Zaitun Ditetapkan Jadi Pasangan Calon Bupati dan Wabup Lobar Terpilih

Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri menyerahkan SK penetapan pasangan calon terpilih H. Fauzan Khalid dan Hj Sumiatun di Senggigi, Rabu (25/7/2018).

Pasangan H. Fauzan Khalid - Hj Sumiatun (Zaitun) resmi ditetapkan menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) terpilih untuk periode 2019-2024 mendatang. Pengesahan Zaitun menjadi pasangan terpilih, melalui penyerahan SK oleh KPU ke pasangan calon terpilih di Hotel Aruna Senggigi, Rabu (25/7/2018). Sebelumnya, KPU Lobar mengadakan sidang pleno terbuka dalam rangka meresmikan penetapan pasangan calon terpilih pada pilkada kali ini.

Hadir pada acara itu Ketua dan Wakil Ketua KPU NTB, Ketua dan 4 orang anggota komisioner KPU Lobar, para anggota Forkopimda Lobar, Sekda Lobar, pasangan terpilih yakni H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun beserta sejumlah anggota dari parpol pengusungnya.

Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri menjelaskan, acara penetapan pasangan calon terpilih ini merupakan salah satu tahapan penyelenggaran pemilihan bupati. Pleno berjalan singkat, yakni sekadar meresmikan penyerahan SK kepada pasangan calon terpilih. “SK yang telah diterima ini nantinya merupakan syarat bagi pengajuan SK pemberhentian dan pengangkatan Bupati Lobar,” ujarnya.

Suhaimi pada kesempatan itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya pilkada ini dengan lancar, tertib dan kondusif. Ini tidak terlepas dari kerjasama hubungan komunkasi dan silaturahmi di antara semua pihak.“Terima kasih juga kami sampaikan kepada unsur TNI dan Polri atas keaktifannya. Begitu juga kepada masyarakat kita yang semakin dewasa. Saya yakin pemilihan yang akan lebih baik lagi,” katanya optimis.

Ditambahkan, suksesnya pilkada yang telah dilaksanakan ini merupakan cermin kedewasaan masyarakat Lobar dalam berpolitik. Menurutnya masyarakat sudah tidak mudah lagi tergesek apalagi sampai konlik horizontal yang mengganggu jalannya pilkada. Begitu pula partisipasi pemilih pada pilkada ini menurutnya meningkat. Kalau pilkada lalu partisipasi pemilih 69 persen, maka sekarang 79,32 persen. Ini melampaui target nasional yakni 77,5 persen.(Heru/Lombok Barat)

Read More

KPU Tetapkan Pasangan SUKMA sebagai Pemenang Pilkada Lotim

Calon Wakil Bupati Lotim terpilih H. Rumaksi (kiri) memberikan sambutan pada pleno penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lotim di KPU Lotim, Rabu (25/7/2018). 

Pasangan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (SUKMA) resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lotim sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lotim terpilih 2018-2023, Rabu (25/7/2018).

Penetapan pasangan SUKMA ini dilakukan KPU pada rapat pleno dengan mengundang seluruh pasangan calon, partai politik pengusung dari pasangan calon beserta dengan tim pemenangan. Akan tetapi yang hadir hanya perwakilan dari pasangan calon. Bupati terpilih, H. M. Sukiman Azmy pun tidak turut hadir. Yang hadir hanya wabup terpilih, H. Rumaksi. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pun tidak ada satupun yang hadir.

Tidak hadirnya Panwaslu, ungkap Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, karena ada keperluan lain, sehingga tidak datang saat penetapan. "Kita sudah mengundang semua, tapi yang hadir ini adalah perwakilan," ungkapnya saat pleno berlangsung.

Pengakuan Saleh, Pilkada Lotim yang berlangsung serentak dengan sejumlah kabupaten/kota lain ini berlangsung sangat aman dan damai.  Selama proses pesta demokrasi berlangsung tidak ditampik banyak dinamikanya. Namun secara keseluruhan berlangsung sangat baik.

Pasangan SUKMA ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih karena memperoleh suara terbanyak pada Pilkada yang berlangsung 27 Juni 2018  lalu. Sukma memperoleh 41,91 persen dari surat suara sah tercoblos atau sebanyak 271.559 pemilih sah. Sedangkan pasangan H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwayni atau Harum memperoleh suara terbanyak kedua sebanyak 184.567 pemilih, pasangan H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moesthafa atau Fiddin memperoleh 169.515 pemilih. Terakhir, pasangan calon dari independen Ali Masadi dan Putrawan Habibi atau Al Habib meraup suara 32.319.

Usai penetapan tersebut, Ketua KPU Lotim Muhammad Saleh mengaku sudah rampung semua kerjanya terkait pelaksanaan seluruh  tahapan Pilkada Lotim. Selanjutnya, pelantikan menjadi tugas dan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Informasinya pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilaksanakan serentak di Mataram tanggal 22 Desember mendatang. "Itu kabarnya karena yang pasti mengenai pelantikan ini menjadi kewenangan dari Kemendagri," demikian 

Bersama Bangun Lotim

Sementara itu, H. Rumaksi dalam kesempatan tersebut menyampaikan salam  Bupati terpilih tidak bisa hadir karena sedang ada agenda lain yang sudah terencana jauh sebelumnya. Penilaiannya soal pelaksanaan pilkada ini luar biasa. Kepada para penyelenggara dan aparat keamanan Rumaksi menghaturkan terima kasih. "Atas nama SUKMA, saya sampaikan terima kasih yang tulus pada penyelenggara. Termasuk kepada Polres, Dandim dan semua stakeholder yang melaksanakan tugas," ungkapnya.

Pilkada Lotim ini berjalan dengan aman dan tertib, tidak ada gangguan. Masyarakat Lotim dewasa dalam demokrasi. Rumaksi pun bangga kehadiran dengan kehadiran dari tim lain dalam rapat pleno penetapan. Ia mengajak untuk bersama-sama membangun Lotim.

"Yang menang adalah masyarakat Lotim yang telah laksanakan demokrasi dengan cara dewasa. Mudahan Lotim bisa jadi contoh dan pelaksanaan pilkada yang demokratis," ungkapnya.

Pilkada sebagai sebuah ajang pertandingan sudah selesai. "Mari bangun Lotim di maaa mendatang, tidak ada kalah menang. Mari kita bahu membahu bangun Lotim. Awasi kami. Apabila kami salah jalan segera kami diingatkan," pintanya. Pengakuan politisi Hanura ini, tanpa bantuan semua pihaknya tidak  bisa membangun Lotim. (Rusliadi/Lombok Timur) 

Read More

Jika Hadiri Acara Konferensi Ulama Internasional di Lombok, Sinyal Jokowi Pilih TGB sebagai Cawapres ?

Presiden Jokowi bersama Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat hadir di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tahun 2017 lalu 

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) diundang Panitia Konferensi Ulama Internasional yang akan digelar tanggal 26 sampai 29 Juli 2018 di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Diundangnya presiden di acara konferensi ulama internasional ini menurut Ketua Panitia Pelaksana TGH. Fauzan Zakaria tidak berkaitan dengan politik, terutama berkaitan dengan calon presiden dan calon wakil presiden.

