Ratusan PNS Terindikasi Indisipliner, Gubernur NTB Minta Jabatan Seorang Kasi Ditinjau

 Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan arahan pada PNS
yang indisipliner di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/9/2014)

Upaya Pemprov NTB untuk penegakan disiplin aparatur benar-benar serius. Sebanyak 214 PNS terindikasi indisipliner (tak disiplin) lingkup Pemprov NTB, Rabu (3/9) pagi dikumpulkan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur untuk mendapatkan arahan langsung dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Pada kesempatan itu, gubernur menegaskan dirinya tak akan memberikan toleransi kepada PNS yang tidak disiplin. Bahkan, jabatan struktural salah seorang Kepala Seksi (Kasi) pada sebuah SKPD diminta untuk ditinjau. Pasalnya, selain masuk dalam daftar PNS yang terindikasi  indisipliner, oknum kepala seksi (kasi) itu tak mendengarkan arahan dari gubernur.  Kemudian gubernur memerintahkan langsung kepada Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, yang hadir untuk meninjau jabatan struktural PNS bersangkutan.

“Kenapa bicara terus Pak? Ndak pantas saya bicara, bapak bicara di belakang. Kalau saya lihat bapak  usianya sudah jauh dengan saya. Berikan contoh yang baik lah. Saya minta Pak Sekda untuk jabatan struktural beliau ini ditinjau. Saya pikir masih banyak pejabat lain yang punya integritas yang lebih baik,” perintahnya.

Apel penegakan disiplin itu dihadiri Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, Asisten I Tata Praja dan Aparatur, Dr. H. Rosiadi H. Sayuti, M.Sc dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB.

Seorang pejabat struktural eselon IV itu langsung diminta ke depan oleh gubernur. Gubernur mengatakan, seharusnya pejabat itu harus mendengarkan apa arahan yang disampaikan oleh pimpinannya atau menghormati forum yang ada. Menurutnya, dengan mengemban amanah seorang pejabat di eselon IV, seharusnya dia bisa menjadi contoh bagi bawahannya dengan memberikan contoh yang baik.

“Banyak orang beranggapan saya itu memimpin tak tegas, kurang keras. Tapi saya betul-betul menilai dan jangan dicoba ketegasan saya. Ada batas-batas saya melihat, menilai kalau Anda melewati batas itu, Anda harus siap dengan sanksi. Sederhana saja dalam hidup ini, ada tanggung jawab dan ada hak,” ujarnya mengingatkan.

Gubernur yang memimpin NTB periode kedua ini menjelaskan dirinya bukan PNS. Namun, dirinya adalah pimpinan seluruh PNS sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU sebagai kepala daerah. Menurutnya, jika diibaratkan sebuah permainan sepakbola, menjadi PNS itu sudah jelas lapangannya. Begitu juga juga rambu-rambu, garis dan wasitnya.

“Kita bukan di hutan rimba. Ada lapangannya jelas, batas-batasnya. Anda tetap jadi pemain, tetaplah di dalam lapangan itu. Jangan Anda keluar masuk tetapi tetap ingin jadi pemain. Jangan tidak mengindahkan peraturan, tetapi ingin tetap mendapat keistimewaan-keistimewaan sebagai PNS,” katanya.

Diakuinya, pada saat pembukaan seleksi CPNS 2014 belum lama ini, server Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN –RB) sampai down. Pasalnya, jumlah pengunjung mencapai 10 juta orang dalam waktu yang sangat singkat. Artinya, ada 10 juta anak-anak muda di Indonesia yang ingin jadi PNS yang siap menggantikan PNS yang ada.

“Saya mohon betul, untuk ini diindahkan. Karena pascaapel disiplin kedua ini tindakan-tindakan terukur dari pimpinan itu akan lebih progresif. Saya akan mengeluarkan Pergub yang lebih detail menyangkut progresif dalam pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD),” imbuhnya.

Dikatakan, dalam pergub yang akan diterbitkan itu, pemotongan TKD masing-masing PNS tak akan berlaku sama bagi yang sering indisipliner. Namun pemotongan TKD akan berlaku progresif. Bisa jadi, lanjut gubernur, TKD akan ditiadakan bagi pegawai yang indisipliner. Bahkan, Pemprov akan meminta secara aktif kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemen PAN RB untuk memberikan tindakan yang nyata bagi yang terus menerus melakukan pelanggaran.

Selain itu, gubernur mengatakan akan mengeluarkan kebijakan, setiap awal bulan pada apel bulanan akan diumumkan semua pegawai yang kena pemotongan TKD akibat indisipliner. Ia berharap tak seorangpun PNS yang diumumkan namanya. Mekanisme penegakan disiplin PNS itu akan diterapkan sedetail mungkin. Artinya, ada ruang bagi PNS yang terindikasi indisipliner untuk membela diri dengan didukung data-data yang akurat.

Pada kesempatan itu, ia mengharapkan bagi pNS yang belum disiplin dalam pelaksanaan tugas, agar apel penegakan disiplin itu merupakan yang terakhir bagi PNS bersangkutan. Diharapkan, pada masa mendatang tak ada lagi PNS yang dikumpulkan di Lapangan Bumi Gora, karena indispliner. PNS diminta untuk menghormati diri sendiri supaya orang lain juga menghormati mereka. (Suara NTB)