Langka, Penyandang Disabilitas di Lombok Buat Masker

Kalangan disabilitas di Kota Mataram membuat masker dari kain. Masker dari kain bisa menjadi solusi bagi masyarakat di tengah langkanya masker di pasaran

Di tengah kelangkaan masker di pasaran akibat mewabahnya virus corona tidak membuat penyandang disabilitas di Kota Mataram berhenti berkreasi. Di bawah bimbingan Lombok Disability Center Endris Foundation, penyandang disabilitas ini membuat masker dari kain. Bahkan, masker yang dibuat penyandang disabilitas ini sudah disalurkan secara gratis pada warga yang membutuhkan. 

Ketua Endris Foundation, Endri Susanto dalam siaran pers yang diterima, Minggu (22/3/2020), menjelaskan, pembuatan masker ini bertujuan untuk mengantisipasi peyebaran virus corona atau Covid- 19 melalui udara. ‘’Secara ekonomi kita ingin program atau project ini ditiru oleh semua penjahit di seluruh Indonesia untuk membuat masker yang dapat dikerjakan didalam ruangan atau di rumah tanpa harus berinteraksi dengan dunia luar,’’ ujarnya.

Nantinya, masker yang dibuat sendiri, dapat digunakan untuk diri sendiri, keluarga bahkan dapat menjadi penunjang peningkatan ekonomi tanpa harus berpikir takut beraktivitas di luar. Apalagi, hasil pembuatan masker dapat dijual, karena saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan masker, sementara di satu sisi masker menjadi barang langka pascawabah virus corona yang mendunia.

Dalam membuat masker ini, ujarnya, pihaknya melibatkan penjahit-penjahit disabilitas. Selain dapat meningkatkan ekonomi mereka, juga menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat dalam mempermudah mendapatkan masker. ‘’Program ini sudah kami mulai sejak awal bulan Maret 2020 lalu dengan melibatkan lima orang pejahit difabel, per satu penjahit dapat menghasilkan 50 pcs masker per harinya,’’ terangnya.

Diakuinya, hingga saat ini jumlah produksi yang sudah dihasilkan sebanyak 1.500 pcs masker dengan berbagai model dan jenis. Bahkan, sudah disalurkan secara gratis untuk pasien dan keluarga pasien dampingan Yayasan Endris. Untuk itu, pihaknya menargetkan satu miliar masker dapat diproduksi untuk membantu masyarakat. Pihaknya juga berharap pemerintah juga mengadopsi program ini dengan melibatkan semua penjahit di seluruh Indonesia, sehingga donasi atau bantuan masker dapat lebih banyak untuk masyarakat.

Dicontohkannya, saat ini ada sekitar 2 juta penjahit di Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa lebih. Jika semua terlibat maka program ini akan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia dalam mengatasi ancaman wabah virus corona.

‘’Semangat kami adalah bergotong royong untuk mebuat masker untuk seluruh masyarakat Indonesia, dengan harapan program ini didengar dan diikuti oleh Presiden Republik Indonesia agar melibatkan dan menginstruksikan seluruh penjahit di Indosesia untuk terlibat langsung dalam membantu pemerintah dan masyarakat,’’ tambahnya. (Marham)

Read More

Hotel Paceklik Kunjungan, Karyawan Mulai Dirumahkan Sementara

Ketua PHRI NTB Ni Ketut Wolini

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB mendapat tekanan yang tidak kecil atas dampak mewabahnya virus Corona ke lebih dari 185 negara di dunia. Tingkat hunian hotel terjun bebas. Aktivitas di hotel dan restoran tidak lagi kita menjumpai seperti biasa. sangat sepi, lengang. Jumlah orang yang masuk hotel bisa dihitung sejumlah jari yang ada. Pegawai hotel juga tak lagi nampak sebanyak yang biasanya.

Penyebaran virus Covid-19 turut menggemparkan Indonesia, setelah kepala negara, Presiden Joko Widodo awal Maret lalu resmi mengumumkan terdeteksi penularannya di Indonesia. Saat ini penularan virus hingga ke sejumlah provinsi di Indonesia. NTB sampai posisi pekan ketiga 2020 masih aman. Namun dampak yang dirasakan sangat dahsyat. Sektor pariwisata terpukul hebat.

Ketua PHRI Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini nampak kehabisan materi menggambarkan situasi saat ini. Hotel, home stay, resort, di destinasi wisata maupun di dalam kota merasakan hal yang sama. Okupansi (jumlah tamu yang menginap) hotel dihitung 10-20 persen, menuju nol persen. ‘’Bulan depan bisa nol persen. kalaupun ada tamu di hotel saat ini, sisa-sisa dari pesanan sebelumnya,’’ kata Wolini ditemui di Mataram belum lama ini.

Apalagi di hotel–hotel yang ada di destinasi wisata, Senggigi Kabupaten Lombok Barat diakuinya bahkan ada di antaranya zero kunjungan. PHRI menurutnya turut mengikuti arahan pemerintah. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak.

Karyawan – karyawan hotel dan restoran sebagian sudah dirumahkan. Sejauh ini, belum ada rencana sampai dilakukan pemutusan hubungan kerja. Merumahkan sebagian karyawan dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. ‘’Paling ndak, jam bekerja diatur. Mau bagaimana lagi. Tidak ada tamu yang dilayani,” kata Wolini.

