Gubernur NTB Canangkan Desa Benderang Informasi Publik

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi mencanangkan Desa Benderang Informasi Publik 2016.

Nusa Tenggara Barat memenuhi Rinjani Ballroom, Hotel Lombok Raya untuk mengikuti kegiatan Pencanangan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) bagi 995 Desa se-NTB, Kamis (6/10/2016). Kegiatan yang digelar Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut juga diikuti seluruh Camat. Tidak Ketinggalan, Seluruh Bupati se-NTB turut hadir menyaksikan kegiatan yang pertama di Indonesia tersebut.

Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi mencanangkan program tersebut dan berpesan kepada seluruh kepala desa untuk membangun komitmen dalam membangun daerah, khususnya menyampaikan informasi pembangunan secara terbuka kepada khalayak umum.

“Bapak/ibulah yang menjadi ujung tombak yang melaksanakan semua program pembangunan, sehingga sukses atau tidak suksesnya pembangunan di Nusa Tenggara Barat ini sangat bergantung pada Bapak/Ibu sekalian,” ungkap gubernur yang disambut tepuk tangan ratus kepala desa tersebut.

Menurut Gubernur, bentuk komitmen yang dapat dilakukan dengan menyediakan sarana-sarana keterbukaan informasi, seperti menyediakan papan informasi atau membuat website untuk menyampaikan perkembangan desa, baik keuangan maupun infrastruktur kepada masyarakat.

“Komitem itu harus mulai dari kesadaran bahwa keterbukaan informasi itu sangat membantu melaksanakan tugas. Keterbukaan informasi itu tidak menyulitkan tapi justru membantu. Karena dengan keterbukaan informasi tersebut akan tumbuh pertisipasi publik,” tutur orang nomor satu di NTB tersebut.

Gubernur berharap pencanangan program tersebut dapat berjalan sukses dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Sebagai bentuk komitmen tersebut, seluruh Bupati se-NTB bersama Gubernur menandatangani MUO untuk keterbukaan informasi, yang disaksikan Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dr.Ir Suprayoga Hadi, M.S.P.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dr.Ir Suprayoga Hadi, M.S.P. menyampaikan keterbukaan informasi tersebut akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

“Mayarakat dapat ikut dalam pembangunan-pembangunan kemasyarakatan, promosi pembangunan desa serta pembangunan-pembangunan lain yang berkembang di desa,” jelasnya di hadapan gubernur dan peserta yang hadir. (Humas NTB)

Read More

Dampak Penutupan Rinjani, Porter dan Guide Nganggur

Gunung Rinjani, Gunung Baru Jari dan Danau Segara Anak. Akibat penutupan pendakian ke Rinjani akibat Gunung Baru Jari meletus, guide dan porter menganggur. (Dokumentasi Sahmat Darmi)

Ditutupnya akses wisata menuju puncak RInjani oleh Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mendapat kritik dari Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sarifudin, SH. Pasalnya, penutupan akses itu tidak hanya memberi dampak menganggurnya ratusan porter dan guide di kawasan wisata Senaru, tetapi tidak adanya koordinasi TNGR dengan Pemda KLU.

"Seyogyanya, mereka (TNGR) berkoordinasi dengan Pemda KLU. Karena akses ini ditutup, maka masyarakat kita yang menerima dampaknya," cetus wabup di ruang kerjanya, Selasa (4/10/2016).

Wabup menilai, dalam pengelolaan kawasan wisata Rinjani sepenuhnya merupakan kewenangan TNGR. Namun demikian, keputusan yang diambil TNGR seharusnya disertai dengan pemberian solusi bagi ratusan, bahkan ribuan warga KLU yang bergantung dari aktivitas wisata Rinjani itu.

Menurut dia, banyak hal yang harusnya dikomunikasikan dengan Pemda. Misalnya, menyangkut penanganan sampah yang masih dikeluhkan wisatawan, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Di KLU, khususnya di Kecamatan Bayan, pihaknya telah berupaya maksimal dalam menata kebersihan di pintu masuk. Namun demikian, minimnya partisipasi TNGR dan Pemprov NTB dalam membantu Pemda KLU menyebabkan penanganan sampah belum optimal.

