96 Kecamatan di NTB Rawan Pangan

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Ir. Hj. Hartina, MM mengungkapkan sebanyak 96 dari 116 kecamatan di NTB dalam kondisi rawan pangan. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang dikaji melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).  SKPG digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.

Read More

Pemerintah-Newmont Sepakati Renegosiasi Kontrak

Pemerintah dan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) menandatangani kesepakatan poin-poin renegosiasi kontrak pertambangan di Batu Hijau, NTB.

Read More

Jasa Pengiriman Barang Rawan Penyelundupan Narkoba

Menjamurnya keberadaan jasa pengiriman barang, menjadi peluang bagi kejahatan baru untuk bisnis  narkoba. Jasa pengiriman barang dalam bentuk paket, kerap kali disisipi barang terlarang tersebut, dari daerah lain, dengan tujuan daerah NTB.

Read More

Kunjungan Wisatawan Asing, BIL Tertinggi di Indonesia

PEMPROV NTB dan semua stakeholders akan melakukan pendataan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Menyusul rilis BPS Provinsi NTB yang menyinggung soal terjadinya penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang dan non bintang pada bulan Juli 2014 lalu.

Read More

Ratusan PNS Terindikasi Indisipliner, Gubernur NTB Minta Jabatan Seorang Kasi Ditinjau

 Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan arahan pada PNS
yang indisipliner di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/9/2014)

Upaya Pemprov NTB untuk penegakan disiplin aparatur benar-benar serius. Sebanyak 214 PNS terindikasi indisipliner (tak disiplin) lingkup Pemprov NTB, Rabu (3/9) pagi dikumpulkan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur untuk mendapatkan arahan langsung dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Read More

Gugatan Arbitrase Dicabut, Negosiasi Pemerintah-Newmont Tak Lagi Buntu

Pascadicabutnya gugatan arbitrase oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), Pemprov NTB berharap kembali dilakukan negosiasi antara pemerintah dan perusahaan tambang emas dan tembaga itu. Pemprov berharap, pembicaraan atau negosiasi antara pemerintah pusat dengan Newmont tak lagi menemui jalan buntu seperti yang terjadi sebelumnya.

“Newmont sudah lapor kepada saya dan pak Gubernur langsung bahwa sidang arbitrase yang direncanakan tidak dilaksanakan, karena sebelum dilaksanakan persidangan,  Newmont sudah mencabut gugatannya. Kita sambut baik dan ini harapan kita. Saya kira pemerintah pusat juga menyambut baik hal ini,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi usai menghadiri halal bihalal masyarakat Bima se-Pulau Lombok di Kantor Gubernur NTB, Minggu (31/8/2014).

Adanya itikad baik dari Newmont untuk mencabut gugatannya, lanjut Wagub, maka diharapkan pemerintah pusat juga meresponnya dengan baik. “Artinya, apa yang mengalami kebuntuan selama ini bisa dilanjutkan kembali negosiasi-negosiasinya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Newmont  saya kira juga perlu melaksanakan,”katanya.

Amin menjelaskan, dengan melihat dampak-dampak yang timbul akibat penghentian operasional Newmont beberapa bulan terakhir perlu juga menjadi pertimbangan pemerintah. Pasalnya, akibat penghentian operasional itu, muncul dampak sosial dan dampak ekonomi yang terjadi di daerah. Dampak sosialnya, terjadi perumahan karyawan dan mempengaruhi sektor-sektor lainnya yang terkait. Selain itu, dampak ekonomi yang muncul adalah kewajiban-kewajiban Newmont kepada daerah menjadi tak terbayarkan atau menjadi terhambat dibayarkan, seperti soal dividen yang tak dapat diterima beberapa tahun terakhir.

“Dengan kembali dia beroperasi dengan dikeluarkannya izin ekspor, jelas akan kembali karyawan itu bekerja. Kita harapkan ada tindak lanjut, ada follow up. Menko Perekonomian, Pak Chairul Tanjung sudah memberikan lampu hijau untuk kelanjutan pembicaraan,” terangnya.

Di samping itu, dirinya juga sudah bertemu dengan Menteri Perindustrian, MS Hidayat beberapa hari lalu. Pada kesempatan itu, masalah dicabutnya gugatan Newmont itu sempat dibicarakan. “Respons juga sama keinginan kita. Saya minta pak menteri ini ditindaklanjuti supaya kami di daerah ndak mendapat limpahan masalah saja,” ujarnya. (Suara NTB)

Read More

Ambil Paket Sabu-sabu, Anggota DPRD KSB Ditangkap

Poket sabu-sabu yang dilakban 
pada kertas putih  diamankan Dit Narkoba 
Polda NTB, Senin (1/9/2014). 

Barangkali anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berinisial AL ini sedang apes. Saat akan mengambil paket kiriman di PO. Langsung Indah, ia ditangkap tim Buser Direktorat Narkoba Polda NTB. Untungnya, hasil tes urine AL negatif narkoba. Oknum ini juga diduga menjadi korban jebakan, sehingga hanya dikenakan wajib lapor.

Read More

65 Anggota DPRD NTB Periode 2014-2019 Dilantik

Inilah kondisi pelantikan anggota DPRD NTB 
periode 2014-2019  Senin (1/9/2014).

 Sebanyak 65 anggota DPRD NTB periode 2014-2019 dilantik dan diambil sumpah/janjinya, Senin (1/9/2014). Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan para anggota Dewan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Read More