Pascadicabutnya gugatan arbitrase oleh PT. Newmont Nusa Tenggara
(NNT), Pemprov NTB berharap kembali
dilakukan negosiasi antara pemerintah dan perusahaan tambang emas dan tembaga
itu. Pemprov berharap, pembicaraan atau negosiasi antara pemerintah pusat
dengan Newmont tak lagi menemui jalan buntu seperti yang terjadi sebelumnya.
“Newmont sudah lapor kepada saya dan pak Gubernur langsung bahwa sidang arbitrase yang direncanakan tidak dilaksanakan, karena sebelum dilaksanakan persidangan, Newmont sudah mencabut gugatannya. Kita sambut baik dan ini harapan kita. Saya kira pemerintah pusat juga menyambut baik hal ini,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi usai menghadiri halal bihalal masyarakat Bima se-Pulau Lombok di Kantor Gubernur NTB, Minggu (31/8/2014).
Adanya itikad baik dari Newmont untuk mencabut gugatannya, lanjut Wagub,
maka diharapkan pemerintah pusat juga meresponnya dengan baik. “Artinya, apa
yang mengalami kebuntuan selama ini bisa dilanjutkan kembali
negosiasi-negosiasinya. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh
Newmont saya kira juga perlu
melaksanakan,”katanya.
Amin menjelaskan, dengan melihat dampak-dampak yang timbul akibat penghentian operasional Newmont beberapa bulan
terakhir perlu juga menjadi pertimbangan pemerintah. Pasalnya, akibat penghentian operasional itu, muncul dampak
sosial dan dampak ekonomi yang terjadi di daerah. Dampak sosialnya, terjadi
perumahan karyawan dan mempengaruhi sektor-sektor lainnya yang terkait. Selain
itu, dampak ekonomi yang muncul
adalah kewajiban-kewajiban Newmont kepada daerah menjadi tak terbayarkan atau
menjadi terhambat dibayarkan, seperti soal dividen yang tak dapat diterima beberapa tahun terakhir.
“Dengan kembali dia beroperasi dengan dikeluarkannya izin ekspor, jelas
akan kembali karyawan itu bekerja. Kita harapkan ada tindak lanjut, ada follow up. Menko Perekonomian, Pak Chairul Tanjung sudah memberikan lampu hijau
untuk kelanjutan pembicaraan,” terangnya.
0 komentar:
Post a Comment