Gubernur NTB Bahas Rencana Kerjasama dengan Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah (kiri) menerima Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Mark McGovern di ruang kerjanya, Senin (11/3/2019)

Gubernur NTB,  Dr.  Zulkieflimansyah menerima Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Jawa Timur,  Mark McGovern, di Ruang Kerja Gubernur,  Senin (11/3/2019). Pertemuan yang berlangsung akrab itu membahas sejumlah hal. Termasuk rencana kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Amerika Serikat.

Gubernur menjelaskan beberapa program yang bisa dikolaborasikan dengan negeri Paman Sam itu,  di antaranya pengiriman pemuda NTB untuk melanjutkan pendidikan ke USA dan Program Zero Waste. Gubernur akan menyambut baik apabila Pemerintah Amerika Serikat bisa memfasilitasi dan menyukseskan program tersebut.

"Kami mengirim pemuda NTB itu ke luar negeri agar mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Sehingga rasa ke-Indonesia-an mereka itu betul-betul terasa, " jelas Doktor Zul,  sapaan akrabnya.

Selain,  pengiriman pemuda ke luar negeri,  Doktor Zul menyebut juga program Zero Waste berpotensi untuk dikerjasamakan.  Dirinya, bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah bertekad untuk menyukseskan program ini, yaitu dengan menghadirkan industri pengolahan sampah di NTB.

"Kami sangat bahagia kalau ada wilayah di Amerika itu yang sukses mengolah sampah.  Kami akan studi banding ke sana, " kata Gubernur.


Sementara itu, Konsul Jenderal Amerika Serikat, yang berkantor di Surabaya,  Mark McGovern mengaku takjub dengan program yang dijalankan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. Apalagi jelasnya,  anak-anak yang dikirim tersebut bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat NTB yang lainnya. Bahkan, mendengar penjelasan gubernur terkait anak-anak NTB ini tidak mesti pulang ke NTB,  namun mengisi ruang-ruang penting di Jakarta,  ia mengaku itu sebagai ide yang luar biasa.

"It's fantastic. Kami di Kedutaan yang di Jakarta juga memiliki banyak program untuk NTB, " ungkapnya.

Terkait sejumlah program itu,  ia menjelaskan Pemerintah Amerika memiliki banyak program yang bisa dikerjasamakan. Termasuk di bidang pendidikan. Karena itu, dalam waktu dekat ia akan mencoba mendetailkan rencana tersebut,  dengan menyelaraskan dengan program pendidikan Pemerintah USA. Terkait Program Zero Waste,  peluang kerja sama juga bisa dilakukan. (Marham/Humas NTB)

Read More

Konjen Australia di Bali Jajaki Sister City Antara Lombok dengan Tasmania

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat menerima kunjungan Konjen Australia di Bali Helena Studdert beserta rombongan di ruang kerjanya, Selasa (15/1/2019).

Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Bali merencanakan kegiatan Island Tourism Forum, dalam waktu dekat di Mataram. Kegiatan itu digagas untuk meningkatkan hubungan bidang pariwisata antara Australia dengan NTB.

Bahkan,  pada forum tersebut akan dibahas bagaimana meningkatkan kunjungan wisatawan bagi kedua daerah itu. Konjen Australia di Bali, Dr. Helena Studdert saat bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menjelaskan, berdasarkan laporan yang ia terima,  wisatawan Australia yang berkunjung ke NTB cukup  tinggi.

"Kita akan mencari peluang kerjasama antara Australia dan Lombok," kata Helena usai bertemu Gubernur NTB, Selasa (15/1/2019).

Helena mengatakan, salah satu negara bagian Australia yang memiliki kesamaan dengan Lombok, yaitu  Tasmania. Meski memiliki luas wilayah sekitar 22.357 km2, dengan populasi sekitar 500 ribu jiwa. Namun,  daerah tersebut merupakan salah satu destinasi wisata di Australia. "Tasmania terbilang aktif di program pariwisata, "ujarnya.

Mengenai kemungkinan kerjasama untuk membangun sister city antara Lombok dan Tasmania,  Helena  mengatakan perlu pembahasan terlebih dahulu.

Sementara, Gubernur NTB,  Dr. H. Zukieflimansyah,  SE, M.Sc., menjelaskan dirinya memiliki visi untuk menjadikan NTB sebagai daerah ramah terhadap para investor.  Gubernur mengatakan  bahwa NTB sangat welcome dengan siapa saja yang ingin membangun kerjasama dengan pemerintah daerah. "Kita akan ambil setiap peluang yang ada," kata Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si,  Kepala Biro Kerjasama Setda NTB, M. Nur Aulia, S.STP dan Kepala  Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Drs. H. Muh. Suruji.

Kepada rombongan Konjen Australia, Gubernur  menjelaskan NTB memiliki banyak potensi. Salah satunya yang saat ini sedang dikembangkan adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Selain membahas investasi,  kepada Konjen Australia itu,  Gubernur menjelaskan program beasiswa ke luar negeri bagi para pemuda NTB. "Mereka akan belajar banyak kebudayaan di sana," katanya. (Marham)

Read More

Rute Perth - Lombok akan Kembali Dibuka Maret 2019

Maskapai Jetstar rute Perth - Lombok saat mendarat di LIA, November 2013 lalu. Maret 2019, rute Perth-Lombok akan kembali dibuka dengan maskapai AirAsia.

AWAL Maret 2019, penerbangan langsung Perth, Australia - Lombok kembali dibuka. Namun, penerbangan langsung Perth - Lombok tersebut akan dilayani maskapai AirAsia. 

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, pemerintah pusat terus berupaya menggenjot pertumbuhan sektor pariwisata. Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara baik secara kualitas dan kuantitas terus digenjot.

Gubernur mengatakan, salah satu destinasi wisata di Indonesia yang diunggulkan selain Bali adalah Lombok. Sehingga perhatian pemerintah pusat cukup besar untuk pariwisata  Lombok, NTB.

