa lakukan penanganannya dan residunya kita tempatkan di tempat residu atau land fill. Itu juga cara kita mengurangi beban land fill yang ada sekarang. Kalau sebelumnya kalau ada sampah, masuk saja,’’ ungkapnya.

Diakuinya, kapasitas sampah di TPAR Kebon Kongok sudah melebihi kapasitas. Dalam upaya menanggulangi ini, pihaknya menyiapkan langkah melakukan perluasan TPA seluas 5 hektar. Namun, dari 5 hektar ini tidak semuanya dipakai untuk pembuangan, tapi hanya 1,2 hektar dipakai untuk dipakai sebagai tempat residu sampah.

‘’Jangan dipikir 5 hektar itu hanya untuk land fill semua, tapi selebihnya nanti akan ada tempat yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR, sehingga Januari 2023 kita akan memiliki TPA Regional ‘’yang lebih modern’’,’’ ujarnya.

Sampah yang masuk berkisar 300 hingga 400 ton per hari. Kalau ini terpilah, ini bisa mengurangi beban TPA dengan melakukan pemilahan sampah. Yang plastik bisa langsung ditangani dan sampah organik ada temoat pengolahan khsuus.

Pihaknya memberikan apresiasi pada Pemkot Mataram yang telah mengantisipasi situasi ini. Sesuai hasil rapat belum lama ini, dengan DLH Kota, jika Kota Mataram sedang merancang Mataram Maggot Center, dengan kapasitas lebih bagus dan lebih besar.

Termasuk sedang merancang insinerator untuk pengolahan sampah dan ini bisa mengurangi beban TPA Regional Kebon Kongok.  Jika ini dilakukan oleh semua kabupaten/kota seperti dilakukan Kota Mataram, pihaknya yakin sanitasi dan lingkungan akan bersih dan mengurangi jumlah sampah yang masuk TPA. ‘’Pemprov juga sedang mendorong tumbuhnya BSM di semua kabupaten/kota di NTB untuk pengolahan sampah organik sehingga itu bisa menjadi ulat maggot, ulat maggotnya bisa dijual dan menghasilkan uang,’’ ujarnya. (Marham)

Read More

Era Baru Menonton Televisi dengan TV Digital

 

Tanggal penghentian siaran TV analog makin dekat. Masyarakat perlu segera mempersiapkan diri beralih ke siaran TV Digital. Penghentian siaran TV Analog atau Analog Switch Off (ASO) berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap pertama 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga 2 November 2022. 

Seperti apa menonton televisi digital itu? Berikut ini videonya... 

Read More

Penyelenggaraan F1 Belum Jelas, ITDC Fokus MotoGP dan Event Otomotif Nasional

Event Mandalika Track Day diselenggarakan di Sirkuit Internasional Mandalika, Sabtu (21/5). Ke depan ITDC bakal memperbanyak event semacam itu selain menyelenggarakan event utama MotoGP dan WSBK sembari menunggu kejelasan gelaran balap F1.

Sirkuit Internasional Mandalika sempat diwacanakan bakal menggelar event balap bergengsi dunia lainnya, yakni Formula One (F1). Namun sampai saat ini rencana tersebut masih belum ada kejelasan. PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika tempat Sirkuit Internasional Mandalika, tampak masih fokus untuk menyelenggarakan event MotoGP sebagai core event. Ditambah event-event otomotif skala nasional lainya, sebagai pendukung. 

“(Soal gelaran F1) Belum ada informasi yang bisa kami berikan sampai sejauh ini,” jawab Managing Director The Mandlika, Bram Subiandoro, Minggu (22/5/2022). 

Ia mengaku, pihaknya sampai saat ini belum mendapat informasi terkait perkembangan rencana gelaran event dunia tersebut. Selain terkait event-event otomotif yang memang sudah masuk dalam agenda penyelenggaraan di sirkuit internasional Mandalika, seperti event MotoGP yang sudah berkontrak bakal diselenggarakan selama 10 tahun, ada juga event World Superbike (WSBK). 

“Untuk tahun ini selaian MotoGP, ada juga FIM Motul WSBK yang akan digelar pada 11-13 November. Sebelumnya, juga ada Fanatec GT World Challenge Asia 2022, pada 11-13 Oktober mendatang,” terang Bram, sebelumnya. 

Di luar itu ada event-event skala nasional. Salah satunya yang tengah digelar Mandalika Track Day, yang merupakan event untuk memperkenalkan sirkuit Mandalika kepada para komunitas dan penggemar balap. Di mana para penggemar dan komunitas balap tersebut diberikan kesempatan untuk bisa menjajal langsung sirkuit kebanggaan Indoensia itu. 

