Kembali, Mahasiswa Penerima Beasiswa Dikirim ke Polandia

Penerima beasiswa ke Polandia pose bersama di Lombok International Airport

Setelah beberapa waktu lalu mengirim 5 mahasiswa ke Collegium Civitas Polandia, Hari ini, Sabtu (27/10/2018), Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah kembali mengirim 13 mahasiswa penerima beasiswa (Awardee) yang akan menimba ilmu di Vistula Group of Universities, Polandia.

Gubernur NTB, diwakili Kadis Dikbud Provisi NTB, Drs. HM. Suruji melepas penerima Beasiswa NTB Batch 1 itu di Bandara Internasional Lombok,  sekaligua bersama para keluarganya.

Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Kadis Dikbud itu menyampaikan rencana Gubernur mengirimkan pemuda NTB ke luar negeri merupakan ide besar. Tentunya ke depan akan berkontribusi bagi bangsa dan daerah.

"Kalian adalah duta NTB, sehingga semoga ketika selama dan selesai studi nanti dapat membangun NTB, baik dari dalam maupun dari luar NTB," ungkap Kadis Dikbud.

 Ia juga menjelaskan program unggulan pemerintah Provinsi di bawah Kepemimpinan Doktor Zul-Doktor Rohmi ini mulai menjadi perhatian publik NTB dan Indonesia.

"Jadilah Duta NTB yang menggebrak dunia. Sampaikan salam bahwa NTB siap beekompetisi dan menjadi pemenang," Ungkapnya memberi semangat.

Sementara itu, Koordinator Beasiswa NTB Irwan Rahadi menyatakan  tugas Tim Kerja Beasiswa NTB adalah mendampingi para penerima beasiswa. Mulai dari Pendaftaran di kampus, Persiapan keberangkatan dengan mengadakan PDT (Pre-Departure Training) dan Pengurusan Visa dan Dokumen.

"Sebaran Awardee yang dikirim sangat beragam, yaitu dari berbagai universitas, berbagai latar belakang. Mereka berasal dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok," jelasnya didampingi Sri Hastuti Novila Anggraini Saiful M.TESOL., Koordinator Administrasi dan Humas. (Humas NTB)

Read More

Wagub Sitti Rohmi Djalilah Minta BUMD Siapkan Rencana Bisnis

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah (tengah) di acara BUMD

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M. Pd meminta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyiapkan bisnis plan. Ia menegaskan, BUMD berhak menentukan nasibnya sendiri ke depan. Maka, perlu disusun bisnis plan dan target yang ingin dicapai.

"BUMD yang ada sekarang harus dibenahi, dengan mempersiapkan bisnis plan yang baik dan matang kedepannya," tegas Wagub saat Rapat Koordinasi Penguatan Peran BUMD Tahun 2018, di Hotel Lombok Raya Mataram, Sabtu (27/10/2018).

Selain itu, Ummi Rohmi juga menyampaikan bahwa BUMD di NTB memiliki progress berbeda. Menurutnya, masa depan BUMD NTB yang diinginkan adalah masa depan yang cerah dan membuat bangga NTB terhadap BUMDnya. Oleh karena itu, BUMD katanya tak perlu banyak. Asalkan dapat membanggakan dan diandalkan. Begitu pula orang yang mengelolanya, haruslah memiliki kecintaan dan kemampuan untuk mengelola hal tersebut.

Wagub berharap BUMD ke depan, melalu dukungan semua pihak, dapat berlari kencang mengejar ketertinggalan.

"Kalau orang lain bisa mengapa kita tidak, itulah perlunya kita dengan kerendahan hati untuk selalu belajar dan belajar," pungkasnya pada kegiatan bertajuk "Penguatan Peran BUMD Dalam Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB.

Sebelumnya saat yang sama, Ir. H. Iswandi melaporkan bahwa dalam rangka mempersiapkan RPJMD tahun 2019-2023, perlu melakukan proyeksi terkait kemampuan fiskal daerah. Selama 10 tahun, NTB masih masuk dalam kategori sedang, dan dalam lima tahun kedepan diharapkan pada tahun ketiga dapat meningkat menjadi kategori sedang.