‘’Salah satunya mulai awal Maret nanti akan ada penerbangan dari Perth Australia ke Lombok secara langsung. Kalau tidak salah pemerintah pusat mem-back up sekitar Rp15 miliar tahun 2019,’’ sebut gubernur di Mataram, Jumat (28/12/2018).

BACA JUGA : Silang Pendapat Soal Jetstar Fraksi PDIP

Dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembukaan rute Perth - Lombok tersebut untuk membantu maskapai. Karena mereka membuka rute Perth - Lombok tentunya tak ingin rugi. ‘’Harus ada kepastian bahwa mereka perusahaan tak mau rugi juga. Itu dibantu oleh pemerintah pusat untuk block seat,’’ kata gubernur.

Tahun 2019, pemerintah pusat menargetkan angka kunjungan wisatawan ke NTB sebanyak 4 juta orang. Dengan rincian, 2 juta wisatawan domestik dan 2 juta wisatawan mancenagara.

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini mengajak masyarakat NTB mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang hangat dan memberikan rasa aman dan nyaman pada tamu-tamu yang akan berkunjung ke Lombok dan Sumbawa.

‘’Kita bangga bahwa tahun  2018 daerah kita adalah  tujuan utama destinasi wisata yang  bersahabat dan ramah untuk  keluarga,’’ katanya.

Doktor Zul mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sangat serius membantu pariwisata NTB bangkit kembali. Dengan dukungan Kemenpar, penerbangan dengan harga terjangkau akan lebih banyak dari Jakarta  ke Lombok. Demikian juga dari Bali ke Lombok. (Muhammad Nasir/Suara NTB)

Read More

Fauzan Zakaria Sayangkan Pencoretan Dana Hibah BPPD

Ketua BPPD NTB H. Fauzan Zakaria

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, H. Fauzan Zakaria menyayangkan DPRD NTB mencoret dana hibah bagi BPPD NTB di APBD 2019. Meski BPPD NTB bisa menggali dana dari non pemerintah untuk melakukan promosi, Fauzan mengakui dana hibah APBD merupakan amunisi utama melakukan berbagai kegiatan. Apalagi alasan DPRD NTB mencoret dana hibah BPPD dianggapnya belum jelas.

Ketika ditanya alasan pencoretan anggaran karena ada alasan konflik internal seperti dituding pihak DPRD NTB, Fauzan Zakaria membantahnya. Menurutnya, hampir semua organisasi atau lembaga selalu ada dinamika internal. Dalam hal ini, dinamika internal yang terjadi di BPPD adalah hal yang biasa terjadi di instansi lain. Baginya, dinamika internal di BPPD NTB sudah selesai dan sudah tidak ada masalah.

‘’Jadi publik bisa menilai seperti apa yang terjadi. Jadi jangan salah mendiagnosis. Ibarat dokter, kalau salah mendiagnosis akan salah memberikan resep. Dan kalau salah memberikan resep akan salah memberikan obat dan pasiennya bisa berbahaya,’’ ujarnya pada Suara NTB, Jumat (30/11).

Menurutnya, setiap permasalahan ada cara menyelesaikannya yang tepat. Baginya, persoalan internal di BPPD tidak tepat cara penyelesaiannya dengan mengakhiri dana hibah di APBD. Sementara sekarang ini, ujarnya, dinamika atau persoalan internal BPPD sudah tidak ada. ‘’Kalau hari ini ada dinamika, besok tidak ada. Besok ada dinamika, besoknya lagi tidak ada. Jadi itu dinamika kami dalam bekerja dan tupoksi kami dan sangat wajar. Jadi tidak tepat dan substantif, bila peniadaan anggaran di APBD hanya karena dinamika internal,’’ tambahnya.

Sementara terkait salah satu alasan pencoretan dana hibah BPPD, karena dirinya masih menjadi calon anggota legislatif, Fauzan Zakaria tidak mau berkomentar. Dalam hal ini, dirinya sudah membuat pernyataan terbuka tidak akan berkampanye dalam bentuk apapun. 

Baca Juga : Dampak Konflik Berkepanjangan, Banggar Coret Anggaran Hibah BPPD NTB

Untuk itu, pihaknya segera bertemu dengan DPRD NTB untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Apalagi kami sekarang ini pihaknya sedang mempercepat berbagai program untuk mempromosikan pariwisata. Terlebih sekarang ini, pariwisata menjadi salah satu sektor  yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan di daerah ini. Untuk itu, jika anggaran promosinya dihapuskan, sangat berpengaruh pada kemajuan pariwisata.

Meski demikian, ungkapnya, jika dana hibah BPPD NTB di APBD 2019 tetap dicoret tidak akan membuat mati BPPD. BPPD pasti akan mendapat dukungan dan simpati dari publik. Dalam hal ini, BPPD tetap akan melakukan promosi dengan sumberdaya yang ada dengan menggalang dana dari swasta. Namun, pihaknya mengharapkan anggaran pemerintah untuk promosi tetap ada, karena pariwisata merupakan program unggulan pemerintah. Jadi kewajiban daerah untuk memberikan dana promosi, bukan berarti menutup anggaran untuk sumber yang lain. ‘’Kami tidak akan patah semangat melakukan tupoksi kami. Apapun yang terjadi, kami tetap melaksanakan program BPPD NTB sesuai dengan potensi yang ada,’’ ujarnya optimis. (Marham)

Read More

Dampak Konflik Berkepanjangan, Banggar DPRD Coret Anggaran untuk BPPD NTB

Tanjung Aan di Kawasan EKonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah

Ancaman DPRD NTB akan menghentikan kucuran dana hibah kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB beberapa waktu lalu, bukan gertakan belaka. Para wakil rakyat di Udayana tersebut benar-benar membuktikan ucapannya. Di APBD 2019 yang ditetapkan, Selasa (27/11/2018), anggaran hibah BPPD dipastikan dicoret. 

