Minimarket dan Tantangan Ekonomi Desa di Pulau Lombok

Kondisi warung yang berada di depan ritel modern di Batulayar Lombok Barat. Banyak warung di sekitar ritel modern merasakan dampak dari keberadaan ritel modern. 

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengungkap persoalan ekonomi kerakyatan di desa di dalam keterancaman. Menjamurnya minimarket memicu tergerusnya wirausaha kecil. Minimarket, atau lumrah disebut ritel modern dalam beberapa tahun terakhir masuk ke NTB. mula-mula, keberadaannya hanya dijumpai di kota-kota. Pelan tapi pasti, jumlahnya kian banyak. Dan menggerogoti ceruk pasar hingga ke desa-desa.

TENTU ia tak masuk begitu saja. ada campur tangan pemerintah daerah hingga minimarket dengan jaringan ritel yang menggurita ini tiba-tiba saja jumlahnya terus membengkak. Dan seolah tak lagi kenal tempat. Asal ada peluang, ritel-ritel modern terus merangsek.

Sangat tak bisa dibayangkan makin terjepitnya pedagang-pedagang kecil. Ritel modern ini secara terbuka dipertemukan pada medan tarung head to head dengan pedagang-pedagang kecil. Bagaimana mungkin? Jaringan bisnis dengan pemodal raksasa ini dapat ditaklukkan oleh pedagang-pedagang tradisional yang modalnya hanya kacangan?

Malam Minggu biasanya jalur Mataram menuju utara ke Senggigi akan terasa berbeda. Jejeran pedagang-pedagang kecil sederhana di jalur kiri kanan menuju objek wisata legendaris di Lombok Barat ini cukup banyak.

Ada perbedaaan yang mencolok, antara ritel modern dan kios-kios kecil yang ada di sepanjang jalan. Kios-kios milik pedagang tradisional hanya disiram cahaya lampu remang-remang. Di bagian lain, ritel modern nampak gemerlap. Terang benderang.  Secara alam bawah sadar, rasa ingin berbelanja kita tentu lebih tertuju kepada ritel-ritel modern yang dikemas mencuri perhatian itu. Rasanya lebih mantap berbelanja di sana.

Di sebuah warung kecil di Dusun Duduk, Batulayar Lombok Barat, terdapat sebuah warung yang beroperasi dekat ritel modern yang terlihat mentereng.  Dalam jangka waktu beberapa lama, tak satupun pembeli datang menghampiri warung ini. Padahal di warung sederhana ini, aneka makanan cemilan disediakan atau rokok. Di tambah di depannya bahan bakar kendaraan eceran.

Di seberang jalan, ritel modern nampak tak sepi kunjungan. Dari yang jalan kaki, menggunakan kendaraan roda dua, hingga kendaraan-kendaraan pribadi. Mereka terhenti, lalu masuk dan keluar menenteng bawaan.

Nurhayati – sang pemilik warung kesal ditanya sebegitu bertolakbelakang keadaannya. Sejak hadirnya ritel modern itu, praktis jualannya tak lagi seperti dulu. Hasil berjualan seadanya. Yang laku hanyalah rokok bijian, di tambah bensin eceran, itupun kalau sehari terjual tak lebih dari lima botol. Bahkan terkadang laku hanya sebotol bensin.

“Sebelum ini ada, malam Minggu kita bisa jualan sampai di atas jam 12. Ada saja pembeli masuk. Sekarang jangan harap. Betul-betul sepi,” ujarnya kecewa.

Ritel modern di wilayah Lombok Barat

Telah enam tahun ia jualan di pinggir jalan ini. Hadirnya ritel modern di seberang jalan praktis telah mengubah keadaannya. Ia kehilangan pasar. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Nurhayati berusaha serabutan. Dua anaknya harus dihidupi, dan hidup terus berlanjut.

Minimarket itu menurutnya tiba-tiba saja beroperasi. Tanpa pemeritahuan, kendati telah dipertanyakan oleh pedagang-pedagang kecil di sekitarnya. Tak ada daya, meski para pedagang pinggiran jalan ini menolak keras hadirnya minimarket itu. “Mau bagaimana lagi. Kita terima saja, karena sudah telanjur diizinkan buka,” ujarnya.

Ia dan beberapa pedagang kecil di sekitarnya juga nyaris tak mendapat manfaat. Untuk membeli barang isian kiosnyapun, Nurhayati tak membeli dengan pola kemitraan. Bahkan cenderung harga jual barangnya lebih mahal ketimbang ditempat ia biasa mendapatkannya.

BACA JUGA : Alfamart Klaim Lakukan Pembinaan pada Pedagang Sekitar

Senggigi masihlah dihitung desa. Pusat wisata pantai ini harusnya menjadi tempat empuk pedagang-pedagang kecil mencari nafkah. Sayangnya, tidak demikian. Minimarket di bawah satu brand menjamur. Menjaring uang-uang belanja recehan wisatawan di sana.