Menyikapi permintaan warga yang melakukan aksi demo ke TNGR untuk membuka akses ke Rinjani beberapa waktu lalu, Wabup menilai aspirasi tersebut tak bisa dianggap sepele. Pasalnya masyarakat setempat diperkirakan dalam kondisi kesulitan ekonomi. karena sudah beberapa hari tak memperoleh manfaat.

Para porter dan guide di Gunung Rinjani. Saat Gunung Baru Jari meletus dan pendakian ditutup TNGR, mereka menganggur. (Dokumentasi Sahmat Darmi)

Terpisah, Kepala Seksi Wilayah I TNGR, Seno Pramudita kepada wartawan mengatakan, pihaknya belum bisa memenuhi tuntutan warga dikarenakan Status Rinjani menurut BMKG berada pada level II Waspada. Dalam hal ini, pertimbangan keselamatan warga yang lebih diutamakan. “Kita masih mengacu kepada status yang ditetapkan BMKG, terkait aksi demo kemarin itu, kita meminta agar pelaku pariwisata bersurat ke Kepala Balai. Namun hingga saat ini belum juga dikirim. Pada prinsipnya kami akan membuka jalur pendakian Senaru namun kalau situasinya sudah normal," ungkap Seno.

Sementara itu, kalangan Porter dan Guide di Desa Senaru, Kecamatan Bayan KLU kembali menyuarakan dibukanya akses ke Rinjani pascaaksi demo pada hari Minggu lalu. Warga bahkan mengancam, akan menggelar aksi lebih besar jika akses masih juga ditutup.

Kepala Desa Senaru, Isa Rahman, membenarkan ancaman warga. Desakan warga tidak lepas dari kondisi terkini versi warga, jika guide dan porter melihat kondisinya tidak berbahaya lagi. "Menurut warga, kondisi terkini Gunung Rinjani tidak membahayakan. Itu dari hasil pantauan mereka yang sering ke sana. Kalau ini tetap tidak dibuka saya khawatir mereka akan menggelar aksi lagi,” kata Isa. (Johari KLU)

Read More

Bangunan Kampu Selesai, Warga Karang Bajo Bayan Menjemput Pembekel Adat

Ritual yang dilakukan warga adat Desa Karang Bajo untuk menjemput pembekel dengan iring-iringan warga dari kediamannya menuju tempat tinggal baru, Senin (3/10/2016) sore

 Pergantian pembekel adat lingkup masyarakat adat Desa Karang Bajo, berlanjut pascadilakukannya gotong–royong memperbaiki kampu (tempat tinggal pembekel). Kali ini, ritual yang dilakukan adalah menjemput pembekel dengan iring-iringan warga dari kediamannya menuju tempat tinggal baru – dalam kampu.

Seiring telah ditentukannya Perusa Perumbak Tengah oleh masyarakat adat, mereka pun melanjutkan ritualnya, Senin (3/10/2016) sore. Masyarakat Karang Bajo menjemput pembekel baru, atas nama Kudralam (65 tahun). Warga Dusun Koq Sabang, Desa Bayan itu dinobatkan sebagai Mak Lokaq Gantungan Rombong yang mengayomi Pembekel Loloan, Pembekel Karang Bajo, Pembekel Sukadana, Pelabasari, Tanak Petak Lauk, Batu Menjangkong, Karang Tunggul, Telaga Bagek dan Mak Lokak Senaru di Kampu Karang Bajo.

Kepala Desa Karang Bajo, Kertamalip, menjelaskan prosesi pergantian Maq Lokaq di masyarakat adat sedikit memakan waktu. Penobatan Amaq Kudralam sebagai Mak Lokaq Gantungan Rombong dilaksanakan secara bersama - sama oleh masyarakat. Mulai dari gundem (rapat) pertama untuk mencari perusa (keturunan), gundem kedua untuk menentukan mencari bahan rumah yang akan dibangunkan ketiga menentukan waktu untuk membongkar rumah Maq Lokaq yang telah mengundurkan diri lalu dibangun lagi (harus selesai 1 hari). Sementara terakhir gundem ke empat untuk mengumpulkan dana pembelian kerbau dan kebutuhan sehari-hari pesangon Maq Lokak, hingga Maq Lokaq diiringi masuk ke dalam kampu.

