NTB Darurat Kekeringan, Gubernur Perintahkan SKPD Distribusikan Air ke Warga yang Dilanda Kekeringan

Warga di bagian selatan Lombok Timur sedang mengambil air bersih
setelah didrop oleh BPBD Lotim. Namun, masih banyak
di bagian selatan yang kekurangan air bersih.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memerintahkan SKPD terkait, baik Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB untuk mendistribusikan atau mendrop air bersih secara regular ke daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih. 

‘’Saya terima kasih infonya nanti saya minta supaya secara regular ke daerah-daerah itu dikirim mobil-mobil tangki air bersih. Kita sebenarnya punya mobil itu. Jadi saya mau cek nanti kalau teman-teman bilang masih belum optimal,’’
kata gubernur ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (30/6/2015).

Gubernur mengatakan, dirinya akan meminta kepada SKPD terkait untuk memastikan penanganan daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih. Seperti yang diwartakan media beberapa hari terakhir, sejumlah desa di Lombok Utara dan Lombok Timur bagian selatan sudah mengalami kekurangan air bersih. Bahkan, daerah yang menjadi langganan kekeringan tiap tahun itu, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat harus membeli dengan harga cukup mahal.

“Saya minta nanti (kepada SKPD terkait) pastikan dengan laporan tertulis dan foto-foto untuk menunjukkan distribusi air yang berkelanjutan ke daerah-daerah itu,”ujarnya. Namun, informasi sementara, krisis air bersih yang terjadi di daerah ini masih belum meluas. Dan diharapkan krisis atau kekuurangan air bersih jangan sampai meluas ke daerah lainnya.

Terpisah, Kepala BPBD NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi mengatakan pada Kamis, 2 Juli 2015 akan dilakukan rapat koordinasi seluruh SKPD Pemprov NTB yang akan dipimpin langsung Gubernur NTB. Dalam rakor tersebut akan diperoleh informasi kondisi terkini kekeringan yang melanda NTB dan upaya-upaya yang akan dilakukan masing-masing SKPD.

Menyinggung mengenai beberapa desa di Pulau Lombok yang sudah mulai kekurangan air bersih, Ardhi mengatakan bahwa memang pada sejumlah daerah sudah mulai terjadi kekurangan air. Namun, air masih ada tetapi masyarakat rebutan untuk mendapatkannya. Mengenai hal tersebut, gubernur telah menyurati bupati/walikota untuk melakukan langkah antisipasi dan penanganan yang responsif pada daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih.

“Ini sudah ada surat Pak Gubenrur kepada Pak Bupati/Walikota. Sudah ada baru saya ambil. Intinya, instruksi Pak Gubernur antisipasi kekeringan. Pemerintah kabupaten/kota diminta lebih responsif,” kata Ardhi.

Surat Gubernur kepada bupati/walikota itu, lanjut Ardhi, intinya kepala daerah harus melakukan upaya pertama atau penanganan awal. Kemudian Pemprov nantinya memberikan penguatan. “Intinya, kabupaten harus melakukan upaya pertama, provinsi sifatnya adalah penguatan. Kabupaten/kota harus berbuat dulu. Semua itu dilaporkan ke provinsi, kita melakukan penguatan,”tandasnya. (muhammad nasir)