Pariwisata NTB dan Upaya Bangkit Pascagempa

Ketua Astindo NTB Awanadhi Aswinabawa

NTB merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Sebagai destinasi wisata unggulan,  angka kunjungan pelancong ke daerah ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2017, angka kunjungan wisatawan ke daerah ini mencapai angka 3.508.903 orang. Tahun 2018, pariwisata NTB memasang target tidak sedikit. Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata menargetkan,  angka kunjungan sebanyak 5 juta orang. Namun, angka tersebut akan berat terealisasi. Bencana gempa beruntun yang mengguncang NTB, berpengaruh besar pada minat pelancong berwisata ke daerah ini.

Pascagempa, angka kunjungan wisatawan menurun drastis.  Angka yang menunjukkan turunnya kunjungan wisatawan memang belum direlease. Namun, penurunan kunjungan diketahui dari keluhan pengelola jasa wisata, baik pengelola hotel, travel, penjual suvenir dan lainnya. Keluhan mereka sama, wisatawan sepi.

Upaya membangkitkan sektor pariwisata pascagempa, sudah secara maksimal dilakukan. Promosi-promosi untuk meyakinkan calon pelancong bahwa Lombok (baca NTB) sudah aman, sudah dilakukan secara maksimal oleh berbagai elemen. Pengelola hotel pun melakukan langkah luar biasa dengan memberi diskon besar pada wisatawan yang menginap. Namun langkah- langkah itu, tampaknya belum mampu secara maksimal menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah ini.

Dalam beberapa diskusi, ada satu solusi jitu yang bisa membangkitkan kembali pariwisata NTB pascagempa. Solusi itu, menurunkan harga tiket pesawat udara dari dan ke Lombok yang terlalu mahal. Lalu lalang orang menggunakanmoda udara tersandera mahalnya harga tiket pesawat. Pada Grup Diskusi Ekonomi Membangun NTB, dengan peserta disskusi dari perwakilan lintas sektor dan penentu kebijakan, juga ramai diperbincangkan soal mahalnya harga tiket ini. Begitu juga di forum-forum lain, persoalan ini juga kerap diperbincangkan.

Kesimpulannya, mahalnya harga tiket pesawat dari dan ke Lombok, dapat menghambat keinginan orang berlalu lalang (berwisata). Bagaimana wisatawan akan tertarik datang ke NTB, bila harga tiket pesawat justru lebih murah jika ke luar negeri?

Wisatawan mancanegara saat berada di dermaga penyeberangan Gili Trawangan Lombok Utara

Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) Provinsi NTB angkat bicara, menyuarakan banyaknya keluhan masyarakat terkait tingginya harga tiket pesawat.  Apalagi pascagempa, tak juga terlihat surut harga jual tiket di sistem. Padahal NTB sedang berusaha bangkit, dan mengharapkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

Berdasarkan data, terjadi penurunan angka penumpang menggunakan pesawat terbang. Dari rata-rata 12.000 orang sehari, belakangan turun ke kisaran 7.000 sampai 8.000 orang penumpang dari dan ke Lombok International Airport.

Dengan tingkat keterisian pesawat (load factor) yang masih rendah ini, harga tiket dari dan ke Lombok tetap tinggi. Ketua Astindo, Awanadi Aswinabawa mengemukakan beberapa fakta tingginya harga tiket pesawat .

Diperbandingkan, harga tiket pesawat Citilink Jakarta-Denpasar Rp1.084.000, sementara Jakarta-Lombok Rp1.150.900. Lalu Lion Air, harga tiket Jakarta-Lombok Rp961.000, Jakarta – Denpasar Rp587.000. Bahkan Jakarta – Singapura Rp500.000. Lalu Garuda Indonesia, Jakarta-Lombok dikenakan Rp1.934.600, Jakarta – Denpasar Rp1.598.000 dan Jakarta-Singapura Rp1.625.900.

Selalu ada selisih, bahkan dapat dikatakan selisih harga tiketnya besar bila membandingkan harga tiket dari Jakarta ke Singapura. Padahal, Lombok-Sumbawa sedang  berkompetisi merebut perhatian wisatawan untuk berkunjung.

‘’Seharusnya setelah gempa, maskapai ini juga membantu mempercepat recovery. Beri diskon, atau promo-promo agar orang tertarik datang ke Lombok. Dari pada kursinya banyak yang kosong,’’ kata Awan.

Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, terutama kepada Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc  yang telah melakukan road show ke sejumlah maskapai penerbangan guna membahas persoalan ini. Baginya, itu langkah jitu untuk mengingatkan maskapai-maskapai penerbangan ini atas kewajibannya kepada rakyat. Terutama kepada maskapai pelat merah.

Astindo juga baru-baru ini melakukan pertemuan dengan manajemen Citilink di NTB. Pembahasannya mengerucut pada rencana Citilink untuk tidak lagi melibatkan mitra-mitranya, para travel agent untuk penjualan tiket. Rencananya Citilink akan melayani langsung pemesanan tiket tanpa melalui travel agent. 

Meskipun pertemuan dengan Citilink ini harus menunggu kebijakan dari manajemen pusat, Awan mengatakan, kebijakan tersebut dapat memperparah keadaan. Di saat travel agent lokal sedang dalam ‘’lampu kuning’’.

Dampaknya dapat meluas ke PHK oleh perusahaan travel. Padahal, satu travel agent setidaknya memiliki lima karyawan yang harus dihidupkan.

Hal senada disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB H. Fauzan Zakaria. Diakuinya, kondisi terakhir pariwisata pascagempa sudah ada indikasi menggeliat. Ini tidak lepas dari kerjasama dari semua pihak. Mulai dari dorongan moril presiden dan pejabat lintas kementerian, gubernur/wakil gubernur. Secara perlahan, namun pasti tingkat kunjungan wisatawan meningkat.

Menurutnya, banyak wisatawan yang ingin datang berkunjung ke NTB. Namun, mahalnya harga tiket pesawat menjadi kendala. Belum lagi, harga tiket pesawat ke beberapa negara di ASEAN dari Jakarta lebih murah dibandingkan dengan harga tiket ke Lombok.

Sebagai salah satu stakeholder pariwisata NTB, pihaknya berharap perusahaan airlines dapat memberikan empati/kepedulian percepatan recovery Lombok. Salah satu caranya melalui diskon harga tiket . ‘’Jangan sampai, sudah dalam kondisi seperti ini tiket malah mahal dibandingkan kondisi normal. Kapan pulihnya pariwisata Lombok, kalau harga tiket mahal. Jakarta-Singapura, Jakarta- Thailand, Jakarta- Malaysia, harga tiketnya lebih murah dibandingkan dengan harga tiket Jakarta-Lombok,’’ ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap seluruh perusahaan penerbangan memiliki kontribusi konkret untuk kebangkitan pariwisata NTB dengan cara memberikan great sale atau memberikan harga terbaik pada customer.  ‘’Upaya konkrit tidak hanya dari BPPD, tapi semua pihak.  Termasuk pemerintah daerah harus menyuarakan persoalan yang sangat urgent,’’ harapnya.  (Bulkaini/Marham)