Kisruh BPPD NTB, Pemprov Harus Tegas

Pendakian ke Gunung Rinjani lewat Lombok Tengah.

BADAN Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB merupakan salah satu ujung tombak promosi pariwisata NTB. BPPD berperan besar dalam menjual atau mendatangkan wisatawan ke NTB, khususnya di tengah kondisi pariwisata NTB yang mulai bangkit setelah dilanda gempa pada akhir bulan Juli hingga Agustus 2018 lalu. Dengan dana yang tidak sedikit dialokasikan Pemprov NTB untuk BPPD NTB, konsistensi dan kebersamaan erat seluruh elemen yang terlibat di BPPD dalam mempromosikan pariwisata NTB di luar daerah dan luar negeri sangat diharapkan.

BPPD yang dihajatkan untuk membantu pemerintah daerah mempromosikan potensi wisata yang dimiliki memerlukan keseriusan dan kekompakan unsur yang ada di dalamnya. Artinya, jika ada permasalahan internal di pengurus, baik pada unsur pelaksana maupun unsur kebijakan, maka apa yang menjadi hajat pemerintah dalam mencapai apa yang diprogramkan tidak akan tercapai. Dana miliaran rupiah yang dikucurkan ke BPPD ini hanya akan sia-sia belaka, karena dalam melaksanakan tugas, unsur yang ada di dalamnya tidak satu tujuan.

Jika memang ingin membangun dan membangkitkan kembali pariwisata NTB yang sempat terpuruk karena bencana, seluruh unsur yang ada di dalamnya harus serius. Di mana, mulai dari unsur ketua, wakil ketua hingga anggota di unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana fokus apa yang sudah menjadi komitmen bersama. Artinya, jika ada salah satu di antara anggota unsur ini yang berikhtiar di jalan lain, misalnya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD – kebesaran hati untuk memilih salah satu di antaranya sangat diharapkan. Tujuannya hanya satu, bagaimana menjadi BPPD sebagai sebuah lembaga yang dibiayai dari anggaran daerah fokus pada tujuan awal dan proses pembentukannya.

Sekarang ini BPPD NTB sedang dihadapkan pada persoalan internal. Di mana, tim penentu kebijakan telah sepakat untuk memberhentikan H. Fauzan Zakaria dari jabatannya sebagai Ketua BPPD NTB. Ini disebabkan posisi Fauzan Zakaria yang kini telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif. Tim penentu kebijakan sepakat untuk menetapkan H. Abdul Hadi Faishal sebagai ketua menggantikan H. Fauzan Zakaria. Keputusan ini sudah final, karena sudah mendapatkan kesepakatan dari semua tim penentu kebijakan, kecuali H. Fauzan Zakaria. Sebelumnya, anggota penentu kebijakan BPPD lainnya yang menjadi calon anggota legislatif JN Wirajagat dan H.Guffranudin sudah memberikan surat pengunduran diri dan ingin fokus kampanye sebagai calon anggota legislatif. 

Adanya keputusan pemberhentian dirinya sebagai ketua, Fauzan Zakaria ‘’melawan’’.  Fauzan menganggap, rapat yang membahas tentang penggantian kepengurusan, khususnya dirinya sebagai Ketua BPPD tidak sah. Apalagi dalam rapat ini dirinya tidak dilibatkan secara langsung.

Melihat polemik ini, Pemprov NTB di bawah komando Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Djalilah, MPd., harus segera turun tangan. Pemprov NTB tidak boleh hanya berdiam diri melihat konflik yang masih terus berlanjut di BPPD, apalagi kasus ini sudah kedua kalinya. Jangan sampai hanya karena persoalan sepele, pariwisata NTB jadi korban. Bahkan, upaya membangkitkan kembali pariwisata NTB dengan dana yang tidak sedikit hanya sia-sia belaka. Untuk itu, tindakan tegas Pemprov NTB dalam menyelesaikan masalah BPPD NTB sangat diharapkan. Jangan hanya karena ego kepentingan seseorang, kepentingan yang lebih besar dikorbankan. (Marham)

Read More

Mendaki Rinjani Pascagempa, TNGR Tawarkan Jalur Lewat Aik Berik Lombok Tengah.. Berminat?

Jalur pendakian Gunung Rinjani yang masih rusak. (Dokumentasi TNGR)

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengkaji jalur alternatif untuk pendakian melalui Kabupaten Lombok Tengah. Sebab jalur Senaru Lombok Utara dan Sembalun Lombok Timur masih ditutup akibat longsor.   

Jalur alternatif yang dipertimbangkan itu melalui Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah. Akses ini dianggap paling mungkin meskipun ada titik kerusakan akibat gempa, namun dipastikan tidak terlalu parah.  Sebab berdasarkan hasil survei masih aman untuk dilalui para pendaki.

Menurut Kepala TNGR Sudiyono, jalur ini diperkirakan akan dibuka November mendatang.  ‘’Tapi kita akan awali dengan survei lagi untuk memastikan tingkat keamanan jalur,’’ kata Sudiyono kepada Suara NTB Rabu (24/10/2018). Setelah dipastikan aman, akan diumumkan bahwa jalur bisa dibuka secara resmi.