Hal ini tentunya memerlukan strategi dan sinergi dari semua pihak yang bekerja untuk PAD (pendapatan asli daerah). Sebab, kekuatan fiskal kategori rendah, sedang dan tinggi sangat ditentukan dari kontribusi PAD.

"Dari diskusi ini wawasan kita sudah semakin terbuka, dari paparan yang sudah disampaikan narasumber juga ada banyak peluang yang dapat dikembangkan guna mengoptimalkan kerja dari BUMD," jelasnya.

Dengan adanya rakor ini lanjutnya, semua pihak dapat menyelaraskan proyeksi pemerintah daerah dengan proyeksi dari seluruh BUMD. Dari data yang sudah direkap tersebut ternyata proyeksi NTN lebih progresif daripada seluruh BUMD lainnya.

 Dengan kata lain, jumlah seluruh proyeksi yang sudah diestimasi oleh BUMD yang kaitannya dengan deviden lebih progresif dari apa yang diperhitungkan dari data yang sudah masuk.

"Ini berarti ada optimisme yang tampak dari seluruh BUMD kedepannya, guna memberi retribusi pembangunan daerah," tutur Iswandi.

Acara ini merupakan gagasan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Turut hadir dalam acara ini Kepala  Biro Perekonomian Setda NTB, Ahmad Nur Aulia, Anggota Komisi III DPRD NTB H. Muhir, Ir. Fauzi selaku narasumber Wira Jatim Group, dan H. Mudjitahid. (Humas NTB)

Read More

Ormas Orang Indonesia Bantu Perpipaan Warga Dusun Terpencil

Ormas Orang Indonesia memberikan bantuan pada korban gempa di Lombok Utara

Musisi legendaris Indonesia, Iwan Fals ikut berkontribusi dalam memulihkan kondisi sosial pascagempa Lombok. Melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas) Orang Indonesia (OI), pelantun lagu Omar Bakri itu membantu warga Dusun Grenggeng - dusun terdalam di Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, dengan perpipaan lebih dari 3 km.

Warga Dusun Grenggeng, Budiartoyo, mengaku sangat terbantu oleh uluran tangan OI. Betapa tidak, pascagempa 5 Agustus pihaknya sangat berharap bantuan pipa untuk mendukung pemenuhan air warga Grenggeng yang bermukim di 4 kampung.

Pascabencana gempa bumi melanda, masyarakat setempat kesulitan mengakses air bersih. Perpipaan putus, bak penampung pecah, dan musim kemarau menjadi penyebab warga kekurangan air bersih.

"Pasokan air dari pemerintah tidak pernah kita dapat sampai saat ini. kami bersyukur ada relawan dari OI yang sudah membantu kami mengaliri air. Kepada Pemerintah Lombok Utara kami hanya minta dibukakan jalan saja agar kampung kami ini kesannya tidak terisolir," kata Budiartoyo.

Kepala Dusun Grenggeng, Suparto menambahkan air bersih bantuan OI dapat dinikmati oleh 165 kepala keluarga (KK) atau sekitar 557 jiwa. Sebelum Tim OI datang membantu, warga setempat mengambil air menggunakan jeriken dengan jarak 1,5 kilometer. "Maka dari itu saya mewakili seluruh warga di sini sangat bersyukur sekali, sekarang warga tidak perlu lagi ambil air di tempat yang jauh," imbuhnya.

Tim relawan yang hadir pada peresmian perpipaan itu antara lain, OI, OCC dan Basarnas selaku perwakilan pemerintah. OI memilih Dusun Grenggeng sebagai lokasi sasaran berkat informasi bahwa keberadaan dusun tersebut jauh dari akses dan jangkauan pemerintah.

"Setelah kita tinjau lokasi, dan kita analisis, kemudian kita mengumpulkan donasi dari anggota OI seluruh Indonesia. Alhamdulilah kita bisa membantu warga di sini membangun penampungan dan mengalirkan air bersih ke rumah-rumah," papar Sekjen OI, Ainu Rofik.