Terbatasnya kegiatan di hotel tidak saja berdampak kepada pembatasan jumlah karyawan. Usaha ikutan lainnya juga terdampak. Sebut saja untuk kebutuhan makan minum tamu hotel turut turun drastis. Misalnya untuk kebutuhan sayur mayur yang selama ini dipasok oleh petani, otomatis dihentikan sementara, atau dikurangi sampai hanya sekebutuhan. “Semua jasa ikutan lainnya terdampak. Tapi kita harus legowo. Karena bukan kita saja yang mengalaminya, seantero dunia yang merasakannya,” tegas Wolini

Di tengah paceklik tamu yang berkunjung ke hotel, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB ini mengatakan, tetap bertahan. Hotel tetap beroperasi semampunya. Tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap potensi penularan virus Corona.

Pengamanan dilakukan oleh masing-masing hotel. SOP-nya jelas diatur. SOP yang berlaku di tataran pegawai hotel, maupun tamu demikian juga pelayanannya. “Masing-masing hotel punya safety sendiri-sendiri,” demikian Wolini.

Keluhan serupa juga disampaikan Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Ernanda Agung Dewantoro. Diakuinya, penurunan okupansi hotel terbilang cukup drastis.  Lebih parah lagi, beberapa hotel bahkan disebut menunjukkan persentase okupansi sampai dengan 0 persen. Khususnya untuk resort seperti di kawasan tiga gili (Trawangan, Air, Meno), mengikuti penutupan sementara akses masuk dari Bali. ‘’Senggigi sepertinya akan menuju ke angka tersebut,’’ ujar Ernanda.

Di sisi lain, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan tamu yang masih tersisa, pihak hotel telah menetapkan standard operational procedure (SOP) untuk pencegahan penularan Covid-19.

Selain itu, Ernanda menyebut beberapa efisiensi juga harus dilakukan untuk menanggulangi dampak saat ini. Di mana efisiensi besar-besaran diproyeksikan tidak dapat dihindari jika krisis akibat penyebaran Covid-19 terus berlangsung. ‘’Sampai sekarang kita masih fokus bagaimana hotel bisa melewati masa sulit ini,’’ ujarnya.

Ketua Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra

Senada dengan itu Ketua Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan pihaknya mencatat okupansi hotel saat ini berkisar pada 10-15 persen. Persentase tersebut hampir sama untuk hotel di kota maupun resort.  Menurutnya, masalah utama saat ini adalah belum adanya kejelasan kapan penyebaran Covid-19 akan berakhir. ‘’Yang bisa tahu kondisi ini hanya ahli virus. Kita tinggal menunggu saja, semoga cepat berakhir wabah ini,’’ ujarnya, Jumat (20/3/2020).

Di sisi lain, kondisi saat ini disebutnya cukup memberatkan. Untuk itu beberapa hotel melakukan beberapa penyesuaian dengan berbagai bentuk efisiensi. ‘’Kita pasti (perlu) efisiensi sekarang, untuk mengimbangi keadaan. Pemasukan tidak ada,’’ ujarnya.  (Bulkaini/Bayu/Ekbis NTB)

Read More

Corona dan Duka Industri Pariwisata di NTB

Inilah kondisi di Gili Trawangan pascamerebaknya Corona ke seluruh Indonesia. Kondisinya tidak seperti sebelum Corona mewabah seperti sekarang ini.

Virus Corona (Covid-19) mewabah ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia, jumlah korban terjangkit dan meninggal akibat virus ini terus bertambah. Wabah ini telah mempengeruhi seluruh sektor khususnya ekonomi. Sektor pariwisata termasuk di NTB paling terdampak. Pelaku industri pariwisata ketar ketir. Corona telah membawa duka yang mendalam bagi sektor pariwisata.

Penyakit akibat virus Corona telah menimbulkan kekhawatiran dan bahkan mencemaskan. Beberapa negara, sudah menutup negaranya dari masuknya warga asing. Juga mencegah warganya bepergian. Hal ini berdampak pada mobilitas warga untuk bepergian atau berwisata.

Kondisi ini juga berdampak pada pariwisata di NTB. Sektor ini semakin tertekan saat Pemprov NTB memberlakukan larangan masuk bagi kapal cepat langsung dari  Bali tujuan tiga gili awal pekan kemarin. Termasuk memperketat pemeriksaan kesehatan di pintu masuk utama, seperti di Lombok International Airport (LIA), Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Sape dan beberapa pelabuhan yang selama ini menghubungkan dengan daerah lain di Indonesia.

Kondisi ini bagi pelaku usaha di NTB, khususnya sangat berdampak. Seperti disampaikan General Manager (GM) KeRensia Villa Gili Air, Linda Widiya. Dampak virus Corona mengakibatkan bisnis pariwisata di kawasan tiga gili cukup berat pascapenetapan status siaga. Okupansi di KeRensia Villa Gili Air, per tanggal 16 Maret 2020 langsung 0 persen. Bahkan, sampai dengan 17 Maret 2020 pihaknya menerima pembatalan dari tamu yang sudah membuat reservasi sebelumnya.