Diketahui, jalur pendakian di Aik Berik merupakan alternatif pendakian selama ini, meski tidak sepopuler Sembalun dan Timbanuh di Lombok Timur serta Senaru Lombok Utara. Dari jalur ini akses bisa sampai ke Danau Segara Anak.

Karakteristik jalur ini juga relatif datar dan banyak dijumpai titik-titik sumber mata air untuk dimanfaatkan para pendaki. Jauh berbeda dengan jalur Senaru, Sembalun dan Timbanuh, sumber mata airnya banyak hilang akibat keretakan tanah pascagempa.

Ditambahkan juga, kelebihan lain dari jalur pendakian Aik Berik adalah vegetasi hutan yang lebat dan berbagai satwa bisa jadi pemandagan lain di sepanjang jalur. ‘’Para pendaki juga bisa menikmati keindahan beberapa air terjun di sekitar jalur pendakian. Misalnya air terjun di atas awan yang jarang dikunjungi wisatawan,’’ terangnya.

Jembatan penghubung di Gunung Rinjani yang masih rusak akibat gempa. (Dokumentasi TNGR)

Jalur baru ini baginya adalah kombinasi wisata pendakian dengan wisata air terjun yang ada di luar kawasan jalur pendakian. Karena dalam kawasan kaki Rinjani ada air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu.

Sebelum benar-benar diresmikan, Sudiyono berharap dukungan dari semua pihak untuk ikut membantu perbaikan sarana dan prasarana jalur pendakian. ‘’Beberapa fasilitas yang sangat penting untuk diperbaiki seperti MCK, pos peristirahatan, tempat berkemah dan rambu-rambu bagi pendaki,’’ jelasnya.

Harapannya,  ada dukungan dari Dinas Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan para pecinta alam untuk membantu perbaikan fasilitas mulai dari pintu masuk hingga pos terakhir pendakian yang direkomendasikan.

Dijelaskan Sudiyono sebelumnya, tiga jalur pendakian yang belum boleh dibuka tersebut dalam kondisi rusak berat akibat gempa bumi Juli sampai Agustus lalu.  Hasil survei lokasi oleh tim gabungan baru-baru ini,  tiga jalur resmi Senaru,  Sembalun dan Timbanuh, masih berbahaya untuk dilalui. Gempa mengakibatkan retakan tanah dan longsor di  jalur pendakian. Belum lagi masih ada potensi longsor di sepanjang jalur pendakian. Ini yang dianggap sangat membahayakan keselamatan jiwa pendaki.

‘’Kesimpulan kami, jalur masih berbahaya. Permukaan jalan retak- retak. Juga masih ada potensi longsor,’’ kata Sudiyono.

Untuk menentukan jalur pendakian tersebut belum memenuhi syarat untuk pendakian, setelah melalui survei  melibatkan ahli geologi, Balai Wilayah Sungai (BWS), TNI-Polri, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  dan Dinas Pariwisata NTB dan kabupaten/kota. (Haris Mahtul/Suara NTB)

Read More

Kawah Candradimuka Calon Pejabat Pemprov NTB Itu Bernama TGP2D

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., punya gebrakan baru dalam mencari calon pejabat tinggi pratama atau pejabat eselon II. Jika selama ini, banyak staf di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penasaran terhadap siapa calon yang akan menjadi pemimpinnya, karena harus melalui panitia seleksi. Belum lagi, pejabat yang ikut seleksi itu berasal dari banyak OPD, baik lingkup Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota atau instansi pusat.

Bersama Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., Dr. Zul – sapaan akrab mantan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera ini berusaha menyiapkan calon-calon pemimpin NTB di masa mendatang. Calon-calon pemimpin yang akan digodok ini berasal dari pejabat-pejabat muda di lingkup pemerintah provinsi atau kabupaten/kota ini akan ditempa/digodok di salah satu tempat yang namanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). TGP2D boleh dikata adalah lokasi penggodokan atau kawah candradimuka bagi calon-calon pemimpin NTB di masa depan.

Hal ini disampaikan gubernur saat pelantikan tiga anggota TGP2D di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (19/10/2018). Tiga anggota TGP2D yang dilantik itu adalah Dra. T. Wismaningsih, menempati jabatan staf ahli Gubernur NTB Bidang Sosial Kemasyarakatan. Kemudian Ir. Andi Pramaria, M.Si, menempati jabatan staf ahli Gubernur NTB bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik. Serta,  Ir. H. M. Azhar, M.M, menempati jabatan staf ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan.

Menurut gubernur, keberadaan TGP2D tidaklah seperti sekarang ini. Di pemerintahannya bersama Umi Rohmi – sapaan akrab untuk Hj. Sitti Rohmi Djalilah, keberadaan TGP2D ini akan dimaksimalkan peranannya. Pihaknya tidak ingin persepsi TGP2D dipelesetkan sebagai tempat pensiun dini. ‘’Saya berharap TGP2D itu diisi anak muda, eselon III yang diproyeksikan 20-25 orang jadi kepala dinas berikutnya," ujarnya.