Event yang diselenggarakan pada 21-22 Mei tersebut, nyatanya berlangsung sukses dan, mampu menyita perhatian masyarakat umum dan wisatawan yang datang. Terbuktinya dengan banyak masyarakat yang hadir langsung untuk menonton. Meski harus membayar tiket masuk. “Eventnya berlangsung sukses,” imbuhnya.

Pada event Mandalika Track Day tersebut selain memberikan kesempatan bagi penggemar balap untuk menjajal lintasan sirkuit Mandalika, juga ada event drift show. Di mana ada delapan drifter profesional yang didatangkan unjuk kebolehan sekaligus juga akan memberikan pelatihan singkat. “Ke depan kami akan memperbanyak acara-acara semacam ini. Untuk dapat berpartisipasi mendukung dan mengembangkan olahraga otomotif di Indonesia,” tandas Bram. (Munakir/Suara NTB)

Read More

Penginapan bagi Penonton MXGP, Pemerintah Siapkan Homestay, Camping Ground hingga Kapal Perang

 

KRI Makassar dengan Nomor Lambung 590 yang akan dipersiapkan sebagai hotel terapung bagi penonton MXGP di Samota, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. 

Panitia lokal Motocross Grand Prix (MXGP) memperkirakan sekitar 50 ribu penonton yang hadir secara langsung menonton kejuaraan internasional MXGP di Sirkuit Samota, Kabupaten Sumbawa, tanggal 24 hingga 26 Juni 2022 mendatang. Melihat jumlah penonton yang cukup besar ini, Pemprov NTB dan Pemda di Pulau Sumbawa serta di Pulau Lombok mesti mempersiapkan penginapan bagi mereka. Tidak mendapat kamar hotel, rumah penduduk, camping ground hingga kapal perang menjadi alternatif penginapan bagi para penonton.

Pemprov NTB sudah memiliki pengalaman berharga dalam mempersiapkan penginapan berharga bagi penonton berskala internasional dalam jumlah besar. Pelaksanaan kejuaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada bulan Maret 2022 lalu berlangsung sukses dan tidak ada masalah dari sisi penginapan bagi penonton.

Meski sempat dihadapkan dengan harga kamar di sejumlah hotel yang sudah dipesan duluan tidak menjadi penghalang bagi daerah untuk mempersiapkan penginapan dalam berbagai  kejuaraan olahraga berskala dunia. Begitu juga dalam menghadapi kejuaraan MXGP di Sirkuit Samota, Pulau Sumbawa, panitia daerah mengklaim akan mampu mengatasi masalah penginapan.

Pola-pola yang diterapkan saat event MotoGP bisa pula diterapkan dalam menghadapi MXGP di Pulau Sumbawa. Meski di satu sisi, jumlah penginapan atau kamar yang tersedia di Pulau Sumbawa tidak sebanyak jumlah penginapan di Pulau Lombok. 

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam penjelasannya pada Podcast bersama Pemimpin Redaksi Harian Suara NTB, H. Agus Talino, Selasa, 17 Mei 2022 lalu, mengaku pelaksanaan MXGP pada awalnya dihadapkan dengan masalah penginapan bagi tamu MXGP. Apalagi kamar hotel yang tersedia kurang dari 200 kamar.

‘’Bagaimana kita mau menghelat international event dengan jumlah penonton 100 ribu, jika kamar yang tersedia kurang dari 200 kamar? Tapi saya selalu yakin, perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama,’’ ujarnya.

Menurutnya, keberanian pemerintah daerah untuk menetapkan tuan rumah MXGP di Samota adalah keberanian untuk meretas jalan baru dan tantangannya banyak. Untuk itu, ujarnya, sponsor harus dicari. Dengan ikut terjun langsung, gubernur mengaku mengenal pemain di internasional event ini sambil membimbing putra daerah mengenal tokoh-tokoh nasional yang mengenal event ini.

‘’Yang jadi masalah akomodasi. Tapi selalu ada jalan. Tiba-tiba kita ketemu PanglimaTNI, Kepala Staf Angkatan Laut.  Mereka punya kapal yang fasilitasnya juga bagus dan juga nanti Kementerian BUMN, jika bisa dipinjamkan kapal sebagaimana Menteri Perhubungan kemarin bisa. Mungkin nanti ada floating hotel (hotel terapung),’’ terangnya.

Pantai Ai Lema Sumbawa yang dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan Camping Ground bagi penonton MXGP yang tidak bisa menginap di hotel. 

Meski demikian, ujarnya, dengan perhelatan MXGP di Samota akan ‘’memaksa‘’ investor untuk berinvestasi. Apalagi, kalau MXGP rutin digelar 4-10 tahun, maka demand (permintaan) terhadap hotel, homestay atau penginapan tumbuh akan membuat investor tertarik menanamkan investasi. ‘’Jadi MXGP jangan dilihat sebagai kegiatan olahraga semata, event semata. Tapi dia tidak terisolasi dari banyak aktivitas lain,’’ tambahnya.