‘’Kami mengundang Bapak Presiden untuk hadir di acara ini. Tapi sampai sekarang, belum ada kepastian apakah beliau akan hadir atau tidak. Namun, yang jelas konferensi ini tidak kaitan dengan masalah politik, baik capres atau cawapres,’’ tegasnya saat konferensi pers di Media Center Kantor Gubernur NTB, Selasa (24/7/2018).

Dalam hal ini, ujar Fauzan Zakaria yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini, menegaskan, pihaknya akan memanfaatkan momen konferensi internasional ini untuk promosi pariwisata yang dimiliki NTB. Bahkan, pihak BPPD NTB sudah mempersiapkan flash disk yang berisi tentang potensi pariwisata NTB, baik yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terhadap peserta konferensi.

Tidak hanya itu, ungkapnya, pihak panitia akan mengajak peserta konferensi berkunjung ke beberapa objek wisata yang ada di Pulau Lombok. Setidaknya dari kunjungan singkat di Pulau Lombok ini menjadi bahan bagi mereka untuk menceritakan tentang potensi wisata yang dimiliki NTB, khususnya wisata syariah atau halal yang sedang digaungkan pemerintah daerah. 

Selain itu, saat konferensi berlangsung, pihaknya akan meminta waktu sebentar pada peserta untuk mempromosikan potensi yang dimiliki NTB. Bahkan, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi juga akan diarahkan untuk mempromosikan potensi yang dimiliki saat memberikan sambutan di hadapan peserta. ‘’Kita juga akan meminta doa pada ulama yang hadir agar Indonesia tetap aman dan damai. Termasuk mampu memilih pemimpin yang sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia,’’ ujarnya. 

Nama Gubernur NTB ini masuk dalam bursa Calon Wakil Presiden Jokowi untuk periode kedua bersama dengan sejumlah tokoh-tokoh nasional, seperti Mahfud MD, H. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, M. Romahurmuziy, Airlangga Hartarto. Siapa yang dipilih Jokowi, kita lihat tanggal mainnya saat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden awal Agustus 2018. 

(Marham)

Read More

Moeldoko Apresiasi Peran NW dalam Membangun Semangat Cinta Agama dan Cinta Tanah Air

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

Di tengah gejala munculnya aliran-aliran keras dan radikal, pandangan keagamaan yang menyimpang, sikap keagamaan yang membenturkan nilai-nilai agama dan eksistensi negara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memuji kiprah Nahdlatul Wathan yang telah mendidik santrinya dalam membangun pemahaman Islam berkebangsaan, santri yang mencintai agama dan sekaligus mencintai tanah airnya.

“Pemerintah memiliki harapan yang tinggi pada Ma’had ini. NW telah ikut mengawal bangsa ini menjadi bangsa yang stabil, menjadi bangsa yang besar. Perjuangan ini langsung dikawal oleh para santri yang memiliki ideologi dan wawasan kebangsaan yang tinggi,” ujar Moeldoko dalam sambutan peringatan Adz-Zikrol Hauliyyah ke-53 Ma’had Darul Qur’an Wal Hadits Al-Majidiyyah A-Syafiiyah Nahdlatul Wathan (MDQH-NW) di Anjani, Lombok Timur, Minggu, 24 Juni 2018.

Mantan Panglima TNI tersebut kemudian menceritakan beberapa prestasi dan pemikiran pendiri Nahdlatul Wathan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, yang oleh Presiden Joko Widodo telah dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional. Salah satunya adalah pendirian kampus perguruan tinggi MDQH NW ini.

MDQH NW adalah salah satu perguruan tinggi Islam tertua dan terbesar di NTB. Didirikan tahun 1965 hampir bersamaan dengan terjadinya gerakan 30 September PKI. Hal ini, menurut Moeldoko, menandai kebangkitan Islam kebangsaan. ”Juga dapat dimaknai, bagaimana peran Islam menjadi perekat persatuan dan kesatuan serta kebangsaan Indonesia,” tambah mantan Pangdam Siliwangi tersebut.

Pimpinan Ma'hàd atau yang disebut Amid pertama adalah pendirinya yakni TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (wafat dalam Usia 98 tahun). Saat ini Amid dijabat Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, nama lengkapnya Raden Tuan Guru Kiai H. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Di bawah kepemimpinan beliau, Ma'hàd berkembang pesat dan menjadi rujukan model kaderisasi ulama muda di Indonesia.

Kini di usia yang ke-53 tahun, Ma'hàd memiliki mahasiswa sekitar 5.500 orang. Mereka belajar di masjid dan ruang kelas sederhana di hamparan tanah subur di Lombok Timur. Dosen pengajarnya adalah Tuan Guru pilihan dan berkualitas, yang umumnya merupakan alumni Madrasah al-Shaulatiyyah Makkah.

Kegiatan di Anjani siang itu dihadiri lebih kurang 7 ribu jamaah, mulai dari orang tua santri yang menyaksikan penamatan anaknya, dirangkai tasyakuran dan silaturahmi para alumni dari seluruh Indonesia. Turut hadir Amid (Direktur) MDQH NW Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, Ibu Hj. Siti Raihanun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Mudir Madrasah Ash Shaulatiyyah Syaikh Majid Said Mas’ud Salim Rohmatulloh dari Arab Saudi.

“Saya sampaikan selamat kepada anak-anak yang telah di wisuda. Modal kalian selama berada di sini, telah didapatkan dengan luar biasa. Misi sosial Nahdlatul Wathan telah memberikan contoh, bagaimana menjalani peran sebagai makhluk sosial dan menjadi solusi,” pesan Moeldoko.

Hal yang penting menurut Moeldoko setelah ini bagaimana menjadi panutan yang baik di masyarakat. Bukan hanya memberi contoh tapi pandai menjadi contoh. Selain itu, generasi muda harus siap dengan inovasi dan perubahan yang terjadi. Mengembangkan skill dengan memanfaatkan teknologi.

“Jagalah bangsa ini melalui pengabdian dan dakwah. Saya yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi pemimpin. Saya titip tiga hal, hormati orang tua, peduli kepada yatim piatu, dan jaga sholat Dhuha,” katanya. (Tim Media KSP)

Read More

Sukseskan MNEK 2018, Pelabuhan Lembar Ditutup Sementara

 

Monumen kendaraan tempur lapis baja yang dibangun di jalur utama perbatasan Gerung-Lembar yang merupakan salah satu monumen yang siap menyambut gelaran MNEK.

 Pelaksanaan event Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) tahun 2018 mulai dibuka hari Jumat (4/5/2018) hingga (9/5/2018). Untuk menyukseskan pelaksanaan even itu, pelayanan penyeberangan di pelabuhan Lembar bakal ditutup sementara waktu mulai pikul 06.00 pagi -12.00 siang. Untuk mengantisipasi terjadi gangguan penyeberangan, pihak PT ASDP dan otoritas terkait telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya penumpang. 