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Johan Rosihan  membenarkan penghentian pemberian anggaran hibah kepada BPPD mulai tahun 2019. Dikatakan Johan, alasan Banggar menyetop kucuran hibah ke BPPD tersebut tidak lepas dari konflik berkepanjangan yang terjadi di internal lembaga tersebut. 

‘’Ya kita hentikan, alasannya pertama karena buat apa kita berikan anggaran untuk lembaga yang berkonflik. Kedua ketuanya juga menjadi caleg,’’ katanya. 

Alasan selanjutnya sebut Johan, karena juga organisasi induk di pusat sudah dibubarkan. Sehingga menurut pandangan Dewan, BPPD sudah tidak optimal lagi untuk menjadi institusi promosi pariwisata. 

‘’Makanya sekarang kita kembalikan dia ke Dinas Pariwisata. Jadi tidak akan mengganggu promosi. Karena yang akan melakukan Dinas Pariwisata,’’ jelas Ketua Fraksi PKS tersebut. 

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PDIP, Ruslan Turmuzi menambahkan soal penghapusan anggaran untuk BPPD tersebut. ‘’Ya kita sudah sepakat bersama Badan Anggaran (Banggar) untuk meniadakan dan menghapus anggaran BPPD di APBD NTB 2019,’’ katanya. 

Senada dengan Johan, Ruslan menyebutkan alasan krusial sehingga akhirnya anggaran untuk BPPD 2019 ditiadakan. Di antaranya, kisruh kepengurusan di BPPD. ‘’Tidak mungkin kita memberikan anggaran hibah setiap tahun kepada BPPD yang jumlahnya mencapai Rp 6 miliar kalau tidak ada terobosan. Apalagi BPPD ini sifatnya lembaga yang mandiri, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang tidak mengharuskan mendapat alokasi dana di APBD,’’ tegasnya.

Menurut politisi dari Dapil Lombok Tengah ini, kalau pun BPPD itu dibentuk untuk promosi, sudah ada tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang yang akan melakukan itu, dalam hal ini Dinas Pariwisata NTB.

‘’Kita sudah punya Dinas Pariwisata yang tugasnya melakukan promosi. Kalau BPPD mau promosi, silakan mereka melakukan secara mandiri, seperti yang sudah dilakukan BPPD lain, contohnya Bali,’’ ujar Ruslan.

Karena itu, Ruslan berharap dengan dihapusnya hibah untuk BPPD, lembaga itu bisa berbenah dan mengakhiri semua kekisruhan kepengurusan. Karena, bagaimana pun saat ini pariwisata NTB tengah menghadapi kesulitan pascabencana gempa bumi. ‘’Yang jelas keputusan kita untuk menghapus anggaran BPPD ini sudah final,’’ pungkasnya. (Hiswandi/Suara NTB)

Read More

Server Layanan Kependudukan Diblokir Kemendagri, Kadis Dukcapil Loteng Mundur

Wabup Loteng H. L. Pathul Bahri melantik dan mengambil aumpah pejabat lingkup Pemkab Loteng, Sabtu (12/11/2018). 

Setelah sekitar sepekan menjabat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)  Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Ridwan Makruf akhirnya mengajukan pengunduran diri. Menyusul polemik yang terjadi terkait pengangkatannya sebagai orang nomor satu di jajaran Disdukcapil Loteng. Pasalnya, pengangkatannya sebagai Kepala Disdukcapil Loteng disinyalir maladministrasi atau cacat hukum.
Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan H. Ridwan Makruf, Jumat (23/11/2018).

 Dalam video pernyataan yang beredar di kalangan media Loteng,  Ridwan mengatakan kalau dirinya mundur demi kepentingan masyarakat banyak.  Mengingat sejak dilantik sebagai Kadis Dukcapil Loteng pelayanan jadi terganggu.  Lantaran server layanan kependudukan diblokir oleh Kemendagri sebagai bentuk sanksi kepada Pemkab Loteng karena melantik pejabat yang tidak direkomendasikan oleh Kemendagri.

 Dengan pengunduran diri tersebut ia berharap sanksi bisa segera dicabut.  Dengan begitu pelayanan kependudukan bisa kembali berjalan. "Ini (pengunduran diri)  demi kepentingan masyarakat banyak," tegas Ridwan.

Keputusan mundur Kepala Disdukcapil Loteng tersebut mendapat dukungan anggota DPRD Loteng, Suhaimi, SH. Menurut langkah yang diambil Kadis Dukcapil Loteng merupakan langkah tepat. Karena itulah solusi terbaik saat ini untuk bisa menyelesaikan polemik di Disdukcapil Loteng. "Dari pada masyarakat jadi korban, pengunduran diri Kadis Dukcapil Loteng jadi langkah yang tepat," sebutnya.

Karena bisa menjembatani kepentingan Kemendagri.  Sekaligus bisa menjaga martabat Pemkab Loteng.  Karena tentu Pemkab Loteng tidak akan semudah itu untuk memcabut apa yang sudah menjadi keputusan. Dan, Kemendagri sendiri juga tidak akan mau mengalah. "Ini langkah yang tepat saya rasa," imbuh Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M. Si., yang dikonfirmasi membenarkan prihal pengunduran diri Kepala Disdukcapil Loteng tersebut. "Ya sudah ada penyataan resni sekaligus surat resmi. Tadi pagi (Jumat kemarin)  disampaikan oleh yang bersangkutan, " sebutnya.