Kali ini, masyarakat adat telah mengumpulkan sejumlah dana pembelian 1 ekor kerbau, senilai Rp 9 juta. Ritual kemudian dilanjutkan dengan oleh masyarakat adat wet Kepembekelan Karang Bajo. Warga menjemput Maq Lokaq yang baru dengan berjalan kaki sejauh 3 km. Iring-iringan warga dipimpin Inaq Lokaq Pande disusul masyarakat adat menuju rumah calon Mak Perusa Perumbak Tengah di Koq Sabang dengan membawa pebuan. (Pebuan adalah wadah yang terbuat dari kayu serupa seperti piring berisikan sekapur sirih dan tembako).

“Setibanya di rumah Perusa Perumbak Tengah, Mak Lokak (Kudralam beserta istri) menerima Pebuan dari masyarakat adat. Seluruh kebutuhan sehari-harinya disiapkan. Setelah semua siap maka rombongan penjemput tadi kembali pulang dengan berjalan kaki pula melalui jalur yang disebut Rurung (jalan) Agung,” terang Kertamalip.

Setibanya di dalam Kampu Karang Bajo, para Toak Turun mulai menyiapkan prosesi pemotongan kerbau. Dimaksudkan agar Perusa yang akan mengemban tugas bisa bertahan lama. Pemotongan kerbau jantan dilakukan oleh Kiyai Lebe bersama masyarakat adat, dilanjutkan dengan bedak keramas calon Mak lokak, kemudian diiring kembali ke Kali (sungai) Muntur untuk dimandikan.

Dalam prosesi itu, masyarakat adat Karang Bajo juga mengundang para tamu dari berbagai wet adat. Mereka dihadirkan guna menyaksikan penobatan Maq Lokaq. Dalam hal ini berupa, pengambilan sumpah janji, pemasangan Kagungan atau atribut seperti kain, sapuk dan dodot - warna biru langit. “Sumpah jabatan ini berkaitan dengan masa jabatan sebagai mak Lokak Gantungan Rombong yaitu minimal selama 3 (tiga) tahun dan maksimal seumur hidup,” imbuhnya.

Sebagai seorang Maq Lokaq Gantungan Rombong, terdapat beberapa hal yang menjadi tugas pokok maupun larangan yang harus ditaati. Yang bersangkutan harus sanggup menjalankan tugas sesuai batas Wet Wilayah Kerja, pakaian keagungan harus tetap dikenakan selama menjabat baik di dalam lingkungan kampu maupun di luar kampu. Maq lokaq dilarang menginap di rumah orang lain, melainkan harus kembali ke rumah adat jam berapapun.

Dalam hal tutur kata, Maq Lokaq tidak boleh berkata kasar. Dalam pergaulan, ia dilarang melakukan pekerjaan yang sifatnya membunuh atau menghilangkan nyawa binatang lain seperti memanah, menangkap hewan buruan, memotong ayam dan sebagainya. Ia juga tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang sifatnya merugikan orang lain seperti mencuri, berjudi dan menipu.

“Hingga adab dalam menyantam makanan dan minuman, Maq Lokaq diatur. Jika memakan jajan atau minum tidak boleh dilakukan dengan cara berjalan, harus duduk. Selanjutnya, apabila duduk bertamu ke rumah orang lain tidak boleh dengan cara menurunkan kaki harus dengan cara duduk bersila. Dalam hal demokrasi, Maq Lokaq juga dilarang terlibat dalam politik praktis apapun bentuknya,” jelas Kertamalip. (Johari KLU)

Read More

Ganti Pembekel Adat, Warga Desa Karang Bajo Bayan Gotong Royong Bangun Rumah Baru

Warga Adat Desa Karang Bajo Bayan bergotong royong membangun rumah adat bagi Pembekel Baru. 

Momen pergantian pembekel adat bagi warga desa adat Karang Bajo, Kecamatan Bayan, memiliki makna mendalam. Gotong royong sebagai identitas kebersamaan maaih terpelihara. Seiring pergantian Pembekel Adat, maka bangunan rumah tradisional yang ditempati pembekel baru turut diganti. Maka, masyarakat adat dipimpin Pembekel Adat Desa setempat, bahu membahu membangun kediaman baru bagi sang petugas adat.