Perbaikan pipanisasi warga sudah dilakukan sejak satu bulan lalu. Bersama  masyarakat setempat dan Basarnas, OI berhasil memasang pipa hingga air tersuplai ke warga terpencil. Pihaknya juga bahu membahu membangun 3 titik penampungan air yang tersebar dusun itu.

Rofik tak menyebut jumlah donasi yang disalurkan ke warga pedalaman. Namun demikian, khususnya pipa saja OI menangani pipa sepanjang 3,5 km. Sedangkan di satu titik penampungan air di permukiman warga, diklaim menghabiskan sekitar Rp 50 juta. "Anggaran tersebut berasal dari donasi anggota OI seluruh Indonesia dan dari donatur. Kita memang khusus menyasar daerah-daerah terpencil, sekiranya nanti ada kerusakan dan masyarakat yang membutuhkan air mohon kami di informasikan karena ini kita akan pantau terus," tandasnya. (Johari/Lombok Utara)

Read More

Fauzan Khalid Launching Wisata Kuliner Desa Senteluk Batulayar

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid launching lokasi wisata kuliner Desa Senteluk

Satu lagi objek wisata kuliner di-launching oleh Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid akhir pekan kemarin. Lokasi wisata kuliner ini berada di Pantai Tanjung Bias Dusun Aiq Genit Desa Senteluk Kecamatan Batulayar.

Lokasi ini bersebelahan dengan objek wisata kuliner Pantai Meninting yang sudah lebih dulu ramai. Kedua wilayah ini bertetangga dan bahkan rabat jalan pinggir pantainya nyambung antara Desa Meninting dengan Desa Senteluk.

Dengan dibukanya wisata kuliner di tempat ini akan menambah ramai objek wisata Pantai Meninting dan Tanjung Bias-Senteluk. Keberadaan kedua objek di desa bertetangga ini akan saling mendukung kemajuan desa masing-masing. Bagi Bupati, lokasi wisata kuliner pinggir pantai ini punya nilai historis tersendiri. Pada masa kecil dulu ia sering ke pantai ini untuk berenang bersama teman-temannya. "Lokasi ini sangat familiar bagi saya dan masyarakat Batulayar," ujar Fauzan. 

Ia merespon positif langkah pemerintah Desa Senteluk menjadikan lokasi ini sebagai objek wisata kuliner. "Kalau ini jadi pusat kuliner, rencanakan utuh dulu meski belum bisa bangun sekaligus. Sehingga bisa lebih bagus dan tertata," katanya.

Fauzan minta lokasi kuliner ini nantinya ditanami pohon agar teduh seperti cemara atau pohon lainnya yang cepat tumbuh. Kades Senteluk diharapkan berkoordinasi dengan camat untuk mencarikan bibit pohon dimaksud. Terkait jalan di lokasi yang relatif kecil dan hampir tidak mungkin diperlebar, Fauzan mengingatkan agar bangunan di pinggir jalan diatur supaya 1-2 meter dari badan jalan. Ini demi kenyamanan orang yang berlalu lalang, jangan sampai macet karena pengunjung yang parkir di jalan. "Jangan sampai ramai cuma sekali, tapi karena tidak nyaman, lalu tamu pergi dan tak mau datang lagi," ujarnya.

Kepala Dusun Aiq Genit, Desa Senteluk, Munajab menjelaskan, lokasi wisata kuliner ini luasnya sekitar 30 are. Sebagai langkah awal telah dipasang 6 berugak. "Kita akan segera pasang 4 buah berugak lagi," ujarnya. Terkait akses jalan masuk yang hingga kini masih lewat desa tetangga, Munajab mengaku sudah merintis pembuatan jalan baru. Ia merencanakan pembangunan wisata kuliner ini akan rampung dalam waktu 2 tahun ke depan.  (Heru/Lombok Barat)

Read More

Kisruh BPPD NTB, Pemprov Harus Tegas

Pendakian ke Gunung Rinjani lewat Lombok Tengah.