Dengan pengunduran diri tersebut maka otomatis posisi Kepala Disdukcapil Loteng saat ini lowong. "Soal apakah akan ada pelantikan pejabat yang baru atau penunjukan pejabat pelaksanan sementara itu tergantung Bupati Loteng seperti apa kebijakan yang diambil. Yang jelas Kepala Disdukcapil Loteng sudah mengatakan pengunduran diri, " tegas Herdan. (Munakir/Lombok Tengah)

Read More

Bank Indonesia Proyeksikan Ekonomi NTB Diperkirakan Tak Menentu Hingga 2021

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Achris Sarwani

Ekonomi NTB diperkirakan akan mengalami fluktuasi hingga 2021 mendatang. Terutama, dengan dengan memasukkan kategori pertambangan. Ketidakpastian pengolahan konsentrat oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat akan cukup mempengaruhi grafik pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun mendatang.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani memaparkan kondisi perekonomian NTB secara umum. Melihat PDRB dari sisi lapangan usaha sangat dipengaruhi oleh penurunan ekpor konsentrat tembaga dan kuota ekspor dari PT AMNT, serta penurunan produksi pertanian terutama di daerah terdampak gempa.

Beberapa indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan signifikan. Misalnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Lihat indikator sampai dengan quartal III 2018. “Sumber perlambatan ekonomi dari NTB disebabkan karena perlambatan kinerja tambang dan kondisi Lombok pascabencana gempa bumi,” demikian Achris. 

Perlambatan kinerja tambang khususnya karena produksi dan realisasi ekspor konsentrat tembaga PT AMNT yang lebih rendah. Penurunan kinerja tambang diperkirakan akan terus terjadi hingga tahun 2021.

Saat ini PT AMNT tengah berada pada fase-7 yaitu pembukaan lapisan batuan penutup. Biaya untuk operasional fase 7 sepenuhnya merupakan pinjaman kepada bank konsorsium HIMBARA. Produksi konsentrat tembaga saat ini merupakan hasil pengolahan stock pile dari penambangan sebelumnya.

Penurunan kinerja korporasi salah satunya tampak dari hasil liaison ke Hotel Sheraton Senggigi yang mengkonfirmasi penurunan tajam jumlah kunjungan tamu. Hal yang sama juga dirasakan seluruh perhotelan di kawasan Senggigi. Dimana periode high season liburan di pertengahan tahun dan akhir tahun diperkirakan tidak seramai tahun sebelumnya (pascagempa).

Dari sisi konstruksi, bencana alam gempa bumi mengakibatkan pembangunan tertahan karena pengusaha masih “wait and see” terhadap kondisi alam, apakah masih ada kemungkinan gempa atau tidak. Disisi lain, pekerja lebih mengutamakan untuk membenahi rumah/daerah masing-masing.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Ari menambahkan, siklusnya saat ini hasil pertambangan, siklusnya sedang menurun. Ibaratnya, seperti mesin yang sudah lama. Produksinya berkurang. “Tidak mengkhawatirkan dalam konteks ekonomi, kayak orang, begitu menua. Yang biasanya lari, sekarang ndak bisa lagi,” imbuhnya.

Tambang memberi pengaruh cukup besar. Karena sharenya lebih dari 20 persen terhadap PDRB. Ketika produksi terganggu, otomatis nilai pertumbuhan ekonomi juga akan terpengaruh langsung.

Wahyu mengatakan, pada dasarnya proses seperti ini berjalan alamiah. Ada masanya produksi mengalami jeda. Sembari dilakukan persiapan-persiapan untuk memulai produksi yang baru. Dengan potensi yang jauh lebih besar.

Karena itu, ia tak merasa khawatir ekonomi terganggu. Karena menurut Wahyu, pada dasarnya investasi itupun akan sangat faham dengan keadaan ini. Tinggal tetap semangat mendongkrak potensi-potensi penopang ekonomi NTB di luar tambang. Misalnya pertanian, kelautan perikanan, termasuk UMKM. Jika pemerintah fokus menangani non tambang ini, ia berkeyakinan ekonomi NTB akan tetap stabil. (Bulkaini/Suara NTB)

Read More

Di Hadapan 100 Dubes Negara Sahabat, Gubernur NTB Promosikan Potensi Daerah

Wamenlu AM Fachir menerima cinderamata dari Bupati KLU H. Najmul Akhyar saat berkunjung ke KLU, Jumat (9/11/2018).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. menggelar Gala Dinner dengan sejumlah Duta Besar, di Pendopo Gubernur NTB, Jum'at (09/11/2018).

Para Dubes yang hadir malam itu adalah, Dubes Austria, Helen Steinhausl, Dubes  Azerbaijan,Dr. Tamerlan Garayev, Dubes Serbia, Slobodan Marinkovic,  Dubes Thailand, SongPhol Sukchan, Dubes Vietnam, Pham Vinh Quang dan sejumlah diplomat.

Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu mengajak para Dubes tersebut untuk melirik potensi NTB sebagi lokasi berinvestasi. Sebab menurutnya, NTB memiliki banyak lokasi potensial untuk berinvestasi. Salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

"Mandalika I think, is not only project for Indonesia but also for Internasional project," Jelas Gubernur.

Saat ini jelas Doktor Zul, Pemerintah Provinsi telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung para investor. Termasuk sejumlah infrastruktur, seperti jalan.

Doktor Zul berharap, kehadiran dubes ke NTB itu memberi pesan kuat bahwa NTB sudah mulai pulih. Ia merasa optimis, NTB pada saatnya akan kembali berbenah menjadi sebuah daerah yang maju.

"Enjoy and spend your time ini Lombok," Ungkap Gubernur.

Wakil Menteri Dalam Negeri, A.M. Fahir menyampaikan banyak Dubes yang ingin datang ke NTB. Namun, karena sejumlah agenda, para Dubes tersebut menunda kunjungannya.

Namun pesan kuat yang ia sampaikan saat itu adalah terkait cerita-cerita selama para Dubes itu berada di Lombok. Yaitu mengajak para Dubes itu menikmati keindahan Lombok, kemudian mengambil foto dan menyebarkannya melalui media sosial.

Ia juga menjelaskan kunjungan para Dubes itu, di samping untuk menyalurkan bantuan. Namun juga untuk menunjukkan bahwa NTB telah kembali pulih.