Kerugian juga dialami karena banyak tamu membatalkan pesanan untuk periode Hari Raya Nyepi. Di mana periode tersebut, okupansi hotel biasanya naik dengan paket menginap untuk 4 hari. Menurut Linda, Gili Air adalah salah satu destinasi favorit bagi wisatawan saat libur Nyepi, khususnya untuk wisatawan dari Bali.

‘’Walaupun sudah kami info kalau gili masih buka, akan tetapi mereka tetap membatalkan reservasinya. Mereka lebih percaya pada pemberitaan media luar yang notabene media dari negara mereka sendiri,’’ ujar Linda. 

Penyebaran Covid-19 disebut memang berdampak besar. Dicontohkannya seperti kerugian senilai Rp114 juta yang dialaminya khusus untuk periode Maret lalu. Di sisi lain, efisiensi juga dilakukan pihaknya. Salah satunya dengan merumahkan karyawan yang akan dipanggil bekerja kembali jika kondisi telah membaik.

Menyikapi kondisi ini, pengusaha di Gili Trawangan saat bertemu Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., Rabu (19/3/2020) mengharapkan ada solusi terbaik bagi pengusaha di Gili Trawangan akibat Corona ini. Samsudin, salah satu pengusaha di Gili Trawangan  mengatakan isu Corona sangat sensitif terhadap kehidupan manusia dan bisnis pariwisata. Kebijakan menutup akses masuk bagi kapal cepat Bali - Gili sebagai antisipasi penyebaran pandemi Corona dianggap tidak berpihak. Sebab hanya gili saja yang ditutup, sedangkan jalur masuk melalui Bandara Internasional Lombok dan Pelabuhan Lembar masih terbuka.

Pihaknya juga mengharapkan adanya kebijakan keuangan menyangkut beban perusahaan. Misalkan, biaya beban BPJS bulanan yang tetap dibayar perusahaan meski di sisi lain perusahaan telah merumahkan sementara para karyawan. ‘’BPJS tetap bayar karena invoice dari mereka. Angkanya juga lumayan besar,’’ imbuhnya.

Keluhan senada juga disampaikan Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan. Menurutnya, banyak beban yang harus ditanggung para pengusaha pada kondisi sekarang ini. Ia menyebut, perhotelan di gili harus mengeluarkan biaya bulanan (biaya tetap dan biaya overhead) di kisaran Rp250 juta sampai Rp400 juta. Padahal pada saat yang sama, perhotelan tidak memiliki omzet.

GM Hotel Wilson's Retreat Gili Trawangan ini menyebut, mulai bulan ini perhotelan harus memutar otak membiayai operasional. Apabila manajemen tak memiliki saving, maka ia pastikan hotel harus membayar melalui beban utang.

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat bertemu dengan pengusaha wisata di Gili Trawangan, Rabu (19/3/2020).

Hingga Minggu (22/3/2020) Lalu Kusnawan, mengungkapkan kondisi gili masih sepi dibandingkan situasi normal. Pasca-penutupan akses Bali - Gili (fast boat direct), wisatawan memilih keluar lantaran mispersepsi seolah gili akan ditutup total. Hanya ada beberapa wisatawan yang masih bertahan, dan mereka umumnya memilih tinggal (long stay) di gili karena tempat ini dinilai aman dari virus Corona. ‘’Sudah mulai masuk, di bawah 50 yang datang per hari. Perkiraan total wisatawan di tiga gili sekitar 200 orang,’’ sebutnya.

Dengan jumlah wisatawan ini, sudah barang tentu rasionya sangat minim dibandingkan ketersediaan hotel dan jumlah kamar. Di Gili Trawangan saja, jumlah tempat usaha (hotel dan restoran) di angka lebih dari 600 unit.

Di Hotel Wilson yang dikelolanya, Kus menyebut terdapat 3 kamar yang masih dihuni. Ketiganya didiami oleh wisatawan asing yang memilih long stay guess. Mereka sudah 1 pekan berada di Wilson dan belum berniat meninggalkan Lombok.

GM Hotel Wilson Retreat ini berharap, adanya persepsi yang sama dari seluruh elemen terkait gili. Bahwa gili boleh dimasuki oleh wisatawan asing dan domestik selama mereka lolos screening di pintu masuk dan keluar di dua tempat, yakni Pelabuhan Lembar dan Bandara Internasional Lombok.

GHA secara organisasi maupun GM hotel secara parsial, tetap mengkampanyekan gili. Gili sudah dipromosikan melalui sosial media, maupun dukungan awak media massa yang ada di NTB. ‘’Sejauh ini ada (wisman) yang tanya dan kami sudah jelaskan. Travel dan mereka kita yakinkan kalau bandara dan Pelabuhan Lembar tetap dibuka,’’ pungkasnya.

Terpisah, Kepala Disbudpar KLU, Vidi Ekakusuma melalui Kasi Pemasaran dan Analisa Pasar Wisata, Alwi Agusto, S.Si. M.Pd., mengatakan sejauh ini belum dapat memastikan jumlah persis wisatawan yang masih mendiami gili. Namun dari upaya pemantauan yang sudah dilakukan, tanggal 17 dan 18 Maret 2020 lalu sudah ada wisatawan yang masuk gili.