BADAN Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB merupakan salah satu ujung tombak promosi pariwisata NTB. BPPD berperan besar dalam menjual atau mendatangkan wisatawan ke NTB, khususnya di tengah kondisi pariwisata NTB yang mulai bangkit setelah dilanda gempa pada akhir bulan Juli hingga Agustus 2018 lalu. Dengan dana yang tidak sedikit dialokasikan Pemprov NTB untuk BPPD NTB, konsistensi dan kebersamaan erat seluruh elemen yang terlibat di BPPD dalam mempromosikan pariwisata NTB di luar daerah dan luar negeri sangat diharapkan.

BPPD yang dihajatkan untuk membantu pemerintah daerah mempromosikan potensi wisata yang dimiliki memerlukan keseriusan dan kekompakan unsur yang ada di dalamnya. Artinya, jika ada permasalahan internal di pengurus, baik pada unsur pelaksana maupun unsur kebijakan, maka apa yang menjadi hajat pemerintah dalam mencapai apa yang diprogramkan tidak akan tercapai. Dana miliaran rupiah yang dikucurkan ke BPPD ini hanya akan sia-sia belaka, karena dalam melaksanakan tugas, unsur yang ada di dalamnya tidak satu tujuan.

Jika memang ingin membangun dan membangkitkan kembali pariwisata NTB yang sempat terpuruk karena bencana, seluruh unsur yang ada di dalamnya harus serius. Di mana, mulai dari unsur ketua, wakil ketua hingga anggota di unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana fokus apa yang sudah menjadi komitmen bersama. Artinya, jika ada salah satu di antara anggota unsur ini yang berikhtiar di jalan lain, misalnya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD – kebesaran hati untuk memilih salah satu di antaranya sangat diharapkan. Tujuannya hanya satu, bagaimana menjadi BPPD sebagai sebuah lembaga yang dibiayai dari anggaran daerah fokus pada tujuan awal dan proses pembentukannya.

Sekarang ini BPPD NTB sedang dihadapkan pada persoalan internal. Di mana, tim penentu kebijakan telah sepakat untuk memberhentikan H. Fauzan Zakaria dari jabatannya sebagai Ketua BPPD NTB. Ini disebabkan posisi Fauzan Zakaria yang kini telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif. Tim penentu kebijakan sepakat untuk menetapkan H. Abdul Hadi Faishal sebagai ketua menggantikan H. Fauzan Zakaria. Keputusan ini sudah final, karena sudah mendapatkan kesepakatan dari semua tim penentu kebijakan, kecuali H. Fauzan Zakaria. Sebelumnya, anggota penentu kebijakan BPPD lainnya yang menjadi calon anggota legislatif JN Wirajagat dan H.Guffranudin sudah memberikan surat pengunduran diri dan ingin fokus kampanye sebagai calon anggota legislatif. 

Adanya keputusan pemberhentian dirinya sebagai ketua, Fauzan Zakaria ‘’melawan’’.  Fauzan menganggap, rapat yang membahas tentang penggantian kepengurusan, khususnya dirinya sebagai Ketua BPPD tidak sah. Apalagi dalam rapat ini dirinya tidak dilibatkan secara langsung.

Melihat polemik ini, Pemprov NTB di bawah komando Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Djalilah, MPd., harus segera turun tangan. Pemprov NTB tidak boleh hanya berdiam diri melihat konflik yang masih terus berlanjut di BPPD, apalagi kasus ini sudah kedua kalinya. Jangan sampai hanya karena persoalan sepele, pariwisata NTB jadi korban. Bahkan, upaya membangkitkan kembali pariwisata NTB dengan dana yang tidak sedikit hanya sia-sia belaka. Untuk itu, tindakan tegas Pemprov NTB dalam menyelesaikan masalah BPPD NTB sangat diharapkan. Jangan hanya karena ego kepentingan seseorang, kepentingan yang lebih besar dikorbankan. (Marham)

Read More

Mendaki Rinjani Pascagempa, TNGR Tawarkan Jalur Lewat Aik Berik Lombok Tengah.. Berminat?