Berbalik haluan menuju pulang. Melintasi jalan-jalan desa di Gunung Sari. Desa-desa penyangga Senggigi ini rupanya dikawal ketat pemodalnya. Minimarket juga menjamur. Antara yang satu dengan yang lain jaraknya sangat dekat.  Beberapa pemilik kios turut resah. Mereka kalah saing. Tapi ada dayanya, tangan pemerintah daerah membuat mereka tak kuasa menolak persaingan berat itu.  

Sementara di Jalan Ade Irma Suryani Mataram. Banyak warung atau usaha kecil harus bersaing untuk mendapatkan pembeli, baik sesama pemilik warung atau dengan usaha berskala besar. Sebagian pedagang memilih menjual produk tradisional dan tidak dijual di ritel modern, seperti sayur mayur, lauk pauk yang sudah jadi, es kelapa, sate, nasi bungkus dan lainnya.

Sejumlah pedagang menyadari, kalau mereka berjualan seperti yang dijual di tempat yang bagus, barang mereka tidak akan laku. Apalagi, harga antara pedagang kecil dan di ritel modern ada perbedaan cukup  signifikan. Namun, banyak di antara pedagang kecil yang tetap berjualan beberapa produk yang dibutuhkan, seperti rokok, mi instan, manisan dan makanan ringan lainnya.

Di lain pihak, Kepala BPS Provinsi NTB, hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang diselenggarakan telah mengungkap  tantangan besar ekonomi kerakyatan di desa.Hasil Podes menunjukkan, desa dengan keberadaan minimarket pada keadaan tahun 2014 – 2018 mengalami peningkatan sebesar 49 persen. Atau dari sebanyak 197 desa, menjadi 293 desa yang menjadi jaringan pasarnya.

“Saya sudah sampaikan juga ke Bu Wagub, karena minimarket ini sudah ada. Tinggal, bagaimana caranya agar minimarket ini bisa menjual produk-produk lokal,” ujarnya.

Pendataan Podes dilaksanakan tiga kali dalam 10 tahun. Tahun 2018 ini, Podes dilaksanakan pada Mei secara sensus melibatkan kepala desa, lurah atau setingkat di bawahnya. Suntono, menggambarkan secara umum, berdasarkan hasil Podes 2018di Provinsi NTB tercatat 1.143 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 995 desa, 145 kelurahan dan 3 UPT.  Podes juga mencatat sebanyak 117 kecamatan dan 10 kabupaten/kota. (Bulkaini/Ekbis NTB)

Read More

Didampingi Puluhan Pengusaha, Kepala Dinas Pariwisata Selangor Tandatangani Kerjasama dengan NTB

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah menandatangani MoU dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Peradaban Malaysia dan Warisan, Negara Bagian Selangor, Malaysia, Datuk Abdul Rashid Asari di Hotel Novotel, Kuta Lombok Tengah  Senin (17/12/2018).

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Investasi Komoditas Potensial dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Peradaban Malaysia dan Warisan, Negara Bagian Selangor, Malaysia, Datuk Abdul Rashid Asari di Hotel Novotel, Kuta Lombok Tengah  Senin (17/12/2018) ini.

MoU ini adalah tindak lanjut atau kunjungan balasan setelah kunjungan kerja sejumlah kepala dinas/ OPD Pemprov NTB  ke Selangor awal November 2018, sebagai upaya untuk membangun kerja sama Sister Province (Provinsi Kembar) antara NTB dengan Negeri Selangor ataupun Sister City antara Mataram dengan Shah Alam (ibukota negara bagian Selangor).

BACA JUGA : Promosi Pariwisata, BPPD NTB Sasar Malaysia

Dalam kunjungan balasan ke NTB kali ini, Datuk Abdul Rashid ditemani puluhan pengusaha Selangor, yang tertarik mengembangkan bisnisnya ke NTB.

Wagub NTB Sitti Rohmi mengundang para tamu untuk tidak ragu berinvestasi di Lombok dan Sumbawa, terutama di bidang Pariwisata dan Agroindustri di bidang pabrik olahan. "Untuk diketahui tuan-tuan dan puan-puan semua, NTB itu terdiri dari dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa. Keduanya memiliki potensi pariwisata dan industri yang sama besarnya. Mulai dari wisata pantai/ laut, gunung hingga desa wisata dengan beragam seni budaya. Anda-anda semua bisa mengembangkan bisnis dan investasi perhotelan ataupun restoran dan lainnya, dengan kemudahan-kemudahan yang kita fasilitasi. Apalagi NTB juga salah satu daerah perintis Halal Tourism, yang Insya Allah cocok dengan para pelancong dari Malaysia. Dengan kesamaan mayoritas penduduk yang beragama Islam, kita bisa bekerja sama mengembangkan segmen pariwisata itu bersama-sama," ungkap Wagub dalam sambutannya.