Dari TGP2D inilah, harapnya, muncul calon-calon pemimpin NTB di masa mendatang. Apalagi,

ketika ada rencana mutasi dalam enam bulan atau satu tahun ke depan, siapa calon kepala OPD yang akan muncul sudah kelihatan. Nantinya, yang menggantikan kepala OPD tak lagi harus belajar dari awal, karena sudah paham apa yang dilakukan saat dipercaya sebagai pemimpin.

Terlebih di TGP2D ini, calon-calon pejabat ini akan diberikan semacam penugasan terkait beberapa permasalahan yang dihadapi.  Jika mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan sesuai dengan keinginan pimpinan dan daerah, maka mereka berhak mendapat prioritas untuk mengisi jabatan yang diperlukan. Namun, pengisian ini akan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika calon-calon pemimpin ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti harapan pimpinan, peluang menjadi pimpinan OPD harus dipertimbangkan.

 

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melantik tiga anggota TGP2D menjadi Staf Ahli Gubernur NTB, Jumat (19/10/2018)

Sebagai pimpinan NTB yang dilantik sejak tanggal 19 September 2018, Dr. Zul tidak ingin menjadikan pimpinan satu kepala dinas misterius. Artinya, staf yang ada di OPD bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pimpinan mereka. Namun, adanya TGP2D ini setidaknya calon-calon pemimpin sudah bisa dilihat oleh staf atau pimpinan daerah, karena kapasitasnya sudah teruji.

Gubernur mengatakan dirinya akan profesional, tidak ada unsur like dan dislike dalam melakukan mutasi. "Biarkan secara profesional saja. Meritokrasi harus dikedepankan. Makanya sekarang, TGP2D betul-betul diisi anak-anak muda, jadi pemimpin masa depan,bisa tes dari sekarang. Bagaimana gayanya. Jadi kita tak usah lagi pas mutasi,  jadi kepala dinas kayak misteri," katanya.

Untuk diketahui kawah candradimuka adalah kawah yang terdapat di alam kayangan. Di Kawah Candradimuka itulah jabang bayi Tutuka, anak Bima, pernah digembleng oleh Batara Empu Anggajali, sehingga bayi itu tampil sebagai ksatria perkasa yang kemudian lebih dikenal dengan nama Gatotkaca. (Marham)

Read More

Presiden Jokowi Kembali Sambangi Korban Gempa di KSB dan Sambelia

 

Presiden Jokowi didampingi Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah tiba di LIA, Kamis (18/10/2018)

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) langsung menggelar rapat terbatas (ratas) dengan Gubernur dan Bupati/Walikota setibanya di Lombok International Airport (LIA), Kamis (18/10/2018). Dengan adanya penyederhanaan prosedur pencairan bantuan, dari 17 lembar menjadi satu lembar, presiden mengharapkan pencairan dana bencana untuk perbaikan perumahan warga korban gempa secara keseluruhan dapat tuntas dalam satu sampai dua bulan ke depan.

‘’Pemberiannya bisa berlanjut terus dan harus ada evaluasi, koreksi-koreksi di lapangan. Dan juga saya membayangkan bahwa ini akan selesai sebulan, dua bulan,’’ kata Presiden.

Hadir dalam ratas tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S. Ag, M. Si, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri. Selain itu, hadir juga Istri Presiden, Hj. Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR, Basoeki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan pejabat pusat lainnya.

 

Presiden Joko Widodo saat memimpin ratas percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana NTB di Ruang VIP LIA, Kamis (18/10/2018).

 Presiden menjelaskan dirinya mendengar pencairan bantuan dana bencana kepada warga korban gempa untuk membangun kembali rumahnya sangat rumit. Sehingga sudah diputuskan dalam rapat terbatas di Jakarta beberapa hari lalu, yang juga dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bahwa dilakukan penyederhanaan pencairan. Dari semula ada 17 prosedur dipangkas menjadi satu prosedur atau satu lembar saja persyaratan untuk mencairkan bantuan perbaikan rumah korban gempa.

"Sudah saya putuskan dipangkas satu prosedur tanpa mengurangi akuntabilitas. Karena apapun ini harus dipertanggungjawabkan. Dan kita harapkan tidak ada yang bermasalah pada uang yang telah dan akan kita berikan," kata Presiden.

Presiden juga mengatakan kedatangannya ke NTB untuk melihat progres atau perkembangan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum, fasilitas sosial dan rumah-rumah warga korban gempa. Ia ingin melihat ke lapangan proses pembangunan rumah oleh kelompok masyarakat (Pokmas).

Presiden mengatakan pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana NTB. Ia mengatakan di mana pun bencana gempa, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa tuntas dalam waktu singkat. Seperti bencana gempa Yogyakarta, Tsunami Aceh, Padang dan lainnya membutuhkan waktu beberapa tahun. "Supaya kita semuanya tahu," katanya.