Jalur pendakian Gunung Rinjani yang masih rusak. (Dokumentasi TNGR)

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengkaji jalur alternatif untuk pendakian melalui Kabupaten Lombok Tengah. Sebab jalur Senaru Lombok Utara dan Sembalun Lombok Timur masih ditutup akibat longsor.   

Jalur alternatif yang dipertimbangkan itu melalui Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah. Akses ini dianggap paling mungkin meskipun ada titik kerusakan akibat gempa, namun dipastikan tidak terlalu parah.  Sebab berdasarkan hasil survei masih aman untuk dilalui para pendaki.

Menurut Kepala TNGR Sudiyono, jalur ini diperkirakan akan dibuka November mendatang.  ‘’Tapi kita akan awali dengan survei lagi untuk memastikan tingkat keamanan jalur,’’ kata Sudiyono kepada Suara NTB Rabu (24/10/2018). Setelah dipastikan aman, akan diumumkan bahwa jalur bisa dibuka secara resmi.

Diketahui, jalur pendakian di Aik Berik merupakan alternatif pendakian selama ini, meski tidak sepopuler Sembalun dan Timbanuh di Lombok Timur serta Senaru Lombok Utara. Dari jalur ini akses bisa sampai ke Danau Segara Anak.

Karakteristik jalur ini juga relatif datar dan banyak dijumpai titik-titik sumber mata air untuk dimanfaatkan para pendaki. Jauh berbeda dengan jalur Senaru, Sembalun dan Timbanuh, sumber mata airnya banyak hilang akibat keretakan tanah pascagempa.

Ditambahkan juga, kelebihan lain dari jalur pendakian Aik Berik adalah vegetasi hutan yang lebat dan berbagai satwa bisa jadi pemandagan lain di sepanjang jalur. ‘’Para pendaki juga bisa menikmati keindahan beberapa air terjun di sekitar jalur pendakian. Misalnya air terjun di atas awan yang jarang dikunjungi wisatawan,’’ terangnya.

Jembatan penghubung di Gunung Rinjani yang masih rusak akibat gempa. (Dokumentasi TNGR)

Jalur baru ini baginya adalah kombinasi wisata pendakian dengan wisata air terjun yang ada di luar kawasan jalur pendakian. Karena dalam kawasan kaki Rinjani ada air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu.

Sebelum benar-benar diresmikan, Sudiyono berharap dukungan dari semua pihak untuk ikut membantu perbaikan sarana dan prasarana jalur pendakian. ‘’Beberapa fasilitas yang sangat penting untuk diperbaiki seperti MCK, pos peristirahatan, tempat berkemah dan rambu-rambu bagi pendaki,’’ jelasnya.

Harapannya,  ada dukungan dari Dinas Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan para pecinta alam untuk membantu perbaikan fasilitas mulai dari pintu masuk hingga pos terakhir pendakian yang direkomendasikan.

Dijelaskan Sudiyono sebelumnya, tiga jalur pendakian yang belum boleh dibuka tersebut dalam kondisi rusak berat akibat gempa bumi Juli sampai Agustus lalu.  Hasil survei lokasi oleh tim gabungan baru-baru ini,  tiga jalur resmi Senaru,  Sembalun dan Timbanuh, masih berbahaya untuk dilalui. Gempa mengakibatkan retakan tanah dan longsor di  jalur pendakian. Belum lagi masih ada potensi longsor di sepanjang jalur pendakian. Ini yang dianggap sangat membahayakan keselamatan jiwa pendaki.

‘’Kesimpulan kami, jalur masih berbahaya. Permukaan jalan retak- retak. Juga masih ada potensi longsor,’’ kata Sudiyono.

Untuk menentukan jalur pendakian tersebut belum memenuhi syarat untuk pendakian, setelah melalui survei  melibatkan ahli geologi, Balai Wilayah Sungai (BWS), TNI-Polri, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  dan Dinas Pariwisata NTB dan kabupaten/kota. (Haris Mahtul/Suara NTB)

Read More

Kawah Candradimuka Calon Pejabat Pemprov NTB Itu Bernama TGP2D

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., punya gebrakan baru dalam mencari calon pejabat tinggi pratama atau pejabat eselon II. Jika selama ini, banyak staf di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penasaran terhadap siapa calon yang akan menjadi pemimpinnya, karena harus melalui panitia seleksi. Belum lagi, pejabat yang ikut seleksi itu berasal dari banyak OPD, baik lingkup Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota atau instansi pusat.