Kepala Desa Karang Bajo, Kertamalip, Selasa (27/9/2016) mengungkapkan, gotong royong perbaikan rumah adat kefdaman pembekel dilakukan seiring bergantinya pembekel. Kebetulan pada saat ini, pembekel atau Maq Lokak Gantungan Rombong berganti.

Diamini Pembekel Adat Karang Bajo, Sudiawan, gotong royong masyarakat adat kali ini adalah untuk mengganti Bale Mengina (rumah adat) lama dalam Kampu. Pasalnya Penunggu rumah adat lama telah mengundurkan diri.  Kesempatan itu pula, didirikan rumah adat baru sehubungan penggantinya telah ditunjuk. Penggantinya tidak lain, Perusa atau Keturunan dari Maq Lokaq bersangkutan.

"Pergantian bangunan Bale adat biasanya dilakukan jika terjadi pergantian Maq Lokaq. Seperti mak lokak gantungan rombong kampu Karang Bajo yang ditempati oleh Pemangku Adat akan dilakukan penggantian rumah adat bila Pemangku Adat diganti," kata Sudiawan.

Oleh masyarakat adat, proses penggantian Bale adat dilakukan bergotong royong. Dalam prosesnya, harus diselesaikan dalam 2 hati. Hari pertama membongkar dan hari kedua, membangun yang baru. Jeda waktu singkat ini mempertimbangkan bangunan itu harus sudah dihuni pada hari berikutnya. Hal yang sama juga berlaku untuk proses penggantian rumah adat lainnya.

Pada prinsipnya, tak ada kesulitan dalam proses memperbaiki rumah adat, terkecuali warga masih kesulitan menemukan alang-alang (bahan atap) berkualitas bagus. Sementara menurut biaya, dibutuhkan setidaknya Rp 20 juta bagi masyarakat adat untuk menyelesaikannya. Oleh masyarakat adat, biaya itu disisihkan dari hasil Pecatu yang diberikan kepada petugas adat dan sumbangan masyarakat.

Petugas adat yang menempati rumah dinas, dievaluasi oleh masyarakat setiap 3 tahun. Pada periode itu, petugas adat dengan sendirinya mengajukan permohonan pengunduran diri. Selanjutnya, Tetua Adat akan menilai. Jika dirasa tak mampu menjalankan tugas, maka pengunduran diri diterima, demikian sebaliknya.

“Menjadi kewajiban prusa pemangku adat untuk tetap menjaga kelestarian adat peninggalan leluhur. Karena Pemangku adat dan Mak Lokaq Karang Bajo tidak boleh dipilih sembarangan harus sesuai dengan prusanya," sambungnya.

Untuk diketahui, rumah pemangku Karang Bajo ini terletak dalam kampu yang berukuran 8 x 8 meter persegi. Kampu Karang Bajo sendiri merupakan suatu tempat berkumpulnya masyarakat adat dari kepembekelan Karang Bajo pada saat acara ritual adat. Pada gelaran ini, mereka yang hadir dari berbagai wilayah lintas kecamatan, hingga lintas kabupaten. (Johari Lombok Utara)

Read More

Gran Fondo New York Lombok 2016 Dalam Gambar

Peserta GFNY Lombok siap-siap mengikuti lomba, Minggu (2/10/2016)

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi bersama peserta GFNY Lombok bersiap-bersiap memacu sepedanya.

Para Peserta GFNY Lombok 2016 memacu sepedanya

Peserta GFNY Lombok 2016, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dijamu Pemprov NTB diwakili Sekda NTB H. Rosiady Sayuti, Sabtu (1/10/2016) malam.

Persembahan tari bagi peserta GFNY Lombok 2016.