 

Presiden Jokowi bersama Bupati Sumbawa Barat W. Musyafirin tinjau warga korban gempa di Sumbawa Barat

Jokowi menyebutkan jumlah dana bantuan bencana yang sudah siap dicairkan atau diberikan ke masyarakat sesuai laporan Menteri Keuangan sebesar Rp960 miliar lebih. Artinya, semua uang tersebut telah siap digunakan untuk membangun rumah warga korban gempa.

Untuk itu, Presiden menanyakan kepada Menteri PUPR, apakah material bangunan untuk rumah konvensional maupun panel-panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sudah siap. ‘’Bukan hanya Risha. Tapi mungkin semen, bagaimana menyiapkan,’’ tanyanya.

Menteri PUPR, Basoeki Hadimoeljono memaparkan progres pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial dan rumah warga korban gempa. Ia menyebutkan jumlah rumah warga korban gempa yang sedang dibangun sebanyak 210 unit. Dengan rincian, Risha 99 unit, Rumah Instan Kayu (RIKA) 14 unit dan Rumah Instan Konvensional (RIKO) 97 unit.

Disebutkan, jumlah rumah rusak berat yang sudah terverifikasi berdasarkan data BNPB sebanyak 72.579 unit. Dengan rincian Lombok Barat 13.942 unit, Lombok Tengah 2.884 unit, Lombok Timur 6.781 unit, Lombok Utara 44.014 unit, Kota Mataram 2.396 unit, Sumbawa 1.436 unit dan Sumbawa Barat 1.126 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 72.454 unit sudah di-SK-kan Bupati/walikota. Dari tujuh kabupaten/kota, cuma Lombok Timur yang masih belum semuanya di-SK-kan. Jumlah rumah rusak berat yang telah ada SK bupati sebanyak 6.656 unit.

 

Presiden Jokowi tinjau pembangunan RISHA di Sumbawa Barat, Kamis (18/10/2018)

Basoeki juga menyebutkan jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang terbentuk sudah mencapai 563 Pokmas. Dengan rincian, Lombok Barat 17 Pokmas, Lombok Tengah 53 Pokmas, Lombok Timur 190 Pokmas, Lombok Utara 16 Pokmas, Kota Mataram 12 Pokmas, Sumbawa 98 Pokmas dan Sumbawa Barat 177 Pokmas. Sedangkan rumah pilihan masyarakat untuk Risha 2.797 unit, RIKA 1.521 unit dan RIKO 1.834 unit. Progres pembangunan Risha 99 unit, RIKA 14 unit dan RIKO 97 unit.

Selain pembangunan rumah korban gempa, Basoeki juga menyebutkan sebanyak 587 unit fasilitas publik sedang dibangun. Fasilitas publik yang sudah selesai dibangun sebanyak 50 unit. Secara keseluruhan fasilitas publik yang rusak berdasarkan hasil verifikasi sebanyak 1.237 unit.

‘’Secara umum semua sudah berjalan. Masyarakat tak menginginkan dapat uang atau tidak. Yang terpenting mereka dapat rumah,’’ tandas Basoeki.

Mengenai penyiapan bahan bangunan, Basoeki mangatakan gubernur telah mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menyiapkan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat korban gempa. Ia menyebut telah berdiri lima depo bangunan di Lombok Utara yang berada di setiap kecamatan.

Persepsi Masyarakat

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengatakan kepada Presiden bahwa sebelumnya pencairan dana bantuan begitu lama. Sehingga masyarakat bertanya-tanya uang yang sudah ada di rekening tapi tidak bisa dicairkan. Masyarakat punya persepsi jangan-jangan uangnya tidak ada, apalagi dengan adanya kejadian bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

"Sebelum penyederhanaan itu, yang cair itu 5 KK. Dengan bantuan TNI, Polri, Kepala Daerah, sekarang itu sudah 5.265 yang sudah cair. Ini sedang berproses, mudah-mudahan semuanya bisa cair segera," harapnya.

 

Presiden Jokowi salaman dengan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat tiba di LIA, Kamis (18/10/2018)

Dr. Zul mengatakan masyarakat mengira dana bantuan tersebut dapat cair ke rekening pribadi. Kemudian, masyarakat bisa membelanjakan sendiri. "Tapi pengalaman yang disampaikan teman-teman BNPB, jangan sampai cepat di awal tapi di belakang nanti ada persoalan akuntabilitas di kemudian hari," katanya.

Dengan pencairan dana melalui Pokmas, laporan pertangggungjawaban tidak per individu tetapi per kelompok. Uang yang semula ditransfer ke rekening pribadi, kemudian ditransfer ke rekening kelompok.

