|
Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat Rakor Penangganan Gempa Lombok di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/9/2018) |
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah langsung
menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanganan pascagempa Kamis (20/9/2018), sehari setelah dilantik Presiden Ir.H.Joko
Widodo (Jokowi). Gubernur minta penanganan pascagempa terus dilakukan
percepatan. Ia meminta pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat
korban gempa dapat dipercepat, sebelum datang musim hujan, Oktober - November
mendatang.
Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa
ditargetkan tuntas semuanya pada Maret 2019 mendatang. Usai pelantikan di
Istana Negara Jakarta, Rabu (19/8/2018), gubernur yang biasa disapa Dr. Zul
ini mengaku dipanggil khusus Presiden Jokowi bersama Wakil Gubernur (Wagub)
NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah agar memprioritaskan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabenana.
‘’Karena kita tak punya kemewahan membiarkan
masyarakat di Lombok dan Sumbawa ketika hujan mulai menyapa kita. Mereka masih
berada di bawah tenda,’’ ujar Dr. Zul
saat rapat evaluasi penanganan bencana gempa NTB di Ruang Rapat Utama Kantor
Gubernur.
Bahkan, Presiden Jokowi, kata Dr. Zul memberikan pesan
yang kuat kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem
Rampangilei agar memperhatikan betul rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
gempa.
‘’Ini harus diperhatikan betul, fokus. Dan
mudah-mudahan sebelum hujan tiba. Entah namanya huntara atau apapun namanya. Masyarakat
Lombok dan Sumbawa tak ada lagi di bawah tenda,’’ tegasnya.
Menurut gubernur, jika rehabilitasi dan rekonstruksi
ini dipikirkan masalah yang besar, maka akan menjadi besar. Begitu juga
sebaliknya, jika dipikir simple, maka akan menjadi sederhana.
Kaitan dengan pembangunan huntara bagi korban gempa,
mantan Anggota DPR RI ini menyatakan beberapa menteri menyatakan kesiapannya
untuk membantu. Seperti Menteri BUMN, yang sudah menyatakan siap menggerakkan
BUMN-BUMN yang ada untuk membangun huntara. Yang terpenting, telah dilakukan
pemetaan.
Untuk itu, rapat evaluasi tersebut diharapkan tak
hanya bicara soal teori. Tetapi bagaimana masyarakat terdampak gempa pada tujuh
kabupaten/kota di NTB dapat tinggal di tempat yang lebih layak, tidak lagi di
bawah tenda. Sehingga pembangunan huntara harus segera dipercepat sebelum musim
hujan datang.
‘’Saya sendiri sering ke lapangan. Mereka sudah capek,
setiap ada gempa datang tim verifikasi terus. Tapi rumahnya tidak terbangun.
Kalau huntara bisa dibangun, minimal mereka bisa tidur nyenyak untuk kemudian memikirkan
hal produktif lainnya,’’ ujarnya.
Setelah penyiapan huntara,pembangunan rumah permanen
korban gempa dapat menyusul. Presiden, kata Dr. Zul mengharapkan rehabilitasi
sektor perumahan dapat segara dilakukan walaupun masih bersifat sementara atau
huntara. ‘’Sehingga tak ada lagi, bulan Oktober - November ketika hujan datang,
masyarakat kita masih berteduh di bawah tenda,’’ harapnya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Sesmenko PMK), Y.B Satya Sananugraha menjelaskan, rapat
koordinasi yang dilakukan dengan maksud mengevaluasi pelaksanaan penanangan
pascabencana berjalan sesuai target. Termasuk mengetahui tantangan atau kendala
yang dihadapi di lapangan. Serta mencari solusinya. Agar proses rehabilitasi
dan rekonstruksi dapat dilakukan percepatan sesuai perintah Presiden Jokowi.
Satya mengatakan, rapat koordinasi tingkat menteri
telah dilakukan akhir Agustus lalu di Kantor Kemenko PMK. Kemudian
ditindaklanjuti lagi dalam rapat koordinasi tingkat kementerian/lembga yang
juga dihadiri Pemda kabupaten/kota terdampak.
‘’Kemenko PMK mengadakan rapat penyusunan rencana aksi
rehab rekon dengan melibatkan Pemda NTB, kementerian/lembaga terkait,’’
terangnya.
Ia mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pemulihan
pascabencana sudah dibuat dan segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga
terkait dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas. Ditargetkan pada
Desember mendatang fungsi pendidikan,
kesehatan, pelayanan dasar dan ekonomi harus berjalan normal. ‘’Bulan Maret
2019, kita upayakan semaksimal mungkin pembangunan perumahan dapat mencapai
target,’’ katanya.
Permasalahan revisi DIPA untuk 2018 dan usulan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019
juga sudah dibicarakan. Semua kebutuhan anggaran dalam pemulihan kembali NTB
tertuang dalam rencana aksi tersebut. Diharapkan, pembangunan dapat berjalan
tepat waktu, sesuai kebutuhan, administrasi dan tata kelola yang baik. ‘’Dan
melaksanakannya dengan gotong royong,’’ katanya.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri juga Wagub NTB, Dr.
Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kepala BNPB, Willem Rampangilei, perwakilan
kementerian/lembaga, bupati/walikota yang daerahnya terdampak gempa dan
stakeholders terkait lainnya. (Muhammad Nasir)