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah tukar cenderamata dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Peradaban Malaysia dan Warisan, Negara Bagian Selangor, Malaysia, Datuk Abdul Rashid Asari di Hotel Novotel, Kuta Lombok Tengah  Senin (17/12/2018).

Menurut Wagub, pertemuan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika untuk menunjukkan keseriusan Pemprov NTB dalam mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi para investor. Sementara untuk agroindustri dan pengolahan, Wagub menyatakan potensi-potensi pertanian, peternakan dan perikanan di Lombok maupun Sumbawa sangat terbuka bagi para pengusaha Selangor. Misalnya kerja sama ekspor seperti beras dan jagung misalnya, dan jika perlu investasi pembangunan pabrik-pabrik atau mesin olahan hasil komoditi pertanian unggulan NTB.

Sementara dalam kerja sama Sister Province, menurut Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub Sitti Rohmi, NTB bisa belajar banyak dari Selangor. Salah satunya adalah bahwa Shah Alam sebagai ibukota provinsi Selangor mampu mencapai angka Pendapatan Nasional Produk Domestik Bruto (GDP) tertinggi di Malaysia pada 2016 dan 2017, adalah sesuatu yang bisa dipelajari.

Bagi Datuk Abdul Rashid Asari, dirinya dan para pengusaha merasa cukup terkesan dengan kesiapan KEK Mandalika saat diajak berkeliling sebelum penandatanganan MoU digelar. "Keindahan pantai-pantai yang ada di Kuta ini sangat "seronok", sedap dan indah dipandang. Mirip-miriplah dengan pantai Nusa Jaya di Negeri Johor Malaysia. Selepas pelawatan ini, saya pasti akan meyakinkan para usahawan (pengusaha) Negeri Selangor untuk mau menanamkan modal di NTB ini. Apalagi NTB dan Selangor juga punya kesamaan memiliki beragam seni dan budaya, serta tentunya wisata pantai-pantai yang indah. Begitu juga di bidang industri pertanian, perikanan, pengolahan maupun lainnya yang sesuai antara NTB dengan Malaysia," papar Datuk Abdul Rashid.

BACA JUGA : Wisatawan Asal Malaysia Timur Puji Lombok

Abdul Rashid juga menyatakan industri permesinan serta pabrik pengolahan hasil komoditas pertanian maupun perikanan juga menjadi sektor yang siap dijajaki. Sementara dalam kerja sama di bidang non-ekonomi, NTB dan Selangor juga akan bekerja sama di sektor pendidikan. Terutama beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi NTB ke sejumlah universitas ternama di Malaysia, salah satunya di Negara Bagian Selangor. Rencananya, Pemprov NTB akan mengirimkan 500 hingga 1000 mahasiswa untuk melanjutkan studi sarjana maupun pascasarjana di Malaysia.

Sedangkan kerja sama jangka pendek dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB, adalah penggunaan teknologi rumah tahan gempa RISBA (Rumah Instan Baja) yang juga dikembangkan di Malaysia. Tentunya yang memenuhi standarisasi dan sertifikasi yang disyaratkan oleh Kementerian PUPR RI. Langkah awal kerja sama di bidang pengembangan RISBA adalah kunjungan sebagian pengusaha RISBA asal Selangor ke STIP (Science Techno & Industrial Park) Banyumulek Mataram, sebagai langkah penjajakan kesesuaian spesifikasi dan standarisasi produk. (Humas NTB)

Read More

Tenun Khas Mbojo Produksi Monta Baru Kecamatan Lambu Bima

Aktivitas kerajinan tenun di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang berharap sentuhan Dekranasda NTB

Kerajinan tenun khas Suku Mbojo berharap mendapat sentuhan langsung dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB. Sebab saat ini, industri rumah tangga ini berusaha terus bertahan di tengah berkembangnya industri tekstil. Untungnya, ciri khas tradisional tetap menjadi daya tarik konsumen.

Salah satu pusat kerajinan tenun songket Mbojo yang bertahan hingga kini ada di Desa Monta  Baru Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.  Ibu rumah tangga di sana membentuk kelompok kerajinan dan perorangan. Hari- hari mereka sibuk dengan perangkat menenun.

Harapan mendapat dukungan dari Dekranasda itu disampaikan Ketua Kelompok Perajin Tenun Melati Bima, Sriwati. ‘’Karena di kerajinan tenun ini kami mencari nafkah. Kami mendapat penghasilan lumayan, daripada menganggur,” kata Sriwati di Mataram, Selasa (11/12/2018).

BACA JUGA :  Renda Motif Tenun Asal Bima yang Sudah Go International

Industri rumahan itu begitu hidup. Ibu-ibu rumah tangga di sana, diungkapkannya saban hari sibuk dengan aktivitas menenun. Hampir tidak ada yang memilih pekerjaan lain karena antusiasmenya pada kerajinan ini, bahkan dijadikan profesi. Kelompok Tenun Melati jumlahnya 12 orang yang rutin setiap hari menenun. Tapi di luar itu, jumlahnya bisa mencapai 160 orang. ‘’Belum lagi di rumah-rumah, setiap hari ada yang sibuk (menenun),’’ ungkapnya.