Pada tanggal 17 Maret 2020, tercatat 72 wisatawan meninggalkan gili dan 25 orang masuk ke gili. Sedangkan tanggal 18, yang keluar 27 orang dan masuk 21 orang.  ‘’Sebelum itu, tanggal 16 itu sebanyak 2.330 wisatawan meninggalkan gili namun datang sebanyak 828 orang. Sehingga praktis pada  tanggal 16 itu, masih ada sekitar 837 wisatawan di gili. Jumlah ini berangsur-angsur menurun seiring dengan masih belum pahamnya wisatawan dengan kondisi bahwa gili boleh dimasuki,’’ tandasnya.

Menanggapi itu, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, meyakinkan para pengusaha untuk tetap menatap masa depan pariwisata secara optimis. Ia berjanji akan memantau perkembangan setiap hari dengan disertai kebijakan yang terkini sesuai kondisi. ‘’Saya jujur saja, tidak ada yang ditutupi. Gili bagian dari komunitas yang lebih besar. Kadang ada krisis, ada masalah baru ada perubahan yang baik,’’ ujarnya.

Gubernur tidak secara spesifik menjawab usulan para pengusaha terkait sejumlah relaksasi. Namun ia juga tidak tinggal diam. Persoalan-persoalan tersebut akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait yang berwenang.

Pemda terus mengantisipasi dan mewaspadai penyebaran virus Corona ke NTB. Ia menjelaskan dampak virus Corona ini bukan hanya dirasakan di tiga gili, tetapi juga seluruh dunia. Bahkan, kata gubernur, hampir semua negara Eropa mengalami hal yang sama.

Ia kembali menjelaskan dibatasinya wisatawan yang datang menggunakan kapal cepat dari Bali langsung menuju tiga gili, karena ketidakmampuan mengontrol secara efektif semuanya. Kebijakan ini, kata Dr. Zul tentu akan berdampak dari sisi ekonomi.

Tetapi yang penting, Pemda memproteksi masyarakat NTB secara keseluruhan. Karena virus Corona ini menyebar sangat cepat. Apabila wisatawan yang berkunjung ke NTB khususnya ke tiga gili datang lewat bandara, maka akan mudah diidentifikasi. 

‘’Oleh karena itu, ketimbang kita menyesali kemudian. Minimal akses ini (Bali - Tiga Gili) ditutup sementara. Tapi bukan berarti gilinya tertutup atau lockdown. Aksesnya kita pusatkan melalui bandara dan Pelabuhan Bangsal,’’ terangnya. (Bayu/Johari/Nasir/Ekbis NTB)

Read More

Ming Muslimin Nilai Komunitas Film di NTB Tumbuh Cepat

Ming Muslimin, Sutradara film asal NTB

Di NTB, komunitas perfilman sudah mulai tumbuh. Dengan skill yang mereka miliki, sejumlah judul-judul film yang layak ditonton telah lahir. Tangan-tangan kreatif kelompok milenial NTB ikut membantu tumbuhnya industri kreatif perfilman di daerah ini. Tinggal pemerintah daerah yang harus merespon kondisi ini agar daya ungkitnya lebih maksimal.  

Ming Muslimin, salah seorang pegiat film asal NTB mengatakan, komunitas film di daerah ini memang tumbuh pesat. Berbeda dengan beberapa tahun lalu yang jumlah komunitasnya sangat sedikit. “Teman-teman yang bergerak lebih dari 400 orang di NTB,” kata Ming Muslimin kepada Ekbis NTB, Minggu (2/2/2020).

Setiap komunitas setidaknya memiliki  basecamp, anggota, kontak person, agenda rutin dan memiliki akun media sosial sebagai sarana berkomunikasi. “Moment yang tepat untuk memajukan industri perfilman karena sudah banyak orang-orang yang terlibat di sana. Kalau secara skill, mereka lumayan,” terang Ming.

Pria yang terjun di bidang perfilman sejak tahun 2005 ini mengatakan, selama ini sudah banyak karya dari pegiat film di NTB yang tampil di festival film, baik dalam negeri maupun luar negeri serta pemutaran di biskop. “ Film teman-teman yang sudah masuk bioskop antara lain judulnya ; Beto Wangsul, Memorabilia, Obituary, Love is Here, Anita, Sepiring Bersama, Melaiq, Joki Kecil dan lainnya,” katanya.

Menurutnya, banyak dari karya-karya yang bagus tersebut justru lahir dari budget yang minim, misalnya dibawah Rp 50 juta per film. Biasanya komunitas yang menggarap satu judul film tersebut akan membawa hasil karyanya ke festival-festival film yang banyak digelar.” Karya yang tak terdetekasi sama pemda ini kadang budget minim,  namun karyanya besar karena sampai luar negeri,” lanjutnya.

Ming mengatakan, memang ada bebarapa film hasil tangan kreatif masyarakat NTB yang sudah bisa diputar di CGV karena memang  CGV selama ini memiliki ruang untuk para komunitas di Indonesia. “Satu bulan itu ada satu slot untuk film hasil garapan komunitas, meskipun berbayar namun ada potongan harganya,” terang pria lulusan S1 dan S2 Jurusan Film dan Televisi di ISI Yogyakarta ini.

Bagaimana dengan dukungan pemda selama ini? Menurut Ming, sejauh ini belum ada perhatian yang besar dari pemerintah. Para pegiat film di NTB memang sangat mengharapkan diberikan kesempatan oleh pemda. Misalnya pemda membuat promosi program kerja melalui film yang dikerjakan oleh para pegiat film dalam daerah.