Kapolres Lombok Barat, AKBP Heri Wahyudi menyatakan, pihaknya juga akan melakukan sterilisasi kendaraan parkir di pinggir jalan dari pelabuhan lembar jalan Yos Sudarso (Lembar), jalan Ahmad Yani (Gerung), jalan Imam Bonjol (Gerung), dan jalan Gatot Subroto (Gerung).

Pihaknya  juga menghimbau terhadap pengguna angkutan barang dan penumpang agar tidak melakukan parkir sembarangan sehubungan banyak kendaraan tamu yang akan mengarah ke Lembar. Untuk tempat parkir pihaknya menyiapkan kantong parkir di Polres untuk kendaraan bila tidak tertampung di pelabuhan. Sedangkan untuk langkah antisipasi kendaraan berat, pihaknya akan mengalihkan ke BIL II jalur lambat bila sosialisasi tidak efektif

Humas ASDP Lembar, Denny N Putra menyatakan, guna mengantisipasi adanya gangguan akibat penutupan sementara tersebut, pihaknya bersama Balai pengelola transportasi darat (BPTD) sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pihak BPTD memiliki kewenangan atau otoritas terhadap penutupan dermaga. 

Selain itu pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan kepolisian dan kesehatan untuk mengantisipasi jika terjadi penumpukan dengan cara memaksimalkan kantong-kantong parkir yang ada, kemudian melakukan percepatan pemuatan baik sebelum maupun sesudah adanya penutupan pelabuhan.

Sebelumnya dilakukan rapat persiapan Pelaksanaan MNEK di kantor bupati, hasil pertemuan tersebut tahapan persiapan pelaksanaan MNEK sudah 90 persen. (Heru Lombok Barat)

Read More

Moeldoko-Hanif Luruskan Pandangan Keliru Soal Perpres TKA

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memberikan keterangan terkait keberadaan TKA di Indonesia di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Selasa, 24 April 2018. (Dokumen : Tim Media KSP)  

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap polemik terkait Peraturan Presiden No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tak diperpanjang. Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres ini, sehingga tak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR, Uji Materi MA maupun menjadi isu utama pada peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang.
Penegasan itu disampaikan Moeldoko usai menggelar pertemuan empat mata dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Selasa, 24 April 2018.

Moeldoko mengakui Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing belakangan menjadi komoditas pemberitaan yang menarik dan sangat berkaitan dengan situasi politik saat ini. Namun, ia berharap masyarakat dapat memahami utuh isi Perpres itu, dan tak terjebak pada isu yang mencuat sepotong-potong.

“Yang terjadi di lapangan adalah seolah-olah semua Tenaga Kerja Asing berasal dari China. Ini sungguh berita yang menyesatkan,” kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, tidak benar bahwa TKA asing menggeser tenaga kerja Indonesia. “Tidak benar, buktinya malah terjadi penurunan jumlah TKA di Indonesia,” kata Panglima TNI 2013-2015 itu.

Moeldoko juga mengingatkan, selain TKA masuk ke Indonesia, perlu diingat bahwa Tenaga Kerja Indonesia juga membanjiri pasar internasional.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan Perpres No. 20/2018 mengenai TKA lebih mengatur penyederhanaan prosedur perizinan TKA dan mempercepat layanan izin TKA.
“Tujuan dari lahirnya Perpres ini diharapkan memberikan kepastian terhadap investor, agar tidak menghambat investasi masuk ke Indonesia,” kata Hanif. Ia menekankan, investasi merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, “Kita tidak bisa membangun hanya dengan APBN saja, kontribusi APBN kita hanya sekitar 15-an persen,” papar Hanif Dhakiri.

Hanif menekankan, Perpres ini hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan membebaskannya sama sekali. “Kalau ada didapati pekerja asing bekerja sebagai buruh kasar ya itu pelanggaran. Pelanggaran ya pasti ditindak,” tegasnya.

Hanya saja ia menekankan, agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak digeneralisir. “Perlakukan kasus sebagai kasus. Karena kita juga tak ingin apa yang terjadi pada TKI kita digeneralisir,” ungkapnya.

Hanif juga memaparkan, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini, lapangan pekerjaan sudah bertambah cukup signifikan. Janji kampanye Jokowi adalah 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun. Jika memang janji kampanye 10 juta selama lima tahun, maka berarti per tahunnya sebanyak 2 juta.

“Data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye,” kata Menaker terkait ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. (Tim Media KSP)

Read More

Kastaf Kepresidenan akan Berikan Pembekalan pada Perwira TNI Milenial di Seskoad Bandung

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dijadwalkan akan memberikan kuliah umum di hadapan perwira siswa (Pasis) Pendidikan Reguler Angkatan LVI tahun ajaran 2018 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Gedung Gatot Subroto Seskoad, Bandung,  Jumat, 23 Maret 2018. Para siswa peserta merupakan perwira pilihan yang diproyeksikan akan menjadi generasi penerus pimpinan TNI masa depan. Mereka dituntut memiliki kemampuan akademik yang tinggi, fisik yang prima, moral yang baik, dan memiliki semangat perjuangan bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Para siswa ini terdiri atas ketiga kesatuan TNI yakni Pasis TNI AD sebanyak 267 orang, Pasis TNI AL 2 orang, dan Pasis TNI AU 2 orang. Selain itu, pada pendidikan angkatan ini, terdapat pasis dari tentara negara sahabat sebanyak 10 orang yakni dari negara Aljazair, Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, India, Malaysia, Singapura, Pakistan, Thailand, dan Tiongkok.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Panglima TNI tersebut akan membekali para siswa dengan materi mengenai tantangan geopolitik dan ekonomi dalam lingkungan yang berubah cepat. Dewasa ini, TNI menyadari perlu adanya penguatan dalam hal pewarisan nilai-nilai kepemimpinan TNI yang berlandaskan 11 azas, mengingat proses tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Hal itu dapat dirasakan dengan masih adanya perwira TNI yang kurang berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya.

Lebih jauh, Moeldoko akan memaparkan pentingnya membangun TNI yang solid menghadapi tahun pesta demokrasi yang ditandai dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 171 wilayah pada tahun 2018, dan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019.

“Saya juga akan memaparkan bagaimana para perwira TNI yang masih muda, sebagian termasuk golongan atau generasi milenial, dapat beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan dalam organisasi TNI yang modern,” kata Moeldoko. (Tim Media KSP)

Read More

Suhaili-Amin Nomor 1, Ahyar - Mori Nomor 2, Zul-Rohmi Nomor 3 dan Ali-Sakti Nomor 4

Paket Pilkada NTB 2018

KPU NTB menggelar rapat pleno terbuka pencabutan undian nomor urut pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan berkompetisi di Pilkada 2018. Empat paslon hadir dalam acara tersebut. Rapat pleno ini diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (13/2/2018). Agenda pencabutan undian nomor urut ini ramai dihadiri masing-masing pendukung dari ke empat Paslon.