Gubernur mencontohkan, MXGP tidak hanya akan menarik pengunjung ke Samota, tapi juga akan menumbuhkan daerah-daerah sekelilingnya, sehingga ada kepastian terhadap investasi. Jadi kalau nanti ada orang mau bangun hotel, kendaraan, kuliner dan sebagainya, gubernur yakin jika sekarang di Samota tidak ada hotel, maka ke depan pasti akan banyak hotel bermunculan.

Selain itu, potensi bisnis juga bisa tumbuh. Seperti kemungkinan kapal cepat yang beroperasi dari Lombok Timur menuju Samota dengan durasi penyeberangan 1 sampai 1,5 jam, maka hotel di Lombok Timur pun akan hidup. ‘’Nanti akan ada kapal cepat dari Kuta ke Samota, berarti ndak harus nginap di Samota, tapi menginap di Kuta. Dari Senggigi langsung ke Samota dan Senggigi bisa hidup. Ini paket yang coba diramu sama teman-teman pariwisata dan lain-lain,’’ terangnya. (Marham)

Read More

Ubah Peradaban di Eropa, Gubernur Minta Bangun Museum Khusus Tambora

Lokasi Gunung Tambora yang ada di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Letusan gunung ini tahun 1815 cukup besar dan mengubah peradaban dunia, khususnya di Benua Eropa. 

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengingatkan jika NTB memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, baik di bidang ekonomi, sport tourism, hingga sejarah masa lalu. NTB juga menjadi tuan rumah dari pagelaran event berskala internasional, seperti World Superbike (WSBK) tahun 2021, MotoGP pada bulan Maret 2022, MXGP bulan Juni ini, hingga GT Challenge Asia dan WSBK akhir tahun ini.

‘’Dengan banyak event ini tentu banyak akan datang menonton ke NTB. Namun, mereka ke NTB tidak hanya datang menonton balap saja, tapi ingin berziarah ke masa lalu melihat kekayaan budaya yang dimiliki NTB. Seperti datangnya tamu dari seluruh daerah di Indonesia yang hadir pada Gebyar Budaya 2022 di Taman Mayura,’’ ujarnya saat membuka Gebyar Budaya 2022 di Taman Mayura, Kota Mataram, Sabtu, tanggal 21 Mei 2022.

Terkait dengan ziarah ke  masa lalu, Gubernur mengungkapkan, jika ada pihak yang mengusulkan ke Pemprov NTB untuk belajar ke daerah lain. Yakni, NTB mesti memiliki museum yang khusus menghidangkan sejarah dan dampak dari letusan Gunung Tambora dan Gunung Rinjani kepada perubahan peradaban dunia.

Untuk itu, Gubernur menugaskan pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan Kepala Bidang Kebudayaan membuat  tim kecil pembentukan museum khusus Tambora dan Rinjani. Gubernur memberi batas waktu sebelum WSBK 2022 di Sirkuit Mandalika sudah ada 2 museum sederhana ini bisa dihadirkan pada publik.

Diakuinya, ada satu alasan kenapa dirinya ingin ada museum khusus yang menyajikan sejarah dan dampak letusan Gunung Tambora dan Gunung Rinjani. Saat dirinya bersama Ketua TP PKK Hj. Niken Widyawati Saptarini Zulkieflimansyah berada di Desa Five di Skotlandia melihat stan kecil yang memajang tentang sejarah dan dampak letusan Gunung Tambora yang mengubah peradaban dunia.

‘’Mereka mengatakan, ‘’The year without summer, because the erruption of Tambora. Oleh karena itu saya membayangkan nanti di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, terutama penonton MotoGP dan WSBK bisa menceritakan tentang Tambora itu di mana, ke mana letusannya, impact-nya terhadap peradaban di seluruh dunia. Begitu juga dengan Rinjani,’’ ujarnya.

Menanggapi permintaan gubernur ini, Kepala Dinas Dikbud NTB  Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengaku sudah mendiskusikan hal ini dengan Kepala Bidang Kebudayaan Achmad Fairuzzabadi. Tidak hanya itu, gubernur sudah memrintahkan agar nanti NTB juga memiliki mini NTB di salah satu negara yang sudah ditunjuk. Bahkan, pihaknya sudah bertemu dengan atase kebudayaan di negara yang menjadi lokasi pembangunan mini NTB.

‘’Ikon NTB yang utama, adalah Tambora dan Rinjani . detailnya seperti apa, dua gunung yang mengubah peradaban kita harus sajikan deskripsi sejarahnya dan harus didukung dengan replikasi dari dua gunung ini, kearifan lokal tradisi dua pulau ini. Kebetulan juga dua pulau ini ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,’’ ujarnya. (Marham)

Read More