Menurutnya, ada satu tantangan yang masih dihadapi oleh para pegiat film di NTB yaitu belum fokusnya mereka pada job desk saat pembuatan film. Selama ini film yang digarap dikerjakan sendiri oleh komunitasnya tanpa adanya keterhubungan dengan komunitas lain, padahal produksi film sesungguhnya berjejaring.

“Kawan kawan ini masalahnya mereka semua dikerjakan sendiri-sendiri, karena tidak ada komunikasi lintas komunitas itu. Mereka tidak mengambil orang yang expert misalnya soundman, audioman, penata musik itu beda-beda, penata cahaya, cameramen itu beda, antara produser, lineproduser, production manager itu beda. Jadi kendalanya adalah  belum ada komunikasi lintas komunitas,” katanya.(Zainuddin Syafari/Ekbis BTB) 

Read More

Muhammad Nursandi, Sutradara Film Asal NTB Dukung Pengembangan Film di NTB

Muhammad Nursandi (kanan) sedang memantau pelaksanaan pengambilan gambar oleh kameramen.

PEMAIN dan Sutradara Film Nasional asal NTB Muhammad Nursandi mendukung penuh ide dan gagasan yang dilakukan Dinas Perindustrian (Disperin) NTB untuk mengembangkan industri perfilman di NTB. Jika industri perfilman ini akan dikembangkan membutuhkan keseriusan dari pemerintah, pelaku perfilman hingga masyarakat, sehingga industri perfilman tetap eksis.

Selama ini,  ujarnya, industri perfilman di daerah ini tidak pernah ada perhatian serius oleh pemerintah daerah.  ‘’Kalau toh pun ada. Itu hanya wacana dan sebatas wacana dan tidak pernah kita lihat wujudnya seperti (filmnya) apa dan dukungannya seperti apa (terutama dari sisi dana). Karena persoalan film itu sesungguhnya adalah bagaimana kita produksi ? Ada dana ngak untuk kita buat film itu (produser, red),’’ ujarnya pada Ekbis NTB, Minggu (2/2/2020).

Setelah ada dana, ujarnya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana distribusi fim itu sendiri.Menurut sutradara Film Perempuan Sasak Terakhir ini, distribusi tidak hanya sekadar di YouTube, karena semua orang bisa. Dalam hal ini harus ada sentuhan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian agar film itu mampu mencari dan menemukan pasarnya. Dalam arti, film yang dibuat itu tidak hanya menunggu nasib baik, tapi ada rumusan dasar untuk pendistribusian.

Dalam membuat film, tambah mantan anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah penonton. Baginya, keberadaan penonton dalam industri perfilman cukup besar, karena menyangkut masalah biaya. ‘’Adakah penonton kita di NTB? Kalau dua tiga penontonnya untuk apa? Proses produksi film itu mahal itulah yang membuar film-film berkualitas itu tidak berani dibuat karena biaya dan siapa yang akan menonton.Produser-produser besar Jakarta saja sangat berhati hati membuat film kalau tidak penuh dengan perhitungan bisa rugi dan tak kembali modal,’’ ujarnya menggambarkan.

Dicontohkannya, proses produksi film mindstream bukan seperti proses produksi film independent atau sekumpulan anak muda yang euforia lalu membuat film dan mencari pasar dan penontonnya oleh mereka sendiri dan komunitas mereka sendiri yang menonton. Sementara dimaksudkan industri di sini adalah proses produksi yang terjaga dari tahun ke tahun dan lalu pendistribusianya bagus dan penontonnya sudah jelas.

Untuk itu, hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan industri film adalah mengidentifikasi siapa sebetulnya pembuat film di NTB (film maker). ‘’Ada ngak kita punya sutradara film? Ada ngak kita punya penulis skenario? Ada ngak kita punya penata artistik? Ada ngak kita punya editor film yang paham teori film tidak hanya sekedar memotong gambar, tapi lebih dari itu dia memahami filosofi gambar. Ada ngak kita punya sound man, penata suara film dan memahami sound film ?’’ tanyanya.

Menurutnya, jika hanya orang yang hanya sekedar bisa merekam cukup banyak di NTB. Namun, yang menjadi pertanyaan, apa setelah merekam sudah sesuai apa ngak dengan proses produksi film. Begitu juga dengan penata musik film, bukan hanya sekedar main musik saja, karena orang yang main musik di NTB cukup banyak, tapi yang memahami musik film cukup langka. ‘’Di sini maaf-maaf saja tidak hanya sekedar ingin punya niat baik, tapi memang harus betul betul dipahami bahwa kita memiliki talenta talenta yang saya sebut di atas. Dan paling penting adalah ada tidak produser kita di daerah ini yang mau menanamkan uangnya untuk bikin film?’’ tanyanya lagi.

Alumnus Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta ini mencontohkan, waktu dirinya membuat sebuah film serius, yakni ‘’Perempuan Sasak Terakhir’’. Waktu pembuatan film itu, ujarnya, semua kru inti dari Jakarta. Sementara, yang mengangkat rol kabel, angkat lampu, sopir kendaraan adalah orang-orang lokal. Meski dirinya tidak tertarik menyebut orang lokal atau orang nasional, menurutnya, adalah sejauh mana kemampuan bersaing secara pribadi ke pribadi.