Tapi  besar harapannya intervensi dari Pemprov NTB melalui Dekranasda agar keberlangsungan industri ini tetap menjadi tumpuan. ‘’Karena terus terang ini butuh modal untuk membeli bahan. Modalnya lumayan. Untuk satu orang anggota kami butuh Rp750.000 untuk beli benang 250 rol.  Dengan 250 rol ini, bisa hasilkan 10 lembar  sarung tenun,’’ kata Sriwati. Sedangkan untuk  harga jual Rp 220.000 per sarung. 

Modal yang dibutuhkan untuk membeli rol benang. “Pengeluaran terbanyak kita dibeli benang ini. Itu saja kebutuhan modalnya. Lumayan berat,” akunya.

Jika pengurus Dekranasda ingin memantau langsung, diundangnya untuk melihat denyut perekonomian dari industri kecil menengah tersebut. Dengan begitu, organisasi yang dipimpin Istri Gubernur NTB itu akan melihat prospek ekonomi dan kreativitas remaja putri sampai ibu-ibu di kampungnya.

Tenun sarung dan songket kerajinan di kampungnya sudah merambah hingga pasar Bali dan Pulau Jawa. Pembeli bahkan datang langsung ke kampung untuk menentukan motif yang diinginkan. Hanya saja, mereka yang datang berasal dari Bima dan Dompu. “Mereka ini pengepul, karena dijual lagi ke pembeli di Bali dan Jawa,” ungkapnya. (Haris Mahtul/Suara NTB)

Read More

Ciptakan Lingkungan Bersih, Hj. Sitti Rohmi Minta Harus Dimulai Lewat Institusi Pendidikan

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah melantik pejabat fungsional lingkup Pemprov NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Kamis (13/12/2018). 

Masalah lingkungan menjadi perhatian utama Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., untuk dituntaskan. Jika lingkungan rusak akan membuat masyarakat was-was, khususnya terhadap kemungkina datangnya bencana. Apalagi musim hujan sudah datang. Untuk itu, wagub menegaskan, jika sekolah sebagai  institusi pendidikan menjadi institusi terdepan dalam menjadikan lingkungan yang bersih dan aman dari bencana.

‘’Harapan sekolah bisa menjadi institusi pendidikan berada terdpan di dalam bagaimana kita mencintai lingkungan. Bagaimana masyarakat NTB bisa peduli pada lingkungan. Saya memandang, bahwa, sekolah menjadi fasiilitator terbaik untuk itu,’’ ujarnya saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional lingkup Pemprov NTB yang terdiri dari terdiri guru ahli pratama, pengawas ketenagakerjaan, polisi pamong praja, pengawas benih, audit dan perencanaan di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (13/12/2018). Hadir juga dalam pelantikan ini, Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Wagub mencontohkan, sekolah bisa mengajak anak-anak mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Termasuk mengajak bagaimana menjadikan sampah, baik plastik, kertas dan kaleng bisa menjadi uang. Jika selama ini sampah menjadi bencana, ujarnya, tapi kalau diolah, sampah bisa menjadi berkah dengan cara memilahnya dan menjualnya di bank sampah.

Untuk itu, wagub menginginkan ke depan ada bank sampah di setiap desa atau sekolah. Menurutnya, membuat bank sampah tidak susah, asalkan ada kemauan. ‘’Kalau semua sekolah peduli dengan lingkungan, di mana anak-anak bawa sampah ke sekolah dan bisa menjadi duit. Kalau kita didik anak-anak kita, insya Allah pasti akan jalan. Misalnya, sampah organik bisa diolah menjadi pupuk. Pupuk  begitu juga dengan sampah an-organik bisa mendatangkan uang,’’ terangnya.

Menurutnya, segala sesuatu yang dimulai dari pendidikan memiliki dampak jangka panjang pada anak-anak dan lingkungan. Tapi kalau hanya program itu sifatnya sporadis atau hanya sekadarnya saja. Misalnya, Lomba Sekolah Sehat (LSS) yang digelar setiap tahun.

Wagub mengharapkan LSS tidak sampai hanya seremonial belaka. Pada saat dinilai saja sekolah dibersihkan. Padahal, kalau membersihkan sekolah menjadi prioritas sekolah akan membekas pada anak-anak dan bisa menerapkan di lingkungannya. ‘’Kadang-kadang seperti itu. Melakukan sesuatu, karena ada maunya, tapi kesadaran dari hatinya. Kalau ini diterapkan, maka akan masuk di sanubari anak-anak itu sendiri dan diterapkan di keluarga dan masyarakat,’’ ujarnya.