Dalam pencabutan nomor urut tersebut,masing-masing paslon mengambil kertas yang digulung. Dalam pencabutan nomor tersebut,  nomor urut 1 diperoleh pasangan Suhaili-Amin yang diusung Partai Golkar, Nasdem, dan PKB.  Kemudian nomor urut 2 diperoleh oleh pasangan Ahyar-Mori yang diusung enam partai, yaitu Gerindra, PAN, PPP, PDI Perjuangan, PBB, dan Hanura.

Sementara nomor urut 3 didapat pasangan Zul-Rohmi yang diusung dua partai, yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan Ali-Sakti yang maju melalui jalur independen memperoleh nomor urut 4. Setelah penetapan nomor urut paslon ini, selanjutnya paslon sudah bisa memulai masa kampanye secara resmi. Batas masa kampanye akan dimulai Kamis 15 Februari sampai 23 Juni 2018.

Arti Nomor Urut

Berbagai terjemahan dibuat oleh para Paslon memaknai nomor urut yang telah mereka peroleh dalam pengundian nomor urut kemarin. Ada yang memaknai sebagai nomor keberuntungan, ada juga calon yang memaknai nomor urutnya biasa-biasa saja.

Pasangan Suhaili-Amin yang memperoleh nomor urut satu (1), memaknai nomor urut satu mengisyaratkan bahwa ia akan memenangi Pilkada serentak NTB 2018. ‘’Ini isyarat bahwa kami akan memenangi Pilkada NTB 2018,’’ katanya yakin.

Bupati Lombok Tengah dua periode ini berkata demikian, bukan tanpa alasan. Menurutnya, nomor urut satu yang ia peroleh merupakan pertanda akan terjadi pengulangan sejarah Pilkada NTB 2013 silam. Dimana pasangan calon nomor urut satu, yakni pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi-Muh. Amin (TGB-Amin) keluar sebagai pemenangnya. Demikian juga halnya dalam Pilkada NTB 2018 ini, pemegang nomor urut satu juga akan keluar sebagai pemenangnya, kata Suhaili dengan penuh keyakinan.

Cagub yang diusung oleh koalisi tiga partai ini yakni Golkar, PKB dan Nasdem ini mengatakan, adapun hal yang mengikat dua peristiwa antara Pilkada 2013 dan pilkada 2018 ini, yakni sosok Muh. Amin. Di mana saat ini Muh.Amin  sedang menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB hasil Pilkada 2013. Untuk itu ia berkesimpulan bahwa nomor urut 1 merupakan angka hoki yang dibawa oleh sosok Amin, untuk kembali menjadi Wakil Gubernur NTB pada Pilkada 2018 ini.

“Jadi ini akan ada pengulangan sejarah untuk NTB. Pilkada 2013, itu pasangan TGB-Amin yang menang dengan nomor urut 1. Sepertinya hari ini juga, karena masih ada Pak Amin bersama saya, sehingga tetap akan terjadi pengulangan sejarah, bahwa Pilkada NTB 2018 akan dimenangkan oleh TGB-Amin juga, Tuan Gendut Bodak (TGB)- Amin,” ujar Suhaili yang menyebut dirinya sebagai TGB akronim dari Tuan Gendut Bodak.

Bagaimana dengan pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi (Ahyar-Mori)? Pasangan ini juga tidak mau kalah dalam memaknai nomor urut 2 yang mereka peroleh. Pasangan ini malah lebih kreatif lagi menerjemahkan arti nomor urut yang mereka dapatkan.

Menurut Ahyar, nomor urut 2 yang diperolehnya sudah diprediksi sebelumnya. Karena nomor urut 2 menurutnya menjadi simbol dari pasangan Ahyar-Mori sendiri, yakni yang memaknai Dwi tunggal Ahyar-Mori. Selanjutnya, nomor 2 juga menggambarkan keterwakilan dua pulau, Sumbawa dan Lombok dalam pasangan ini, dan juga sekaligus menyimbolkan perwujudan dari dua generasi dalam pasangan Ahyar-Mori, yakni tua-muda.

“Alhamdulillah kita dapat snomor dua, sudah ada firasat saya sebelumnya.Bagi saya nomor dua itu sangat baik bagi kami, pertama lebih gampang untuk diingat. Nomor dua juga sebagai simbol, perwujudan dari perimbangan dua pulau,’’ cetus Ahyar sambil mengangkat salam dua jari.

Sementara pasangan dengan nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah-Dr. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) justru berpendapat berbeda dengan dua pasangan calon lainnya itu. Menurut Dr. Zul,  tidak ada hal yang dianggapnya luar biasa dan istimewa dari nomor urut 3 yang ia peroleh.

“Biasa-biasa saja, semua nomor sama saja. Ndak ada yang aneh-aneh, saya kira kita harus  mulai mengajak masyarakat agar tidak fanatik dengan nomor-nomor, karena banyak mistik bahaya juga itu,” ucap politisi PKS yang dikenal kalem dan santun ini.

Meski demikian, bukan berarti ia tidak percaya soal keberuntungan. Hanya saja ia ingin memberikan edukasi politik kepada masyarakat untuk berpolitik menggunakan akan sehat. Sehingga proses demokrasi berjalan dengan sehat, tidak diciderai oleh fanatisme yang berlebihan.

“Ya keberuntungan tentu ada, ya tapi kita lihat masyarakat harus semua dicerdaskan. Semua calon bersahabat, dan tinggal tim sukses jangan bikin panik dan buat kondisi tidak kondusif karena kefanatikan masing-masing. Semua (calon) kami bersahabat baik,’’ ujarnya.

Lalu bagaimana dengan nomor urut 4, pasangan Ali BD-Gede Sakti (Ali-Sakti). Pasangan ini malah sangat optimistis dengan makna di balik angka 4 yang menjadi nomor urut. Nomor 4 sebagai simbol yang menandakan bahwa ia akan memperoleh dukungan paling besar dari tiga kandidat lawannya. Dengan dukungan paling besar yang akan ia peroleh itu akan mengantarkannya menjadi pemenang dalam Pilkada NTB 2018.

‘’Oh itu angka yang menang ya. Itu angka yang paling besar, (dari nomor urut yang lain). Ini menandakan, saya dipilih oleh masyarakat yang paling besar (banyak). Karena itu saya pasti menang dan akan kalah semua yang tiga itu ya,” ucap politisi yang dikenal nyentrik dan penuh kontroversi ini. (Hiswandi)

Read More

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi Suarakan Kemerdekaan Palestina

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi (kanan) bersama tokoh agama Yahudi saat menghadiri Konferensi Internasional Pembebasan Al-Quds di Kairo Mesir. 

Selama menghadiri konferensi Internasional Pembebasan Al-Quds, di Kairo, Mesir, (17-18/01/2018) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) terus menyuarakan dan memberikan dukungan penuh atas kemerdekaan negara Palestina. Sebagai salah satu tokoh Islam Indonesia yang memiliki komitmen kuat pada permasalahan kemanusiaan secara universal, khususnya Palestina, TGB memandang masalah Palestina adalah persoalan besar kemanusiaan.