‘Dan saya juga tidak setuju ada film lokal atau film nasional. Yang ada adalah film-film yang dibuat oleh film maker ,dia mampu bersaing apa tidak? Lalu apa yang disebut film lokal apakah film yang dibuat di daerah itu yang disebut film lokal, lalu film yang dibuat di Jakarta itu yang disebut film nasional. Saya pikir tidak begitu dan jangan sampai kita membenarkan kalimat ini. Yang ada adalah orang mampu bersaing atau tidak,’’ ujarnya.

Meski demikian, dirinya bersedia berbagi ilmu pengetahuan pada generasi muda di NTB yang ingin mengenal dunia perfilman. Apalagi, ujarnya, dunia film ini sangat dekat dengan kehidupan sekaligus juga sangat jauh. ‘’Kenapa saya menyebutnya demikan ,dia dekat karena hampir semua proses hidup kita ini dipengaruhi oleh tontonan dalam hal ini film atau sinetron. Kenapa saya menyebutnya jauh? Karena kita tidak tahu bagimana proses produksinya. Yang kita tahu adalah bagaimana menjadi penonton yang baik. Tapi kita tak pernah berpikir bagaimana mencipta,’’ terangnya. (Marham)

Read More

NTB Cocok untuk Lokasi Syuting Film Hollywood

Film Perempuan Sasak Terakhir, karya Muhammad Nursandi. 

Pemprov NTB melalui Dinas Perindustrian (Disperin) NTB sedang merintis untuk menggairahkan industri perfilman lokal. Para pegiat industri kreatif ini disiapkan wadah dan akan didukung pemerintah daerah. Pemerintah daerah memandang simpul-simpul untuk mengembangkan potensi ini cukup banyak, yakni teater, vlogger dan lainnya.

NTB memiliki studio alam yang sangat luar biasa. Alam pegunungan, hutan, pantai yang indah serta peninggalan bersejarah sangat cocok dijadikan studio alam. Jika ingin memproduksi sebuah film dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka production house (PH) bisa memindahkan lokasi syuting dengan cepat sesuai dengan tuntutan skenario. Bahkan, latar belakang syuting film yang biasa dipergunakan sineas Hollywood saja ada di NTB, yakni di Sekotong Lombok Barat. Itu artinya, kalau ada produser film yang ingin memproduksi film-film bergenre apapun, bisa dilakukan di Lombok atau di Pulau Sumbawa tanpa harus membangun studio .

Hal inilah menurut pemain dan sutradara film asal NTB Muhammad Nursandi yang mesti disyukuri. Jika berkaca pada upaya yang dilakukan di Hollywood di Amerika Serikat, ujarnya, praktisi film yang ada di Negara Paman Sam itu membangun studio untuk syuting berbagai jenis genre film. Artinya di studio itu mereka membangun properti untuk keperluan syuting 1 film sesuai genre filmnya. Sementara kalau di Pulau Lombok, tambahnya, sangat pas untuk dijadikan studio alam dalam proses produksi film.

‘’Alasannya, kemana-mana dekat ,mau ke pantai dekat, mau ke gunung dekat, mau ke hutan dekat mau background-nya seperti Texas ada, datang aja ke Sekotong atau di Lombok Timur bagian selatan,’’ tuturnya pada Ekbis NTB, Minggu (2/2/2020).

Untuk itu, jika ingin mengembangkan industri perfilman di NTB, dibutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah, sehingga bisa menjadi bagian untuk mengembangkan kreativitas dari masyarakat yang ada di daerah ini. Apalagi, ujarnya, potensi pemain yang ada di NTB tidak perlu diragukan lagi, karena  banyak punya orang yang memiliki talenta untuk menjadi bintang film.

‘’Tapi selama ini kan wadahnya yang ngak jelas ada. Banyak sekali kita punya, tinggal buka casting saya yakin banyak orang yang akan datang untuk minta di tes casting, tapi siap ngak kita? Ada ngak film yang akan kita buat? Ada ngak produser film kita,’’ ujarnya.

Meski demikian, tambahnya, dalam pengembangan tidaklah mudah. Banyak kendala yang dihadapi. Selain masalah dana, kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusia (SDM), terutama orang yang betul-betul paham dan punya ilmu di dunia film. Jangan sampai dalam mengembangkan film euforia sesaat dan tidak lama bergelut di dunia film.

‘’Selebihnya itukan anak-anak euforia yang sesaat. Ketika mereka rugi ya meraka tobat untuk berekspresi.  Yang saya inginkan atau harapkan itu adalah orang yang punya ilmu di bidang pembuat film dan tahu arti kesetiaan dalam berproses. Kalau dalam bahasa Sasak bukan yang lentang lentur,anget anget tain manuq. Tetapi yang betul betul mendedikasikan dirinya pada dunia film itu yang kita mau cari dan itu yang kita butuhkan,’’ terangnya.

Pengambilan gambar film, karya sutradara asal NTB Ming Muslimin.

Sebagai pemain dan sutradara film, hingga saat ini dirinya belum menemukan pemain film bintang dari NTB. Namun,  kalau hanya film independen saya, dirinya yakin banyak, tapi masih belum teruji, terutama dalam proses pembuatan filmnya. ‘’Tapi kalau bicara potensi ada banyak yang memiliki potensi. Tapi sekarang bagaimana industrinya di NTB saja ngak ada. Ini kan hanya baru sebatas wacana belum ada tindakan dan belum dirumuskan seperti apa konsepnya,’’ ujarnya.