Selain itu, tambahnya, sekolah harus memperhatikan masalah sanitasi. Jangan sampai sekolah yang gedungnya bagus dan mewah, tapi toiletnya kotor dan jorok.  Kondisi ini setidaknya memberikan persepsi, jika pengelola sekolah belum menjadikan masalah kebersihan sekolah dan sanitasi sebagai prioritas.  Sementara di lapangan, banyak sekolah yang berdinding bedek dan hanya berlantai biasa memiliki sanitasi bagus, bersih dan harum.

Wagub melihat masalah kebersihan sekolah atau lingkungan tempat kerja bukan masalah anggaran, bukan masalah duit, tapi mindset orang yang berada di dalamnya.  Untuk itu, tambahnya, masalah kebersihan lingkungan tergantung bagaimana cara orang memahaminya, baik dari diri sendiri, lingkungan rumah hingga lingkungan tempat kerja. Untuk itu, wagub mengharapkan para guru atau pihak sekolah memberikan contoh yang baik untuk mencintai lingkungan agar tetap asri dan nyaman.

Sementara Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Sc., menjelaskan, ada 70 pejabat fungsional yang dilantik. Mereka terdiri dari guru ahli pratama, pengawas ketenagakerjaan, polisi pamong praja, pengawas benih, auditor dan fungsional perencanaan.  Menurutnya, sesuai PP Nomor 11 tahun 2017, jika jabatan fungsional adalah jabatan dan sama dengan jabatan struktural, sehingga harus dilantik. (Marham)

Read More

Mengadu Soal Perizinan, DPMPTSP NTB Siapkan Meja Bundar

Meja bundar tempat pemohon perizinan yang ingin mengadukan soal perizinan di DPMPTSP NTB

DINAS Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pemohon perizinan di daerah ini. Sejumlah sarana dan prasarana disiapkan, seperti layanan tempat pengaduan, tempat antrean, fasilitas kamar kecil, ruang menyusui dan fasilitas lainnya.

Fasilitas-fasilitas inilah yang terus dibenahi oleh DPM-PTSP NTB dalam memberikan pelayanan terbaik pada pemohon perizinan. Sehingga sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Menurut Kepala Bidang Perizinan DPM-PTSP NTB Drs. Syamsul Rizal, fasilitas-fasilitas ini masih terus dilengkapi, agar pemohon perizinan merasa nyaman saat mengurus perizinan.

’’Misalnya, kalau ada yang mau mengadu, kita sudah sediakan meja bundar di depan untuk menyampaikan pengaduannya. Kemudian, ada tempat menyusui dan kamar kecil yang sesuai standar pelayanan publik,’’ terang Syamsul Rizal didampingi Kasi Pelayanan Aplikasi, Siti Jamilah, S.Sos., dan Kasi Fasilitasi Perizinan Nurwahidah, SE., di ruang kerjanya, Selasa (11/12/2018).

BACA JUGA : Mengurus Izin di DPMPTSP NTB Tidak Lagi Dibatasi Jarak dan Waktu

Diakuinya, sarana dan prasarana bagi pemohon perizinan tetap dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, pihak Kejaksaan, Kepolisian,  koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah). Untuk itu, pihaknya terus membenahi sarana dan prasarana agar mampu memberikan pelayanan maksimal dan memuaskan pada pemohon izin.

Sementara terkait masalah pengaduan yang masuk, Syamsul Rizal mengaku belum terlalu banyak. Jika pun ada yang menggunakan tempat pengaduan (meja bundar, red), hanya bagi orang untuk bertanya, terkait upaya menyelesaikan berkas persyaratan yang diinginkan.

Menurutnya, ada satu pengaduan yang masuk langsung ke pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi waktu itu. Namun, pengaduan yang masuk tersebut, terkait ketidakmampuan menyelesaikan proses perizinan dengan cepat sesuai dengan komitmen pihak DPM-PTSP. ‘’Waktu itu ada pemohon yang mengadu ke Bapak Gubernur. Kalau di kami, ketika berkas pelayanan sudah lengkap dan sudah memenuhi komitmen, hari itu sudah selesai. Tapi, permohonan izinnya masuk agak sore hari, jadi tidak bisa selesai. Coba agak pagi, hari itu juga bisa selesai,’’ tegasnya. Meski demikian, pihaknya siap menerima berbagai macam pengaduan agar pelayanan perizinan di DPM-PTSP cepat selesai dan mampu memuaskan pemohon izin. (Marham)

Read More

Mengurus Izin di DPMPTSP NTB Tidak Lagi Terbatas Jarak dan Waktu

NTB Sahabat Investasi

Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., berkomitmen memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Salah satunya ditempuh melalui penciptaan iklim investasi yang terus mendorong minat investor agar bersedia meningkatkan jumlah maupun jenis investasinya. 

