Gubernur NTB dan ITDC Tandatangani MoU Pendidikan Vokasi

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menandatangani MoU dengan Dirut ITDC Abdulbar M. Mansoer terkait pendidikan vokasi di KEK Mandalika di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Gubernur NTB  Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Direktur Utama (Dirut) PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)  Abdulbar M. Mansoer disaksikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Drs. Eko Subowo, SH, MH, menandatangani memorandum of understanding (MoU) pendidikan vokasi untuk kawasan KEK Mandalika di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (29/11/2018). Penandatanganan MoU juga melibatkan pihak PHRI dan ASITA NTB.

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menginisiasi adanya kerjasama pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan sektor kepariwisataan di 3 destinasi utama. 

Penandatanganan MoU pendidikan vokasi untuk KEK Mandalika ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat  Koordinasi Gabungan Pendidikan Vokasi untuk kawasan Danau Toba, Candi Borobudur dan KEK Mandalika.

Sementara Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri  Eko Subowo dalam sambutannya, menjelakan, kesepakatan bersama pendidikan vokasi kepariwisataan ini merupakan langkah maju untuk menyiapkan SDM yang berkualitas melalui pendidikan vokasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha.

Melalui kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kompetensi lulusan SMK menjadi tenaga siap pakai yang dapat mendukung pengembangan industri pariwisata atau industri terkait lainnya di KEK Mandalika, Danau Toba dan Candi Borobudur.

Selain itu, tambahnya, pendidikan vokasi ini merupakan program prioritas nasional tahun 2018 melalui dekonsentrasi Ditjen BAK Kemendagri dengan menginisiasi kesepakatan kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam bidang pengembangan pendidikan vokasi. Di mana, tahapan identifikasi potensi kerja sama di 3 kawasan dengan pemerintah daerah dan pendidikan vokasi, sinkronisasi potensi kerja sama di 3 kawasan tersebut, koordinasi sektor terkait dan daerah dan terakhir kesepakatan bersama pemerintah daerah dan dunia usaha. (Marham)