Hadir juga saat itu Danrem 162/WB, Wakapolda NTB, Kabinda NTB, sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov. NTB. (Humas NTB)

Read More

Proyek Mercusuar Zul-Rohmi Itu Bernama STIP Banyumulek

STIP Banyumulek yang akan dikembangkan menjadi pusat pengembangan sains, teknologi dan industri. Beberapa fasilitas sudah terbangun di STIP Banyumulek yang terletak di by pass BIL II Lombok Barat

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengaku pusing juga dengan menurunnya  target pendapatan dalam RAPBD 2019, mencapai Rp102 miliar dibandingkan APBD 2018. TAPD terpaksa akan mengorbankan program-program rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggarannya akan diarahkan untuk program-program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul - Rohmi).

Sekda NTB yang juga Ketua TAPD, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.sc, Ph.D., pihaknya akan menyisir belanja-belanja rutin OPD. Seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK) dan lainnya. ‘’Tentu banyak program yang tidak boleh tidak kita anggarkan. Sedang kita evaluasi dengan kawan-kawan di Bappeda,’’ kata Sekda dikonfirmasi di Mataram, Selasa (6/11/2018).

Dalam KUA-PPAS  2019. Dari sisi pendapatan, RAPBD NTB 2019 terjadi penurunan.  Pada APBD 2018, jumlah pendapatan Rp5,346 triliun. Sedangkan dalam RAPBD 2019, pendapatan ditargetkan  Rp5,243 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Pada APBD 2018, PAD  NTB ditargetkan sebesar Rp 1,767 triliun, sedangkan  tahun 2019, PAD ditargetkan Rp1,682 triliun. Berkurang sebesar Rp85 miliar.

Dana perimbangan pada 2018 sebesar  Rp3,317 triliun. Sedangkan pada 2019 Rp3,475 triliun. Naik Rp157 miliar. Lain-lain pendapatan daerah  yang sah Rp260 miliar pada 2018. Dalam RAPBD 2019 sebesar Rp86 miliar, berkurang Rp174 miliar. Selanjutnya, belanja tidak langsung RAPB 2019 diproyeksi mengalami peningkatan. Pada APBD 2018, belanja tidak langsung sebesar  Rp 3,015 triliun. Sedangkan belanja tidak langsung dalam  RAPBD 2019 Rp3,092  miliar. Bertambah Rp77 miliar.

Sementara, belanja langsung APBD 2018 Rp2,763 triliun, sedangkan RAPBD 2019 Rp2,151 triliun. Berkurang sekitar  Rp611 miliar lebih. Kemudian pembiayaan daerah pada APBD  2018 sebesar Rp 432 miliar lebih. Dalam RAPBD 2019 hanya Rp 20 miliar. Selisihnya dibandingkan APBD 2018 sebesar  Rp412 miliar lebih. ‘’Memang pendapatan kita yang berkurang dari tahun lalu. Pertama, dulu kita dapat dari DMB, sekarang sudah tak ada. Terus ada pajak dari dana perimbangan, dulu ada sekarang ndak ada. Itu sekitar Rp100 miliar lebih itu (berkurang),’’ jelasnya.

Sekda menjelaskan, prioritas RAPBD 2019 adalah penanganan bencana dan mewujudkan visi misi gubernur dan wakil gubernur. ‘’Prioritasnya ke sana juga (pro gram gubernur baru). Kita harapkan tentu dengan keterbatasan anggaran, itu tetap menjadi prioritas. Sehingga yang kita korbankan program-program rutin di OPD,’’ jelasnya.

Dikatakan, anggaran perjalanan dinas, ATK dan lain-lainnya yang bersifat rutin  akan dilakukan rasionalisasi atau penghematan. Sekarang, TAPD sedang mengecek atau menyisir belanja-belanja rutin OPD yang dapat dilakukan penghematan. Mengenai program mencusuar pembangunan Science, Technology, Industrial Park (STIP) Banyumulek Lombok Barat, mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan itu menjadi salah satu program prioritas yang akan dianggarkan dalam RAPBD 2019. Namun, alokasi anggaran untuk pembangunan STIP Banyumulek tak akan dilakukan sekaligus melihat keterbatasan fiskal daerah.

‘’STIP bertahap. Tentu ndak mungkin sekaligus kita anggarkan satu tahun. Tahun ini mungkin Rp30-40 miliar untuk memulai saja dulu,’’ katanya.

Dari desain yang sudah dibuat, kebutuhan anggaran pembangunan STIP Banyumulek sekitar Rp300 miliar. Menurut Sekda, Pemda akan mengalokasikan dana untuk tahap awal untuk memancing anggaran pusat. ‘’Apakah dari LIPI, Kemenristekdikti. Itu kita harapkan. Sehingga dari Rp300 miliar itu mungkin porsi NTB, daerah Rp50-60 miliar. Selebihnya kita harapkan dari pusat," tandasnya. (Muhammad Nasir/Suara NTB)

Read More

Gubernur dan Wagub Serah Terima Jabatan dengan TGB dan H. Muh.Amin

Serah terima jabatan dari mantan Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (21/9/2018).

Gubernur dan Wakil NTB menggelar serah terima jabatan (sertijab). Sertijab, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin., S.H., M.Si kepada Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023, Dr. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc ., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU), Kantor Gubernur NTB, Jumat (21/9/2018). Sertijab itu digelar, setelah Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB dilantik Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, Rabu 19 September 2018 lalu, di Istana Negara.

Disaksikan sejumlah Bupati/Walikota se-NTB, Sertijab tersebut diawali dengan Pembacaan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 dan  Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2018-2023. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Sertijab serta dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan, oleh Dr. TGH. M. Zainul Majd kepada Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah.

Doktor Zul, sapaan akrab Gubenur NTB itu menegaskan, dirinya bersama seluruh parangkat pemerintah yang ada, akan langsung bekerja. Sebab, tugas dan pekerjaan yang akan dihadapi kedepan ini tidak mudah. Terutama menyangkut proses rehabiltasi dan rekonstruksi masyarakat terdampak gempa. Bahkan, diprediksikan pertumbuhan ekonomi NTB, akibat bencana gempa ini paling tinggi nol persen. “Kalau kita tidak cepat merespon pekerjaan ini, maka pertumbuhan ekonomi NTB bisa minus,” ungkap gubernur.