Tentunya, investor atau pengusaha yang berminat menanamkan investasinya di NTB menginginkan dalam mengurus izin bisa cepat, transparan dan tidak berbelit-belit. Bahkan, untuk mengantongi izin tidak tergantung waktu dan jarak.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB menjawabnya dengan memberikan pelayanan perizinan yang transparan, cepat, terukur dan sesuai dengan standar pelayanan publik. Inilah yang menjadi tugas Bidang Perizinan, DPM-PTSP NTB di bawah komando Drs. Syamsul Rizal. Ia dan timnya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada calon investor atau pengusaha yang ingin membuka usaha di NTB.

Dalam menjalankan tugasnya, sistem-sistem yang  mampu memangkas birokrasi pelayanan dan non perizinan merupakan salah satu upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik. Bidang Perizinan, berupaya menyelenggarakan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum. Serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan di bidang perizinan.

Suasana pelayanan permohonan perizinan investasi di DPM-PTSP NTB

Kepala Bidang Perizinan, Syamsul Rizal mengaku, pihaknya terus memperbarui proses pelayanan perizinan pada masyarakat atau investor. Pada tahun 2018 ini, DPM-PTSP menggunakan sistem pelayanan online yang terintegrasi. Yakni Online Single Submission (OSS). OSS ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan digunakan oleh DPM-PTSP di seluruh Indonesia, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Sistem ini, ujarnya, baru di-launching pada pertengahan 2018. DPM-PTSP NTB, masih menggunakan hak akses yang difasilitasi oleh lembaga OSS dalam memberikan pelayanan perizinan pada masyarakat. Ke depannya berdasarkan PP 24 tentang Pelayanan Terintegrasi Secara Online ini, DPM-PTSP NTB harus mengintegrasikan dengan sistem yang ada di DPM-PTSP sendiri.

‘’Seperti pertanahan di sektoral yang punya perizinan tersendiri kita integrasikan dengan OSS.  Kita berkordinasi dengan Diskominfo rencananya akan menggunakan aplikasi yang kita bangun sendiri, yakni SIPEPADU (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu). Di PP sudah diatur, bahwa daerah bebas menggunakan aplikasi apa saja untuk mengintegrasikannya,’’ terangnya, Selasa (11/12/2018).

Prosedur pelayanan perizinan lewat online di DPMPTSP NTB

Selain itu di tahun 2019 mendatang, tambahnya, dalam memberikan perizinan pada pengusaha atau investor tidak ada lagi tanda tangan manual oleh pimpinan OPD. Artinya, setiap izin yang dikeluarkan akan menggunakan tanda tangan digital. Di mana, nanti pimpinan OPD akan menandatanganinya lewat Android di manapun dia berada. ‘’Di manapun Kadis berada, bisa menandatangani perizinan. Artinya, kalau mengeluarkan izin tidak tergantung waktu dan jarak. Hal ini merupakan salah satu cara mempercepat pelayanan pada pemohon yang datang mengajukan izin,’’ terangnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga tetap memberikan pelayanan secara manual. Artinya pemohon perizinan bisa datang langsung ke DPM-PTSP untuk mengurus izin. Bahkan, izin bisa keluar dengan cepat tidak menunggu lama. Jika semua berkas persyaratan dan komitmen yang harus dipenuhi sudah lengkap. Pelayanan ini sebelum OSS merupakan salah satu program unggulan di DPM-PTSP NTB. Bahkan, saat menggunakan sistem OSS, pelayanan bisa dipercepat.

‘’Kalau hanya sekadar masuknya kita mendaftar NIB, cepat selesai. Tapi kalau untuk pemenuhan komitmen butuh proses. Semuanya ini tergantung izin apa dan komitmen apa yang dipenuhinya,’’ terangnya.

Berdasarkan SOP DPM-PTSP NTB, secara manual tujuh hari perizinan yang diajukan bisa diselesaikan. Bahkan, paling cepat perizinan ada yang bisa selesai 1 jam. Namun, semuanya tergantung berkas yang sudah dinyatakan lengkap dan benar. Artinya, izin yang dikeluarkan tidak ada main mata dengan petugas yang mengurus perizinan. Izin yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kelengkapan berkas dan benar serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal lain yang menjadi penekanan adalah DPM-PTSP tidak mentolerir upaya-upaya mempercepat perizinan. Salah satu contoh, ketika satu pemohon izin yang belum lengkap berkas dan persyaratan dikeluarkan dengan alasan akan dilengkapi segera serta kenal dengan pejabat di DPM-PTSP akan dikeluarkan izinnya. Kasus ini, tidak menjadi alasan pihaknya mengeluarkan perizinan, karena sudah menyalahi ketentuan dan aturan.

Bahkan, ujarnya, setiap orang yang ingin bertemu dengan pejabat di ruang Bidang Perizinan harus sepengetahuan bagian Front Office (FO) dan jelas tujuannya. Hal ini merupakan salah satu upaya memberikan pelayanan perizinan yang transparan, terukur dan akuntabel. Apalagi, pihaknya sudah mempublikasikan berbagai macam bentuk persyaratan, jangka waktu dan prosedurnya sudah lengkap lewat website DPM-PTSP – www.investasi-perizinan.ntbprov.go.id.

