Pengusaha Alang-alang Loteng Mengadu pada Gubernur NTB

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dan istri di acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, Jumat (9/11/2018)

KEBERADAAN Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov NTB, khususnya Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd.  UMKM memiliki peranan besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat,

Hal ini disampaikan salah satu pelaku UMKM asal Lombok Tengah (Loteng) H. Mutawalli ditemui Ekbis NTB usai mengikuti Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jumat (9/11/2018).  Masalah ini juga disampaikan pada Gubernur NTB saat diberikan kesempatan menyampaikan keluh kesahnya di acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi.

Diakuinya, banyak pelaku UMKM di Loteng yang butuh perhatian. Salah satunya, pelaku UMKM di Kecamatan Batukliang Loteng, khususnya perajin alang-alang atau ilalang. Diakuinya, alang-alang yang dibuat di Desa Barabali Kecamatan Batukliang banyak dikirim ke luar daerah dan luar negeri. Tingginya pemesanan terhadap produk alang-alang ini mengindikasikan kualitas alang-alang dari Pulau Lombok mendapat tempat di hati konsumen di luar negeri.

Perajin atap alang-alang di Lombok

Meski demikian, pihaknya dihadapkan dengan keterbatasan bahan baku alang-alang membuat pihaknya sering kewalahan menerima pesanan dari luar daerah. Untuk memenuhi kebutuhan alang-alang, pihaknya mendatangkan bahan baku dari Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Timur.

Mutawalli juga mengaku alang-alang khas Lombok tidak ada. Padahal, saat pengiriman barang ke luar negeri lewat Bali. Untuk itu, pihaknya mengharapkan ada hak paten terhadap produksi alang-alang yang dikirim ke luar. ‘’Ini perlu perhatian dari Bapak Gubernur dan kita semua agar, jangan sampai kita punya barang. Daerah lain punya nama,’’ harapnya, seraya menagih janji gubernur saat kampanye pada pemilihan gubernur lalu.

Menanggapi hal ini, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menegaskan komitmen untuk memperhatikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu, pihaknya menyerahkan masalah ini pada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan. Pada intinya pihaknya tetap memperhatikan masalah UMKM, termasuk merealisasikan apa yang menjadi janjinya pada saat kampanye dulu. (Marham)