Karena itu, Gubernur kelahiran Sumbawa itu mangajak semua pihak untuk terus menunjukkan kebersamaan dan kekompakan demi memulihkan keadaan masyarakat NTB pasca gempa. Bahkan lanjut Gubernur, dirinya akan menggelar silaturrahim dengan Bupati/Walikota Se-NTB. Hal ini dilakukan untuk menyatukan kekuatan dan kebersamaan untuk membangun daerah.

Selanjutnya, Gubernur Doktor Zul menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-2018, Tuan Guru Bajang dan Muh. Amin. Meski tidak menjabat secara formal, TGB dan Muh. Amin tetap memberikan saran, inspirasi dan gagasan untuk kemajuan NTB ke depan.

Hadir saat itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, SH., MH, Anggota Forkopimda NTB dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTB. (Humas NTB)

Read More

Sehari Setelah Dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur Gelar Rakor Penanganan Gempa NTB

 

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat Rakor Penangganan Gempa Lombok di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/9/2018)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah langsung menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanganan pascagempa Kamis (20/9/2018),  sehari setelah dilantik Presiden Ir.H.Joko Widodo (Jokowi). Gubernur minta penanganan pascagempa terus dilakukan percepatan. Ia meminta pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat korban gempa dapat dipercepat, sebelum datang musim hujan, Oktober - November mendatang.

Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa ditargetkan tuntas semuanya pada Maret 2019 mendatang. Usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu (19/8/2018), gubernur yang biasa disapa Dr. Zul ini mengaku dipanggil khusus Presiden Jokowi bersama Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah agar memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabenana.

‘’Karena kita tak punya kemewahan membiarkan masyarakat di Lombok dan Sumbawa ketika hujan mulai menyapa kita. Mereka masih berada di bawah tenda,’’  ujar Dr. Zul saat rapat evaluasi penanganan bencana gempa NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur.

Bahkan, Presiden Jokowi, kata Dr. Zul memberikan pesan yang kuat kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei agar memperhatikan betul rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa.

‘’Ini harus diperhatikan betul, fokus. Dan mudah-mudahan sebelum hujan tiba. Entah namanya huntara atau apapun namanya. Masyarakat Lombok dan Sumbawa tak ada lagi di bawah tenda,’’ tegasnya.

Menurut gubernur, jika rehabilitasi dan rekonstruksi ini dipikirkan masalah yang besar, maka akan menjadi besar. Begitu juga sebaliknya, jika dipikir simple, maka akan menjadi sederhana.

Kaitan dengan pembangunan huntara bagi korban gempa, mantan Anggota DPR RI ini menyatakan beberapa menteri menyatakan kesiapannya untuk membantu. Seperti Menteri BUMN, yang sudah menyatakan siap menggerakkan BUMN-BUMN yang ada untuk membangun huntara. Yang terpenting, telah dilakukan pemetaan.

Untuk itu, rapat evaluasi tersebut diharapkan tak hanya bicara soal teori. Tetapi bagaimana masyarakat terdampak gempa pada tujuh kabupaten/kota di NTB dapat tinggal di tempat yang lebih layak, tidak lagi di bawah tenda. Sehingga pembangunan huntara harus segera dipercepat sebelum musim hujan datang.

‘’Saya sendiri sering ke lapangan. Mereka sudah capek, setiap ada gempa datang tim verifikasi terus. Tapi rumahnya tidak terbangun. Kalau huntara bisa dibangun, minimal mereka bisa tidur nyenyak untuk kemudian memikirkan hal produktif lainnya,’’ ujarnya.

Setelah penyiapan huntara,pembangunan rumah permanen korban gempa dapat menyusul. Presiden, kata Dr. Zul mengharapkan rehabilitasi sektor perumahan dapat segara dilakukan walaupun masih bersifat sementara atau huntara. ‘’Sehingga tak ada lagi, bulan Oktober - November ketika hujan datang, masyarakat kita masih berteduh di bawah tenda,’’ harapnya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK), Y.B Satya Sananugraha menjelaskan, rapat koordinasi yang dilakukan dengan maksud mengevaluasi pelaksanaan penanangan pascabencana berjalan sesuai target. Termasuk mengetahui tantangan atau kendala yang dihadapi di lapangan. Serta mencari solusinya. Agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan percepatan sesuai perintah Presiden Jokowi.

Satya mengatakan, rapat koordinasi tingkat menteri telah dilakukan akhir Agustus lalu di Kantor Kemenko PMK. Kemudian ditindaklanjuti lagi dalam rapat koordinasi tingkat kementerian/lembga yang juga dihadiri Pemda kabupaten/kota terdampak.

‘’Kemenko PMK mengadakan rapat penyusunan rencana aksi rehab rekon dengan melibatkan Pemda NTB, kementerian/lembaga terkait,’’ terangnya.

Ia mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana sudah dibuat dan segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas. Ditargetkan pada Desember mendatang  fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar dan ekonomi harus berjalan normal. ‘’Bulan Maret 2019, kita upayakan semaksimal mungkin pembangunan perumahan dapat mencapai target,’’ katanya.

Permasalahan revisi DIPA untuk 2018 dan usulan  perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 juga sudah dibicarakan. Semua kebutuhan anggaran dalam pemulihan kembali NTB tertuang dalam rencana aksi tersebut. Diharapkan, pembangunan dapat berjalan tepat waktu, sesuai kebutuhan, administrasi dan tata kelola yang baik. ‘’Dan melaksanakannya dengan gotong royong,’’ katanya.