SIPEPADU ETIKA PELAYANAN

Terkait jumlah izin yang dikeluarkan di bidang sektor dari bulan Januari hingga November 2018, di bidang koperasi dan UMKM ada 6 perizinan, kelautan dan perikanan 671 izin, energi dan sumber daya mineral 360 perizinan. Kesehatan, 20 izin, pekerjaan umum 27 perizinan, peternakan 2.565 izin dan perhubungan sebanyak 39 izin. Itu artinya, DPM-PTSP pada tahun 2018 ini, sudah mengeluarkan 3.704 izin. Sementara jenis non izin di bidang sektor sebanyak 54 izin. Jumlah ini terdiri dari izin energi dan sumber daya mineral sebanyak 10 izin, kesehatan 29 izin, sosial, 2 izin dan perhubungan 7 izin.

SIPEPADU

SIPEPADU (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Perizinan Terpadu)  adalah  sistem  elektronik  pelayanan  perizinan  dan  nonperizinan  yang  terintegrasi  antara DPM-PTSP dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB  yang  kewenangan  perizinan dan  nonperizinannya telah dilimpahkan ke DPM-PTSP.

SIPEPADU PELAYANAN ONLINE

SIPEPADU dilaksanakan sebagai implementasi dari komitmen Pemprov NTB untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, sederhana, dan  biaya  murah  bagi  pengguna layanan  jasa  khususnya  terkait  pelayanan  perizinan  dan  nonperizinan  dan  pelayanan informasi penanaman modal (potensi daerah) maupun informasi lainnya.

SIPEPADU bertujuan memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat sederhana, biaya murah, transparan dan akuntabel. Selain itu, integrasi data dan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta informasi publik. (Marham)

Read More

Renda, Motif Tenun Asal Bima yang sudah Go International

Penenun sedang menenun motif Renda di Bima

Bima memiliki banyak potensi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Apalagi motifnya tidak kalah menarik. Salah satu motif yang menarik perhatian adalah Renda. Motif Renda, menjadi motif  tenunan khas tradisional Bima (Muna Mbojo) yang telah menembus pasar internasional.

Rita, salah satu penenun, mengaku, motif Renda,  telah menembus pasar nasional hingga internasional atau diekspor ke Singapura, Malaysia dan Australia. Sayangnya potensi tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Karena produk ini banyak dibeli warga di luar Bima sebagai oleh-oleh yang sebelumnya dipesan terlebih dahulu.

BACA JUGA : Situs Wadu Paa Peninggalan Agama Budha di Bima

Selama ini, Rita mengaku, jika menenun sebagai kegiatan sampingan atau mengisi waktu luang di saat tidak sibuk menjalani rutinitas sebagai IRT. “Karena ingin terus melestarikan warisan leluhur. Saya juga akan menenun apabila ada pesanan,” katanya.

Menurutnya kegiatan menenun tersebut tidak digelutinya sebagai profesi tetap, karena hingga saat ini belum ada pasar atau pembeli dalam jumlah banyak. Karena, ia menilai percuma saja diproduksi banyak tapi pasarnya belum ada. “Selama ini hanya dibeli sebagai oleh-oleh. Kadang untuk keperluan membuat gaun atau kemeja yang biasa ke acara pernikahan,” katanya. (Rafiin/Bima)

Read More

Pengen Beli Kre Alang, Datang Saja ke Perajin di Desa Sebewe Moyo Utara Sumbawa

Salah satu penenun Kre Alang Dusun Senampar, Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara saat membuat produk Kre Alang. 

Tenunan khas Sumbawa, Kre Alang tidak sulit dipasarkan. Karena biasanya peminat yang langsung memesan kepada perajin.  Seperti halnya perajin tenun Kre Alang Dusun Senampar, Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara, Nurmayanti.

Dia menggeluti tenunan ini sudah belasan tahun. Mengikuti orang tuanya yang sudah menenun sejak puluhan tahun lalu. Selain Kre Alang, ia juga membuat Pabasa dan Sapu’, serta hiasan dinding untuk bingkai. Di rumahnya ada 4 stel alat tenunan yang digunakan. Masing-masing menghasilkan satu produk Kre Alang dalam satu bulan dengan harga pasaran bervariasi, mulai dari Rp 1,5 juta, Rp 1,8 juta hingga Rp 2 juta per produk. Harga ini, tergantung dari kesulitan motif dan bahan benang yang digunakan.

Pemasarannya pun tidak sulit, karena pembeli langsung datang memesan dari berbagai kecamatan. Bahkan ada yang datang dari luar daerah saat adanya kegiatan tertentu di Sumbawa. “Pemasarannya tidak sulit karena biasanya pembeli sendiri yang datang memesan. ada dari Sumbawa, Plampang, Empang dan kecamatan lainnya. Ada juga dari luar daerah kalau ada kegiatan tertentu,”  ujarnya.