Pada bagian lain, Hanafi, salah satu Vlogger yang sejak 2018 mulai tertarik berkecimpung di dunia vlog menyebut, potensi SDM lokal sebetulnya sama saja. jika pemerintah ingin menggarapnya, tinggal diwadahi para vlogger yang ada untuk berkreasi. “Vlogger lokal sudah mulai muncul. Tapi masih jalan sendiri-sendiri. Kalau diakomodir, pastinya akan terkumpul,” katanya.

Hanafi sejak 2018 memulai debutnya dengan membuat vlog khusus event budaya peresean. Di kalangan komunitas peresean, Hanafi bukan orang asing. Setiap event peresean, ia selalu siarkan langsung melalui channelnya di YouTube.

‘’Channel saya pernah di-hack (hacker) oleh hacker (diduga dari) Jepang. Baru beberapa bulan ini buat channel lagi di YouTube, kontennya tetap sama, ngangkat peresean,’’ jelas Hanafi.

Menurutnya, menjadi vlogger butuh kreativitas dan kepekaan mengangkat konten. Di NTB, tambahnya, sangat banyak konten yang berkaitan dengan pariwisata yang bisa diangkat oleh para vlogger.  Apalagi upaya untuk berkreasi ini membutuhkan modalnya yang tidak besar. Yang penting cara berkomunikasinya di kamera baik, apalagi saat ini sudah didukung oleh ponsel-ponsel canggih untuk menjadi vlogger. ‘’Tinggal kalau pemerintah serius menggarap vlogger ini, buatkanlah kompetisi-kompetisi agar makin berkembang di daerah,’’ sarannya.

Meski demikian, ujarnya, kompetisi dimaksudkan harus profesional. Pihaknya tidak ingin, kompetisi tersebut sebagai ajang formalitas untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu saja. Dengan intervensi pemerintah daerah, kata Hanafi, ada ruang bagi vlogger lebih dikenal.

“Saat ini pendapatan masih dari Google saja. Kalau pemerintah turut mengorbitkan dari pembinaan yang dilakukan, mungkin akan lebih banyak pihak swasta yang tertarik untuk endorse dan menambah pendapatan selain dari Google,” demikian sarjana lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram ini

Vlogging (istilah para vlogger membuat vlognya) secara umum dideskripsikan sebagai sebuah kegiatan biasanya dilakukan dengan berbicara di depan kamera menceritakan tentang sesuatu yang ia suka, berbicara berbagai tips, berbagi apapun yang ada di dalam pikiran, montase, bahkan ada pula yang membuat klip seperti film.

Sekarang ini, vlogger biasanya membuat vlog secara regular, harian, mingguan atau bahkan bulanan. Ada pula istilah take-a-long vlogging yang berarti vlogger yang menceritakan kesehariannya dalam durasi yang panjang, seperti pergi ke mall, kemudian mengendarai sepeda motor, lalu, pulang ke rumah dan tidur yang dimuat dalam sebuah video.   (Marham/Bulkaini/Ekbis NTB)

Read More

PLTU Jeranjang Lombok - NTB, PLN Kembangkan Penggunaan Pelet Sampah

Lokasi PLTU Jeranjang Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

PLN terus mendorong penggunaan olahan sampah menjadi pengganti bahan bakar pembangkit. Setelah sukses di Bali, kini PLN bersama anak usahanya, Indonesia Power mengembangkan penggunaan pelet sampah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang berkapasitas 3 x 25 Megawatt (MW) yang berlokasi di Desa Taman Ayu, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB).

PLH Manager PLTU Jeranjang, Nandang Safrudin, menjelaskan olahan sampah dalam bentuk pelet setara dengan batubara kalori rendah yang digunakan untuk bahan bakar pembangkit.

"Kami sudah lakukan riset dan ujicoba, khususnya untuk mengukur optimasi substitusi peletnya. Hasilnya antara 3 - 5, namun memang paling optimal ada di 3 persen," ucap Nandang dalam siaran pers yang diterima, Rabu, 12 Februari 2020.

Jika menggunakan batubara secara penuh, dalam satu jam kondisi maksimal, PLTU Jeranjang membutuhkan 200 ton batubara sebagai bahan bakar. Dengan substitusi sebesar 3 persen, maka dibutuhkan 600 kilogram pelet setiap jam sebagai pengganti batubara.

Untuk mendorong ketersediaan pelet guna kebutuhan PLTU Jeranjang, PLN saat ini telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok untuk mengubah sampah menjadi pelet.

"Tantangan kami memang menjaga ketersediaan pelet. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan. Karena pelet untuk PLTU ini punya spesifikasi khusus," imbuhnya.

Contoh pelet sampah yang dimanfaatkan oleh PLTU Jeranjang sebagai bahan bakar.

 Melalui JOSS, sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok dikumpulkan dalam bak, lalu dimasukkan cairan bio activator untuk dilakukan proses peuyeumisasi, kemudian sampah dijemur hingga kering.

Setelah itu, sampah dimasukkan ke mesin pencacah dan tahap akhir melalui proses peletisasi. Mesin-mesin yang digunakan merupakan bagian dari program CSR PLN.