Gubernur TGB yang merupakan Ketua Organisasi Internasional Alumni (OIAA) Cabang Indonesia menegaskan dukungan itu di hadapan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, perwakilan otoritas 86 negara dan perwakilan dari berbagai organisasi lintas agama dan kemanusiaan. Termasuk Imam Besar Al-Azhar Prof. Ahmed At-Tayyeb, Sekjen Liga Arab, Sekjen OKI, Kepala Gereja Koptik Ortodoks Alexandria, Sekjen Dewan Gereja Sedunia dan juga Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

"Konferensi ini mengajak kita menyadari bahwa batu ujian kemanusiaan di abad ke-21 ini adalah masalah Palestina," ungkap Gubernur Ahli Tafsir tersebut.

Dalam pandangan Cucu Pahlawan Nasional, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tersebut, persoalan kompleks Palestina sebagai wujud penjajahan terakhir di abad ini, berujung pada ketidakadilan meluas yang dialami oleh rakyat Palestina. Konflik akut antara Palestina dan Israel harus dilihat sebagai persoalan besar kemanusiaan, walaupun terdapat dimensi keagamaan juga di dalamnya.

Oleh karenanya, konferensi ini menurut TGB menjadi tantangan kerja sama seluruh negara yang beradab termasuk Indonesia khususnya, untuk memberikan hak kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi rakyat Palestina melalui komitmen dukungan pengakuan dan perjuangan damai. (Humas NTB/rilis)

Read More

Gubernur NTB Terima Anugerah Penghargaan Nasional Kepatuhan LHKPN Terbaik dari KPK

Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Drs. Fathurahman menunjukkan penghargaan dari KPK untuk Gubernur NTB yang meraih penghargaan nasional kepatuhan LHKPN Terbaik 2017

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyematkan anugerah penghargaan  Nasional Kepatuhan LHKPN terbaik tahun 2017 kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atas komitmen dan ikhtiarnya melakukan berbagai upaya untuk menutup dan mempersempit ruang  korupsi di lingkungan Pemprov  NTB.

Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB dua periode tersebut, dinilai oleh KPK sebagai pemimpin daerah yang memiliki komitmen kuat dan menginisiasi berbagai program pencegahan tindak pidana korupsi. Seperti adanya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 27 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, dengan ruang lingkup wajib lapor.

Pemprov NTB juga menginisiasi adanya pakta integritas  dan ketentuan bahwa salah satu persyaratan menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup Pemerintah Provinsi NTB, adalah menyerahkan bukti LHKPN. Untuk kegiatan berkala, Pemprov NTB juga melaksanakan sosialisasi/workshop/asistensi pengisian e-LHKPN pada seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, dalam hal pembinaan dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan, yakni melalui pembentukan tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Provinsi NTB.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief kepada Gubernur TGB diwakili Assisten Administrasi dan umum Setda Provinsi  NTB, Drs. H. M. Imhal bersama Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. H. Faturrahman, M.Si pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2017 di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selasa (12/12/2017).

Pada acara yang ditutup Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla tersebut, selain menganugerahkan penghargaan nasional “Kepatuhan LHKPN terbaik tahun 2017 dengan tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN mencapai lebih dari angka 99 persen kepada TGB,  KPK juga memberikan penghargaan  kepada Pemerintah NTB karena dinilai memiliki tingkat keaktifan pengelola/koordinator LHKPN yang tinggi dan adanya penerapan peraturan internal, seperti Peraturan Gubernur.

Wapres Jusuf Kalla, dalam arahannya menegaskan bahwa memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama. Hal ini berarti komitmen dari pemerintah, DPR, Yudikatif, dan lembaga negara lain serta masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi.

“Hal yang paling mendasar yang harus dipahami bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan, harus bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Wapres di hadapan ratusan kepala daerah.

Wapres juga menegaskan kepastian hukum dan tindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi, hingga upaya untuk tidak memberikan ruang gerak bagi pelaku atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi, adalah menjadi keniscayaan. Karena tindakan korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya kehancuran suatu negara.

Kepala BKD Provinsi NTB H. Fathurrahman usai penerimaan penghargaan tersebut mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan salah satu wujud keberhasilan pencapaian indikator RPJMD NTB, khususnya pada  misi ketiga pemerintahan TGB-Amin, yakni mewujudkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Wujud dari tingginya komitmen Gubernur TGB tersebut adalah ditetapkannya kebijakan wajib bagi semua pejabat eselon I hingga IV melakukan pelaporan LHKPN.

Menurut Faturrahman melalui pola e-lhkpn saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan disemua OPD lingkup pemrov NTB. Dengan kebijakan ini, kata Faturrahman INsya Allah seluruh pejabat dan ASN di NTB, tidak saja taat untuk melapokan harta kekayaannya tetapi juga benar-benar menghindari diri dari praktek-praktek korupsi, ujarnya. (Humas NTB)

Read More

Berpasangan dengan Suhaili, Muh. Amin Akui Satu Arahan dari TGB

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin bersama siswa SMAN 5 Mataram di acara Inspiratif Expo Diskominfotik NTB, Minggu (8/10/2017)

Keputusan Ketua DPW Partai Nasdem NTB H. Muh. Amin, SH., MSi., memilih sebagai calon wakil H. M. Suhaili FT, SH., untuk maju pada Pilkada NTB 2018 mendatang tidak terlepas dari arahan dari anggota Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Dr. TGH. M. Zainul Majdi. TGB – sapaan akrab Gubernur NTB itu, ujar Amin, memberikan pandangan pada dirinya bagaimana menghadapi pilkada NTB.

‘’Dan saya maju ini, saya kira berawal dari saya minta pandangan dari beliau, minta pandangan, arahan, konsultasi, termasuk berpasangan dengan Suhaili. Ini artinya, komunikasi yang sudah berlangsung. Bagi orang lain kaget, tapi bagi beliau tidak,’’ ungkap H. Muh. Amin yang juga Wakil Gubernur NTB ini saat ditemui usai menghadiri kegiatan Inspiratif Expo yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Minggu (8/10/2017).

Amin menegaskan, hubungan antara dirinya dengan TGB di sisa setahun masa jabatannya tetap baik dan harmonis. Apa yang disampaikannya ini, ingin menunjukkan pada banyak pihak di luar, jika komunikasi atau hubungan dengan banyak TGB tidak ada masalah. Menyinggung dirinya berpasangan dengan Suhaili dan tidak mendaftar di Partai Demokrat saat membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah beberapa waktu lalu tidak perlu dipermasalahkan.

‘’Kalau ada perbedaan, itu adalah pilihan politik, karena saya adalah pimpinan partai, beliau adalah pimpinan partai dan bukan sesuatu yang harus dipolemikkan atau dipermasalahkan. Saya kira wajar-wajar saja dalam konteks demokrasi,’’ terangnya.