Rapat evaluasi tersebut dihadiri juga Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kepala BNPB, Willem Rampangilei, perwakilan kementerian/lembaga, bupati/walikota yang daerahnya terdampak gempa dan stakeholders terkait lainnya. (Muhammad Nasir)

Read More

Presiden Joko Widodo Lantik Dr. Zulkieflimansyah sebagai Gubernur dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebagai Wagub NTB

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah dikirab sebelum pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu (19/9/2018)

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB periode 2018-2023, Dr. H. Zulkieflimansah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9/208). Keduanya menggantikan pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi – H. Muh. Amin, Sh, M. Si  yang telah habis masa jabataannya sebagai Gubernur dan Wagub NTB periode 2013-2018, Senin (17/9/2018).

Presiden Jokowi meminta pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang baru dilantiknya sebagai Gubernur dan Wagub NTB agar segera langsung bekerja. Menurut Presiden, ada persoalan besar yang harus segera diselesaikan di NTB. Yakni rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu.

Menurut Presiden, masalah rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa itu harus segera diselesaikan di lapangan. Diikuti prosesnya, baik untuk fasilitas umum, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. “Tugas utamanya ke sana dulu,” kata  Presiden.

Pemerintah pusat memberikan dana bantuan stimulan untuk perbaikan rumah korban gempa. Untuk rumah rusak berat mendapatkan bantuan Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta. Mengenai masalah dana bantuan yang belum cair, Presiden Jokowi mengatakan prosesnya bertahap.

“Ini masih step-nya satu per satu. Kalau sudah ada yang siap, sudah diverifikasi, tentu saja segera diberikan. Kalau belum, proses lapangan ada di verifikasi, nanti diberikan lagi,” jelasnya.

Menurut Presiden, dalam pencairan dana bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa ada prosedur yang harus dilalui. Artinya, pencairan dana bantuan bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa tak bisa langsung diberikan begitu saja. tetapi harus melalui proses dan prosedur yang ada.

“Memang prosesnya seperti itu. Ada proses. Masa langsung ini, ini, ini, ini, ini, ini. Iya kan ndak seperti itu, ada prosedurnya,” terang orang nomor satu di Indonesia ini.

Pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 itu didahului dengan penyerahan petikan Keputusan Presiden kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, di Istana Merdeka.

Gubernur Dr. Zulkieflimansyah dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat disumpah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Istana Negara Jakarta, Rabu (19/9/2018)

Kemudian Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung berjalan dari Istana Merdeka menuju Istana Negara bersama pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan dilantiknya. Prosesi kirab tersebut diiringi oleh pasukan marching band.

Prosesi pelantikan di Istana Negara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Masa Jabatan Tahun 2018-2023 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

Prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh rohaniwan dan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, penyematan tanda pangkat dan jabatan, dan pemberian ucapan selamat dari Presiden Jokowi, dan para tamu undangan yang hadir.

Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pelantikan di antaranya Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam pemilihan Gubernur NTB, pasangan Zulkieflimansyag-Sitti Rohmi Djalilah meraih 811,945 suara. Sementara pesaingnya pasangan calon Moh Suhaili FT- Muhammad Amin (Suhaili-Amin) meraih 674,602 suara, pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi (Ahyar-Mori) dengan 637,048 suara, dan pasangan Ali Bin Dahlan-TGH Lalu Gde Sakti Amir Murni (Ali-Sakti) meraih 430,007 suara. (Muhammad Nasir)

Read More

Tak Lagi Jadi Gubernur, TGB Kembali Jadi Pengajar

TGB dan istri Hj. Erica Zainul Majdi disambut santri saat balik ke rumahnya di Gelang Pancor, Senin (17/9/2018)

USAI tak menjabat sebagai gubernur, TGB akan kembali ke dunia pendidikan sebagai pengajar. Selain itu, ia juga akan melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya mengkampanyekan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin (Jokowi - Ma'ruf).

TGB mengatakan, ia  punya banyak rencana setelah tak lagi menjadi gubernur. Mulai dari memperbanyak interaksi dengan keluarga dan sahabat yang selama ini agak jarang berhubungan atau berinteraksi.

‘’Saya ingin menyegarkan kembali hubungan-hubungan sosial saya. Kemudian juga mengajar, mendidik. Dan tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan,’’ kata Gubernur NTB dua periode ini.

Pada periode pertama 2008-2013,TGB menjadi Gubernur NTB berpasangan dengan Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM. Kemudian di periode kedua 2013 - 2018, TGB berpasangan dengan Wakil Gubernur, H. Muh. Amin, SH, M.Si.

TGB menyatakan, banyak sekali jadwal yang ter-delay selama menjabat sebagai gubernur. Jadwal tersebut merupakan undangan dari sejumlah daerah di Indonesia dan juga di luar negeri sebagai narasumber, memberikan kuliah umum dan lainnya.

Setelah tak lagi menjabat sebagai gubernur, TGB berencana untuk memenuhi undangan-undangan tersebut.  Kemudian dalam waktu dekat, ada salah satu kandidat Calon Presiden yang punya kesungguhan membangan Indonesia, ia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung hal tersebut.

‘’Saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung itu. Apapun namanya, kegiatan yang proporsional berdasarkan objektivitas dan akal sehat,’’ tandas mantan Politisi Demokrat ini. (Suara NTB)

Read More

Terima Kasih TGB Sudah Pimpin NTB Selama 10 Tahun

Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Gubernur NTB periode 2008-2018

Senin (17/9/2018), kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB berakhir setelah 10 tahun berkhidmat. Selama 10 tahun memimpin NTB, gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini, telah banyak berkiprah dengan beragam tantangan. Di antara banyak tantangan itu, tak sedikit penghargaan diraihnya. Namun ada tantangan terberat yang dihadapinya. Apa tantangan itu?

MENGAWALI pengkhidmatannya di periode pertama (2008-2013) memimpin NTB, TGB didampingi Wakil Gubernur, Ir. H. Badrul Munir,MM (BM). Tercatat sebagai gubernur termuda di Indonesia, apatisme masyarakat terpatahkan ketika mengawali pengabdiannya, TGB meluncurkan berbagai program terobosan. Di era TGB-BM lahir program-program unggulan. Ada Pijar (sapi, jangung dan rumput laut). Ada program Bumi Sejuta Sapi. Kemudian program 3 A (Absano, Akino dan Adono) serta sejumlah program unggulan lainnya.

