 |
| Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memberikan sambutan pada pengukuhan tim percepatan akses keuangan Provinsi NTB |
Gubernur NTB, Dr.
TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan untuk membangun suatu peradaban diperlukan
pendidikan dan kapital atau uang. Untuk kapital, menurut gubernur, tentu peradaban yang baik akan terbentuk atau
terbangun apabila dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin masyarakat atau rakyat
yang ada dalam suatu negara.
“Dalam pendekataan
Al-qur’an, ada dua prespektif. Di satu sisi, ada yang disebut tarjib, yaitu
menyebutkan hal-hal baik untuk kemudian kita sama-sama berikhtiar secara
kolektif untuk mewujudkan hal baik itu. Prespektif yang kedua, ada yang namanya
tarhib, yaitu menyebutkan hal-hal yang tidak baik yang harus kita waspadai dan
kita bekerjasama supaya itu tidak terjadi,” jelas Gubernur saat Pengukuhan Tim
Percepatan Akses Keuangan Daerah, di Hotel Sheraton, Kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok
Barat, Senin (25/07/2016).
Kegiatan yang
digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Muliaman D. Hadad, serta lima
anggota lainnya. Hadir pula saat itu Kepala SKPD terkait dan
anggota FKPD Provinsi NTB.
Sementara itu, Tim percepatan yang dikukuhkan gubernur melibatkan berbagai pihak seperti Asisten Setda NTB, Perbankan,
SKPD terkait dan lembaga lain yang memiliki kaitan dengan keuangan daerah.
Saat itu, Gubernur menjelaskan peradaban masyarakat itu akan hancur
apabila beberapa sekelompok masyarakat yang memiliki strata sosial tinggi atau
memiliki akses keuangan di masyarakat menguasai atau memonopoli akses keuangan
tersebut.
“Semua sumber daya ada pada mereka. Kemudian sebagian besar dari
masyarakat itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka mulailah proses
destruksi itu,” ungkap orang nomor satu di NTB tersebut.
Kemudian Gubernur
menambahkan, kalau ingin kesejahteraan di masyarakat itu berlanjut menjadi
terus menerus semakin baik, maka yang harus dilakukan adalah dengan sengaja
merancang hal-hal untuk memastikan bahwa sumber daya itu dapat diakses oleh
sebanyak mungkin masyarakat.
‘Ketika kami
melakukan evaluasi tahunan terhadap faktor-faktor utama terjadinya konflik di
daerah, maka selalu setiap tahun, yang menjadi faktor utama adalah perebutan
terhadap akses sumber daya,” ujarnya.
Sementara itu,
Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Muliaman D. Hadad
menjelaskan tim percepatan tersebut bertugas untuk mempercepat
akses dan aliran keuangan daerah ke masyarakat, sebagai salah satu langkah
mempercepat kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran Tim percepatan akses keuangan daerah ini, di berbagai
negara, dijadikan salah satu alat untuk pengentasan kemiskinan, karena
kemiskinan selalu diasosiasikan dengan sulitnya mendapat akses keuangan,” Jelasnya
di hadapan ratusan peserta yang hadir.
Selain masalah kemiskinan, kehadiran tim tersebut menurut Muliaman,
akan memberikan dampak pada tumbuhnya perekonomian serta meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.
“Boleh dikatakan, pertumbuhan ekonomi di daerah akan jauh lebih
berkualiatas, akan jauh lebih pertisipatif kalau kemudian kita mampu
memperbaiki akses layanan keuangan ini kepada masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Muliaman D. Hadad berharap
kehadiran tim tersebut perlu disambut baik dan mendukung pelaksanaan program
yang ada.
Pada saat yang sama, Muliaman D. Hadad
melantik Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi NTB. Tim tersebut
diketuai Kepala OJK NTB, Yusri.
Satgas ini dibentuk dalam rangka mencegah terjadinya investasi bodong yang
dilakukan beberapa oknum atau lembaga yang tidak bertanggungjawab. (*)