"Kenapa belum bisa cair semuanya? Karena tadinya Pokmas sudah terbentuk, tapi tak semuanya rekeningnya terisi. Jadi harus diatur lagi Pokmas. Dengan kesigapan bupati/walikota, mudah-mudahan prosesnya bisa segera selesai," jelas Gubernur.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menambahkan dengan penyederhanaan persyaratan pencairan dana bantuan tersebut, ibarat membalikkan telapak tangan. Bahwa banyak masyarakat yang sudah mulai membangun rumahnya.

"Karena memang selama ini ruwet teknisnya. Dengan penyederhanaan ini masyarakat langsung terasa begitu lega. Saya yakin proses ke depannya akan berjalan dengan lancar," ujarnya optimis. (Muhammad Nasir/Suara NTB)

Read More

Gubernur Zulkieflimansyah Apresiasi Relawan dalam Bantu Korban Bencana Gempa Lombok

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah (tengah), Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Sekda NTB H. Rosiady Sayuti saat rakor penanganan bencana. 

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi positif terhadap kinerja relawan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Government Organization (NGO) dalam membantu warga yang terkena dampak bencana gempa. Menurut gubernur, saat gempa pertama terjadi, relawan dari NTB dan seluruh Indonesia langsung turun tangan membantu korban, termasuk membantu membangun hunian sementara (huntara) hingga hunian tetap (huntap).

Apresiasi gubernur ini disampaikannya saat bertemu relawan dari berbagai NGO di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (16/10/2018).

Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Drs. Tri Budiprayitno, MSi., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. H. Muh. Suruji, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Ir. I Gusti Bagus Sugiharta dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat H. Mashuri tidak membayangkan kalau relawan tidak hadir menolong korban gempa. 

Luasnya dampak gempa yang terjadi, ujarnya, pemerintah tidak akan sanggup sendiri membantu masyarakat yang jadi korban gempa. Hadirnya relawan ini justru sangat membantu pemerintah dalam membantu dan menangani korban gempa, termasuk membangun huntara dengan jumlah yang tidak sedikit.

Untuk itu, gubernur mengharapkan relawan tetap konsen membantu pemerintah menangani korban gempa, terutama membangun huntara bagi korban gempa. Apalagi sebentar lagi musim hujan. Bagi warga yang jadi korban gempa, ujarnya, keberadaan huntara sangat penting, sambil menunggu pembangunan huntap dari pemerintah seperti dijanjikan sebelumnya.

Pada kesempatan itu, Muhammad Alfian dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengaku sudah membangun 1.304 huntara bagi korban gempa, kecuali di Lombok Tengah. Pihaknya akan terus membangun huntara bagi korban gempa di beberapa lokasi yang terdampak. Namun, pihaknya pada kesempatan ini meminta data lokasi pembangunan huntara agar tidak tumpang tindih dengan pembangunan huntara oleh pemerintah atau organisasi lain.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait posisi NTB yang rawan terjadi bencana. Jika sekarang ini, dampak gempa dirasakan warga di bagian utara, tidak menutup kemungkinan NTB bagian selatan juga akan terkena, karena juga rawan bencana. Untuk itu, pemerintah harus intens melakukan sosialisasi ke masyarakat dan tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan dampak yang bisa terjadi.

Hal senada disampaikan Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Universitas Airlangga drh. Wahyu Setiawan, jika pihaknya tetap fokus memberikan pendampingan pada warga yang jadi korban gempa. Sejak gempa pertama tanggal 29 Juli 2018 lalu hingga gempa dengan magnitudo 7,0 pihaknya membantu memberikan pengobatan pada warga yang jadi korban. Bahkan, pihaknya mendatangkan kapal rumah sakit untuk membantu mengobati warga yang terluka akibat gempa. Meski gempa sudah berlalu, ujarnya, pihaknya masih tetap memberikan bantuan, termasuk merintis desa binaan.

Pada bagian lain, Mujahid dari One Care, mengaku di sejumlah pelosok di Lombok Utara masih terdapat warga yang masih membutuhkan perhatian. Mujahid yang mengaku berasal dari Sulawesi Tengah ini menyebut beberapa dusun di Kecamatan Kayangan Kabupaten  Lombok Utara mengharapkan bantuan terpal dan logistik dari pemerintah. Menurutnya, ada salah satu dusun di Desa Pendua yang belum disentuh bantuan oleh pemerintah. ‘’Bahkan, untuk Salat Jumat saja, masih harus di jalan,’’ ungkapnya.

Gubernur juga menerima masukan dari relawan agar beberapa persoalan lapangan segera diperhatikan. Sebagai contoh, masalah perbaikan puskesmas di Kabupaten Lombok Utara yang masih terkendala. Apalagi perbaikan sejumlah puskesmas di daerah ini dikerjakan oleh kontraktor yang sama. Tidak hanya itu, pemerintah harus memperhatikan masalah insentif tenaga kesehatan. Jika sebelumnya guru-guru di daerah bencana mendapat insentif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan harus diberikan. Tenaga kesehatan yang bertugas sejak gempa pertama terjadi hingga sekarang belum mendapat insentif. Bahkan, ada dokter yang pingsan saat bertugas.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Tri Budiprayitno menyebut, jumlah rumah yang rusak berat akibat gempa di NTB mencapai 83.808 unit. Sementara jumlah huntara yang sudah dibangun hingga tanggal 16 Oktober 2018 sebanyak 17.557 unit. Itu artinya, jumlah huntara yang dibutuhkan 66.251 unit lagi. (Marham)

Read More

"Syahrini" Hebohkan Inspiratif Expo Diskominfotik NTB

‘’Syahrini’’ bersama tuannya sedang menonton Inspiratif Expo Diskominfotik NTB, Minggu (7/10/2018). 