Bersama Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., Dr. Zul – sapaan akrab mantan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera ini berusaha menyiapkan calon-calon pemimpin NTB di masa mendatang. Calon-calon pemimpin yang akan digodok ini berasal dari pejabat-pejabat muda di lingkup pemerintah provinsi atau kabupaten/kota ini akan ditempa/digodok di salah satu tempat yang namanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D). TGP2D boleh dikata adalah lokasi penggodokan atau kawah candradimuka bagi calon-calon pemimpin NTB di masa depan.

Hal ini disampaikan gubernur saat pelantikan tiga anggota TGP2D di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (19/10/2018). Tiga anggota TGP2D yang dilantik itu adalah Dra. T. Wismaningsih, menempati jabatan staf ahli Gubernur NTB Bidang Sosial Kemasyarakatan. Kemudian Ir. Andi Pramaria, M.Si, menempati jabatan staf ahli Gubernur NTB bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik. Serta,  Ir. H. M. Azhar, M.M, menempati jabatan staf ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan.

Menurut gubernur, keberadaan TGP2D tidaklah seperti sekarang ini. Di pemerintahannya bersama Umi Rohmi – sapaan akrab untuk Hj. Sitti Rohmi Djalilah, keberadaan TGP2D ini akan dimaksimalkan peranannya. Pihaknya tidak ingin persepsi TGP2D dipelesetkan sebagai tempat pensiun dini. ‘’Saya berharap TGP2D itu diisi anak muda, eselon III yang diproyeksikan 20-25 orang jadi kepala dinas berikutnya," ujarnya.

Dari TGP2D inilah, harapnya, muncul calon-calon pemimpin NTB di masa mendatang. Apalagi,

ketika ada rencana mutasi dalam enam bulan atau satu tahun ke depan, siapa calon kepala OPD yang akan muncul sudah kelihatan. Nantinya, yang menggantikan kepala OPD tak lagi harus belajar dari awal, karena sudah paham apa yang dilakukan saat dipercaya sebagai pemimpin.

Terlebih di TGP2D ini, calon-calon pejabat ini akan diberikan semacam penugasan terkait beberapa permasalahan yang dihadapi.  Jika mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan sesuai dengan keinginan pimpinan dan daerah, maka mereka berhak mendapat prioritas untuk mengisi jabatan yang diperlukan. Namun, pengisian ini akan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika calon-calon pemimpin ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti harapan pimpinan, peluang menjadi pimpinan OPD harus dipertimbangkan.

 

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melantik tiga anggota TGP2D menjadi Staf Ahli Gubernur NTB, Jumat (19/10/2018)

Sebagai pimpinan NTB yang dilantik sejak tanggal 19 September 2018, Dr. Zul tidak ingin menjadikan pimpinan satu kepala dinas misterius. Artinya, staf yang ada di OPD bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pimpinan mereka. Namun, adanya TGP2D ini setidaknya calon-calon pemimpin sudah bisa dilihat oleh staf atau pimpinan daerah, karena kapasitasnya sudah teruji.

Gubernur mengatakan dirinya akan profesional, tidak ada unsur like dan dislike dalam melakukan mutasi. "Biarkan secara profesional saja. Meritokrasi harus dikedepankan. Makanya sekarang, TGP2D betul-betul diisi anak-anak muda, jadi pemimpin masa depan,bisa tes dari sekarang. Bagaimana gayanya. Jadi kita tak usah lagi pas mutasi,  jadi kepala dinas kayak misteri," katanya.