Dalam pembuatan satu Kre Alang menghabiskan kurang lebih 6 kotak benang dengan isi 12 buah. Kemudian satu gulung benang emas untuk membuat motif. Bahan benang ini tidak sulit didapatkan karena banyak tersedia di toko. Namun untuk menghasilkan produk yang paling halus, pihaknya masih terkendala benang (benang mesres) yang hanya dijual di Mataram.

BACA JUGA : Kre Alang Ikon Sumbawa

Adapun motifnya sendiri ada banyak, namun yang sering dibuatkannya bermotif Kemang Satange, Gili Liuk dan motif Ayam. Hasil produknya tidak dipasarkan ke tempat lain, karena tidak ada stok. Peminat langsung pesan sendiri, setelah produk jadi langsung mengambil. “Artinya tidak ada stok. Karena untuk penjualan biasanya pembeli pesan terlebih dahulu. Setelah jadi baru ambil. Bahkan pembeli ada yang menghubungi lewat hp,” jelasnya.

Pihaknya berharap, tenunan Kre Alang ini bisa dikenal di luar daerah termasuk mancanegara. Artinya orang bisa mengenal motif khas dari Sumbawa. Ia pun mengakui sebelumnya sudah pernah mendapatkan pelatihan dari Diskoperindag Sumbawa. Terutama terkait kreasikan produk bisa dibuatkan tas dan baju. “Untuk saat ini kita fokus tenun Kre Alang. Untuk buat tas dan kain untuk baju ada kelompok masing-masing,” tandasnya.

Terpisah Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa, H. Arif, M.Si mengakui terus membina para penenun gedokan atau tradisional. Di mana sebagai sentra pusat dari industri, Kementerian Perindustrian sudah menetapkan di Dusun Sameri, Desa Poto. Di sana ada 64 alat tenun, kemudian ada gazebo atau rumah produksi tempat para penenun melakukan aktifitas produksinya. 

Selain itu, pihaknya sekarang juga fokus mengembangkan industri Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang menghasilkan tenun ikat sebagai bahan baju yang bermotif khas Sumbawa. “Kami tidak mengganggu Sameri dengan khas gedokan supaya dilestarikan. Sedangkan untuk ATBM ini di wilayah-wilayah lainnya,” terangnya.

Diakuinya, pihaknya sudah memberikan pelatihan pada bulan September lalu untuk ATBM ini. Mulai dari pelatihan pewarnaan sampai pelatihan nesek. Selanjutnya pihaknya melakukan pendampingan hingga akhir Desember mendatang. Pendampingan ini dimaksudkan untuk sinkronisasi peralatan. Karena ATBM ini masih terbilang baru bagi para penenun. Dimana sebelumnya terbiasa dengan tenun gedokan atau tradisional. “Alat tenun bukan mesin (ATBM) ini baru diperkenalkan kepada mereka. Oleh karena itu masih ada kesulitan, sinkron dan gerakan tangan kaki berbeda kaidahnya dengan gedokan. Target kami akhir Desember ini empat kelompok yang sudah dilatih ini sudah bisa lancar. Masih belajar. Insya Allah awal 2019 ada 5 kelompok lagi yang kita latih,” paparnya. 

Terhadap tenunan Kre Alang, diakuinya tidak perlu dikhawatirkan. Karena tidak pernah sepi peminat.  Apalagi momentum HUT Sumbawa, tenun Kre Alang  ini habis. Bahkan pihaknya terkadang kewalahan mencari apabila ada tamu yang datang dari luar. Begitupula untuk tenun dari ATBM nantinya pihaknya optimis akan laku keras. Karena bupati sudah mengeluarkan imbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengenakan baju dari tenun ikat yang bermotif khas Sumbawa.

“Kre Alang tetap laku. Kalau tenun ikat Insya Allah produknya laku. Kemarin kita sudah keluarkan ada Sembilan lembar dengan panjang 2,5 meter sudah direbut oleh orang di Pemda. Sehingga bagi mereka (penenun) tidak usah khawatir asalkan bikin yang berkualitas,” tandas H. Arif.

Untuk pemasaran, lanjutnya, pihaknya juga sudah memiliki galeri sebagai pusat penjualan barang UMKM yang terletak di samping Diskoperindag. Kemudian pihaknya juga memiliki UPT Tenun dan Batik. Saat ini pihaknya sedang menambah bangunannya untuk produksi pewarnaan kain tenun. Semua itu sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Pemda dalam mendorong produksi tenun. “Itulah program Pemda baik jangka pendek maupun menengah. Pertama sebagai ciri khas branding kita, kedua dampaknya kepada meningkatnya penghasilan dan membuka lapangan kerja bagi mereka (penenun),” pungkasnya. (Indra Jauhari/Suara NTB/Sumbawa)

Read More