Program-program teroboson itu, mampu secara perlahan tapi pasti menekan angka kemiskinan NTB yang tahun 2008 (pada awal pasangan TGB-BM memimpin) menyentuh angka 23,8 persen.

Program-program terobosan terus dimaksimalkan pada periode ke dua TGB berkhidmat untuk NTB, dengan memperkuat industri hilir. Di periode ke dua, TGB didampingi Wakil Gubernur H.Muh.Amin, SH.M.Si (TGB-Amin), semakin meyakinkan mampu menekan angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2017 - Maret 2018, persentase angka kemiskinan di NTB turun menjadi 14,75 persen. Jadi selama 10 tahun berkhidmat untuk NTB, TGB mampu menekan angka kemiskinan dari 23,8 persen menjadi 14,75 persen. Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa.

Tidak saja mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan. Melalui program-program terobosan dan beragam inovasi, 10 tahun di era kepemimpinan TGB, angka pengangguran juga menurun  cukup besar. Tingkat pengangguran menurun dari 6,25 persen di tahun 2009 menjadi 3,32 persen di tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi juga melaju pesat. Bahkan pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,1 persen melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,6 persen. Sektor pariwisata menggeliat cukup meyakinkan. Seiring dengan pembangunan fasilitas pendukung, angka kunjungan wisatawanpun meningkat tajam.

kiri Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, MM., (2008-2013), Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi (2008-2018), kanan (Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., MSi., periode 2013-2018)

Buah dari ketekunan dan keseriusan menghadapi setiap tantangan di sektor pariwisata, hasilnya berbuah manis. Ketika dilantik sebagai Gubernur NTB periode pertama pada 17 September 2008,  angka kunjungan wisatawan ke NTB hanya 544.501 orang. Jumlah itu kini meningkat tujuh kali lipat dan pada 2017. Angka kunjungan wisatawan ke NTB pada 2017 mencapai 3.508.903 orang.

Apa yang telah dicapai itu, memang tidak diraih dengan mudah. Dalam wawancara khusus dengan Tim Redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Kamis (13/9/2018) di Pendopo Gubernur, TGB mengakui bahwa di awal kepemimpinannya pada 2008 silam, deposit kepercayaan diri masyarakat NTB hampir kosong. Masyarakat NTB memilih  menerima apa adanya. Keadaan atau situasi yang ada  dianggap bahwa  itulah bagian dari nasibnya.

‘’Dari kondisi itu, tantangannya bagaimana menciptakan kepercayaan diri kita secara kolektif sebagai orang NTB melalui visi misi yang ada. Dan relatif dalam 10 tahun ini kita bisa bersyukur dan berbangga menjadi masyarakat NTB,’’ kata TGB.

Dengan pencapaian-pencapaian kolektif yang diikhtiarkan bersama-sama, kata TGB, selama 10 tahun terakhir mulai terbangun kepercayaan diri masyarakat NTB. Ke depan, dengan karakter dunia yang berubah cepat, TGB mengatakan perlu inisiatif-inisiatif dan kreativitas secara kolektif dilakukan, bukan individual.

Menurutnya, hal itu membutuhkan leadership atau kepemimpinan  yang terus menerus  menginspirasi. Leadership yang bisa menjadi role model. Kepemimpinan yang memanusiakan dan  menggerakkan. ‘’Saya yakin dari pemimpin yang akan segera didefenitifkan, kita berharap sifat-sifat itu ada. Saya optimis,’’ tegasnya.

TGB mengatakan bahwa setiap zaman ada orangnya. Dan setiap orang ada zamannya. Ia yakin dengan membangun kepercayaan diri secara kolektif itulah menjadi pendekatan yang terbaik.

Ke depan, dengan lingkungan strategis yang sangat dinamis, TGB berharap pendekatan kebijakan yang sudah baik dapat dilanjutkan. Begitu juga jika ada pendekatan kebijakan yang dianggap perlu untuk disesuaikan dengan tantangan yang ada.

Kepemimpinan adalah  menarik gerbong dari seluruh masyarakat NTB. Dari Ampenan sampai Sape yang punya harapan agar lebih sejahtera, makmur, berkeadilan. NTB diharapkan menjadi  rumah yang nyaman bagi semua dengan segala keberagaman dan kekayaan kultural yang ada.

Selama 10 tahun memimpin NTB, banyak pencapaian-pencapaian pembangunan dan prestasi tingkat nasional dan internasional yang ditorehkan. Namun, TGB mengatakan masih ada mimpi yang belum dicapai.

Ia berharap pertumbuhan ekonomi NTB lebih inklusif dari yang ada sekarang. Dalam arti, aktor-aktor ekonomi di daerah ini adalah masyarakat NTB. Selain pertumbuhan ekonomi yang inklusif, TGB juga berharap gini rasio terus ditekan.

Menurutnya, ketenteraman sosial tidak mungkin akan terwujud jika masyarakat belum merasakan keadilan. Atau adanya kesenjangan antara kaya dan miskin yang cukup lebar. ‘’Tidak berarti semua orang harus kaya. Tapi, dia merasa aturan main yang tidak hanya memfasilitasi yang besar. Tapi juga yang kecil,’’ terangnya.

Artinya, ada aturan atau norma-norma yang dirasakan masyarakat baik untuk semua. Yakni aturan  yang dapat memberikan peluang yang sama bagi siapapun. Meskipun gini rasio NTB lebih rendah dibanding rata-rata nasional, TGB berharap pemerataan ekonomi NTB ke depannya harus lebih baik dari sekarang.

Ia pun optimis, NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB periode 2018 - 2023, Dr. H. Zulkieflimansyah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. (Suara NTB)

Read More