Dokumentasi : Linggawuni/Suara NTB

Read More

Dubes Malaysia untuk Indonesia Silaturahmi ke Gubernur

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menerima Dubes Malaysia untuk Indonesia Dato’ Seri Zahrain Mohammed Hasyim, Jumat (30/9/2016)

DUTA Besar (Dubes) Malaysia untuk Indonesia Dato' Seri Zahrain Mohamed Hashim kembali bersilaturahim dengan Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi di Pendopo Gubernur, Jumat (30/9/2016). Dalam kunjungannya kali ini, Dato' Moh Hashim yang didampingi perwakilan PL International dan Tradewinds Plantation Berhad (TPB) dari Al-Bukhary Group.

Kedatangan Dubes Malaysia kali ini berkaitan dengan peningkatan hubungan ekonomi kedua negara. Ada keterkaitan Malaysia terhadap NTB, karena selain memiliki  letak geografis yang sangat strategis, NTB juga  dinilai selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kinerja yang sangat bagus. Salah satunya dalam pengembangan komoditi jagung.

Kesuksesan NTB dalam berbagai sektor, menarik perhatian salah satu korporasi besar di Malaysia, Al-Bukhary Group untuk menjajaki kerjasama multisektor dengan NTB, termasuk dalam pengembangan global hub, ITDC dan berbagai sektor lainnya.  Pada kesempatan ini, Pemprov NTB juga menawarkan fasilitasi berupa kemudahan regulasi, kemudahan perizinan, termasuk jika membutuhkan ada pembebasan lahan akan siap memediasi dengan masyarakat, supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik.

“Pak dubes mengatakan sudah cukuplah hubungan Indonesia-Malaysia hanya menyangkut  tenaga kerja, sekarang harus meningkat menjadi prestasi kerjasama yang lebih nyata,” ungkap gubernur. Gubernur mengaku sangat bangga, Dubes Malaysia untuk Indonesia bersedia datang dan melihat langsung potensi NTB. (marham)

Read More

GFNY Seri Lombok, Pertama di Asia di Luar Eropa dan Amerika

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama peserta lainnya mengikuti Gran Fondo New York (GFNY) Indonesia yang digelar di Pulau Lombok, Minggu (2/10/2016). 

NTB sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan balap sepeda yang diselenggarakan Gran Fondo New York (GFNY) Indonesia, Minggu (2/10/2016). Sebanyak 659 penggila sepeda dari 32 negara di dunia memenuhi Jalan Kawasan Senggigi, sebagai lokasi start. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi turut menggawangi perhelatan internasional tersebut. Di antara peserta yang ikut berasal dari Jerman, Spanyol, Italia, Prancis, Amerika Serikat, Uruguay, Meksico, Indonesia, Bolivia dan Argentina

Seri GFNY juga diikuti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beserta istri. Mereka coba ikut menantang rute sepanjang 180 km ini, meski hanya mampu menempuh rute dengan jarak 80 km. Di antara tamu VIP yang juga terlihat dalam event tersebut yaitu, Dirjen Migas, Kapolres Segae dan Kapolres Tanjung Balai.

GFNY Indonesia adalah event balap sepeda internasional yaitu kualifikasi untuk GFNY Championship di New York City. GFNY Indonesia merupakan GFNY yang pertama kalinya diadakan di Asia. Di mana di event ini, para penghobi sepeda dari berbagai provinsi di Indonesia dan dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia untuk merasakan sensasi menjadi pembalap profesional dalam sehari.

Kegiatan yang dilepas Kapolda NTB, Drs. Umar Septono mengambil rute dari Kawasan Hotel Sentosa menuju lingkar selatan, belok kanan mengarah ke BIL 2 yang menuju ke Sekotong. Dari Sekotong, para bikers harus melewati Teluk Sepi ke Batu Jangkih, Dare dan kembali ke by pass. Dari Patung Sapi Lombok Barat, peserta belok kanan menuju Pusuk, Malimbu dan kembali finish di Kawasan Hotel Sentosa.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyambut gembira perhelatan yang sering diadakan di negara-negara Eropa ini. ‘Kami sangat gembira menerima Anda di Lombok. Dan saya yakin ini menjadi salah satu seri Gran Fondo New York yang akan sangat mengesankan untuk kita semua,” tutur orang nomor satu di NTB tersebut.

Karena itu, Gubernur mengajak semua peserta, selain berusaha secepat-cepatnya mencapai finish juga bisa menikmati keindahan alam yang membentang yang ada di sepanjang jalur yang akan anda lalui saat ini.