Siapa sangka, event Inspiratif Expo yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB di ajang Car Free Day, Minggu (7/10/2018), kedatangan tamu yang tidak biasa. Inspiratif Expo kali ini kedatangan Syahrini yang ikut berbaur dengan penonton. Kedatangannya membuat heboh dengan tingkahnya yang lucu dan menggemaskan. Hal ini membuat para penonton tergelak bahkan merasa terhibur.

Syahrini yang hadir di Inspiratif Expo ini artis atau penyanyi papan atas Indonesia, melainkan seekor kambing betina berbulu cantik berwarna hitam dan putih. "Syahrini" merupakan salah satu hewan peliharaan dari H. Tirmizi warga Dasan Agung kota Mataram.

"Syahrini"kehilangan induknya sejak terjadinya gempa beberapa waktu lalu. Tirmizi yang mengetahui kondisi "Syahrini" langsung merawat dan membesarkannya."Waktu saya temukan dia masih berusia 1 bulan. Kalau sekarang sudah 3 bulan," tuturnya.

Syahrini bersama tuannya saat tampil di Inspiratif Expo Diskominfotik NTB 2018

Tirmizi juga mengaku sudah memiliki kedekatan dengan "Syahrini". "Syahrini" merasa seolah-olah Tirmizi adalah induknya."Dia ikut kemanapun saya pergi. Sampai mau tidur sekalipun dia juga ikut, tapi siapa sih yang  mau tidur sama kambing,"ucapnya sambil tertawa.

"Syahrini" sudah bergaya layaknya hewan peliharaan. Mulai dari makanan yang dikonsumsi hingga kebiasaannya. Makanan sehari-harinya pun tidak seperti kambing pada umumnya. "Syahrini" kerap memakan buah-buahan, dan sangat penurut pada tuannya. Sebenarnya Syahrini memiliki saudara lagi bernama Syahroni. ‘’Namun, karena sakit pascagempa, Syahroni digorok,’’ ujarnya. (Marham)

Read More

Bank Indonesia Sells KEK Mandalika at Annual Meeting IMF-World Bank in Bali 2018

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani

BANK Indonesia berkoordinasi dengan Pemprov NTB ingin memanfaatkan sebesar –besarnya pelaksanaan pertemuan tahunan Bank Dunia – IMF yang berlangsung di Bali pada pekan kedua bulan Oktober 2018 ini.

Inisiatifnya, mendatangkan sejumlah anggota peserta pertemuan tahunan bank dunia – IMF untuk mengeksplore potensi alam, serta investasi di Bumi Gora. Salah satunya yang paling ikonik, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani menyebut  ada sekitar 150 delegasi dari negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), serta para jurnalis internasional akan diboyong mengunjungi Kuta di Lombok Tengah. Agenda ini menjadi rangkaian kegiatan  penutup pertemuan tahunan Bank Dunia IMF yang dipusatkan di Nusa Dua Bali.

Seperti diketahui, setidaknya ada sekitar 27 ribu peserta hadir pada event internasional ini. Pertemuan tahunan akan mempertemukan para anggota bank sentral, menteri keuangan dan pembangunan, eksekutif sektor swasta, lembaga masyarakat sipil, media serta akademisi untuk membahas masalah-masalah global. Termasuk prospek ekonomi dunia, stabilitas keuangan global, pengentasan kemiskinan, pekerjaan dan pertumbuhan, pembangunan ekonomi, efektivitas bantuan serta perubahan iklim.

Bank Indonesia bersama stakeholders telah merancang kegiatan yang dapat menarik minat para peserta pertemuan tahunan World Bank-IMF untuk berkunjung ke Lombok. Achris menambahkan, kapasitas tamu yang dapat difasilitasi maksimal sebanyak 150 orang. Nantinya tamu-tamu ini akan disiapkan kapal penyeberangan cepat untuk transportasinya dari Teluk Benoa Bali, menuju Senggigi, Lombok Barat. “Past boat-nya kita carter. Maskimal kapasitasnya 150 orang supaya nyaman. Dengan penyeberangan 2,5 jam, itu program kita,” ujarnya.

Para tamu ini diagendakan melaksanakan tour di Lombok untuk mengeksplorasi potensi alam dan budaya yang ada. Dan akan diinapkan di salah satu hotel di sekitar KEK Mandalika. Bank Indonesia dalam hal ini bekerjasama dengan ITDC (Indonesian Tourism Development Corporation) selaku pengelola KEK Mandalika.