Mantan politisi Partai Golkar ini memastikan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bersama TGB berjalan dengan baik.  ‘’Bagi saya dan beliau tetap komitmen, dari awal sampai akhir tetap kompak. Jadi tidak terganggu hubungan saya dengan beliau. Dan beliau tidak mempermasalahkan hal itu, karena wilayah politik masing-masing partai dan hubungan tetap harmonis dan kompak di sisa 1 tahun masa pemerintahan,’’ terangnya.

Terkait pilkada, wagub mengaku sudah ke DPP Nasdem mendapatkan surat keputusan mengikuti pilkada NTB bersama Suhaili FT, yang juga Ketua DPD Partai Golkar NTB. Pihaknya sudah melalui mekanisme yang sudah ditetapkan partai, sehingga ada keputusan merekomendasikannya berpasangan dengan Suhaili di Pilkada NTB.  Sementara dari DPP Partai Golkar, tambahnya, pihaknya sudah ada rekomendasi dan menunggu SK penetapan dari DPP untuk maju bersama Suhaili di Pilkada NTB.  (Marham)

Read More

Gubernur Zainul Majdi dan Konjen Australia di Bali Helena Studdert Tingkatkan Kerjasama

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi tukar cinderamata dengan  Konsul Jenderal Australia di Bali Helena Studdert di ruang tamu Gubernur NTB, Selasa (5/9/2017)

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap, dua pulau besar di Nusa Tenggara Barat, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dapat menjadi tempat yang nyaman untuk berwisata maupun berinvestasi bagi warga Australia.

Demikian halnya dengan kerja sama yang sudah berjalan antara Australia dan Indonesia, baik di bidang pertanian, pendidikan maupun ekonomi, diharapkan dapat terus ditingkatkan. "Kerjasama itu tidak hanya memperbesar kapasitas ekonomi masyarakat, tapi juga dapat mengantarkan pertumbuhan bersama bagi kedua negara", harap Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur tersebut saat menerima kunjungan Konsul Jenderal Konsulat Jenderal Australia Bali, Dr Helena Studdert, di ruang kerjanya, Selasa( 5/9/2017) pagi.

Kedatangan Helena kali menemui Gubernur untuk membicarakan berbagai perkembangan kerjasama antara Provinsi NTB dengan pemerintah Australia khususnya berkenaan dengan Indonesia Australia comprehensive Economic Partnership (IA CEPA).

IA CEPA merupakan suatu kemitraan yang digagas untuk menunjukkan kedekatan dan juga hubungan yang semakin erat antara kedua negara.  Kepada Gubernur, Helena berharap melalui konsep Kemitraan ekonomi, hubungan NTB-Australia nantinya tidak hanya soal perdagangan, namun juga lebih kepada upaya promosi investasi timbal balik di kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi dan kerja sama teknik untuk mengangkat standar hidup rakyat Indonesia secara lebih luas, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Terlebih, NTB sedang dalam proses membangun membangun mega proyek, seperti Mandalika Resort dan Global Hub.

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi tukar cinderamata dengan Pimpinan atau Konsuler Konsulat Jenderal Australia di Bali Helena Studdert di ruang tamu Gubernur NTB, Selasa (5/9/2017)

Gubernur saat itu juga menyampaikan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi NTB, bahwa berbagai program kerjasama yang digagas Australia-Pemerintah Provinsi NTB selama ini, sangat sesuai dengan program prioritas daerah.  Sebagai contohnya, Gubernur menyebut kerjasama bidang pendidikan, hingga saat ini tercatat banyak mahasiswa NTB yang mendapatkan post graduated dalam program master atau doktornya di Australia, baik bidang pertanian, kesehatan, bahasa maupun ilmu sosial. Gubernur berharap, ke depannya  bisa diperluas lagi bidang kerjasamanya untuk disiplin ilmu teknik.

Di samping bidang pendidikan, gubernur juga menyebut kerjasama sektor kesehatan juga telah dirasakan secara nyata manfaatnya.  TGB menyebut keberhasilan penanganan pasca kelahiran, baik terhadap ibu maupun bayi, sangat berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu dan anak. Pada kesempatan itu juga, Gubernur yang didampingi kepala dinas Pekerjaan Umum Wedha Magma Ardhi menyampaikan penghargaan kepada pemerintah australia atas kerjasama khusus bidang infrastruktur di NTB, melalui Proyek Perawatan Perbaikan Jalan Provinsi (Provincial Road Improvement Maintenance Project/PRIM).

Proyek ini merupakan bentuk  dukungan pemerintah Australia terhadap perbaikan pembangunan dan perawatan infrastruktur jalanan provinsi di NTB. Proyek ini di NTB dinilai berhasil dan memberi manfaat signifikan.

"Proyek ini sangat membantu menekan laju penurunan kualitas jalan (utilitas/ kemanfaatan jalan bisa lebih lama. Selain itu, PRIM juga dapat membantu mengubah pola pikir pelaku konstruksi di NTB,” jelas Gubernur. Dengan adanya PRIM ini, maka para pelaku konstruksi di NTB akan terbiasa bekerja dengan standar yang tinggi, tambahnya. Dari evaluasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Gubernur berharap PRIM di NTB  dapat dilanjutkan kembali, karena masih ada ruas-ruas jalan yang butuh ditangani dengan sistem ini. (Marham/Humas Setda NTB)

Read More

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi Kutuk Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya Myanmar

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat berorasi mengecam kekerasan terhadap Muslim Rohingya di depan  Kantor Gubernur NTB, Senin (4/9/2017)

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta pemerintah pusat bersikap lebih tegas menyikapi  tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan Muslim dari etnis Rohingya dibantai dan dibunuh oleh tentara Myanmar.Gubernur mendesak, pembantaian terhadap anak-anak dan perempuan etnis Rohingya segera dihentikan. Seruan Gubernur NTB ini disampaikan saat berorasi mengutuk kekejaman terhadap Muslim Rohingya di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (4/9/2017) 

"Kalau kita di sini berkurban dalam keadaan bersuka cita. Maka tidak boleh kita lupakan bahwa banyak saudara kita yang beridul Adha dalam keadaan sedih dan nestapa. Dalam keadaan bertumpah air mata. Saudara kita di Myanmar saat ini dalam keadaan cobaan yang luar biasa," kata Gubernur.

Ia mengatakan dalam beberapa hari saja, ribuan umat Islam dibunuh dan dibantai. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa orang beriman itu ibarat satu tubuh. Jika  ada saudara  yang tersakiti, maka kita wajib merasakannya. Tentu, kata Gubernur,  tidak sekedar merasakan saja tetapi mengulurkan tangan untuk membantu mereka.