Usai berbentuk pelet, kemudian dijemur hingga kering. Selanjutnya, pelet bisa digunakan untuk campuran bahan bakar pembangkit listrik.

Sasaran pemanfaatan olahan sampah ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan biaya produksi listrik, tetapi juga sebagai alternatif solusi penanganan sampah daerah dan upaya memberdayakan masyarakat.  "Dengan olahan ini sampah bisa bernilai, masyarakat juga bisa punya penghasilan tambahan. Jadi ekonomi masyarakat sekitar juga meningkat," tambah Nandang.

Selain itu, pemanfaatan sampah menjadi energi ini juga menjadi alternatif solusi penanganan sampah di daerah.

Dody, pengelola TPA Kebon Kongok menyampaikan bahwa kehadiran pengolahan sampah sementara membantu mengurangi permasalahan sampah yang ada di Lombok. "Sampah ini masih jadi salah satu masalah untuk Lombok, padahal tempat kami ini menjadi destinasi wisata. Dengan program dari PLN ini tentunya dapat menjadi solusi dan mewujudkan Program Zero Waste yang diusung Pemerintah Provinsi NTB," pungkas Dody. (Marham/Kantor Sekretariat Presiden)

Read More

Penanganan Gizi Buruk di NTB Butuh Perhatian Maksimal

Pelatihan pengelolaan gizi buruk terintegrasi bagi tenaga kesehatan di NTB

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr. Eka Nurhandini Dewi mengakui penanganan gizi buruk di NTB masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, dalam penanganan gizi buruk ini Dikes NTB menemukan masih ada mata rantai yang tidak nyambung di lapangan.

Dalam menangani mata rantai yang tidak nyambung ini, pihaknya melatih tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas dan dokter spesialis anak agar penanganan gizi buruk sesuai dengan pedoman dan standar yang sudah ditentukan.

‘’Kita melatih tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas dan dokter spesialis anak untuk menjadi leader untuk percepatan penanganan gizi buruk di kabupaten/kota masing-masing,’’ ujarnya pada Suara NTB usai membuka Pelatihan Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi bagi Tenaga Kesehatan di salah satu hotel berbintang di Mataram, Senin (6/1).

Dalam menangani gizi buruk terintegrasi, ujarnya, WHO sudah memberikan standar. Untuk itu, rata-rata secara individual tenaga kesehatan di NTB sudah dilatih bagaimana mengelola gizi buruk yang benar. Selain itu, tambahnya, dalam menangani gizi buruk dilakukan secara spesifik dan sensitif.

Di mana, penanganan secara sensitif dikerjakan oleh beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta OPD lainnya. Sementara penanganan spesifik dikerjakan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya ke bawah. Untuk itu, pihaknya berusaha secara optimal menangani masalah gizi buruk di NTB, sehingga penanganan gizi buruk tetap berlanjut.

Sementara perwakilan UNICEF Kupang Blandina Rosalina Bait, menambahkan, stunting dan gizi buruk punya hubungan yang sangat erat. Anak yang stunting beberapa kali mengalami gizi akut. Untuk itu, pascagempa, UNICEF mendukung pemda dalam hal gizi ada pelatihan penanganan gizi buruk di fasilitas rawat inap dan fokus pada rawat jalan.

‘’Jadi anak yang menderita gizi buruk tanpa komplikasi sesuai dengan rekomendasi WHO dan pedoman Kementerian Kesehatan bisa dirawat jalan. Jadi seminggu sekali mereka ke puskesmas, diperiksa kesehatan dan diberikan gizi. Pendekatan ini sebenarnya meningkatkan cakupan. Karena sebenarnya kalau ditunggu anaknya sampai dengan komplikasi itu sudah agak terlambat dan butuh rawat inap,’’ terangnya.

Diakuinya, tidak semua orang tua punya kesempatan dan waktu menemani anaknya yang dirawat di rumah sakit, sehingga penanganannya menjadi terputus. Di mana, saat penderita gizi buruk berat badannya mulai sedikit naik, orang tua memutuskan perawatan anaknya dan pulang ke rumah dan mengakibatkan penanganan tidak tuntas.

‘’Kenapa bisa seperti itu? Pertama, orang tua berpikir siapa yang akan mengurus keluarga yang lain, mengurus kebun/sawah atau kerja. Persoalan-persoalan itulah yang membuat orang tua tidak betah menunggu lama. Kemudian kalau semua penderita gizi buruk dirawat inap, fasilitas kesehatan tidak mampu menampungnya,’’ tambahnya.

Dari data riset kesehatan dasar 2018 untuk kekurangan gizi akut,  ada 14,4 persen. Dari 14,4 persen ini  4,4 persen ini gizi buruk atau sekitar 76 ribu anak yang alami gizi buruk. Dari hasil laporan Dinas Kesehatan tahun 2019 baru 300 anak penderita gizi buruk yang ditangani. Itu artinya ada gap yang tinggi antara beban dan kasus yang ditangani. Tapi tren ini hampir terjadi secara global. Di tingkat nasional saja sama, karena penemuan di masyarakat itu tidak terjadi secara maksimal.

Untuk itu dalam menangani ini butuh peran semua pihak. Termasuk peran tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan. Begitu juga peranan PKK dan kader harus diaktifkan kembali. (Marham)

Read More