‘’Setelah mereka datang ke sini, kita harap potensi lokal kita dapat terjual. Terutama para jurnalis internasional kita harapkan mereka yang akan menjadi corong  potensi yang kita miliki ini ke dunia internasional. Tujuan kita itu,’’ jelas Achris.

Ada beragam atraksi akan dipertontonkan. Misalnya parade peresean yang akan menampilkan para petarung-petarung Lombok. Atraksi ini akan dikonsep dengan latar belakang pantai. Ibaratnya, tamu akan disajikan pertarungan gladiator dengan latar pantai KEK Mandalika.

“Kita akan buatkan tempat duduknya menghadap pantai. Jadi mereka akan experience dengan pertunjukan dan alam. Itulah nilai jual yang akan mereka sampaikan nantinya,” demikian Achris.

Selanjutnya, para tamu undangan ini akan mengikutu seminar halal tourism yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bersama IDB (Islam Development Bank).

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Ari Wibowo 

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Ari Wibowo menambahkan, bisa jadi jumlah peserta yang datang ke Lombok akan lebih banyak. Bila melihat antisiasnya. Kunjungan para delegasi dan jurnalis internasional ini difokuskan ke KEK Mandalika, mengingat Mandalika mulai menjadi ikon Lombok, NTB.

Tujuan utamanya bukan saja KEK Mandalika. Jauh lebih besar lagi yang diharapkan, KEK Mandalika menjadi pesan bahwa Lombok cukup aman, kondusif. Dan diharapkan menjadi citra positif mendorong investasi di NTB. ‘’Kita tujuannya mendorong dari KEK Mandalika. Harapannya akan nyebar ke lain-lainnya. Jadi untuk tahap ini memang dipilih KEK Mandalika, karena kawasan ini relatif tidak terpengaruh gempa. Kalau persepsinya orang Mandalika baik-baik, maka itulah poin yang didapatkan,” ujarnya.

KEK Mandalika ini memberi harapan besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya. Tergantung ketepatan dan realisasi investasi yang sudah ditanamkan. Semakin cepat realisasi investasinya, semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Mandalika adalan titik awal, tujuannya adalah mengembangkan ekonomi lokal melalui desa wisata. Sehingga manfaat dari ekonomi akan menetes, tidak hanya kepada pemilik modal atau terbatas kepada investor.

Tetapi warga benar-benar menikmati. Itulah yang akan dipersiapkan. Bergeraknya pariwisata dari KEK Mandalika akan bisa dikawinkan dengan sektor-sektor lain. Misalnya pertanian, komoditas pangan wisatawan akan dipenuhi sendiri di tingkat lokal.

Lalu dari kegiatan hulu pertanian, Wahyu Ari mengatakan, umumnya turis menyukai kegiatan-kegiatan pertanian, dari pengolahan lahan, apalagi jika pengolahan lahan menggunakan sapi bajak, atau kerbau. Itu pengalaman yang menarik bagi wisatawan. Keterkaitan semacam itu dapat dikemas dan dijual sehubungan dengan bergeraknya KEK Mandalika,

“Ibaratnya KEK Mandalika ini adalah pembongkar, atau pendobrak untuk masuk lebih luas ke sektor-sektor lainnya. Untuk pencapaian yang lebih inlusif ke masyarakat. ini yang harus kita sama-sama dorong,” demikian Wahyu.

Beberapa hotel dan investasi lainnya sedang proses pembangunan  dan telah masuk. Harapannya. dalam 3 tahun ke depan KEK Mandalika telah lengkap. Sehingga bisa menjadi engine of growth NTB yang baru komplementer dengan penguatan ekonomi mikro melalui local economic development seperti desa wisata, UMKM, industri kreatif dan lainnya.

Perubahan mindset dan attitude bahwa industri pariwisata yang diiringi dengan service excellent seperti Bali menjadi PR penting untuk mengakselerasi ekonomi NTB, kata Wahyu.(Bulkaini/Ekbis NTB)

Read More

Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali dan Efek Tetes bagi NTB

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah

Indonesia, khususnya Bali menjadi tuan rumah pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank atau pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia dari tanggal 8 hingga 14 Oktober 2018. NTB sebagai tetangga terdekat Bali tidak boleh melewatkan momentum yang akan dihadiri sekitar 32 ribu orang dari 189 negara itu.  Apa yang bisa didapat NTB dengan pelaksanaan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali ini?

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menilai, pelaksanaan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia ini memberikan manfaat besar bagi NTB. Apalagi, ada jadwal kunjungan pimpinan IMF dan delegasi sejumlah negara di dunia ke Lombok. Ini menandakan NTB sudah pulih kembali pascagempa. Sejumlah rangkaian kegiatan akan diagendakan di Pulau Lombok.