Aksi demo mengecam kekejaman terhadap etnis Muslim Rohingya di Mataram NTB, Senin (4/9/2017) 

"Mari kita ulurkan tangan untuk membantu mereka. Maka, pada hari Raya Idul Adha ini khusus untuk sedekah kita pada pagi hari ini kita ikhlaskan apa yang kita sumbangkan untuk saudara kita yang ada di Myanmar. Saudara kita warga etnis Rohingya yang sekarang sedang ditindas. Demikian pun pada saat melaksanakan Salat Jumat, saya minta keikhlasan semua untuk menyiapkan infaq dan salurkan untuk membantu saudara kita," pintanya.

Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini menyatakan hal itu sebaik-baik persaksian atas keimanan kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW, kata TGB, bahwa sedekah itu sebagai pembuktian yang tak terbantahkan atas keimanan seseorang.

Sebelumnya, usai salat Hari Raya Idul Adha 1438 H, TGB menyatakan apa yang terjadi di Myanmar menimpa orang-orang yang sangat lemah, etnis yang didiskriminasi. Kemudian dalam pemberitaan beberapa hari terakhir, dilakukan pembantaian orang-orang tak bersenjata, anak-anak, kaum perempuan, orang tua yang jumlahnya ribuan orang. "Sayangnya, komunitas internasional seperti menutup mata dan tidak ada pernyataan yang keras dari masyarakat internasional. Apalagi hukuman, sanksi bagi Pemerintah Myanmar yang membiarkan pembantaian seperti itu," katanya.

TGB menegaskan warga NTB mendesak pemerintah pusat bersikap tegas. TGB menegaskan tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan pembantaian. "Dari seluruh sisi yang ada, kita semua di NTB meminta pada pemerintah pusat bersikap lebih tegas lagi terhadap tragedi kemanusiaan ini. Tak bisa dibiarkan ada satu pembantaian seperti ini," tegasnya.

Pemerintah Myanmar diminta segera menghentikan pembantaian terhadap Muslim Rohingya. Bahkan hadiah Nobel yang diberikan kepada pemimpin Myanmar, menurut TGB layak dicabut. "Saya pikir orang yang mendiamkan pembantaian itu tak pantas dicatat sejarah sebagai penerima Nobel. Jadi, seharusnya dicabut dan bahkan harus dikasih sanksi internasional," katanya.

Gubernur mengingatkan, masalah-masalah yang memiliki dimensi keagamaan potensial menjadi masalah. Bukan saja di Myanmar tetapi juga secara regional. "Kita minta dihentikan. Kita di NTB pada hari Jumat ini semua kotak amal diarahkan untuk saudara kita warga Rohingya yang sedang mendapat cobaan yang luar biasa ini," tandasnya. (Muhammad Nasir)

Read More

Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Terkesan dengan Islamic Center NTB

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, menjelaskan tentang IC kepada Dubes AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan JR bersama istri  mengunjungi Islamic Center NTB, Selasa (16/5/2017). 

Duta Besar Amerika Serikat (AS)  untuk Indonesia, Joseph R Donovan JR bersama istri  mengunjungi Islamic Center (IC) NTB, Selasa (12/5/2017) . Ia didampingi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama istri, Hj. Erica Zainul Majdi.

Usai diajak mengelilingi IC dan naik minaret 99, Joseph mengaku sangat terkesan dengan keindahan IC NTB. Ia mengatakan sangat bekeinginan untuk belajar lebih banyak mengenai peran agama di Indonesia dan peran Islam di Lombok, NTB.  ‘’Jadi, ini menurut saya indah sekali Islamic Center, kesan saya. Dan ini simbol yang sangat bagus sekali untuk perdamaian dan juga toleransi,’’ ucapnya.

Ia mengatakan, kunjungannya ke NTB merupakan yang pertama kali sejak ia menjadi Dubes AS sekitar enam bulan lalu. Akhir pekan kemarin, kata Joseph, ia berkunjung ke Lombok bagian selatan. Ia mengaku pantai-pantai di bagian selatan Pulau Lombok sangat indah.

Selain itu, pada Senin (11/5/2017), ia berkunjung ke kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat (Lobar). Kemudian pada Selasa (12/5/2017), ia berkunjung ke Gili Trawangan, Lombok Utara, sebelum mengunjungi IC. Meskipun pantai-pantai di Pulau Lombok ini semuanya indah, kata Joseph, namun tetap saja yang paling menonjol dari kunjungannnya tersebut ketika ia mengunjungi IC.

‘’Meskipun pantainya indah sekali, airnya bersih sekali. Namun tetap saja yang menonjol dari kunjungan hari ini ketika saya berkunjung ke Islamic Center bertemu Pak Gubernur. Saya sudah dengar banyak mengenai  Islamic Center dari Pak Gubernur sendiri,’’ ungkapnya.

Ia mengatakan, saat naik ke minaret 99 IC bersama gubernur, pemandangan Kota Mataram sangat indah. Di mana, setiap orang yang naik ke minaret 99, dapat melihat Kota Mataram dari ujung ke ujung. Bahkan, dapat melihat daerah pesisir Kota Mataram.

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, mendampingi Dubes AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan JR bersama istri  mengunjungi Islamic Center NTB, Selasa (16/5/2017). 

‘’Anda bisa melihat masjid-masjid dan gereja yang dibangun dekat kediaman Bapak Gubernur.  Warga NTB ini sangat ramah sekali dan berbaik hati sekali  menyambut kedatangan  saya dan istri,’’ ujarnya.

Terkait investasi AS di NTB, Dubes mengatakan banyak perusahaan-perusahaan asal negeri Paman Sam itu yang menanamkan investasi di Indonesia, terutama NTB. Ia menjelaskan, keberadaan dan peran Kedubes AS di Indonesia ada dua. Yakni memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan AS mengenai peluang investasi di Indonesia. Kemudian, bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam perdagangan.

Selama beberapa hari berkunjung ke NTB, lanjut Joseph, banyak sekali peluang investasi di daerah ini. Di mana, banyak perusahaan asal AS yang akan membangun hotel , seperti di kawasan wisata Senggigi dan sekitarnya. Selain itu, katanya, banyak juga wisatawan asal AS yang mau berkunjung ke NTB. Karena daerah ini dinilai sangat indah.

Kunjungan Dubes AS itu  berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan AS yang dilaksanakan di Lombok. Ketika ditanya alasan Kedubes AS memilih NTB sebagai lokasi memperingati hari kemerdekaan negara super power itu? Joseph mengatakan Lombok merupakan tempat terbaik melaksanakan kegiatan  tersebut.

“Menurut kita, Lombok ini tempat terbaik untuk merayakan Hari Kemerdekaan AS. Keputusan  Konjen AS di Surabaya yang menyelenggarakannya di sini menurut saya keputusan sangat baik sekali,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dikonfirmasi mengenai alasan Kedubes AS memilih NTB sebagai tempat memperingati Hari Kemerdekaan AS, menyebut kemungkinan ada beberapa alasan. Pertama, NTB merupakan daerah yang aman dan kondusif.