Senada dengan Gubernur, anggota panitia, Tener menyampaikan perhelatan ini, selain untuk ajang race, juga dimkasudkan mempromosikan keindahan alam yang ada di Lombok. “Event sepedahan GFNY ini sudah berlangsung di 14 negara. Sedangan untuk Asia, ini yang pertama. Semua ini patut kita banggakan,” ungkapnya.

Tener juga menambahkan GFNY ini memberi manfaat yang besar untuk Indonesia, terutama Pulau Lombok, karena menghasilkan devisa negara yang cukup besar melalui sektor pariwisata. Pihaknya ingin lebih mengenalkan Indonesia di mata dunia melalui event balap sepeda sebagai event Sport Tourism. Apalagi, para peserta menikmati destinasi-destinasi wisata Pulau Lombok yang dilalui. (marham)

Read More

Gubernur NTB, ‘’Tax Amnesty’’ Harus Disukseskan

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi melihat proses laporan tax amnesty di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (30/9/2016)

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menegaskan, mengikuti program tax amnesty merupakan bentuk kecintaan terhadap negara dan wajib untuk disukseskan. Karena itu, orang nomor satu di NTB tersebut terus mendorong masyarakat, pengusaha dan pejabat publik untuk mengikuti tax amnesty. Masyarakat, pengusaha dan pejabat publik yang dimaksud adalah yang selama ini belum melaporkan harta dan kekayaan melalui Laporan HKPN atau SPT tahunan hingga 31 Desember 2015.

“Saya mengajak semua pejabat publik, khususnya di NTB, para bupati/walikota, kemudian para pimpinan di komunitas masing-masing untuk memanfaatkan program nasional tax amnesty ini,” jelas gubernur menerima Surat Laporan Tax Amnesty dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Suparno, di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (30/9/2016).

Turut mendampingi Kakanwil saat itu, Kabid Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Nusra I Ketut Sukarda dan Kepala KPP Pratama Praya, Nico Herryjanto. “Dengan mengikuti tax amnesty ini, pertama kita menunjukkan komitmen bahwa kita adalah warga negara yang cinta kepada Republik ini dengan aksi nyata. Yang kedua, kita ikut secara langsung untuk menyukseskan program pembangunan ekonomi kita,” jelasnya.

Selain itu, gubernur juga mengaku mendapat kemudahan dalam mengikuti seluruh prosedur tax amnesty. Dengan semangat pelayanan yang luar biasa, gubernur hanya butuh beberapa jam untuk menyelasaikan laporan tersebut. Untuk kerahasiaan data, gubernur mengajak masyarakat atau pejabat publik untuk tidak khawatir, karena seluruh data yang dilaporkan akan dijaga kerahasiaannya oleh pihak berwenang. “Saya sangat mengapreasiasi atas kinerja teman-teman di Pajak. Ini menunjukkan semangat kerja yang luar biasa bagi masyarakat,” terangnya.

Tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Objek tax amnesty adalah harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan. Harta tersebut merupakan cerminan dari tambahan kemampuan ekonomis yang merupakan objek PPH.

Menurut gubernur, tax amnesty merupakan salah satu bentuk kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu,  Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Suparno menyampaikan kalau wajib pajak sudah mengungkap hartanya dan membayar uang tebusan, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, kewajiban perpajakannya, mulai tahun-tahun yang lama sampai dengan tahun 2015, tanggal 31 Desember, itu dianggap sudah diselesaikan semua.

“Cara hitung uang tebusannya adalah nilai harta bersih itu dikalikan tarif. Tarifnya itu, kalau sampai 30 September 2016, itu tarifnya 2 persen. Sementara untuk 1 Oktober sampai 31 Desember 2016, itu tarifnya 3 persen,” jelasnya di hadapan gubernur.

Selain itu, Suparno menjelaskan harta selain dilaporkan di SPT tahunan, sebagai ASN, sebagai pejabat publik juga dilaporkan di LHKPN. “Siapa tahu, sudah dilaporkan di LHKPN tapi belum dilaporkan di SPT, selisihnya itulah yang merupakan objek tax amnesty,” imbuhnya. (*)

Read More