Untuk diketahui kawah candradimuka adalah kawah yang terdapat di alam kayangan. Di Kawah Candradimuka itulah jabang bayi Tutuka, anak Bima, pernah digembleng oleh Batara Empu Anggajali, sehingga bayi itu tampil sebagai ksatria perkasa yang kemudian lebih dikenal dengan nama Gatotkaca. (Marham)

Read More

Presiden Jokowi Kembali Sambangi Korban Gempa di KSB dan Sambelia

 

Presiden Jokowi didampingi Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah tiba di LIA, Kamis (18/10/2018)

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) langsung menggelar rapat terbatas (ratas) dengan Gubernur dan Bupati/Walikota setibanya di Lombok International Airport (LIA), Kamis (18/10/2018). Dengan adanya penyederhanaan prosedur pencairan bantuan, dari 17 lembar menjadi satu lembar, presiden mengharapkan pencairan dana bencana untuk perbaikan perumahan warga korban gempa secara keseluruhan dapat tuntas dalam satu sampai dua bulan ke depan.

‘’Pemberiannya bisa berlanjut terus dan harus ada evaluasi, koreksi-koreksi di lapangan. Dan juga saya membayangkan bahwa ini akan selesai sebulan, dua bulan,’’ kata Presiden.

Hadir dalam ratas tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S. Ag, M. Si, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri. Selain itu, hadir juga Istri Presiden, Hj. Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR, Basoeki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan pejabat pusat lainnya.

 

Presiden Joko Widodo saat memimpin ratas percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana NTB di Ruang VIP LIA, Kamis (18/10/2018).

 Presiden menjelaskan dirinya mendengar pencairan bantuan dana bencana kepada warga korban gempa untuk membangun kembali rumahnya sangat rumit. Sehingga sudah diputuskan dalam rapat terbatas di Jakarta beberapa hari lalu, yang juga dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bahwa dilakukan penyederhanaan pencairan. Dari semula ada 17 prosedur dipangkas menjadi satu prosedur atau satu lembar saja persyaratan untuk mencairkan bantuan perbaikan rumah korban gempa.

"Sudah saya putuskan dipangkas satu prosedur tanpa mengurangi akuntabilitas. Karena apapun ini harus dipertanggungjawabkan. Dan kita harapkan tidak ada yang bermasalah pada uang yang telah dan akan kita berikan," kata Presiden.

Presiden juga mengatakan kedatangannya ke NTB untuk melihat progres atau perkembangan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum, fasilitas sosial dan rumah-rumah warga korban gempa. Ia ingin melihat ke lapangan proses pembangunan rumah oleh kelompok masyarakat (Pokmas).

Presiden mengatakan pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana NTB. Ia mengatakan di mana pun bencana gempa, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa tuntas dalam waktu singkat. Seperti bencana gempa Yogyakarta, Tsunami Aceh, Padang dan lainnya membutuhkan waktu beberapa tahun. "Supaya kita semuanya tahu," katanya.

 

Presiden Jokowi bersama Bupati Sumbawa Barat W. Musyafirin tinjau warga korban gempa di Sumbawa Barat

Jokowi menyebutkan jumlah dana bantuan bencana yang sudah siap dicairkan atau diberikan ke masyarakat sesuai laporan Menteri Keuangan sebesar Rp960 miliar lebih. Artinya, semua uang tersebut telah siap digunakan untuk membangun rumah warga korban gempa.

Untuk itu, Presiden menanyakan kepada Menteri PUPR, apakah material bangunan untuk rumah konvensional maupun panel-panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sudah siap. ‘’Bukan hanya Risha. Tapi mungkin semen, bagaimana menyiapkan,’’ tanyanya.

Menteri PUPR, Basoeki Hadimoeljono memaparkan progres pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial dan rumah warga korban gempa. Ia menyebutkan jumlah rumah warga korban gempa yang sedang dibangun sebanyak 210 unit. Dengan rincian, Risha 99 unit, Rumah Instan Kayu (RIKA) 14 unit dan Rumah Instan Konvensional (RIKO) 97 unit.