Kedua, NTB dianggap friendly. Artinya, bersahabat dan baik. Yakni bisa mengembangkan suatu pola bermasyarakat dalam kemajemukan. Ketiga, dengan dipilihnya NTB sebagai tempat perayaan Hari Kemerdekaan AS, mengindikasikan bahwa dengan kerja keras semua pihak, NTB memiliki sahabat yang semakin banyak. Menurutnya, sahabat yang banyak itu diperlukan untuk membangun NTB ke depan.

Ia mengatakan, kunjungan Dubes AS untuk Indonesia ke IC tersebut merupakan salah satu rangkaian resepsi Hari Kemerdekaan AS. Pemerintah AS, kata gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini, biasanya mendatangi tempat-tempat keagamaan. Seperti Presdien AS, jika berkunjung ke Indonesia, biasanya mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta.

‘’Saya pikir Pak Dubes ke IC ini juga sebagai bagian untuk penghormatan kepada tradisi keagamaan kita di NTB. Juga menurut saya ini pengakuan bahwa Islam adalah elemen yang sama dalam merajut ke-Indoensia-an kita,’’ katanya.

Perayaan Hari Kemerdekaan AS di Lombok, lanjut gubernur, menjadi suatu sinyal yang sangat kuat bahwa NTB mampu membangun keberagaman dan kemajemukan yang konstruktif di daerah ini. (Muhammad Nasir/Suara NTB)

Read More

Hari Pers 2017, Wagub NTB H. Muh. Amin Minta Pers Tetap Profesional dan Independen

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, mengharapkan pers  khususnya di NTB tetap profesional, independen dan berimbang dalam menyajikan berita. Selain itu, pers harus melakukan evaluasi dan introspeksi atas berita-berita yang disajikan, sehingga mampu memberikan yang terbaik pada masyarakat.
‘’Dalam rangka HPN (Hari Pers Nasional) ini dijadikan momentum untuk evaluasi dan introspeksi. Barangkali ada di antara berita-berita, opini dan informasi yang perlu ditingkatkan kualitas pemberitaannya. Seperti berita yang disajikan harus berimbang, tidak menimbulkan provokasi, tetap mengacu pada kode etik jurnalistik, baik jurnalis maupun penerbitnya,’’ harapnya saat dikonfirmasi terkait momentum HPN Tahun 2017 di ruang kerjanya, Rabu (8/2/2017).
Wagub mengatakan,  pers memiliki peranan yang besar, baik saat sekarang ini maupun sebelum Indonesia merdeka. Menurutnya, pers di Indonesia adalah pers perjuangan. Di mana, saat perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, pers, khususnya radio memiliki  peranan besar. Apalagi waktu itu, media televisi belum ada sementara media cetak terbatas.
Begitu juga setelah kemerdekaan, pers perjuangan tetap memiliki peranan besar dalam pembangunan di Indonesia, seperti memerangi kebodohan, kemiskinan hingga mampu menyatukan pluralisme dan berbagai macam bentuk perbedaan. Termasuk menjadi salah satu media untuk meningkatkan paham kebangsaan dan kenegaraan sebagai upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tidak hanya itu, Wagub beranggapan, pers adalah ekstra parlementer – yang mewakili suara rakyat dengan berita-berita yang disajikan. Dari berita-berita ini, para pengambil kebijakan bisa mengetahui kondisi rakyat dan mengambil tindakan dengan cepat.
Diakuinya, banyak pekerjaan rumah yang harus diperangi di NTB, seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran. Di sinilah peranan pers dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan berita-berita yang disajikan, termasuk solusi yang harus diberikan
NTB  tahun 2016 lalu menjadi tuan rumah HPN. Salah satu hasil HPN yang perlu terus diperjuangkan hingga sekarang ini, adalah pembangunan jalan layang dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Pada puncak peringatan HPN di Pantai Kuta Lombok Tengah, Presiden Joko Widodo telah memberikan direktif pada kementerian yang bertanggung  jawab untuk merealisasikan rencana pembangunan jalan layang ini.  Jika hal ini terealisasi akan memberikan dampak luas bagi perkembangan perekonomian di NTB.
Terkait perkembangan jalan layang, Wagub mengaku sudah dilaporkan Kepala Dinas Pekerjaan  Umum akhir 2016 lalu, jika sekarang ini sedang dilakukan feasibility study oleh pemerintah pusat. ‘’Ini serius kita kawal ke pemerintah pusat. Apalagi, pembangunan jalan layang tidak membutuhkan banyak lahan, karena bisa dilakukan secara sharing,’’ ujarnya. (Marham)

Read More

Gubernur Ingatkan KPID NTB Awasi Konten Pornografi dan Hoax

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima Komisioner KPID NTB

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi berpesan, agar di tahun 2017 ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB terus mengawal media agar masyarakat memperoleh informasi dari lembaga yang baik. Menurut gubernur, KPID harus lebih fokus menyorot konten siaran, seperti pornografi dan hoax yang akhir-akhir ini semakin marak dan bebas di akses di masyarakat.

“Konten siaran sangat perlu dipantau, karena dapat membentuk sikap dan perilaku manusia,” jelas gubernur saat menerima Ketua KPID, Sukri Aruman dan komisioner KPID NTB di ruang kerjanya, Kamis, (9/2/2017).

Gubernur juga menyebut, KPID yang sejatinya merupakan lembaga independen yang diberi kewenangan, ruang dan kesempatan sesuai amanat Undang-Undang, sehingga harus benar-benar berikhtiar maksimal, agar apa yang menjadi tanggung jawabnya dapat terwujud.

Gubernur juga menyebut, kebebasan mengakses media saat ini sangat rentan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan, terutama bagi anak-anak. Padahal, untuk membangun karakter bangsa, harus diikuti dengan penanaman nilai dan budaya yang luhur. KPID diminta harus lebih massif untuk berkampanye melalui media massa, mengingat KPID merupakan instrumen vital yang baik untuk mensuarakan pentingnya pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi dengan baik.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengajak KPID bersama-sama mengkampanyekan gerakan satu hari tanpa menonton televisi. Ia menilai, saat ini terpaan media, baik media sosial maupun siaran televisi telah memberikan efek adiktif bagi audiensnya.  ‘’Anak- anak sekarang kalau tidak mengakses medsos, pasti akan gelisah. Cenderung mencari “layar”, karena sudah kecanduan,’’ katanya.

Adiksi inilah yang menimbulkan kekhawatirannya, sehingga orang tua juga dituntut lebih cerdas membimbing dan memantau putra putrinya dalam mengakses media. Demikian juga dengan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK sederajat dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, gubernur akan mengeluarkan larangan membawa handphone bagi siswa sekolah menengah ke atas, agar selama (­+) 8 jam berada di sekolah, siswa dapat sepenuhnya berkonsentrasi menerima pelajaran.

Ketua KPID NTB, Sukri Aruman mengungkap persaingan media yang semakin ketat membuat lembaga penyiaran terutama tv kadang  lebih mementingkan aspek bisnis. Karena itu dituntut kesadaran masyarakat untuk turut memantau isi siaran. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dengan melaporkan tayangan tv atau siaran radio yang dinilai melanggar aturan KPI, imbuhnya. (marham)

Read More