‘’Ya memang untuk IMF di Bali, NTB siap sebagai bentuk partisipasi kami. Karena banyak juga kegiatan di NTB ini. Untuk menunjukkan pada Indonesia dan dunia bahwa NTB Insya Allah pulih kembali, berangsur normal kembali, berbagai aktivitas siap dilaksanakan di NTB yang kita cintai ini. Besok Senin (hari ini, red) Pimpinan IMF – World Bank akan datang pukul 09.00 Wita. Untuk berikutnya delegasi berbagai negara akan datang sebagai rangkaian kegiatan yang ada di Bali,’’ jelas gubernur di Mataram pekan kemarin.

Menurutnya, kedatangan Pimpinan IMF ke NTB akan membahas banyak hal termasuk penanganan pascagempa.  Penanganan pascgagempa ini tidak saja terfokus untuk NTB, melainkan juga Palu, Donggala dan Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Selain Pimpinan IMF - Bank Dunia, beberapa negara juga akan menjadwalkan kedatangannya ke NTB.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengharapkan ada jadwal kunjungan peserta kegiatan IMF – World Bank ke daerah wisata di Lombok Utara. Kunjungan tersebut  turut serta memulihkan kondisi pariwisata dan perekonomian di daerah terdampak gempa bumi.

Bupati Kabupaten Lombok Utara, H. Najmul Akhyar mengatakan, sebelum gempa bumi, Pemda KLU sangat siap menerima kedatangan peserta kegiatan IMF – World Bank. Namun sekarang akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sementara terkait dengan destinasi yang ada, terutama tiga gili dipastikan sudah siap menerima tamu.

‘’Sebetulnya di Lombok Utara kita akan maksimalkan. Tapi kan sekarang sangat kondisional ya. Tergantung dari kondisi dan kesiapan masyarakat kita, terutama para pelaku wisata di Gili Meno, Trawangan dan Air untuk menerima. Ya kita penyesuaian saja dari sisi jumlah yang datang.  Dan mungkin varian acaranya tidak sama seperti yang kita jadwalkan sejak kemarin,’’ujarnya

Namun terkait dengan jumlah tamu yang bisa diakomodir, hal tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penginapan yang sudah beroperasi. Karena saat ini masih ada sejumlah hotel yang belum beroperasi pascagempa bumi.

Selain itu lanjut Najmul Akhyar, kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan akan diubah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemda KLU juga sudah menyiapkan transportasi kepada para peserta. Meski persiapan sudah dilakukan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti apakah akan dijadwalkan ke KLU atau tidak. ‘’Transportasi tidak ada masalah. Tinggal panitia saja nanti apakah menjadwalkan atau tidak,’’ terangnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu NTB H. Lalu Gita Ariadi

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi kepada Ekbis NTB, mengaku, persiapan Provinsi NTB untuk menyongsong agenda besar IMF- Bank Dunia sempat terganggu dengan adanya bencana gempa bumi yang melanda daerah ini. Panitia penyelenggara sempat melakukan evaluasi terkait dengan daerah mana saja yang menjadi tujuan berwisata di Lombok.

“ Namun tetap mereka beri porsi aktivitas di Lombok, tentu di tempat yang mereka sudah supervisi, terjamin keamanannya. Sekarang kan sudah mulai NTB bangkit, ke depannya kita ingin wisata MICE dilakukan recovery,” kata Lalu Gita.

Ia mengatakan, lokasi pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia digelar di kawasan Nusa Dua Bali. Nusa Dua ini dikelola langsung oleh PT.ITDC. Perusahaan BUMN ini tentu memiliki kepentingan untuk mengajak para tamunya guna melihat lebih dekat lokasi KEK Mandalika yang sedang dalam proses pembangunan.

Untuk diketahui, KEK Mandalika saat ini menjadi kawasan yang paling pesat pembangunannya dibandingkan dengan KEK lainnya di Indonesia. Sejumlah fasilitas perhotelan sedang dibangun dan telah menyerap angkatan kerja baru.

ITDC kurang lebih membutuhkan dana sekitar Rp3,1 triliun untuk mengembangkan KEK Mandalika. Oleh pemerintah pusat kemudian hanya diberikan Rp250 miliar dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN).  “PMN ini menjadi sangat selektif, sehingga PMN tidak diberikan kepada KEK Mandalika. Sehingga PT.ITDC mendapatkan pendanaan dari luar negeri seperti Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) dengan pola kerjasama investasi,” katanya.

Lalu Gita mengatakan, investasi di NTB tidak terpengaruh oleh adanya bencana gempa bumi karena sebuah rencana investasi telah melalui tahapan yang cukup panjang. Berbeda halnya dengan pariwisata yang langsung terdampak saat terjadi bencana. Di bidang investasi, biasanya ada kebijakan penjadwalan ulang terhadap rencana investasi di suatu daerah yang terdampak bencana. 

‘’Sebagai gambaran pada tanggal 8 Agustus lalu, justru dilakukan penandatangan MoU antara BUMN Prancis dengan ITDC terkait dengan investasi. Padahal di tanggal itu masih dalam suasana mencekam pascagempa. Tapi mereka bilang no problem,’’ kata Gita. (Faris/Radio Global FM Lombok)

Read More