Gubernur NTB Kukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memberikan sambutan pada pengukuhan
tim percepatan akses keuangan Provinsi NTB

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan untuk membangun suatu peradaban diperlukan pendidikan dan kapital atau uang. Untuk kapital, menurut gubernur, tentu peradaban yang baik akan terbentuk atau terbangun apabila dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin masyarakat atau rakyat yang ada dalam suatu negara.

“Dalam pendekataan Al-qur’an, ada dua prespektif. Di satu sisi, ada yang disebut tarjib, yaitu menyebutkan hal-hal baik untuk kemudian kita sama-sama berikhtiar secara kolektif untuk mewujudkan hal baik itu. Prespektif yang kedua, ada yang namanya tarhib, yaitu menyebutkan hal-hal yang tidak baik yang harus kita waspadai dan kita bekerjasama supaya itu tidak terjadi,” jelas Gubernur saat Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, di Hotel Sheraton, Kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Senin (25/07/2016).

Kegiatan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Muliaman D. Hadad, serta lima anggota lainnya. Hadir pula saat itu Kepala SKPD terkait dan anggota FKPD Provinsi NTB.

Sementara itu, Tim percepatan yang dikukuhkan gubernur melibatkan berbagai pihak seperti Asisten Setda NTB, Perbankan, SKPD terkait dan lembaga lain yang memiliki kaitan dengan keuangan daerah.

Saat itu, Gubernur menjelaskan peradaban masyarakat itu akan hancur apabila beberapa sekelompok masyarakat yang memiliki strata sosial tinggi atau memiliki akses keuangan di masyarakat menguasai atau memonopoli akses keuangan tersebut.

“Semua sumber daya ada pada mereka. Kemudian sebagian besar dari masyarakat itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka mulailah proses destruksi itu,” ungkap orang nomor satu di NTB tersebut.

Kemudian Gubernur menambahkan, kalau ingin kesejahteraan di masyarakat itu berlanjut menjadi terus menerus semakin baik, maka yang harus dilakukan adalah dengan sengaja merancang hal-hal untuk memastikan bahwa sumber daya itu dapat diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat.

‘Ketika kami melakukan evaluasi tahunan terhadap faktor-faktor utama terjadinya konflik di daerah, maka selalu setiap tahun, yang menjadi faktor utama adalah perebutan terhadap akses sumber daya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Muliaman D. Hadad menjelaskan tim percepatan tersebut bertugas untuk mempercepat akses dan aliran keuangan daerah ke masyarakat, sebagai salah satu langkah mempercepat kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran Tim percepatan akses keuangan daerah ini, di berbagai negara, dijadikan salah satu alat untuk pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan selalu diasosiasikan dengan sulitnya mendapat akses keuangan,” Jelasnya di hadapan ratusan peserta yang hadir.

Selain masalah kemiskinan, kehadiran tim tersebut menurut Muliaman, akan memberikan dampak pada tumbuhnya perekonomian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Boleh dikatakan, pertumbuhan ekonomi di daerah akan jauh lebih berkualiatas, akan jauh lebih pertisipatif kalau kemudian kita mampu memperbaiki akses layanan keuangan ini kepada masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Muliaman D. Hadad berharap kehadiran tim tersebut perlu disambut baik dan mendukung pelaksanaan program yang ada.

Pada saat yang sama, Muliaman D. Hadad melantik Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi NTB. Tim tersebut diketuai Kepala OJK NTB, Yusri. Satgas ini dibentuk dalam rangka mencegah terjadinya investasi bodong yang dilakukan beberapa oknum atau lembaga yang tidak bertanggungjawab. (*)