Disebutkan, jumlah rumah rusak berat yang sudah terverifikasi berdasarkan data BNPB sebanyak 72.579 unit. Dengan rincian Lombok Barat 13.942 unit, Lombok Tengah 2.884 unit, Lombok Timur 6.781 unit, Lombok Utara 44.014 unit, Kota Mataram 2.396 unit, Sumbawa 1.436 unit dan Sumbawa Barat 1.126 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 72.454 unit sudah di-SK-kan Bupati/walikota. Dari tujuh kabupaten/kota, cuma Lombok Timur yang masih belum semuanya di-SK-kan. Jumlah rumah rusak berat yang telah ada SK bupati sebanyak 6.656 unit.

 

Presiden Jokowi tinjau pembangunan RISHA di Sumbawa Barat, Kamis (18/10/2018)

Basoeki juga menyebutkan jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang terbentuk sudah mencapai 563 Pokmas. Dengan rincian, Lombok Barat 17 Pokmas, Lombok Tengah 53 Pokmas, Lombok Timur 190 Pokmas, Lombok Utara 16 Pokmas, Kota Mataram 12 Pokmas, Sumbawa 98 Pokmas dan Sumbawa Barat 177 Pokmas. Sedangkan rumah pilihan masyarakat untuk Risha 2.797 unit, RIKA 1.521 unit dan RIKO 1.834 unit. Progres pembangunan Risha 99 unit, RIKA 14 unit dan RIKO 97 unit.

Selain pembangunan rumah korban gempa, Basoeki juga menyebutkan sebanyak 587 unit fasilitas publik sedang dibangun. Fasilitas publik yang sudah selesai dibangun sebanyak 50 unit. Secara keseluruhan fasilitas publik yang rusak berdasarkan hasil verifikasi sebanyak 1.237 unit.

‘’Secara umum semua sudah berjalan. Masyarakat tak menginginkan dapat uang atau tidak. Yang terpenting mereka dapat rumah,’’ tandas Basoeki.

Mengenai penyiapan bahan bangunan, Basoeki mangatakan gubernur telah mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menyiapkan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat korban gempa. Ia menyebut telah berdiri lima depo bangunan di Lombok Utara yang berada di setiap kecamatan.

Persepsi Masyarakat

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengatakan kepada Presiden bahwa sebelumnya pencairan dana bantuan begitu lama. Sehingga masyarakat bertanya-tanya uang yang sudah ada di rekening tapi tidak bisa dicairkan. Masyarakat punya persepsi jangan-jangan uangnya tidak ada, apalagi dengan adanya kejadian bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

"Sebelum penyederhanaan itu, yang cair itu 5 KK. Dengan bantuan TNI, Polri, Kepala Daerah, sekarang itu sudah 5.265 yang sudah cair. Ini sedang berproses, mudah-mudahan semuanya bisa cair segera," harapnya.

 

Presiden Jokowi salaman dengan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat tiba di LIA, Kamis (18/10/2018)

Dr. Zul mengatakan masyarakat mengira dana bantuan tersebut dapat cair ke rekening pribadi. Kemudian, masyarakat bisa membelanjakan sendiri. "Tapi pengalaman yang disampaikan teman-teman BNPB, jangan sampai cepat di awal tapi di belakang nanti ada persoalan akuntabilitas di kemudian hari," katanya.

Dengan pencairan dana melalui Pokmas, laporan pertangggungjawaban tidak per individu tetapi per kelompok. Uang yang semula ditransfer ke rekening pribadi, kemudian ditransfer ke rekening kelompok.

"Kenapa belum bisa cair semuanya? Karena tadinya Pokmas sudah terbentuk, tapi tak semuanya rekeningnya terisi. Jadi harus diatur lagi Pokmas. Dengan kesigapan bupati/walikota, mudah-mudahan prosesnya bisa segera selesai," jelas Gubernur.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menambahkan dengan penyederhanaan persyaratan pencairan dana bantuan tersebut, ibarat membalikkan telapak tangan. Bahwa banyak masyarakat yang sudah mulai membangun rumahnya.

"Karena memang selama ini ruwet teknisnya. Dengan penyederhanaan ini masyarakat langsung terasa begitu lega. Saya yakin proses ke depannya akan berjalan dengan lancar," ujarnya optimis. (Muhammad Nasir/Suara NTB)

Read More